MCN Blog

Friday, June 15, 2012

Beberapa Objek Wisata Tsunami Di Banda Aceh

Unknown June 15, 2012 0

Mesjid Raya Baiturrahman

Saat tsunami melanda, Mesjid ini merupakan Mesjid yang sangat beruntung dari sekian banyak objek wisata yang hancur tersapu gelombang. Sekalipun gelombang tsunami sampai ke daerah ini bahkan ke pelataran Mesjid, namun tsunami tidak menghancurkan bangunan Mesjid ini. Mesjid ini tetap berdiri kokoh ditengah hancurnya suasana kota. Mesjid ini hanya mengalami sedikit kerusakan yang tidak berarti.

Rumah Cut Nyak Dien

Rumah Cut Nyak Dien ini, terletak di kawasan yang parah dihantam tsunami. Pada saat tsunami, rumah Cut Nyak Dien ikut terkena air, dan air memasuki rumah sehingga banyak barang-barang yang rusak. Bahkan Orang-orang dari kampong disekitarnya banyak yang mengungsi di atap rumah ini, hingga atapnya mengalami kerusakan parah sehingga atapnya perlu diganti. Sekalipun gelombang tsunami memasuki daerah ini, namun keberadaannya masih tetap dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah telah memperbaiki segala kerusakannya, tetapi tetap tidak mengurangi nilai sejarahnya.

Kapal PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) Apung

Pembangkit Tenaga Listrik Diesel (PLTD) Apung berlokasi di Gampong Punge Blang Cut-Banda Aceh. Tongkang besar milik PLN ini memiliki bobot mati 2.500 ton dan luas lambung 1.600 meter persegi. Menurut publikasi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, pada awalnya kapal PLTD ini sengaja didatangkan PT PLN ke Banda Aceh guna memenuhi kebutuhan listrik warga kota karena terjadi deficit pasokan listrik. Saat itu banyak menara transmisi listrik dari Sumatera Utara ke Aceh ditebang oleh pihak pemberontak pada masa konflik, sehingga PLN menempatkan Kapal Generator Listrik untuk menyuplai kebutuhan listrik di Banda Aceh melalui jalur laut.

Belum sempat sepenuhnya kapal ini menyuplai pasokan listrik ke seluruh Kota Banda Aceh, kapal ini harus menerima akibat ganasnya gelombang tsunami besar yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 itu. Gelombang dahsyat tsunami mampu membuat kapal tongkang tersebut terhempas hingga empat kilometer dari posisinya semula sebelum tsunami, yakni di Dermaga Ulee Lheue. Gelombang hebat membawanya ke tengah permukiman padat penduduk sehingga menimbulkan korban nyawa dan bangunan. PLTD yang bentuknya seperti kapal feri penyeberangan Merak-Bakaheuni tersebut, terbawa arus tsunami yang digambarkan oleh penduduk kira-kira berkecepatan 200 km per jam.

Tidak ada yang menyangka, PLTD yang tertambat dengan jangkar baja bisa terlepas begitu saja hingga menindih sekitar 20 orang yang ikut hanyut serta sejumlah rumah dan mobil di bawahnya. Menurut pengakuan seorang penduduk setempat yang melihat pada waktu peristiwa itu terjadi, kapal PLTD tersebut meliuk-liuk dibawa gelombang hingga menindih apa saja yang ada di bawahnya saat air perlahan-lahan menyurut. Kini paling tidak, di bawah kapal PLTD itu masih terdapat sekitar 20 mayat yang masih tertimbun. Ada juga bangkai mobil yang bagaikan kaleng kerupuk masih bersemayam di bawah kapal. Tak ada satu orang pun yang mampu untuk mengambil mayat yang ditindih oleh besi seberat 2.500 ton itu.

Sebenarnya pada saat itu, pihak PLN sendiri sudah berpikiran untuk memindahkan PLTD itu. Namun pihak pemerintah provinsi Aceh masih keberatan karena mereka tertarik untuk menjadikannya sebagai prasasti serta kenang-kenangan bagi korban tsunami. Padahal, mesin PLTD yang memiliki kemampuan daya 20 MW itu masih bisa dipakai untuk mengaliri listrik dan mesinnya tidak rusak. PLN sendiri tidak keberatan kalau badan PLTD itu dibiarkan bersemayam di lokasi sekitar perumahan penduduk Jaya Baru, karena disadari betul oleh pihak PLN bahwa memindahkan badan PLTD apung itu tidak gampang karena harus melewati beberapa rumah penduduk yang masih kokoh berdiri disekitar situ. Namun PLN tetap menghendaki mesinnya, karena masih dapat dipakai untuk menghasilkan listrik bagi masyarakat Aceh.

Dan akhirnya kini, tongkang PLTD tersebut sudah tidak difungsikan lagi, pihak PLN sudah mencabut mesinnya hingga kapal PLTD ini kini resmi dibuka sebagai objek wisata. Pengunjung yang datang, bisa naik ke atas geladak setinggi lebih kurang 20 meter karena di sisi tongkang sudah dibuat tangga besi lengkap dengan pagar hingga ke geladak untuk memudahkan pengunjung menaikinya. Dari atas geladaknya, pengunjung bisa menyaksikan pemandangan luas ke berbagai belahan kota di Banda Aceh. Tampak jelas, betapa jauhnya jarak pantai dengan lokasi tongkang tersebut terdampar. Dari situ pengunjung bisa membayangkan betapa dahsyatnya hempasan gelombang tsunami. Bahkan, di sekitar PLTD masih terlihat jelas sisa-sisa dinding dan atap bangunan yang hancur diterjang gelombang.

Taman Edukasi Tsunami

Hanya terpaut -/+ 30 meter dari letak kapal PLTD Apung, sebuah taman telah selesai dibangun yang disumbangkan oleh PT. BMW Indonesia dan Yayasan Citra Mandiri Jakarta. Taman untuk pembelajaran/simulasi tsunami ini diberi nama ‘Taman Edukasi Tsunami’. Taman ini termasuk dalam area rencana pembangunan monument tsunami. Ditaman ini terdapat jenis pohon-pohon langka yang pernah tumbuh di Aceh dan telah hilang ditebas gelombang tsunami, seperti pohon jeumpa, pohon seulanga, pohon cempaka, pohon asam dan lain-lainnya. Juga terdapat kolam ikan yang besar, fasilitas permainan anak-anak, disamping bangunan utama yaitu gedung simulasi tsunami yang memamerkan dokumentasi/foto-foto kejadian tsunami. Digedung ini ada tribun terbuka untuk pertunjukan film dokumenter tentang kejadian/kisah saat bencana tsunami terjadi serta dapat dimanfaatkan untuk pertunjukan seni.

Kedua objek wisata kapal PLTD Apung dan Taman Edukasi Tsunami, setiap harinya selalu ramai dikunjungi masyarakat. Selain masyarakat Aceh sendiri yang datang berkunjung, juga banyak masyarakat yang datang dari luar Aceh, pengunjung domistik maupun wisatawan dari mancanegara. Mereka bukan hanya melihat kapal, tapi mengabadikannya baik dari atas kapal maupun berfoto disekeliling kapal sebagai kenang-kenangan.

Museum Tsunami

Gedung museum tsunami ini dibangun pada lahan seluas satu hektar, berlokasi di sekitar Lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Mengenai struktur, museum tsunami dilengkapi berbagai fasilitas publik seperti mushala, ruang audio visual yang akan menyajikan semua data korban yang direkam dalam video dan foto-foto yang berhubungan dengan hal tersebut dan didokumentasikan secara sempurna.

Kapal Apung Lampulo

Tidak hanya itu, museum tsunami ini juga dilengkapi dengan toko cinderamata disekitar lokasi. Museum ini memiliki struktur khas yaitu tinggi dan besar serta ukuran tugu yang mengikuti pola 26-12-2004. Angka tersebut mewakili seluruh peristiwa dan makna saat tsunami dahsyat itu menerjang Aceh.

Kapal ini adalah salah satu dari dari kapal-kapal yang terdampar kedaratan pada saat terjadi bencana Tsunami beberapa waktu lalu. Hingga saat ini keberadaan kapal ini tetap dipertahankan sebagai obyek wisata untuk mengingat akan peristiwa tersebut, dan dijadikan salah satu situs Peringatan Tsunami. Kapal nelayan yang berdiri di salah satu atap rumah warga ini berlokasi Kampung Lampulo, Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau sekitar 1 km dari Dermaga Lampulo.

Sampai saat ini, kapal ini masih dibiarkan dalam bentuk aslinya tanpa ada perubahan yang berarti. Di kawasan pemukiman padat ini, kapal tersebut terlihat berdiri kokoh dan cukup menarik perhatian. Yang paling menonjol adalah sebuah rumah dibawah kapal terdampar ini, masih dihuni oleh keluarga M.Hisbah, salah satu penduduk Kampung Lampulo dan diresmikannya lokasi ini sebagai objek wisata sangat disetujui oleh pemilik rumah. Menurut pengakuannya, ia membuat kapal ini sengaja dikuatkan posisinya dan ia rela untuk menjaga lokasi ini.

Kapal ini memiliki jasa besar buat warga kampung setempat dan keluarga M.Hisbah sendiri. Saat kejadian, kapal ini terlempar, warga yang berada didekatnya mengungsi ke lantai atas lalu masuk ke kapal. Ada 54 warga yang diselamatkan kapal ini. Setelah tsunami surut, tanpa disadari kapal ini malah bertengger di atap rumahnya. Kejadian inilah, yang membuat banyak warga yang menjuluki sebagai kapal “Nabi Nuh” karena mampu menyelamatkan warga.

Keberadaan kapal terdampar ini dilengkapi oleh para pedagang yang berjualan souvenir khas Aceh dan makanan-makanan ringan disekitar lokasi ini. Datangnya para pedagang ini dimulai semenjak resminya lokasi ini dibuka sebagai salah satu objek wisata peninggalan tsunami.

Tags # Catatan # Tentang Aceh Continue Reading

Wednesday, June 13, 2012

UAS Hari Ke-2 (13-06-12) : Makalah (Strategi Pemasaran Politik Alex Noerdin-Nono Sampomo Dalam Pilkada DKI Jakarta 2012

Unknown June 13, 2012 0

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan politik dapat dikaji melalui berbagai macam pendekatan. Ia dapat dipelajari dari sudut kekuasaan, struktur politik, partisipasi politik, budaya politik, konstitusi, pendidikan dan sosialisasi politik, pemikiran politik, dan juga political marketing (pemasaran politik). Pemilihan terhadap pendekatan pemasaran politik antara lain didorong karena perkembangan demokrasi di Indonesia, terutama di tingkat lokal yang mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota secara langsung oleh rakyat, yang merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Dengan itu rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi.

Pemasaran politik adalah segala cara yang dipakai dalam kampanye politik untuk mempengaruhi pilihan para pemilih. Dimana cara yang digunakan akan membentuk suatu rangkaian makna politik secara otomatis didalam pikiran para pemilih dalam menjatuhkan pilihannya. Makna politis inilah yang menjadi output penting dari pemasaran politik yang akan menentukan, pihak mana yang akan dicoblos pemilih.

Selama ini penggunaan istilah marketing lebih dikenal dalam dunia bisnis, ilmu marketing adalah sebuah displin ilmu yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Hubungan dalam marketing tidak hanya terjadi satu arah melainkan dua arah sekaligus dan simultan. Produsen perlu memperkenalkan dan membawa produk serta jasa yang dihasilkan kepada konsumen. Semua usaha marketing dimaksudkan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang ditawarkan memang memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan produk yang dijajakan pesaing. Dalam pemasaran politik, yang ditekankan adalah penggunaan pendekatan dan metode marketing untuk membantu politikus dan partai politik agar lebih efisien serta efektif dalam membantu hubungan dua arah dengan konstituen dan masyarakat.

Pemasaran politik memiliki peran untuk menentukan proses demokratisasi. Para anggota tim pemenangan mengarahkan kemampuan marketing mereka untuk merebut sebanyak mungkin konstituen dan berusaha menjual kandidat mereka dengan berbagai cara, yang seringkali kita rasakan tak ada bedanya dengan mengiklankan produk di media, mempromosikan outdor maupun indoor. Segala teknik dipakai agar rating kandidat mereka tinggi dan rakyat memilihnya di bilik-bilik suara. Selain itu, pemasaran politik dapat memperbaiki kualitas hubungan antara kontestan dengan pemilih. Pemilih adalah pihak yang harus dimengerti, dipahami dan dicarikan jalan pemecahan dari setiap permasalahan yang dihadapi. Pemasaran politik meletakkan bahwa pemilih adalah subjek, bukan sebagai objek manipulasi dan eksploitasi.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung atau sering disebut Pilkada Langsung merupakan suatu kondisi yang memungkinkan proses pembelajaran politik bagi masyarakat, dan juga sebagai salah satu media bagi aktor-aktor politik untuk memainkan strategi pemasaran politik. Pilkada langsung pada dasarnya adalah mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat diberikan hak dan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan calon kepala daerah yang dianggap mampu menyuarakan aspirasinya. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung ini didasarkan pada landasan hukum yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan petunjuk pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah.

Penerapan strategi pemasaran politik dalam pilkada dapat membantu kandidat kepala daerah dan masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan pilkada. Melalui pemasaran politik kandidat kepala daerah berusaha meyakinkan pemilih bahwa suatu kandidat layak untuk dipilih. Kandidat kepala daerah dan tim pemenangannya meyakinkan pemilih dengan menawarkan produk politik yang sesuai dengan keinginan para pemilih. Produk politik ini dapat berupa atribut kandidat seperti latar belakang kandidat, program kerja, ideologi, partai politik dan lain sebagainya. Dengan strategi political marketing ini kandidat kepala daerah dapat memasarkan ide dan gagasan politik secara maksimal kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan.

Bagi masyarakat sendiri, penerapan pemasaran politik dalam pilkada dapat membantu dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang lebih luas tentang kehidupan politik. Dengan adanya persaingan antara kandidat kepala daerah, masing-masing kandidat mencoba bersaing untuk mempengaruhi opini publik. Ramai dan intensnya aktivitas marketing membuat kandungan informasi yang disampaikan kepada publik juga semakin besar. Komunikasi massa yang dilakukan kandidat kepala daerah membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi dan data tentang semua hal, mulai dari hak dan kewajibannya sebagi warga negara, latar belakang kandidat kepala daerah, program kerja, isu-isu terkini sampai peraturan-peraturan yang terkait dengan kehidupan politik. Sehingga melalui pemasaran politik ini pemilih dapat merasa yakin bahwa kandidat kepala daerah yang akan dipilih benar-benar berkualitas dan mampu meyuarakan aspirasinya.

Pada saat ini ibukota negara kita Indonesia yaitu DKI Jakarta sedang bersiap-siap untuk melaksanakan perhelatan akbar lima tahun sekali tersebut, dan sangat menarik melihat pelaksanaan Pilkada di kota metropolitan kali ini, terutama dalam hal peta persaingan kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Terdapat enam pasangan calon yang akan siap bertarung dan meramaikan bursa menuju DKI 1. Salah satu hal yang menarik dari Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ini adalah dari keenam kandidat terdapat tiga pasang calon yang saat ini masih menjabat sebagai kepala daerah di daerahnya masing-masing, kemudian apabila dilihat dari jalur dukungan, terdapat dua pasangan dari jalur independen, dan empat pasangan jalur parpol. Dan berikut adalah keenam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2012-2017 bedasarkan nomor urut dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 :

Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli (Partai Demokrat).
Hendardji Supandji dan Achmad Riza Patria (Independen).
Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (PDIP dan Gerindra).
Hidayat Nurwahid dan Didik J Rachbini (PKS dan PAN).
Faisal Basri dan Biem Benyamin (Independen).
Alex Noerdin dan Nono Sampono (Golkar, PPP, dan PDS).

Dan sebutan "Star Wars" mungkin sangat pantas untuk disematkan pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ini, karena melihat semua kandidat diatas merupakan bintang-bintang dari panggung politik yang memang sudah mempunyai nama dan rekam jejak yang tidak perlu diragukan lagi. Keenam pasangan calon diatas siap beradu strategi marketing politik untuk mewujudkan mimpi menjadi orang nomor satu dan dua Ibukota.

Bedasarkan pemaparan yang telah penulis ungkapkan diatas, maka penulis ingin menulis sebuah makalah tentang “Strategi Pemasaran Politik Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2017” dengan mengambil objek salah satu kandidat yaitu pasangan nomor urut enam Alex Noerdin-Nono Sampomo yang diusung oleh Golkar, PPP, dan PDS. Dan alasan penulis memilih pasangan Alek Noerdin-Nono Sampomo sebagai objek karena penulis melihat sepak terjang Alex Noerdin sejauh ini paling menggebrak diantar kelima pasangan lainnya, salah satunya adalah dengan mengusung dua slogan, yaitu “3 Tahun Bisa”, dan “Kalau Gagal, Kami Mundur”.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dari makalah ini adalah :

Bagaimanakah strategi pemasaran politik yang digunakan oleh pasangan Alex Noerdin-Nono Sampomo dalam Pilkada DKI Jakarta 2012.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Menakar Peluang Pasangan Alex Noerdin-Nono Sampomo

Ketika pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono mendaftarkan diri di KPUD DKI Jakarta sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2012-2017 pada hari Minggu 18 Maret 2012 yang lalu, pasangan yang diusung oleh tiga partai sekaligus yakni Partai Golkar, PPP, dan PDS ini membuat banyak pihak terkejut. Selain karena sebagai calon dari parpol yang pertama mendaftar di KPUD, adalah calon wakilnya yaitu Nono Sampono yang sebelumnya juga sempat masuk kandidat calon gubernur yang lolos seleksi dari Partai Gerindra dan PDIP akhirnya memilih untuk bersanding dengan Alex Noerdin sebagai wakil.

Pada awalnya, pencalonan Alex Noerdin menjadi cagub DKI memang oleh banyak pihak diragukan. Sebab baru beberapa bulan menjelang pendaftaran dia baru menyatakan siap maju di Pilkada sehingga popularitasnya sebagai calon gubernur DKI Jakarta belum terlalu tinggi. Di sisi lain Partai Golkar sebagai pengusungnya pun belum cukup kursi untuk mencalonkan sendiri sehingga harus mencari mitra koalisi. Namun kesungguhan, kepiawaian, dan kapabelitas Alex Noerdin ternyata mampu memupus keraguan tersebut. Sosok ini akhirnya mampu memenangi persaingan internal Partai Golkar dan sukses menggandeng Nono Sampomo dengan tambahan partai koalisi PPP dan PDS.

Di tengah parpol lain masih sibuk otak-atik pasangan, Alex-Nono telah mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2012-2017, dan disaat parpol lain “ketar-ketir” menghadapi limitasi waktu akhir pendaftaran, pasangan parpol ini telah lebih awal mendaftar di KPUD. Sehingga tidak heran apabila kemudian sebuah keraguan itu akhirnya berbalik menjadi sebuah ketertarikan. Pasangan ini dinilai sebagai pasangan yang akan siap menggebrak Kota Jakarta melalui visi-misi dan rancangan program yang dibawanya. Dan juga pasangan ini disebut sebagai pasangan yang paling siap dan berpotensi untuk memenangi Pemilukada Jakarta 2012.

B. Strategi Pemasaran Politik Alex Noerdin-Nono Sampomo

Pemasaran politik berbeda dengan pemasaran komersial yang menjual partai atau kandidat kepada pemilih sebagai proses transaksional. Pemasaran politik disini merupakan konsep yang menawarkan bagaimana sebuah partai politik atau kontestan bisa membuat program yang berhubungan dengan permasalahan aktual masyarakat, namun juga sesuai dengan visi misi, tujuan, dan platform partai. Pembahasan mengenai pemasaran politik Alex Noerdin-Nono Sampomo dalam bab ini, akan difokuskan pada tiga hal, yaitu:

Strategic Political Marketing, merupakan proses penyusunan nilai-nilai inti yang sesuai dengan aspirasi para pemilih tertentu, namun juga sesuai dengan visi misi dan sumberdaya kontestan pemilu. Strategic political marketing terdiri dari tahapan

Segmentating : segmentasi dari agama Alex-Nono ingin merangkul semua kalangan, hal tersebut terlihat dari koalisinya yang merupakan dua partai berbasis agama terbesar di Indonesia PPP (Islam), dan PDS (Kristen). Segmentasi usia, Alex-Nono menggandeng anak muda, hal tersebut terlihat dari usaha Alex-Nono yang mencuri perhatian “The Jakmania” supurter klub sepakbola Persija Jakarta yang berisikan anak muda, Alex-Nono menjanjikan akan membangun stadium baru bagi mereka. Kemudian dari kelas sosial Alex-Nono merangkul wong cilik dengan rancangan program sekolah dan berobat gratis.
Targeting : Memang tidak semua segmentasi dapat dijadikan target, namun melihat secara keseluruhan, yang menjadi focus Alex-Nono adalah semua segmentasi diatas
Positioning : Alex-Nono berhasil memposisikan sebagai satu-satunya passangan yang berbeda dari sangan lainnya, salah satunya adalah menjadi pasangan yang mengusung nasionalis dan religious (islam-kristen)

Political Product Mix, merupakan proses penyusunan produk politik yang akan disampaikan kepada media massa, influencer group, dan pemilih. Political Product Mix terdiri dari :

Policy : Kebijakan yang dibawa oleh Alex-Nono adalah sangat relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh warga kota Jakarta saat ini, melalui jargon “3 Tahun Bisa” Alex-Nono siap mengatasi Banjir dan Kemacetan yang telah menjadi problem kaota Jakarta dari dulu.
Person : kapasitas seorang Alex Noerdin memang tidak perlu diragukan lagi, kesuksesan dia dalam memimpin Sumatera Selatan menjadi sebuah bukti, dimana ia berhasil menjalankan program gratis sekolah dan berobat bagi masyarakat Sumsel.
Party : Selain didukung oleh tiga partai partai besar yaitu Golkar, PPP, dan PDS, Alex-Nono juga sempat menggandeng beberapa partai kecil lainnya untuk meminta dukungan, telihat di situs www.3tahunbisa.com terdapat 20 partai lain yang siap memberikan dukungan bagi Alex-Nono, diantanya ada PDK, PNDK, PBNU dan lainnya.

Political Product Delivery, merupakan penentuan strategi dan media yang digunakan untuk menyampaikan produk politik kepada pasar pemilih yang terdiri dari media massa dan influencer groups sebagai pasar perantara dan pemilih sebagai pasar tujuan akhir. Strategi penyampaian produk politik terdiri dari :

Push Marketing : Dalam tahap ini Alex-Nono sering melakukan kampanye terbuka dengan menyampaikan visi-misi dan program dihadapan masyarakat ketika menghadiri berbagai macam undangan peringatan maulid nabi di beberapa kecamatan di Jakarta.
Pull Marketing : Dalam tahap ini Alex-Nono memanfaatkan peran dari media massa untuk membangun citra yang baik, yaitu dengan cara memberikan kesempatan bagi media massa untuk melakukan berbagai macam liputan ketika Alex-Nono melakukan berbagai macam kegiatan dan kunjungan, salah satunya ialah ketika mereka mengunjungi Pak Raden. Selain memanfaatkan peran media masa, Alex-Nono juga memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu dengan cara membuat beberapa website pemenangan dirinya, menurut pengamatan penulis terdapat dua website yang telah dibuat oleh tim sukses dari Alex-Nono yaitu www.3tahunbisa.com dan menujudki1.webs.com.
Pass Marketing : Sejauh ini pihak Alex-Nono telah mampu meraih berbagai macam dukungan yang datang dari influencer group, dari tokoh politik nasional ada Jusuf Kalla, Tri Sutrisno, Komaruddin Hidayat, dan beberapa tokoh lainnya. Sementara itu ada juga dari kalangan seniman dan pelawak betawi yaitu Bolot dan Mpok Nori.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan pada Bab II diatas, maka penulis dapat simpulkan :

Alex-Nono menjadi kontestan yang paling berbeda diantar kontestan lainnya, hal tersebut terlihat dari ideology yang dibawanya yaitu Nasionalis dan Religius (Islam dan Kristen)
Alex-Nono menjadi kontestan yang paling banyak mendapatkan dukungan dari partai politik, terhitung ada 23 partai politik yang siap mendukungnya.
Alex-Nono berhasil merangkul influencer group kelas atas, seperti Jusuf Kalla, dll.
Dengan slogan 3 tahun bisa, Alex-Nono siap untuk mengatasi permasalahan banjir dan kemacetan yan selama ini melanda kota Jakarta

B. Saran

Jika nanti terpilih harapannya Alex Noerdin mampu melanjutkan kesuksesannya memimpin Sumatera Selatan, yaitu merealisasikan program Sekolah dan Berobat gratis di Jakarta
Permasalahan yang sudah mendarah daging di kota Jakarta yakni banjir dan kemaceta semoga saja mampu dituntaskan oleh pasangan Alex-Nono
Sesuai dengan janjinya 3 tahun bisa, dan apabila gagal mundur, maka apabila dalam 3 tahun tidak bisa merubah kota Jakarta dan mereka gagal merealisaikan programnya maka mereka dengan jantan harus membuktikan janjinya yaitu mundur

REFERENSI

Buku :

Budiadrjo, Miriam, 2009, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Firmanzah, 2007, Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas, Yayasan Obor, Jakarta.
Nursal, Adman, 2004, Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu, Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPRD, Presiden, Gramedia, Jakarta.

Blog dan Website :

http://menuju-dki-1.webs.com
http://www.3tahunbisa.com
http://muslimpoliticians.blogspot.com/2012/05/profil-calon-gubernur-dan-wakil.html

Tags # Catatan # Ilmu Politik # My Article Continue Reading

Sunday, June 10, 2012

Manfaat dan Kelemahan e-Government

Unknown June 10, 2012 2

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business Enterprises), dan G2G (inter-agency relationship. E-Government ini membawa banyak manfaat, antara lain:

Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.
Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam, misalnya.

Hambatan Dalam Mengimplementasikan E-Government

Jika dilihat dari keteranan di atas, tentunya sangat diinginkan adanya E-Government di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan E-Government di Indonesia.

Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasi ini.
Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar software engineering.
Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali kekurangan kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal.
Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan ini.
Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum (public library). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.

Hambatan-hambatan di atas sebetulnya tidak hanya dihadapi oleh Pemerintah Indonesia (atau pemerintah daerah) saja. Di negara lain pun hal ini masih menjadi masalah. Bahkan di Amerika Serikat pun yang menjadi pionir di dunia Internet masalah E-Government pun merupakan hal yang baru bagi mereka. Namun mereka tidak segan dan tidak takut untuk melakukan eksperimen. Sebagai contoh adalah eksperimen yang dilakukan di California dimana mereka masih mencoba meraba implementasi E-Government yang pas untuk mereka.

Belakangan ini ramai dibicarakan tentang implementasi mengenai e-government di Indonesia. Namun, salah satu hal yang seringkali luput dibicarakan adalah masalah keamanan (security) dari implementasi e-government tersebut. Ambil salah satu aspek dari keamanan yaitu masalah kerahasiaan data pribadi (privacy). Salah satu implementasi dari e-government yang sering dibicarakan adalah pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) online. Ada keinginan dari beberapa implementasi untuk menyediakan layanan ini secara online melalui Internet. Jika sebuah layanan dapat diakses melalui Internet, maka faktor keamanannya perlu diperhatikan. Salah satu kesalahan yang mungkin terjadi dengan implementasi KTP online ini adalah bocornya data pribadi kita ke Internet. Dapat Anda bayangkan jika data pribadi anda—nama, tempat tanggal lahir, agama, nama suami atau istri, anak-anak, pekerjaan, penghasilan, dan seterusnya—tersedia di Internet. Data ini dapat dimanfaatkan oleh pihakpihak yang nakal untuk kejahatan

Inpres No 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, mengamanatkan setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional. Secara umum, penentuan Kebijakan Pembangunan e-Government akan dipengaruhi oleh 3 hal seperti digambarkan sebagai berikut:

Langkah awal yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan e-Government adalah dengan melaksanakan survey sistem yang ada (infrastruktur komunikasi data, komputer, jaringan komputer dan sistem apliksi) di daerahnya masing-masing untuk mengetahui apa saja yang sudah dimiliki saat ini. Hasil survey tersebut merupakan bekal yang sangat penting untuk mengidentifikasi masalah dan kendala yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil.
Pengaruh kedua datang dari perencanaan pembangunan daerah, renstrada, kebijakan politik, kebutuhan pengguna dan ketersediaan anggaran. Kelima faktor tersebut akan sangat menentukan prioritas kebutuhan spesifik masing-masing Pemerintah Daerah sesuai dengan Visi dan Misi pemerintahannya.
Pengaruh ketiga datang dari pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan e-Government selama ini. Termasuk didalamnya adalah pengetahuan yang sudah didapatkan oleh Pemerintah Daerah dari pelaksanaan studi banding ke daerah / negara lain yang sudah lebih dulu melaksanakan e-Government.

Tags # Ilmu Politik # Kebijakan Publik Continue Reading

Gagasan e-Government : Untuk Birokrasi Indonesia Yang Lebih Baik

Unknown June 10, 2012 1

Perkembangan teknologi yang semakin canggih menyebabkan semakin beragamnya sistem informasi yang berkembang. Kondisi ini juga didukung oleh kemampuan finansial masyarakat yang semakin berkembang dari hari ke hari, maka sebagian besar masyarakat kini memiliki teknologi yang setidaknya akan memudahkan komunikasinya. Namun ternyata sistem informasi yang ada kini tidak hanya mempermudah hubungan antar individu saja tetapi juga mempermudah hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya.

Salah satu konsep yang mempermudah hubungan tersebut adalah sistem E-Government. E-Government yang “juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Berdasarkan definisi dari World Bank, eGovernment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti : Wide Area Network, Internet dan mobile computing) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan. (www.worldbank.org).

Dalam prakteknya,e-Government adalah penggunaan Internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.”

Secara ringkas tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi eGovernment adalah untuk menciptakan customer online dan bukan in-line. eGovernment bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Selain itu eGovernment juga bertujuan untuk mendukung good governance. Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. eGovernment dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah. eGovernment juga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun konsep dari eGovernment adalah menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (G2C-government to citizens), pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B-government to business enterprises) dan hubungan antar pemerintah (G2G-inter-agency relationship).

Di Indonesia, gagasan tentang E-Government ini mulai berkembang sejak tahun 2000-an. Pada saat itu berbagai usaha mulai dilakukan untuk menginternetkan pemerintah, baik di sisi proyek, maupun karena desakan masalah transparansi pada masyarakat. Melihat tingginya desakan untuk melakukan internetisasi serta semakin sadarnya pemerintah pentingnya birokrasi sebagai urat nadi pemerintahan dan birokrasi yang baik adalah yang efektif dan efisien maka tidak sedikit uang rakyat digunakan bagi pengembangan teknologi informasi bagi operasionalisasi pemerintahan dan pelayanan umum. Sedangkan dari pemerintah sendiri inisiatif e-Government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No. 6/2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Lebih jauh lagi, eGovernment wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan mensimplifikasi hubungan antar masyarakat dan pemerintah.

Meskipun masih relatif muda, namun sistemnya sudah cukup baik. Namun demikian, E-Government belum menunjukkan manfaat yang signifikan bagi efektifitas dan efisiensi jalannya pemerintahan dan pelayanan umum yang terbaik. Masih terdapat pulau-pulau E-Government yang terbentuk dalam NKRI dan memperlebar jurang integrasi database nasional.

Di balik kelemahan-kelemahan tersebut ternyata masih banyak pihak yang memperjuangkan akan tetap berjalannya e-goverenment. Pada tanggal 27 Juni 2005 Bambang Dwi Anggono, biasa di panggil Ibenk, membentuk mailing list egov-indonesia@yahoogroups.com tempat berdiskusinya para aktifis e-government Indonesia, pada pertengahan 2006 telah melibatkan hampir 400 aktifis di dalamnya. Mailing list egov-indonesia merupakan mailing list paling aktif diantara berbagai tempat diskusi egov dan berusaha menjebatani keterbatasan kemampuan daerah dan pusat melalui kebersamaan dan saling mendukung dengan mengesampingkan ego sektoral. Sinergi antara Akademisi, Bisnis dan Government diyakini akan mampu membawa E-Government ke arah yang lebih baik.

Mengapa e-gov menjadi perlu dan penting untuk dilaksanakan ? alasannya adalah : secara tradisional biasanya interaksi antara seorang warga negara atau institusi sosial dengan badan pemerintah selalu berlangsung di kantor-kantor pemerintahan. Namun seiring dengan pemunculan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) semakin memungkinkan untuk mendekatkan pusat-pusat layanan pemerintah kepada setiap klien. Sebagai contoh ; jika ada pusat layanan yang tak terlayani oleh badan pemerintah, maka ada kios-kios yang didekatkan kepada para klien atau dengan penggunaan komputer di rumah atau di kantor-kantor. E-gov memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan cara ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru, peningkatan partisipasi warga dan adanya suatu peningkatan terhadap global information infrastructure. Dengan demikian e-gov akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai jalan untuk mewujudkan good government. Melalui e-Government, pelayanan pemerintah akan berlangsung secara transparan, dapat dilacak prosesnya, sehingga dapat dianggap akuntabel. Unsur penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat diberikan secara efektif dan efisien.

Bagaimana menjawab tantangan dan hambatan implementasi e-gov di indonesia yang telah diuraikan di atas ? berikut beberapa rekomendasi alternatif untuk memecahkan permasalahan hambatan-hambatan dalam implementasi e-gov ;

Untuk hambatan di bidang regulasi dan pedoman penyelenggaran situs web pemda maka pemerintah pusat perlu membuat master plan dan grand strategy e-gov yang dituangkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah beserta petunjuk pelaksanaan teknisnya karena implementasi membutuhkan tindakan dan penyediaan sarana dan bukan hanya konsep belaka. Selain itu pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memikirkan anggaran operasional serta anggaran pemeliharaan yang memadai. Oleh karenanya perlu penekanan bagi pemerintah daerah untuk memasukkan anggaran e-gov pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah serta menempatkan program e-gov sebagai skala prioritas di dalam pembangunan daerahnya.

Untuk hambatan SDM maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegarsi. Secara apragmatis hendaknya pelatihan tersebut bersifat “inhouse” di tingkat penyelenggara pemerintah daerah agar diperoleh pemahaman dan literacy yang menyeluruh dikalangan pegawai pemerintah daerah. Inhouse training tersebut dapat melibatkan para pakar di daerah maupun di lain daerah serta kerjasama dengan pihak perguruan tingi yang ada. Sementara di tingkat pusat perlu diselenggarakan secara sentralisasi (oleh Depkominfo melalui Diklat terpadu) dan secara desentralisasi dengan membuat pusat-pusat diklat di lembaga pendidikan milik

Depdagri atau Lembaga Pendidikan milik swasta yang bekerjasama dengan Depkominfo, maupun perguruan tinggi. Selain itu diklat ini dapat dilaksanakan sendiri oleh masing-masing pemda yang lebih tahu kebutuhannya sendiri berkaitan dengan implementasi e-government. Peningkatan SDM pegawai untuk implementasi e-government perlu penanganan yang serius dan dilakukan bersama oleh pemerintah, Perguruan Tinggi, dan pihak swasta. Yang paling penting dan utama untuk disampaikan dalam pelatihan tersebut adalah perlu diubah pandangan tentang keberhasilan pelaksanaan e-gov bukan terletak pada teknologinya tetapi bergantung pada kemampuan manusia yang mengelolanya Pada sisi manajerial perlu dibuat suatu model pengelolaan e-government, baik untuk tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada struktur organisasi yang ada di departemen, kementerian dan Lembaga pemerintah Non Departemen perlu dipertegas bagian dari organisasi yang menangani egovernment disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi yang telah ada agar tidak terjadi kerancuan di dalam pengelolaan dan implementasi e-government di pemerintahan daerah. Hal lain yang perlu diingat, bahwa di dalam manajemen e-gov kepedulian pimpinan baik dalam anggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi adalah penting. Situs web pemda akan kelihatan lebih“cantik” bila bupati dan walikota bukan sekedar nampang fotonya tetapi memberikan akses ruang publik untuk berinteraktif melalui situs web pemda tersebut tanpa diwakilkan oleh admin. Fenomena ini akan menjadikan akuntabilitas pemda beserta jajaran struktur di mata publik. Berdasarkan pengamatan penulis, ada korelasi yang signifikan antara kemajuan penyelenggaraan e-gov dengan IT literacy kepala daerah. Kepala daerah yang memahami dan mengetahui kemampuan teknologi komunikasi dan informasi, umumnya pembangunan e-gov di daerahnya relatif lebih maju dan lebih berprestasi ( situs web pemkot Yogyakarta ( www.jogja.go.id ).

Dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana; maka diperlukan suatu solusi dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk merangkul pihak swasta khususnya provider ITC dalam bentuk kerjasama terpadu yang tentunya menguntungkan ke dua belah pihak. Sebagai contoh misalnya MOU yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak Microsoft yang menuangkan kebijakan bahwa akan dilakukan pemutihan bagi aplikasi software yang “bukan resmi” yang digunakan lembaga pemerintah adalah merupakan terobosan dalam mengatasi infrastruktur yang mahal. Selain itu, secara teknis pihak pemerintah daerah perlu membuat masterplan e-government yang bisa melibatkan semua satker yang mencakup aspek pembangunan infrastruktur, aplikasi, sumber daya manusia, perundang-undangan dan anggaran. Bila di perlukan maka pihak pemda bisa melibatkan pihak ketiga (konsultan) dalam membuat masterplan yang bisa memfasilitasi kebutuhan dan keinginan semua satker. Akan tetapi harus diingat jangan sampai peran konsultan tersebut hanya "menginduk" pada salah satu satker karena tidak menjadikan e-gov komprehensif, selain itu perlu dipertimbangkan pilihan konsultan yang bukan money and business oriented tetapi lebih yang mengutamakan pada profesionalisme kerja. Didalam masterpaln tersebut harus mendahulukan hal-hal yang bersentuhan dan yang memiliki dampak langsung pada publik seperti masalah perizinan, pajak, kependudukan dan sebagainya. Setelah hal tersebut terpenuhi baru dipikirkan hal-hal kebijakan lain yang akan dituangkan dalam implementasi e-gov. Yang terakhir dalam kasus ini, pihak pemerintah pusat maupun daerah dibantu pihak swasta harus melakukan penambahan akses dan jangkauan infrastruktur telematika bagi semua kalangan masyarakat dari atas hingga bawah. Termasuk dalam hal ini adalah menetapkan tarif yang transparan dan terjangkau untuk semua kalangan. Kalau perlu pihak pemerintah sedikit memberikan tekanan agar tercapai deferensiasif tarif khusus untuk menunjang pelaksanaan e-gov.

Untuk mengatasi belum meratanya literacy masyarakat tentang penggunaan e-gov maka diperlukan strategi sosialisasi kepada masyarakat dengan beberapa tahapan yaitu ;

Tahapan sosialisasi yang pertama adalah ditujukan kepada pimpinan lembaga pemerintah. Karena secara kultur faktor pemimpin sangat memegang peranan dalam implementasi e-government. Banyak contoh keberhasilan pelaksanaan e-gov di berbagai negara, daerah atau kantor pemerintah disebabkan karena faktor skill dan kepedulian manajemen para pemimpinnya.

Tahapan ke dua adalah memberikan penekanan dalam sosialisasi e-government di kalangan para pimpinan tentang manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan ICT dalam tata pemerintahan. Baik itu dari segi politis, ekonomi, produktivitas kerja pegawai dan juga omage di mata masyarakat.

Tahapan ke tiga, adalah melibatkan semua bagian dalam lembaga pemerintah termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam merumuskan dan membuat rencana induk (masterplan) pelaksanaan e-government daerah dan instansi. Keterlibatan DPR memiliki peran penting dalam kesuksesan pembangunan e-gov semua elemen pemerintahan harus terlibat di dalamnya

Tahapan ke tiga dalam sosialisasi e-gov adalah memberikan brand awarness kepada para masyarakat luas tentang manfaat dan kegunaan bentuk-bentuk layanan dalam e-gov. Mengingat beragamnya status sosial dan ekonomi masyarakat maka yang pertama diberikan penekanan sosialisasi adalah golongan masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi menengah ke atas terlebih dahulu, karena mereka lebih dekat dengan teknologi internet dan konsep e-gov. Selain itu cara ini juga akan mampu menjadikan mereka untuk menjadi stimulan pendorong bagi golongan masyarakat lain tentang manfaat dan kegunaan e-gov.

Tags # Ilmu Politik # Kebijakan Publik Continue Reading

Wednesday, June 6, 2012

Sejarah Perkembangan Ilmu Politik

Unknown June 06, 2012 0

Untuk mengetahui perkembangan ilmu politik, kita harus meninjau ilmu politik dalam kerangka yang luas. Sebagaimana telah diterangkan pada bagian pendahuluan ilmu politik ditinjau dari kerangka yang luas telah ada sekitar tahun 427 S.M. terbukti dari hasil karya filosof seperti Plato dan Aristoteles. Bahkan Plato yang telah meletakan dasar-dasar pemikiran ilmu politik dikenal sebagai Bapak filsafat politik, sedangkan Aristoteles yang telah meletakan dasar-dasar keilmuan dalam kajian politik dikenal sebagai Bapak ilmu politik.

Baik Plato maupun Aristoteles pada dasarnya menjadikan negara sebagai persefektif filosofis, dan pandangan mereka tentang pengetahuan merupakan sesuatu yang utuh. Perbedaan keduanya terletak pada tekanan dan obyek pengamatan yang dilakukan, kalau Plato bersifat normatif-deskriptif, sedangkan Aristoteles sudah mendekati empiris dengan memberikan dukungan dan preferensi nilai melalui fakta yang dapat diamati dengan nyata. Jaman ini yang terkenal dengan zaman Romawi Kuno memberikan sumbangan yang berharga bagi ilmu politik, antara lain: bidang hukum, yurisprudensi dan administrasi negara. Bidang-bidang tersebut didasarkan atas persefektif mengenai kesamaan manusia, persaudaraan setiap orang, ke-Tuhan-an dan keunikan nilai-nilai individu.

Para filosof pada zaman ini berusaha mencari esensi ide-ide seperti keadilan dan kebaikan, juga mempertimbangkan masalah-masalah esensial lainnya seperti pemerintahan yang baik, kedaulatan, kewajiban negara terhadap warga negara atau sebaliknya. Analisis-analisis yang digunakan bersifat analisis normatif dan deduktif. Analisis normatif adalah membicarakan asumsi-asumsi bahwa ciri khas tertentu adalah baik atau diinginkan, sedangkan analisis deduktif adalah didasarakan pada penalaran dari premis umum menuju kesimpulan khusus.

Memasuki abad pertengahan eksistensi ilmu politik justru mengalami kemandekkan. Hal ini disebabkan karena telah terjadi pergeseran institusi kekuasaan dari negara kepada gereja. Pada masa ini negara menjadi kurang penting, sehingga pemikiran politik didominasi oleh intelektual dan politik gereja Kristen. Dalam keadaan seperti pemikiran politik lebih cenderung berurusan untuk menjawab apa yang seharusnya, apa yang baik/buruk, bukan pernyataan tentang apa yang ada/nyata. Jadi kajian politik pada masa ini mengalami kemunduran seperti era Plato (filosofis) bukan bersifat keilmuan. Namun, abad ini tetap memberikan sumbangan konsepsial bagi ilmu politik, seperti konsepsi mengenai penyatauan dunia, upah yang jujur, dan hukum tertinggiyang perlu ditaati manusia.

Setelah memasuki abad kelima belas ilmu politik mengalami kemajuan yang berarti terutama dalam obyek dan metode yang digunakan dalam pengkajian maupun pengamatan/penelitian dibidang politik dibandingkan masa-masa sebelumnnya. Analisa normatif dan deduktif walau tetap masih dipergunakan tetapi telah terpengaruhi oleh penemuan-penemuan baru dan teori diberbagai bidang pengetahuan kemanusiaan lainnya.

Sedangkan perkembangan politik di negara Eropa. Anda tentu mengenal beberapa negara di Eropa yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial pada umumnya dan ilmu politik pada khusunya. Di negara-negara seperti Jerman, Prancis dan Austria perkembangan ilmu politik memasuki abad kedelapan belas sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum. Itulah sebabnya fokus perhatian perhatiannya hanya terpusat pada negara.

Lain halnya perkembangan ilmu politik di Inggris dan Amerika serikat. Pada abad kedelapan belas, di Inggris permasalahan politik lebih banyak merupakan kajian filsafat serta pembahasannya tidak terlepas dari sejarah. Sedangkan di Amerika Serikat yang telah menempatkan pangajaran politik di universitas semenjak tahun 1858, mula-mula studinya lebih bersifat yuridis, akan tetapi semenjak abad ini telah melepaskan diri dari kajian yang bersifat yuridis dengan lebih memfokuskan diri atas pengumpulan data empiris.

Baru memasuki awal abad kedua puluh kajian ilmu politik telah menjauhi studi yang semata-mata legalistis normatif maupun yang murni normatif dan deduktif. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teori ilmu pengetahuan sosial lainnya, terutama konsepsi yang berubah tentang hakekat manusia, pragmatisme dan pluralisme.

Faktor pertama tentang hakekat manusia, telah diakui bahwa sifat manusia sangat beragam dan kompleks. Pengakuan akan sifat manusia tersebut menimbulkan implikasi-implikasi yaitu: pertama, digugatnya pernyataan mengenai hukum menentukan pemerintahan yang baik, hal ini disebabkan sifat manusia yang berbeda-beda. Kedua, tidak semua manusia akan berperilaku sama dalam suatu lembaga tertentu. Ketiga, sifat itu diyakini sebagai obyek resmi penelitian.

Faktor yang kedua yang mempengaruhi ilmu politik adalah fragmatisme. Ini berarti bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan manusia tidak dapat dinilai dari logika, melainkan dari hasil tindakan atau perilaku tersebut. Misanya, sesorang dicap sebagai nasionalis, karena hasil dari tindakan dan perilakunya selalu menunjukkan sikap antipati terhadap bangsa sendiri, terhadap produksi dalam negeri, menjelek-jelekan bangsa sendiri di hadapan bangsa lain, dan sebagainya.

Sedangkan faktor yang ketiga, yakni pluralisme, mengandung pengertian bahwa kekuasaan dalam politik dibagi-bagi antara berbagai kelompok, partai dan lembaga-lembaga pemerintahan. Misalnya, organisasi kemasyarakatan, golongan, partai politik, dan yang lebih ekstrim seperti partai oposisi memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah. Hal ini disebabkan karena organisasi kemasyarakatan dan partai politik tersebut memiliki kekuasaan untuk melakukan itu walaupun kekuasaan tersebut belum tentu mampu mempengarui kekuasaan yang lainnya.

Tags # Bahan Kuliah # Ilmu Politik # Sosiologi Politik Continue Reading