Berdasarkan Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR, total take home pay untuk anggota DPR yang merangkap ketua alat kelengkapan adalah Rp 54,9 juta. Sedangkan gaji untuk anggota DPR yang merangkap anggota alat kelengkapan adalah Rp 51,5 juta.
Total take home pay anggota DPR yang merangkap ketua alat kelengkapan adalah Rp 54,9 juta, dan untuk anggota DPR yang merangkap anggota alat kelengkapan...
Showing posts with label Survey. Show all posts
Showing posts with label Survey. Show all posts
Friday, February 22, 2013
Label:
DPR,
Ilmu Organisasi,
Kebijakan Publik,
Survey
Thursday, February 21, 2013

PoliticaWave.com memaparkan hasil survei pembicaraan tentang calon presiden di media sosial periode 1 Oktober hingga 31 Desember 2012. Hasilnya, nama Mahfud MD, Jusuf Kalla, dan Prabowo Subianto paling banyak disukai atau dibicarakan mengenai hal positif oleh pengguna media sosial.
"Untuk tingkat kesukaan, semua percakapan kita ukur apa positif atau negatif. Ternyata, ada tiga kandidat yang disukai. Pertama, Mahfud MD, kemudian Jusuf Kalla, dan Prabowo,"...

Menurut hasil survei PoliticaWave.com pada media sosial periode 1 Oktober hingga 31 Desember 2012, calon presiden dari Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical paling banyak dibicarakan mengenai hal negatif oleh pengguna jejaring sosial seperti Twitter. Posisi kedua yang paling banyak dibicarakan mengenai hal negatif adalah Menteri BUMN Dahlan Iskan, kemudian menyusul Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Direktur PoliticaWave.com Yose Rizal...
Friday, December 28, 2012

Lingkar
Studi Mahasiswa Indonesia (LISUMA) meminta Pemerintahan Soesilo Bambang
Yudhoyono (SBY) melakukan pergantian sebagian menteri (reshuffle) yang tidak
menunjukkan kinerja yang baik.
Langkah
ini tetap harus dilakukan meski disadari pemilu Presiden tinggal satu tahun
saja. Pergantian itu sendiri bertujuan untuk memperbaik kinerja masing-masing
departemen, menghapus kebingungan rakyat atas kinerja menteri yang diganti
serta mengurangi kegaduhan politik.
Demikian
diungkapkan...
Monday, December 17, 2012

Anggaran
Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) di 11 kabupaten/kota ini ternyata 70
persen lebih habis untuk menggaji pegawai negeri sipil (PNS). Pembangunan
infrastruktur buat warga pun terancam memble!
“Di
era reformasi birokrasi, diharapkan birokrasi semakin efisien dari sisi
struktur maupun biaya. Namun faktanya, belanja pegawai terus mengalami
peningkatan. Pertumbuhan belanja lebih banyak dinikmati oleh alokasi pegawai.
Di 302 daerah, belanja pegawai...