MCN Blog

Wednesday, July 4, 2018

Rangkuman Pengetahuan Tentang Geopolitik dan Pengertiannya

https://muslimpoliticians.blogspot.com July 04, 2018 0

Pengertian Geopolitik

Pengertian Geopolitik adalah Ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Istilah Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo artinya bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani yakni “politeia”. Poli diartikan sebagai kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia artinya urusan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa geopolitik adalah sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik.

Geopolitik termasuk prasyarat, analisis praktek, penggunaan dan perkiraan kekuasaan politik ke daerah. Secara khusus, geopolitik adalah metode analisis kebijakan luar negeri yang berusaha untuk memahami, memprediksi dan menjelaskan perilaku politik internasional dalam variabel geografis. Variabel geografis umumnya mengarah ke: negara atau lokasi geografis negara yang bersangkutan, ukuran negara yang terlibat, iklim di daerah di mana negara ini, sumber daya alam, perkembangan teknologi, topografi dan demografi. Geopolitik dapat disebut juga dengan istilah wawasan nusantara.

Pengertian Geopolitik Menurut Para Ahli

Para ahli luar negeri telah memiliki pandangan tentang Geopolitik diantaranya :

Frederich Ratzel (1844-1904)

Frederich Ratzel merupakan seorang penggagas geopolitik sebagai ilmu bumi politik (Political Geography), peletak dasar-dasar suprastruktur geopolitik bahwa kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Semakin luas ruang potensi geografi yang ditempati sekelompok politik (kekuatan), makin memungkinkan kelompok politik itu tumbuh. Negara sebagai suatu organisme yang memerlukan ruang hidup, mengenal proses lahir, hidup, dan mati.

Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1946)

Rudolf dan Karl mengembangkan geopolitik sebagai Geographical Politic yang menitik beratkan kepada analisis fenomena geografi dari aspek politik geografi menyangkut kependudukan, ekonomi sosial, dan pemerintahan, bahwa negara tidak sekedar satuan biologis juga mempunyai inteketualitas.

Rudolp Kjellen (1864-1922)

Menurut Rudolp Kjellen, Geopolitik dipandang sebagai suatu istilah adalah singkatan dari Geographical Politic, yang dicetuskan oleh seorang sarjana ilmu politik Swedia bernama Rudolp Kjellen pada 1900, dalam rangka mengemukakan suatu system politik yang menyeluruh, meliputi demopolitik, ekonomopolitik, sosiopolitik, kratopolitik, termasuk juga geopolitik. Kjellen melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme. Kjellen menegaskan bahwa negara adalah suatu organism yang dianggap sebagai “prinsip dasar”.

Karl Haushofer (1869-1946)

Sedangkan menurut Karl Haushofer, Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan demi kelangsungan hidup suatu organisasi negara untuk memperoleh ruang hidupnya (lebensraum)”. Konsep geopolitik yang dikembangkan oleh Karl Haushofer mencakup seluruh system politik pandangan Kjellen.

Geopolitik juga mempunyai 4 unsur pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan. Geopolitik, dibutuhkan oleh setiap negara di dunia, untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas lagi untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara raksasa. Hal ini berkaitan langsung dengan peranan-peranan geopolitik. Adapun peranan-peranan tersebut adalah:

Berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia;
Menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam;
Menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri;
Menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan.

Tujuan Geopolitik Indonesia

Untuk lebih memahami tujuan geopolitik, maka berikut penjabaran tujuan geopolitik terkususnya di Indonesia.

Perbatasan Indonesia. Indonesia memainkan peran geopolitik besar sebagai daratan sub-benua, terletak di Samudera Hindia, terletak di antara Selat Karimata dan Selat Malaka, dua poin ekonomi dan militer penting dalam pemisahan geopolitik antara kekuatan besar saat ini dan masa depan seperti batas-batas keterbukaan ideologi pancasila.
Ekonomi Maritim. Dari sudut pandang maritim, kepentingan geopolitik India tidak dapat disangkal, karena dapat memperluas pengaruhnya dari Teluk, ke Laut Cina Selatan. Pada saat yang sama, karena perluasan batas tanahnya yang luas, India bahkan dapat mempengaruhi urusan politik di Timur Tengah, Asia Tengah, Timur Jauh dan Asia Tenggara seperti contoh hubungan bilateral.
Peran Geostrategis. Peran geostrategis penting Indonesia tampaknya dipahami dengan baik oleh Washington, Moskow dan Beijing, tiga pemain utama yang bersaing di Asia Tengah dan wilayah Asia-Pasifik untuk kekuasaan, pengaruh dan sumber daya alam seperti contoh kasus geostrategi di Indonesia.
Tindakan Militer. Selama dua dekade terakhir China sering menganggap tindakan militer dan ekonomi Indonesia, dan kenaikannya, sebagai ancaman terhadap kepentingannya, terutama karena kedekatan Indonesia dengan Laut Cina Selatan. Karena retorika yang digunakan oleh negara-negara regional dan perjanjian militer yang diperdebatkan antara India, Vietnam dan Jepang, wilayah ini bisa menjadi sangat diperebutkan dan titik nyala konflik negara.
Hubungan Militer. Demikian pula, hubungan militer dan ekonomi yang berkembang antara Indonesia, Australia, Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura dirasakan di Beijing sebagai sarana yang mengandung negara “Matahari Terbit”. Namun, kemunculan bersamaan China sebagai negara adidaya dengan kepentingan dalam Samudera Hindia dan cepatnya menjadi pemain dominan di Asia Selatan dan di luar Asia-Pasifik dinilai negatif.
Adanya Perjanjian Komersial. Perjanjian komersial dan militer yang telah disepakati oleh Beijing dengan Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Myanmar dan Bhutan, dan terutama aliansi militer dan nuklir dengan Pakistan, telah digambarkan di kalangan Indonesia sebagai upaya oleh China untuk mengepung Indonesia.
Tenaga Independen. Tujuan Indonesia adalah untuk kemudian menjadi pembangkit tenaga independen yang mampu menjamin stabilitas benua Asia, sambil mempertahankan posisi yang sedekat mungkin antara berbagai pemain regional dan global. Lokasi geografis khusus Indonesia, yang berada di persimpangan berbagai pengaruh budaya dan agama, terhubung dengan aspirasi ini. Namun kekuatan pendorong lain di Indonesia yang merindukan kebijakan luar negeri yang benar-benar independen adalah peningkatan dalam beberapa tahun belakangan nasionalisme populer Indonesia
Kekuatan ekonomi dan militer. Otoritas politik ditekan pada gilirannya untuk mencari untuk menjadi kekuatan ekonomi dan militer di Asia. Sentimen yang begitu populer itu merupakan cerminan kepemimpinan India dalam Gerakan Non-Blok selama Perang Dingin, yang berarti bahwa ibukota negara tidak terikat dengan kutub euro-Atlantik atau ke kamp Soviet, meskipun sudah agak dekat dengan Kremlin dalam hubungan luar negeri dan ekonomi.

Indonesia memiliki banyak kelebihan karena lokasi geografisnya. Keuntungan yang jelas adalah kendali atas samudra Hindia. Indonesia memiliki garis pantai terbesar di Samudera Hindia dan dengan demikian dapat mengontrol perdagangan yang mengalir antara barat (Timur Tengah, Afrika dan Eropa) dan timur (ASEAN dan asia timur). Lokasinya memberikan Indonesiasebuah pegangan kuat di pelabuhan homouz dan selat Malaka yang merupakan dua titik tercekik di samudra Hindia yang dapat digunakan untuk melawan agresi China karena sebagian besar impor minyak melewati jalan ini. Setiap jenis blokade di Indonesia tidak layak karena ukuran dan kekuatan lautnya yang besar. Semua dalam semua keuntungan yang dinikmati Indonesia di Samudra Hindia sangat besar tetapi persaingan yang ketat juga datang ke Indonesia.

Contoh Geopolitik Di Dunia

Berikut adalah beberapa contoh geopolitik yang akhir-akhir ini sedang marak dibicarakan:

Pembatasan Dukungan. Pembatasan AS terhadap dukungan Iran dan Uni Eropa dari Yunani, keduanya merupakan contoh geo-politik baru-baru ini. Nasib bangsa-bangsa sekarang terikat erat. Mustahil bagi Cina untuk mengabaikan semua Afrika atau Prancis untuk mengabaikan semua Asia atau kombinasi negara dan benua lainnya. Semua politik adalah aspek geo-politik, sekarang ini seperti tujuan politik luar negeri.
Dinding Perbatasan Mexico. Banyak hal yang bisa dilihat sebagai geopolitik. Trump berencana untuk membangun dinding di perbatasan Meksiko untuk menjaga kartel narkoba akan menjadi contoh geopolitik. Ini adalah alasan politik untuk membangun tembok untuk membantu orang-orang Amerika, dan jika ada yang tahu bagaimana persediaan dan permintaan bekerja, Anda tahu mengapa banyak yang berfikir itu hal yang bodoh.
Potensi Lahan Pertanian Rusia. Rusia memiliki begitu banyak tanah juga merupakan contoh bagus lainnya. Mereka memiliki banyak potensi untuk menumbuhkan banyak lahan pertanian dan menjadi kekuatan super berikutnya karena populasi Cina cukup dekat dengan mereka, meningkatkan perdagangan. dan itulah yang perlu dipikirkan oleh negara lain.
Peningkatan Perdagangan India. Sekarang ini adalah salah satu contoh kecil tetapi merupakan hal yang bagus. India berada di tengah-tengah banyak negara adalah contoh yang bagus. Mereka memiliki kemampuan untuk berdagang dengan negara lain dan menjadi kuat tetapi ada negara dunia ketiga, jadi tidak ada yang melakukannya.
Politik Afrika. Salah satu contoh yang paling menarik adalah “politik udara” di Afrika. Karena geografi, banyak negara Afrika berbagi Sungai Nil, yang dianggap sebagai sumber air utama oleh banyak negara termasuk tetangga Mesir dan Ethiopia. Suara gemuruh Mesir untuk mengendalikan Sungai Nil selama beberapa dekade terakhir adalah contoh geopolitik dan sejauh mana geografi menegangnya hubungan antar negara.
Kekeringan. Karena pemanasan global, kekeringan semakin menjadi masalah di seluruh dunia dan kami melihat pemerintah berfokus pada kebijakan baru tentang pertanian dengan lebih banyak investasi. Ada banyak yang melihat banyak hal di California saat ini, tetapi pasti tidak terbatas pada kawasan tersebut saja. Contoh lain adalah hak air antar negara yang benar-benar menjadi alat tawar yang penting. Turki membangun salah satu bendungan terbesar tapi pasti yang paling penting di dunia yang mengontrol aliran air dari Tigris dan Eufrat yang mereka gunakan untuk mempersenjatai cukup banyak negara yang kaya akan penduduk yang cerdas.
Situasi Geografis Yang Buruk. Juga beberapa negara seperti Australia yang menghadapi situasi geografis yang sangat keras mengadopsi hampir semua kebijakan mereka dengan keadaan alami negara dalam pikiran. Tidaklah mungkin untuk memiliki kota-kota besar di suatu negara yang begitu jauh dari satu sama lain tetapi itu pada dasarnya adalah masalah yang harus dicari solusi Australia. Timur Tengah adalah tempat yang sangat baik untuk mencari lebih banyak contoh seperti hampir semua politisi di dunia mendekati wilayah dengan hal-hal spesifik dalam pikiran karena sebagian besar sumber daya alam berasal dari daerah tetapi selain menjaga aspek geografis dalam pikiran mereka juga menempatkan pendekatan ideologis orang-orang di daerah itu untuk politik mereka.
Masalah Angkatan Laut Russia. Contoh klasik geopolitik adalah perjuangan untuk menahan angkatan laut Rusia. Lebih khusus lagi, Rusia tidak memiliki pelabuhan untuk angkatan lautnya di mana air tidak membeku selama musim dingin. Akan lebih mudah bagi Rusia untuk melawan Angkatan Laut AS di laut jika memiliki bagian air hangat yang bisa diakses sepanjang tahun. Jadi tujuan kebijakan luar negeri AS adalah menghalangi negara-negara dengan pelabuhan air hangat dari pelabuhan-pelabuhan yang disewakan ke angkatan laut Rusia. Rusia mendukung Iran dan Suriah untuk mengimbangi pengaruh AS di timur tengah adalah contoh Geopolitik. Mereka tidak peduli tentang negara-negara itu dan akan dengan senang hati mendukung Arab Saudi jika ternyata AS mendukung Iran. Dan sebaliknya. Inilah beberapa contoh kasus Geopolitik.
Erosi Hubungan Beberapa Negara. Ini menjadi awal yang menggelegar untuk tahun ini, dengan pertengkaran antara Arab Saudi dan Iran dan terjunnya pasar keuangan di China. Tetapi Grup Eurasia, konsultan risiko politik yang saya dirikan dan awasi, percaya bahwa risiko tertinggi untuk 2018 berpusat pada erosi hubungan yang telah menjadi landasan stabilitas global. Kemitraan transatlantik telah menjadi aliansi paling penting di dunia selama hampir 70 tahun, tetapi sekarang ini lebih lemah dan kurang relevan daripada kapan pun dalam beberapa dekade. AS tidak lagi memainkan peran yang menentukan dalam menangani salah satu prioritas utama Eropa. Intervensi Rusia yang berlanjut di Ukraina dan konflik di Suriah akan mengekspos divisi transatlantik. Ketika jalur AS dan Eropa menyimpang, tidak akan ada orang yang memainkan pemadam kebakaran internasional dan konflik global, khususnya di Timur Tengah, akan dibiarkan mengamuk.

Geopolitik dan Pengaruh Global

Popularitas teori geopolitik menurun setelah Perang Dunia II, baik karena hubungannya dengan Nazi Jerman dan agresi Jepang kekaisaran dan karena munculnya bahan peledak nuklir dan rudal balistik mengurangi signifikansi faktor geografis dalam keseimbangan kekuatan strategis global. Namun, geopolitik terus mempengaruhi politik internasional, menjadi dasar bagi strategi Perang Dingin dan penahanan, yang dikembangkan sebagai strategi geopolitik untuk membatasi ekspansi Geografer politik juga mulai memperluas geopolitik untuk memasukkan faktor ekonomi dan militer. Secara tradisional, kebijakan luar negeri Indonesia adalah “Bebas dan Aktif”. Bebas dari Aliansi asing dan Aktif dalam upaya menjaga perdamaian regional dan global seperti contoh suprastruktur politik.

Indonesia adalah salah satu negara besar dalam Non Alignment dan National Independence. Selain itu, Indonesia tidak memiliki cukup kemampuan untuk bermain geopolitik. Jika kami mencoba, itu akan menghabiskan banyak biaya ketika kami membutuhkan dana itu untuk urusan domestik. Jika kita berani menempatkan kekuatan kita ke dalam permainan geopolitik, kita akan jatuh di wajah kita. Di Indonesia, kami menggunakan untuk menyebutnya “ nafsu besar, tenaga kurang ” memiliki banyak keinginan, tetapi kurang berkuasa. Karena itu pertama-tama harus menyelesaikan banyak masalah domestik sebelum mereka dapat berkhotbah dalam peran regional. Hanya karena negara berkembang, negara berkembang tidak terlibat dalam konfrontasi geopolitik berbahaya melawan pemain yang lebih kuat ketika mereka bahkan tidak dapat memberi makan rakyat mereka sendiri. (dari berbagai sumber)

Monday, July 2, 2018

Rangkuman Pengetahuan Tentang Wawasan Nusantara Dan Pengertiannya

https://muslimpoliticians.blogspot.com July 02, 2018 4

Secara umum, Wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai “cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap orientasinya dalam menjaga kesatuan dan persatuan untuk mencapai tujuan nasional berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”. Pengertian tersebut tidaklah baku, terdapat beberapa versi pengertian lainnya yang bisa dijadikan rujukan ilmiah.

Istilah wawasan mengandung arti cara pandang dan pengetahuan, nusantara adalah nama lain dari Indonesia. Secara etimologis, wawasan berarti wawas atau melihat dan nusantara berarti deretan pulau-pulau atau kepulauan. Kita tidak perlu ambil pusing terhadap definisi wawasan nusantara yang diturunkan secara etimologis. Secara singkat kita bisa katakan bahwa pengetahuan tentang Indonesia merupakan suatu bentuk wawasan nusantara.

Pengertian wawasan nusantara

Sebagaimana disampaikan di awal, definisi tentang apa itu wawasan nusantara bervariasi. Untuk lebih memahami apa arti wawasan nusantara, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli. Berikut ini adalah pengertian wawasan nusantara menurut para ahli:

Prof. Wan Usman. Menurut Prof. Wan Usman pengertian Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
Samsul Wahidin. Menurut Samsul Wahidin pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, bertindak, berpikir dan bertingkah laku bagi Bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi proses-proses psikologis, sosiokultural dalam arti yang luas dengan aspek-aspek asta grata.
Munadjat Danusaputro. Menurut Munadjat Danusaputro, pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang serba terhubung serta pemekarannya di tengah-tengah lingkungan tersebut berdasarkan asas nusantara.
Srijanti, Kaelan, dan Achmad Zubaidi. Menurut Srijanti, Kaelan, dan Achmad Zubaidi arti wawasan nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya.
Sumarsono. Menurut Sumarsono definisi wawasan nusantara adalah nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi yang merupakan identitas atau jati diri Bangsa Indonesia.
M. Panggabean. Menurut M. Panggabean pengertian wawasan nusantara adalah doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhitungkan pengaruh geografi, ekonomi, demografi, teknologi dan kemungkinan strategik yang tersedia.
Akhadiah MK. Menurut Akhadiah MK, pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan ide nasionalnya, yaitu Pancasila dan UUD 1945, sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat di tengah-tengah lingkungannya, yang menjiwai tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa.
Kelompok Kerja LEMHANAS. Menurut Kelompok Kerja LEMHANAS (Lembaga Pertahanan Nasional) 1999 pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa indonesia mengenai diri dan lingkungan yang beragam dan bernilai startegis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
Tap MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN. Menurut Tap MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN, definisi Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Latar Belakang Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara memiliki latar belakang yang berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu:

Aspek Falsafah Pancasila. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila merupakan dasar dalam terbentuknya ilmu tentang wawasan nusantara. Adapun nilai-nilai Pancasila tersebut, yaitu:

Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM).
Mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan individu ataupun golongan.
Pengambilan keputusan berdasarkan pada musyawarah atau mufakat bersama.

Aspek kewilayahan nusantara. Aspek kewilayahan nusantara dipengaruhi oleh keadaan dan letak geografis Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Alam dan juga suku bangsa.
Aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya yang melatarbelakangi terciptanya wawasan nusantara adalah karena Indonesia memiliki ratusan suku bangsa. Semua suku bangsa tersebut memiliki perbedaan-perbedaan yang unik dan menarik, seperti adat istiadat, bahasa, agama dan kepercayaan. Karena perbedaan-perbedaan itulah maka penting untuk menciptakan wawasan nusantara agar dijadikan sebagai tata kehidupan nasional dan menghindari terjadinya konflik dari keanekaragaman berbedaan tersebut.
Aspek sejarah. Indonesia merupakan negara yang kaya akan pengalaman sejarah. Agar sejarah kelam penjajahan dan perpecahan bangsa tidak lagi terulang, maka terbentuklah wawasan nusantara. Indonesia merdeka juga atas semangat rasa persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia, sehingga harus dipertahankan. Salah satunya dengan cara menjaga wilayah kesatuan Indonesia.

Hakikat wawasan nusantara

Pada hakikatnya, masyarakat Indonesia secara keseluruhan adalah tulang punggung keberagaman sekaligus kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karenanya masyarakat dihimbau untuk memiliki pengetahuan tentang bangsanya dan memandang kesatuan serta keberagaman sebagai substansi kehidupan berbangsa. Masyarakat di sini juga termasuk aparatur negara yang punya wewenang menyelenggarakan pemerintahan. Dengan demikian, cara berpikir, sikap, dan tindakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.

Asas wawasan nusantara

Asas merupakan kaidah dasar yang disepakati, dipatuhi, dipelihara demi tercipta tujuan bersama. Jika asas wawasan nusantara diabaikan, tujuan kehidupan berbangsa otomatis terabaikan. Asas wawasan nusantara meliputi:

Kepentingan yang sama, yaitu satu visi, satu orientasi. Pada masa penjajahan, kepentingan rakyat indonesia adalah mewujudkan Indonesia yang merdeka. Sekarang, kepentinggannya juga harus disepakati bersama, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Keadilan, yaitu distribusi hasil kerja keras yang proporsional. Di sini termasuk distribusi dan redistribusi kekayaan negara yang dibagikan seadil-adilnya untuk kemakmuran rakyat.
Kejujuran, yaitu kesesuaian antara kata-kata dan tindakan. Rakyat kecil tidak menipu rakyat kecil lainnya. Pemerintah tidak menipu rakyatnya.
Solidaritas, yaitu bersimpati dan berempati dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan nasional. Pada level yang tinggi, wujud solidaritas diekspresikan dengan cara rela berkorban demi bela negara.
Kerjasama, yaitu bekerja bersama secara strategis demi mencapai tujuan nasional. Kerjasama melibatkan semua golongan, meleburkan kelompok minoritas dan mayoritas.
Kesetiaan, yaitu loyalitas pada kesepakan-kesepakatan nasional yang dibuat sejak bangsa Indonesia berdiri. Kesetiaan juga bisa diartikan sebagai loyalitas terhadap nilai-nilai ideologi pancasila sebagai dasar negara.

Kedudukan wawasan nusantara

Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional memiliki kedudukan yang dalam di hati masyarakat Indonesia. Gambaran idealnya demikian. Pada kenyataannya, banyak mayarakat dan pemerintah yang keblinger. Kedudukan wawasan nusantara semestinya berada pada landasan dasar yang menopang visi nasional.

Fungsi wawasan nusantara

Wawasan nusantara berfungsi sebagai sumber motivasi, panduan, dan inspirasi segala sikap dan tindakan yang dilakukan oleh segenap elemen bangsa, terutama masyarakat dan pemerintah untuk memelihara keberagaman dan kesatuan demi terciptanya tujuan nasional.

Tujuan wawasan nusantara

Tujuannya adalah untuk menumbuhkan jiwa-jiwa manusia indonesia yang cinta tanah air, nasionalis dan patriotik. Jiwa nasionalis diekspresikan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu. Dengan demikian, nasionalisme yang dimiliki bukan nasionalisme hasil indoktrinasi yang kosong nilai-nilai, melainkan nasionalisme yang berisi pengetahuan nasional yang kuat. Tujuan wawasan nusantara secara umum dibedakan menjadi tiga, yaitu tujuan nasional, serta tujuan wawasan nusantara keluar dan kedalam. Tujuan nasional tercatat dalam pembukaan UUD 1945. Sementara tujuan keluar dan kedalam berhubungan dengan ruang lingkupnya.

Tujuan wawasan nusantara nasional. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
Tujuan wawasan nusantara ke luar. Tujuan wawasan nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang semakin mendunia ini maupun kehidupan dalam negeri serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. Artinya, bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalm kehidupan internasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai tertera dalam UUD 1945.
Tujuan wawasan nusantara ke dalam. Tujuan wawasan nusantara kedalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintregasi bangsa dan terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

Konsep pemahaman wawasan nusantara

Ada dua konsep dasar tentang pemahaman wawasan nusantara. Pertama disebut dengan Trigatra, kedua Pancagatra. Trigatra terdiri dari geografis, demografis dan strategis. Sedangkan Pancagatra terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Berikut penjelasannya:

Trigatra

Geografis, yaitu pengetahuan tentang lokasi Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudera. Pengetahuan ini juga meliputi wilayah Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan.
Demografis, yaitu pengetahuan tentang jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk Indonesia yang tersebar di seantero nusantara, bahkan dunia melalui komunitas diaspora.
Strategis, yaitu pengetahuan tentang kekayaan sumber daya alam yang terbentang secara vertikal dan horizontal, dari atmosfer sampai dasar laut, dari Sabang sampai Merauke.

Pancagatra

Ideologi, yaitu pengetahuan yang mendalam dan menyeluruh tentang Pancasila, meliputi butir-butir, nilai-nilai, makna, dan implementasinya.
Politik, yaitu pengetahuan tentang relasi kekuasaan dan kebijakan publik yang dibuat oleh orang-orang yang memiliki jabatan.
Ekonomi, yaitu pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya untuk dijadikan komoditas yang dapat dinikmati seadil-adilnya untuk kemakmuran rakyat.
Sosial budaya, yaitu pengetahuan tentang keragaman budaya serta nilai-nilainya yang membentuk kesatuan bangsa Indonesia.
Pertahanan dan keamanan, yaitu pengetahuan tentang pentingnya menjaga keutuhan bangsa Indonesia dari ancaman baik dari dalam atau luar negeri dari asing atau bangsa sendiri.

Perlu diketahui di sini, Trigatra dan Pancagatra tidak berdiri sendiri. Keduanya berhubungan erat. Jika diterjemahkan dalam istilah lain, Trigatra adalah pengetahuan alam dan Pancagatra adalah pengetahuan sosial. Sudah disampaikan sebelumnya bahwa wawasan nusantara adalah cara pandang atau pengetahuan yang menyeluruh tentang bangsa Indonesia. Dengan kata lain, memiliki wawasan nusantara artinya memiliki pandangan dan pengetahuan yang menyeluruh tentang Indonesia, tidak setengah-setengah.

Contoh wawasan nusantara

Wawasan nusantara adalah suatu jenis implementasi atau penerapan wawasan yang diketahui masyarakat mengenai nusantara. Penerapan ini dapat dilaksanakan melalui pola pikir, sikap, percakapan, dan sebagainya. Wawasan nusantara ini dilakukan dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas keperluan pribadi. Berikut ini adalah beberapa contoh implementasi wawasan nusantara yang dapat dilakukan masyarakat;

Menjadikan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup utama dalam membentuk visi kehidupan secara nyata. Hal ini dapat dilihat dari tindakan sehari-hari yang mencerminkan nilai religius, kekeluargaan, dan persatuan sesuai yang disebutkan dalam sila-sila.
Mewujudkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Salah satu bentuk impelemntasi yang telah dilakukan adalah perjuangan para pahlawan dalam proses membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mewujudkan pembangunan bangsa dengan cara belajar giat dan mengharumkan nama bangsa. Apapun profesi kita, lakukanlah hal terbaik untuk memajukan bangsa.

Tags # Negara # Pancasila # Pengertian-Pengertian Continue Reading

Friday, June 29, 2018

Rangkuman Tentang Wawasan Kebangsaan Indonesia Dan Pengertiannya

https://muslimpoliticians.blogspot.com June 29, 2018 1

Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil, karena belum adanya persatuan dan kesatuan, sedangkan di sisi lain kaum colonial terus menggunakan politik devide et impera. Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara.

Dalam perjalanan sejarah, telah timbul sebuah gagasan, sikap, dan tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sikap dan tekad itu adalah pengejawantahan dari satu Wawasan Kebangsaan.

Pengertian Wawasan Kebangsaan

Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu “wawasan” dan “kebangsaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) dinyatakan bahwa secara etimologis istilah “wawasan” berarti: tinjauan atau pandangan, dan dapat juga berarti sebagai konsepsi cara pandang. Sementara itu, “kebangsaan” berasal dari kata “bangsa” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan “kebangsaan” mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, (3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara.

Dengan demikian wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Selaian itu, wawasan kebangsaan menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Lebih lanjut, wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang serta berbagai potensi bangsa.

Wawasan Kebangsaan Indonesia

Konsep kebangsaan merupakan hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya konsep kebangsaan itu telah dijadikan dasar negara dan ideologi nasional yang terumus di dalam Pancasila sebagaimana terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Konsep kebangsaan itulah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Derasnya pengaruh globalisasi, bukan mustahil akan memporak porandakan adat budaya yang menjadi jati diri kita sebagai suatu bangsa dan akan melemahkan paham nasionalisme. Paham nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa loyalitas tertinggi terhadap masalah duniawi dari setiap warga bangsa ditunjukan kepada negara dan bangsa. Meskipun dalam awal pertumbuhan nasionalisme diwarnai oleh slogan yang sangat terkenal, yaitu: liberty, equality, dan fraternity yang merupakan pangkal tolak nasionalisme yang demokratis, namun dalam perkembangannya nasionalisme pada setiap bangsa sangat diwarnai oleh nilai-nilai dasar yang berkembang dalam masyarakatnya masing-masing, sehingga memberikan ciri khas bagi masing-masing bangsa.

Wawasan kebangsaan Indonesia yang menjadi sumber perumusan kebijakan desentralisasi pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pengembangan otonomi daerah harus dapat mencegah disintegrasi/pemecahan negara kesatuan, mencegah merongrong wibawa pemerintah pusat, mencegah timbulnya pertentangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Melalui upaya tersebut diharapkan dapat terwujud pemerintah pusat yang bersih dan akuntabel dan pemerintah daerah yang tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan daya saing yang sehat antar daerah dengan terwujudnya kesatuan ekonomi, kokohnya kesatuan politik, berkembangnya kesatuan budaya yang memerlukan warga bangsa yang kompak dan bersatu dengan ciri kebangsaan, netralitas birokrasi pemerintahan yang berwawasan kebangsaan, sistem pendidikan yang menghasilkan kader pembangunan berwawasan kebangsaan.

Akhirnya, bagi bangsa Indonesia, untuk memahami bagaimana wawasan kebangsaan perlu memahami secara mendalam falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar yang akhirnya dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang bermuara pada terbentuknya karakter bangsa.

Makna Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna:

Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan;
Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik;
Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan dunia.
NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju.

Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan

Nilai Wawasan Kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki enam dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu:

Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;
Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merkeka, dan besatu;
Cinta akan tanah air dan bangsa;
Demokrasi atau kedaulatan rakyat;
Kesetiakawanan sosial;
Masyarakat adil-makmur.

Asas Wawasan Kebangsaan

Merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, dipelihara, ditaati dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya unsur/komponen pembentuk bangsa Indonesia (golongan/suku) terhadap kesepakatan (commitment) bersama. Asas Wawasan Kebangsaan terdiri dari:

Kepentingan/tujuan yang sama
Solidaritas
Keadilan
Kerjasama
Kejujuran
Kesetiaan terhadap kesepakatan

Hakekat Wawasan Kebangsaan

Hakekat wawasan kebangsaan adalah keutuhan nasional/nusantara, dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional. Berarti setiap warga negara dan aparatur negara wajib berfikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara.

Mengapa Wawasan Kebangsaan Harus Ada?

Wawasan kebangsaan merupakan konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang mempersatukan bangsa dan negara secara menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan hankam.

Wawasan Kebangsaan sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Landasan wawasan kebangsaan, yaitu; Konstitusional (UUD 1945) dan Idiil (Pancasila)
Tiga unsur dasar wawasan kebangsaan, yaitu: Wadah (Contour), Isi (Content), dan tata laku (Conduct)

Wadah (contour). Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mencakup seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia mempunyai organisasi kenegaraan yang merupakan wadah beragam kegiatan kenegaraan dalam bentuk supra struktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat pada berbagai kelembagaan dalam bentuk infra struktur politik.
Isi (content). Merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional.
Tata laku (conduct). Hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan kebangsaan akan berwujud tata laku, yang terdiri dari; (i) Tata laku lahiriah, yaitu tercermin dalam perbuatan, tindakan dan perilaku dari bangsa Indonesia; dan (ii) Tata laku bathiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas kepribadian/jati diri bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang mempunyai rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air sehingga menyebabkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan nasional.

Tags # Negara # Pancasila # Pemerintahan Continue Reading

Tuesday, June 26, 2018

CPNS 2018; Daftar Instansi Pemerintah Dengan Gaji Tertinggi di Indonesia

https://muslimpoliticians.blogspot.com June 26, 2018 1

Tingginya nilai gaji dan tunjangan PNS membuat pekerjaan yang satu ini menjadi primadona dikalangan para pencari kerja. Besaran gaji yang diberikan tergantung golongan dan Masa Kerja Golongan (MKG), dan tiap instansi pemerintah memberikan tunjangan yang berbeda-beda. Berikut adalah delapan lembaga pemerintah yang masuk dalam daftar instansi pemerintah yang meberikan gaji dan tunjangan tinggi;

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sudah menjadi rahasia umum, bahwasanya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintahan yang memberikan tunjangan kinerja paling tinggi bagi staffnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tunjangan pegawai pangkat terendah pada instansi ini yaitu sebesar Rp 5,36 juta per bulannya, sedangkan yang tertinggi bisa mencapai Rp 117,37 juta per bulan. Kemudian, nilai tersebut masih bisa bertambah karena belum ditambah dengan komponen penghasilan lainnya. Wow fantastis!!!
Kementerian Keuangan. Kementerian yang dipimpin ibu Sri Mulyani ini memberikan tunjangan senilai Rp 2,57 juta per bulan untuk pegawai pangkat terendah, sedangkan yang tertinggi senilai Rp 46,95 juta per bulan. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan. Walaupun tidak semewah Ditjen Pajak, tapi masih wow!!
Badan Pemeriksa Keuangan. Bernasib sama dengan Kementerian Keuangan, karena lembaga ini mengawasi penggunaan uang negara, Badan Pemeriksa Keuangan juga menjanjikan tunjangan serta gaji yang tidak kalah besar. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Tunjangan yang diberikan untuk PNS berpangkat rendah senilai Rp 1,54 juta per bulan, sedangkan yang tertinggi sebesar Rp 41,55 juta per bulan. Beda-beda tipis lah sama Kemenkeu.
Pemprov DKI Jakarta. Merupakan satu-satunya instansi pemerintah daerah di daftar ini. Seperti yang telah dilansir pada Kompas.com, berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 193 Tahun 2015, PNS Pemprov dan Pemkot di DKI Jakarta pun menjadi PNS penerima tunjangan tertinggi di Indonesia. Jika digabungkan dengan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, maka take home pay yang diterima oleh PNS di DKI Jakarta di atas rata-rata. Tunjangan mereka paling tinggi sebesar Rp 127 juta. Ternyata ada yang lebih fantastis dari Ditjen Pajak ya?! Mantap!!
Mahkamah Agung. Pantas saja pendaftar CPNS pada Mahkamah Agung (MA) membludak tiap tahunnya. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua MA Nompr 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Kinerja Khusus Pegawai Negeri pada MA dan Badan Peradilan di Bawahnya menerangkan tunjangan kinerja pangkat terendah pada MA senilai Rp 1,71 juta hingga Rp 1,8 juta per bulan. Sedangkan paling tinggi senilai Rp 31,6 juta hingga Rp 32,6 juta per bulan. Yuk gabung!!
Kementerian Hukum dan HAM. Tunjangan kinerja diberikan untuk PNS Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berpangkat terendah memang sedikit lebih besar dari MA yaitu Rp 2,21 juta, sedangkan untuk berpangkat tertinggi senilai Rp 27,57 juta per bulan. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nompr 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai pada Lingkungan Kemenkumham. Boleh nih!!
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pegawai dengan pangkat terendah berhak menerima tunjangan kinerja senilai Rp 1,96 juta per bulan. Sementara tertinggi senilai Rp 26,32 juta per bulan. Hmmmm… not bad lah!!
Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebenarnya out of the topic, karena pegawai KPS sebenarnya tidak masuk dalam kategori PNS, namun tidak ada salahnya juga untuk ikut diintip. Pegawai komisi anti rasuah memang harus digaji tinggi sebab pekerjaannya sangat beresiko bagi keselamatan nyawa maupun godaan terhadap suap. Besaran tunjangan kinerja pegawai KPK bisa dibilang lumayan besar, yakni yang menjabat kepala bagian atau tenaga fungsional administrasi senilai Rp 8 juta per bulan, pegawai non-jabatan Rp 4 juta per bulan, dan pegawai pendukung Rp 3 juta per bulan.

Itulah daftar instansi pemerintah yang gaji dan tunjangannya bisa mencapai 100 jutaan, semoga bisa menjadi referensi sobat pencari kerja pada seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 ini.

LATIHAN SOAL CPNS!!!

LULUS CPNS 2018!!!

Tags # Berita # CPNS 2018 Continue Reading

Saturday, June 2, 2018

Profil dan Peta Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Aceh

https://muslimpoliticians.blogspot.com June 02, 2018 3

Kontestansi Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh selalu menjadi bahan yang menarik untuk disimak dan diperbincangkan, adalah keberadaan partai politik lokal yang menyebabkan mengapa Aceh selalu menjadi fokus pembicaraan para penggiat pemilu dan partai politik di ranah akademik maupun di forum diskusi warung kopi dan sebagainya.

Keikutsertaan partai politik lokal di Pemilu legislatif merupakan hak eksklusif yang hanya diberikan Pemerintah Indonesia untuk Propinsi Aceh, dan hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Hanya saja, partai politik lokal ini hanya boleh mengirimkan kader terbaiknya untuk mengemban amanah di level propinsi dan kabupaten/kota saja. Yaitu; DPRA dan DPRK untuk pemilihan legislatif, dan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota untuk pemilihan eksekutif.

Pemilu Legislatif tahun 2009-2014 merupakan titik awal kebangkitan euphoria politik masyarakat Aceh. Pada periode tersebut sebanyak sepuluh partai politik lokal mendaftarkan diri di kantor kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh, dan hanya enam yang berhasil lolos proses verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, yaitu; Partai Aceh (PA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Bersatu Ajeh (PBA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Rakyat Aceh (PRA), dan Partai Aceh Aman Seujahtera (PAAS). Pileg yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2009 ini total diikuti oleh 44 parlok dan parnas, dan mereka bertarung memperebutkan 69 kursi DPRA. Berikut adalah hasil perolehan suara dan kursi dari enam partai politik lokal.

Table 1. Hasil Pileg Aceh 2009

Nama Partai	Perolehan Suara	Peringkat Akhir	Jumlah Kursi
Partai Aceh (39)	1.007.173 (46,91%)	1	33
Partai Daulat Aceh (36)	39.706 (1,85 %)	8	1
Partai Suara Independen Rakyat Aceh (37)	38.157 (1,78 %)	9	-
Parta Rakyat Aceh (38)	36.574 (1,70%)	13	-
Partai Bersatu Atjeh (40)	16.602 (0,77%)	20	-
Partai Aceh Aman Seujahtera (35)	11.117 (0,52%)	23	-

Sumber: KIP Aceh 2009

Ketentuan electoral threshold alias ambang batas peserta pemilu akhirnya membatasi hak sejumlah partai politik lokal yang berkiprah pada Pemilu Legislatif 2009-2014 untuk kembali mengikuti pertarungan pada Pemilu Legislatif 2014-2019. Aturan yang mensyaratkan setiap partai politik harus mendapatkan minimal lima persen suara pada pemilu sebelumnya agar bisa kembali mengikuti ajang politik tahun selanjutnya mengakibatkan lima dari enam partai harus rela untuk tidak ikut berkompetisi. Otomatis, hanya Partai Aceh (PA) saja yang langsung berhak atas satu nomor undian pada periode kedua ini. Kemudian, berdasarkan hasil verifikasi faktual dari penyelenggara pemilu di Aceh pada tahun 2014, akhirnya memutuskan untuk meloloskan Partai Nasional Aceh (PNA) dan Partai Damai Aceh menemani Partai Aceh (PA) untuk bersaing dalam memperebutkan suara dari masyarakat Aceh. Pileg yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2014 ini total diikuti oleh 15 parlok dan parnas, dan memperebutkan 81 kursi DPRA. Berikut adalah hasil perolehan suara dan kursi dari tiga partai politik lokal.

Table 2. Hasil Pileg Aceh 2014

Nama Partai	Perolehan Suara	Peringkat Akhir	Jumlah Kursi
Partai Aceh (13)	847.956 (35,34%)	1	29
Partai Nasional Aceh (12)	113.452 (4,73%)	8	3
Partai Damai Aceh (11)	72.721 (3,03%)	11	1

Sumber: KIP Aceh 2014

Adapun gelombang ketiga pesta politik lokal Aceh akan diselenggarakan pada 19 April 2019. Terdapat enam partai politik lokal yang mendaftarkan diri ke KIP, yaitu; Partai Aceh (PA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Daerah Aceh (PDA), Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Geuneurasi Aceh Beusaboh Tha’at dan Taqwa (GABTHAT), dan Partai Gerakan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM). Sayangnya, dua nama terakhir harus kandas ditengah jalan karena tidak lolos verifikasi faktual penyelenggara lokal. Jadi, Pemilu Legislatif Aceh periode 2019-2024 akan diikuti oleh sebanyak empat partai politik lokal, dan tidak lupa enam belas partai politik nasional. Dalam menyongsong dan menyemarakkan Pemilu Legislatif Aceh 2019, berikut saya tampilkan sekilas profil dan peta partai politik lokal yang akan berkompetisi.

Partai Aceh (nomor urut 15)

Sejarahnya partai ini merupakan tranfromasi dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang akhirnya meninggalkan medan perang menuju meja politik. Sebelum memprakarsakan diri dengan sebutan Partai Aceh, partai ini sempat dua kali berganti nama, yaitu Partai Gerakan Aceh Merdeka dan Partai Gerakan Aceh Mandiri. Ternyata, keinginan para founding father untuk tetap mempertahankan akronim GAM pada tubuh partai mendapat penolakan keras dari pemerintah pusat, akhirnya pada 22 April 2008 semua sepakat untuk memakai nama Partai Aceh. Saat ini, partai yang lahir langsung dari rahim MoU Helsinski antara GAM dengan pemerintah RI tahun pada 2005 silam ini bisa dikatakan sebagai partai lokal tersukses dan terbesar di Aceh karena memiliki basis dukungan masyarakat di hampir seluruh pesisir Aceh, hal ini bisa dilihat dari hasil Pileg periode sebelumnya dimana setiap daerah pemilihan hampir dikuasai penuh oleh partai yang dimotori oleh eks kombatan GAM ini.

Tokoh kunci: Anwar Ramli, Kautsar, Tgk Muharuddin, Azhari, Ridwan Abubakar, Abdullah Saleh
Dapil potensial: Dapil 2, Dapil 3, Dapil 5, Dapil 6, Dapil 7, Dapil 9, Dapil 10

Partai SIRA (nomor urut 16)

Merupakan alumni Pileg 2009 yang harus rela cuti pada Pileg 2014 karena aturan electoral threshold, kini kembali lagi dengan nama yang sama dengan bendera yang sedikit berbeda. Pada dasarnya SIRA telah eksis jauh sebelum partai politik lokal diperbolehkan di Aceh. Awalnya SIRA adalah singkatan dari Sentral Informasi Referendum Aceh, yaitu sebuah wadah bagi para aktivis mahasiswa yang mendukung dan mengkampanyekan kemerdekaan (referendum) Aceh pada awal masa reformasi dan darurat militer di Aceh, dan barulah pada tahun 2007 kelompok kepentingan ini akhirnya bertranformasi menjadi sebuah partai politik lokal. Pengalaman masuk dalam top 10 peraih suara tertinggi pada Pileg 2009 menjadi modal awal partai ini untuk kembali eksis di percaturan politik lokal di Aceh.

Tokoh kunci: Muhammad Nazar
Dapil potensial: Dapil 1 atau Dapil 2

Partai Daerah Aceh (Nomor urut 17)

Partai lokal yang satu ini belum pernah absen dalam tiap edisi pertarungan calon legislatif tingkat daerah, sama halnya dengan Partai Aceh, tahun 2019 nanti akan menjadi yang ketiga kalinya berpartisipasi. Uniknya, tiap periode pemilihan muncul dengan nama dan bendera yang berbeda-beda namun tetap mempertahankan akronim yang sama yaitu PDA, yaitu; Partai Daulat Aceh (2009), Partai Damai Aceh (2014), dan Partai Daerah Aceh (2019). Hasilnya mereka berhasil mengamankan satu kursi DPRA tiap periodenya, mungkin ini alasan mengapa partai yang didirikan oleh para ulama Dayah (pesantren tradisional di Aceh) betah untuk sering gonta-ganti nama, karena satu kursi di level propinsi sepertinya sudah jadi milik partai yang memiliki basis suara dari santri dan tengku dayah se Aceh ini.

Tokoh kunci: Tgk Muhibbussabri A. Wahab
Dapil potensial: Dapil 1

Partai Nangroe Aceh (nomor urut 18)

Sebagian tokoh penting dan eks kombatan GAM yang tidak betah di PA berpindah haluan ke partai politik lain, bahkan kader-kader terbaik partai yang merasa aspirasinya tidak tersalurkan dengan baik oleh PA akhirnya melahirkan partai baru yang bernama Partai Nasional Aceh (PNA). Ikut berpartisipasi pada Pileg 2014, partai besutan Irwandy Yusuf cs ini berbagi nasib dengan PDA karena tidak mampu melewati ambang batas peserta pemilu, namun dalam hal perolehan kursi sedikit lebih beruntung karena berhasil mengirimkan tiga nama ke DPRA. Kemudian, demi mengikuti pergelarakan pesta politik 2019, partai yang didirikan pada tahun 2012 ini harus rela berpindah atribut dan berganti nama menjadi Partai Nanggroe Aceh.

Tokoh kunci: Irwansyah, Zaini Yusuf
Dapil potensial: Dapil 1, Dapil 3, Dapil 5

Paska Pilgub Aceh 2017, peta percaturan politik di Aceh mengalami perubahan yang bisa dibilang cukup signifikan. Jika sebelumnya banyak pengamat pemilu dan partai politik meniscayakan Partai Aceh akan dengan mudah menggulingkan lawan-lawan politiknya, maka opini yang berkembang sekarang meyakini bahwa partai pimpinan Muzakir Manaf tersebut akan mengalami kesulitan untuk terus mendominasi peta perpolitikan di Aceh. Pertama, melihat track record keikutsertaan partai bercorak merah-hitam ini dalam kontes legislatif dan eksekutif menunjukkan penurunan. Pilkada serentak tahun 2017 lalu menjadi sinyal melemahnya hagemoni Partai Aceh, setengah dari 20 pasangan yang diusung dan didukung oleh PA harus tumbang, angka tersebut sudah termasuk Pilgub. Kemudian, sebelum kalah dalam Pilgub 2017, PA sudah duluan kehilangan hampir 12% suara pada Pileg 2014, padahal pada keikutsertaan pertama mereka pada Pileg 2009 hampir melahap 50% suara rakyat Aceh.

Beberapa penyebab lain yang melatar belakangi trend negatif yang sedang dialami oleh Partai Aceh, diantaranya seperti konflik internal ditubuh partai yang menyebabkan beberapa tokoh penting yang biasanya menjadi vote getter hengkang ke partai sebelah, contohnya eksodus beberapa kader dan simpatisan ke PNA tahun 2014 lalu. Kemudian, terdapat banyak janji politik yang belum ditunaikan, dan masyarakat juga sudah jengah dengan prilaku elit Partai Aceh yang masih kerap melakukan serangkaian politik intimidasi. Lebih lanjut, keberadaan PA diluar jajaran eksekutif sejak 2017 ternyata ikut melemahkan ruang partisipasi mereka dalam ranah pengambilan kebijakan, contohnya akses mereka terhadap anggaran yang hilang sejak dipergubkannya APBA 2018, hal ini tentu akan berpengaruh besar terhadap pendanaan pemenangan partai pada Pileg 2019 nanti. Terakhir, fokus kader dalam memenangkan PA di level DPRA sedang terpecah, melihat adanya wacana sejumlah ujung tombak partai seperti Azhari Cage, Kautsar, dan Abdullah Saleh yang berkeinginan mencicipi kursi DPR-RI melalui jalur partai nasional. Walaupun sedang berada diposisi yang tidak mengenakkan, Partai Aceh akan tetap memimpin klasemen perebutan kursi Pileg 2019, dengan kemungkinan akan kehilangan suara yang lebih-kurang 10% dari suara pada Pileg edisi sebelumnya.

Bagi lawan politiknya, ini merupakan momentum yang tepat untuk mencuri beberapa kursi DPRA milik Partai Aceh. Partai nasional seperti Golkar, Demokrat, dan Nasdem tentu berambisi untuk melampaui pencapaian pada periode sebelumnya, yaitu minimal 10 kursi, sesuatu yang dirasa bukan hal yang mustahil. Sementara itu, mission impossible untuk dapat berbicara banyak pada Pileg 2019 dihadapi oleh PDA dan SIRA.

Secara finansial dan nilai jual, PDA sedikit lebih beruntung karena memiliki akses terhadap kekuasaan akibat tergabung dalam koalisi pemenangan Irwandy-Nova pada Pilgub 2017 lalu. Tidak dengan SIRA yang cukup lama vakum dari persaingan politik Aceh, hal ini secara tidak langsung bisa mempengaruhi antusiasme caleg dan relawan untuk bergabung dalam pemenangan partai. Secara struktural dan dukungan, PDA cukup kokoh karena memiliki basis dukungan dari ulama dan santri Dayah se Aceh. Sementara itu, pondasi partai SIRA terlihat rapuh dimana pernah terjadi dualisme akibat adanya perbedaan pandangan politik, bahkan tahun 2012 sempat muncul Partai SIRA Perjuangan yang sekarang entah bagaimana kabarnya. Jika dilihat persamaan, satu kesamaan antara keduanya adalah sama-sama mengalami krisis tokoh dan sangat bergantung pada one-man show dari Tgk Muhibbussabri A. Wahab (PDA) dan Muhammad Nazar (SIRA). Maka, mendapatkan satu kursi saja pada Pileg 2019 nanti sepertinya merupakan sebuah prestasi bagi kedua partai tersebut.

Sementara itu, antusiasme tinggi sedang melanda segenap pengurus, kader, dan simpatisan PNA. Keberhasilan mengantarkan Irwandy Yusuf ke kursi Aceh 1 diharapkan dapat menular pada Pileg 2019 nanti. Namun lagi-lagi, krisis tokoh bisa menjadi batu sandungan bagi partai yang identik dengan warna oranye ini. Stok tokoh melimpah di Dapil 1 (Sabang-Banda Aceh-Aceh Besar), namun tidak dibarengi dengan Dapil lainnya. Walaupun begitu, permasalahan ini sepertinya tidak terlalu besar mengingat posisi PNA yang sedang menguasai eksekutif, sehingga factor bisa menjadi magnet tersendiri untuk menggaet sejumlah tokoh untuk bertarung dibawah payung PNA. Oleh karena itu, Irwandy effect sangat diharapkan untuk kembali menciptakan keajaiban jilid 2 seperti yang terjadi pada Pilgub 2017 lalu.

Masyarakat pemilih semakin cerdas, peta politik bisa berubah, dan partai politik diharapakan segera berbenah. Besar harapan agar Pileg 2019 nanti dapat berjalan dengan aman dan damai tanpa ada konflik yang bergejolak, sehingga masyarakat dapat memilih dengan tenang sesuai dengan pilihan hati bukan intimidasi. Kemudian, partai politik agar bisa mengirimkan kader-kader terbaiknya yang memiliki visi untuk mengabdi bukan mengharapkan gaji, sehingga nantinya komposisi anggota dewan diisi oleh orang-orang yang berkualitas yang mampu mewakili suara dari konstituennya dengan baik. Aammiinn..

Tags # Ilmu Politik # My Article # Partai Politik Continue Reading