It is my second publication about Sustainable Development Goals (SDGs), focus on Goal 1 No Poverty. Thankfully, Journal of Public Administration and Governance (JPAG) willing to publish my article.
To anyone who feels it will be useful, please access and download freely this journal on my blog or directly go to official website of JPAG. I am happy to share with you and would be thankful if you willing to citing me officially. Best wish...
Showing posts with label Kebijakan Publik. Show all posts
Showing posts with label Kebijakan Publik. Show all posts
Monday, November 26, 2018
Tuesday, May 8, 2018
Sustainable Development Goals (SDGs) and Indonesian Housing Policy
https://muslimpoliticians.blogspot.com
May 08, 2018
0

Actually, this article is my working paper on Sustainable Housing Development course when I studying at the University of Glasgow.
Then Alhamdulillah, on April 2018 it was published by OTORITAS: Jurnal Ilmu Pemerintahan which is a peer-reviewed journal of Department of Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Makassar in collaboration with Muhammadiyah’s College Association of Governmental Science...
Label:
Jurnal,
Kebijakan Publik,
MDGs,
Pemerintah,
SDGs
Monday, May 7, 2018
Kebijakan Pembangunan yang Berkelanjutan di Propinsi Aceh
https://muslimpoliticians.blogspot.com
May 07, 2018
2

Kata berkelanjutan (sustainability) saat ini menjadi sebuah kata yang menjadi tren tersendiri dikalangan pemangku kebijakan dalam menyusun strategi pembangunan nasional, tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia. Dan ketika kata tersebut disandingkan dengan tajuk pembangunan, maka muncul istilah pembangunan berkelanjutan. Menurut Brundtland report (1987), pembangunan berkelanjutan adalah proses pemenuhan kebutuhan hidup dimasa sekarang tanpa mengorbankan...
Label:
Kebijakan Publik,
MDGs,
My Article,
Pelayanan Publik,
Pemerintahan,
SDGs
Thursday, March 29, 2018
Inilah Daftar Lengkap Upah Minimum Propinsi (UMP) 34 Propinsi Tahun 2018
https://muslimpoliticians.blogspot.com
March 29, 2018
0

Berita
bahagia bagi seluruh tenaga kerja se-Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja
(Kemnaker) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018
sebesar 8,71% dari nilai tahun sebelumnya. Keputusan ini sesuai dengan
ketentuan yang telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun
2018 tentang Pengupahan. Dan sesuai dengan instruksi tersebut, seluruh Pemerintah
provinsi pun telah mengumumkan UMP di daerahnya masing-masing.
Meskipun
begitu,...
Label:
Berita,
Kebijakan Publik,
Pemerintah
Monday, February 26, 2018
Dari MDGs ke SDGs; Transformasinya dan Perbedaannya
https://muslimpoliticians.blogspot.com
February 26, 2018
2

Seiring
berakhirnya periode program Millennium Development Goals (MDGs) pada akhir
tahun 2015. Sekurangnya 193 kepala negara yang hadir melakukan sidang umum di PBB
pada 25 September 2015 lalu secara resmi telah mengesahkan Sustainable
Development Goals (SDGs) sebagai sebuah kesepakatan baru terhadap agenda
pembangunan global untuk periode 2016-2030. Semangat perubahan ini dilandasi oleh
kesadaran akan pentingnya menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan,
tidak...
Label:
Kebijakan Publik,
MDGs,
SDGs
Thursday, February 15, 2018
Sekilas Pengertian dan Pengetahuan Tentang Sustainable Development Goals (SDGs)
https://muslimpoliticians.blogspot.com
February 15, 2018
2

Sustainable
Development Goals (SDGs) atau yang diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan adalah sebuah agenda pembangunan global yang
berisikan 17 goals/tujuan yang akan direalisasikan melalui 169 target dan 232
indikator yang terukur. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh 189 negara-negara
lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015
sebagai ambisi pembangunan bersama yang akan dicapai pada...
Label:
Kebijakan Publik,
Pengertian-Pengertian,
SDGs
Friday, May 29, 2015
Status
darurat narkoba yang disandang Indonesia kini sebenarnya tidak perlu terjadi
jikalau pemerintah Indonesia mau memberi perhatian lebih terhadap permasalahan
ini sejak dini. Kondisi siaga satu ini terjadi tidak lain karena pemerintah
sepertinya “lupa” menerapkan prinsip nan ampuh Mencegah Lebih Baik daripada Mengobati jauh-jauh hari. Jika menelisik jauh ke belakang,
pada mulanya Indonesia bukanlah sasaran utama para pengedar narkoba jaringan
internasional....
Label:
Berita,
Catatan,
Kebijakan Publik,
Lomba,
My Article,
Pelayanan Publik