Daftar Komisi Yang Ada DPR Periode 2009-2014

Komisi adalah salah satu alat kelengkapan DPR yang menjadi unit kerja utama didalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan didalam komisi.

Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi. Dan tugas pokok yang dijalankan oleh komisi DPR adalah Anggaran dan Pengawasan.

Pada periode 2009-2014, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas, yaitu :

KOMISI I

• Ruang Lingkup : Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi.
• Pasangan Kerja :
1. Kementerian Pertahanan
2. Kementerian Luar Negeri
3. Panglima TNI (Mabes TNI AD, AL dan AU)
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika
5. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
6. Badan Intelijen Negara (BIN)
7. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
8. Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA
9. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
10. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
11. Televisi Republik Indonesia (TVRI)
12. Radio Republik Indonesia (RRI)
13. Dewan Pers
14. Perum Antara

KOMISI II

• Ruang Lingkup : Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur, Negara & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, dan Pertanahan & Reforma Agraria.
• Pasangan Kerja :
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Menteri Sekretaris Negara
4. Sekretaris Kabinet
5. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
6. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
7. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
8. Arsip Nasional RI (ANRI)
9. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
10. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
11. Ombudsman Republik Indonesia
12. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

KOMISI III

• Ruang Lingkup : Hukum, HAM, dan Keamanan
• Pasangan Kerja :
1. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia
2. Kejaksaan Agung
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5. Komisi Hukum Nasional
6. Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM)
7. Setjen Mahkamah Agung
8. Setjen Mahkamah Konstitusi
9. Setjen MPR
10. Setjen DPD
11. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
12. Komisi Yudisial
13. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
14. Badan Narkotika Nasional (BNN)

KOMISI IV

• Ruang Lingkup : Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan
• Pasangan Kerja :
1. Departemen Pertanian
2. Departemen Kehutanan
3. Departemen Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik
5. Dewan Maritim Nasional

KOMISI V

• Ruang Lingkup : Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan & Kawasan Tertinggal, dan Meteorologi, Klimatologi & Geofisika
• Pasangan Kerja :
1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perhubungan
3. Kementerian Perumahan Rakyat
4. Kementerian Pembangunan Daerah Teringgal
5. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
6. Badan SAR Nasional
7. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS)

KOMISI VI

• Ruang Lingkup : Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, dan Standarisasi Nasional
• Pasangan Kerja :
1. Departemen Perindustrian
2. Departemen Perdagangan
3. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
4. Menteri Negara BUMN
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
6. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
7. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
8. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

KOMISI VII

• Ruang Lingkup : Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, dan Lingkungan Hidup
• Pasangan Kerja :
1. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup
3. Menteri Negara Riset dan Teknologi
4. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
5. Dewan Riset Nasional
6. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
7. Badan Tenaga Nuklir (BATAN)
8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETAN)
9. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
10. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
11. Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas
12. Badan Pelaksana Pengendalian Usaha Hulu Migas
13. PP IPTEK
14. Lembaga EIKJMEN

KOMISI VIII

• Ruang Lingkup : Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan
• Pasangan Kerja :
1. Kementerian  Agama
2. Kementerian  Sosia RIl
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Badan Amil Zakat Nasional

KOMISI IX

• Ruang Lingkup : Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, dan Kesehatan.
• Pasangan Kerja :
1. Departemen Kesehatan
2. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. badan Kkoordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
4. Badan Pengawas Obat dan Makanan
5. BNP2TKI
6. PT Askes ( Persero)
7. PT. Jamsostek( Persero)

KOMISI X

• Ruang Lingkup : Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, dan Kebudayaan
• Pasangan Kerja :
1. Departemen Pendidikan Nasional
2. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
3. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
4. Perpustakaan Nasional

KOMISI XI

• Ruang Lingkup : Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
• Pasangan Kerja :
1. Kementerian Keuangan RI
2. Menteri Perencanaan dan Pembangunan/Kepala BAPPENAS
3. Bank Indonesia
4. Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
6. Badan Pusat Statistik (BPS)
7. Setjen BPK RI
8. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)