MCN Blog

Tuesday, January 8, 2013

Terbaik ke-3 dunia, Jokowi kalah dari Wali Kota Bilbao & Perth

Unknown January 08, 2013 0

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi wali kota terbaik ketiga dunia. Jokowi dipilih karena reputasinya yang membawa perubahan di Kota Surakarta saat menjabat sebagai wali kota. Jokowi kalah dengan Walikota Bilbao, Spanyol dan Walikota Perth, Australia.

Dikutip dari http://www.worldmayor.com, Selasa (8/1), Walikota Bilbao, Spanyol, Inaki Azkuna dikenal karena kebijakannya yang radikal. Dia mampu menyulap Bilbao dari kota industri menjadi kota pusat pariwisata dan seni internasional.

Kebijakan Inaki yang memutuskan untuk menghabiskan hampir USD 230 juta dari uang publik untuk museum untuk seni modern mengundang kritik keras. Inaki dianggap menghambur-hamburkan uang rakyat.

Namun perkembangan sejak saat itu telah membungkam para kritikus. Jumlah pengunjung tahunan ke kota Bilbao meningkat dari 100.000 sebelum pembukaan museum menjadi lebih dari 700.000 pada tahun 2011.

Sementara di posisi kedua wali kota terbaik dunia ini jatuh kepada Lisa Scaffidi, Wali Kota Perth, Australia Barat. Lisa berhasil melambungkan kotanya ke kancah internasional. Di tangan Lisa, Perth dikenal sebagai pembuat roti dan susu yang berkualitas dunia.

Bagaimana dengan Jokowi? Jokowi selain dianggap sukses mengangkat Surakarta juga sukses dalam kampanye antikorupsi. Kampanyenya melawan korupsi membuatnya mendapatkan reputasi sebagai politisi jujur. Saat menjabat sebagai wali kota Solo, Jokowi juga menolak untuk mengambil gaji.

Saat ini, Jokowi telah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pria kalem ini belum berkomentar terkait terpilihnya dia sebagai wali kota terbaik ketiga dunia. [sumber]

Tags # Berita Continue Reading

Friday, December 28, 2012

10 Menteri Yang Layak Untuk Dilengserkan

Unknown December 28, 2012 0

Lingkar Studi Mahasiswa Indonesia (LISUMA) meminta Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan pergantian sebagian menteri (reshuffle) yang tidak menunjukkan kinerja yang baik.

Langkah ini tetap harus dilakukan meski disadari pemilu Presiden tinggal satu tahun saja. Pergantian itu sendiri bertujuan untuk memperbaik kinerja masing-masing departemen, menghapus kebingungan rakyat atas kinerja menteri yang diganti serta mengurangi kegaduhan politik.

Demikian diungkapkan Sekjen Lisuma, Dhika Yudistira dalam konferensi persnya di Sekretariat Lisuma, Tebet, Jakarta pada Kamis (27/12).

Kesimpulan tersebut merupakan hasil survai 1000 mahasiswa di 10 propinsi di Indonesia, yang dilakukan Lisuma dalam waktu 3 (tiga) bulan yakni DKI, Jabar, Jatim, Jateng, DIY, Sumbar, Sumsel, Kalsel, Banten dan NTB.

Dari 10 propinsi lokasi suvai terdapat 10 nama yang diusulkan untuk diganti karena berkinerja buruk dan terindikasi korupsi. Hal ini terkai dengan ketidakpuasan mahasiswa atas kinerja pemerintahan SBY-Boediono (Puas 27%, tidak puas 73%).

Sekitar 75 persen mahasiswa menyatakan perlu reshuffle dibandingkan dengan 25 persen yang menyatakan tidak perlu.

Kesepuluh menteri yang diusulkan untuk diganti adalah :

Andi Alfian Malarangeng (Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga) terlibat kasus korupsi Wisma Atlit dan Hambalang.
Suryadharma Ali (Menteri Agama) terlibat kasus pengadaan al-Quran.
Gita Wirdjawan (Menteri Perdagangan) terindikasi kasus korupsi Century.
Agus Martowardjojo (Menteri Keuangan) terlibat kasus korupsi Hambalang.
Muhaimin Iskandar (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) soal penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak pernah selesai.
Amir Syamsuddin (Menteri Hukum dan HAM) ketidaktegasan soal hukum di Indonesia.
Hatta Rajasa (Menteri Koordinator Perekonomian) terlibat soal hibah kereta api saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan.
Marty Natalegawa (Menteri Luar Negeri) terkait soal lemahnya diplomalisi Indonesia.
M. Nuh (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) soal lemahnya sistem pendidikan dimulai dari infrastruktur serta pemerataan pendidikan.
Agung Laksono (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat) terindikasi selingkuh dengan wanita idaman lain.

Sumber

Monday, December 17, 2012

11 Kabupaten Yang 70% APBD-Nya Habis Untuk Gaji PNS

Unknown December 17, 2012 0

Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) di 11 kabupaten/kota ini ternyata 70 persen lebih habis untuk menggaji pegawai negeri sipil (PNS). Pembangunan infrastruktur buat warga pun terancam memble!

“Di era reformasi birokrasi, diharapkan birokrasi semakin efisien dari sisi struktur maupun biaya. Namun faktanya, belanja pegawai terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan belanja lebih banyak dinikmati oleh alokasi pegawai. Di 302 daerah, belanja pegawai menghabiskan lebih dari 50 persen anggaran. Bahkan di 11 daerah di antaranya belanja pegawai mencapai 70 persen (APBD),” kata Koordinator Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Maulana, memaparkan data ini yang bersumber dari Kementerian Keuangan.

Hal ini dikatakan Maulana dalam jumpa pers tentang ‘Catatan Akhir Tahun Anggaran 2012′ di kantornya, Jalan Mampang Prapatan 4, Jalan K Nomor 37, Jakarta Selatan, Minggu (16/12).

Maulana menambahkan, tunjangan besar bagi PNS itu tidak menjamin perbaikan pelayanan publik. ”Tunjangan besar, tidak dibarengi pelayanan yang baik. Dengan belanja pegawai yang besar, belanja modal tergerus oleh belanja pegawai. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi juga terus tergerus,” tambah dia.

Sebelumnya Menkeu Agus Martowardojo mengeluhkan hal serupa. Menkeu mengatakan kondisi tersebut jadi salah satu alasan pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara perekrutan PNS baru di tahun ini.

“Karena pemerintah daerah biaya pegawai mencapai 45% dari APBD-nya. Bahkan daerah tertentu sampai 70%. Itu kan besar dan sisa untuk belanja modal dan infrastruktur dan sosial itu semakin sempit. Pengelolaan fiskal di pusat dan daerah baik, kita lakukan moratorium,” jelas Agus Marto usai menghadiri sidak tes CPNS Kementerian Keuangan di Balai Diklat Pelatihan Pendidikan Keuangan Kawasan Blok M, Jakarta Selatan Sabtu September 2012 lalu.

Butir terpenting dari kebjakan moratorium tersebut adalah, semua jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah tidak boleh merekrut pegawai di tahun 2012, kecuali untuk tenaga pegawai sektor pendidikan, kesehatan, dan tenaga-tenaga yang sudah diikat.(**)

Berikut 11 kabupaten/kota yang 70% lebih APBD-nya habis untuk gaji PNS :