Blognya Anak Kuliahan

Showing posts with label Survey. Show all posts
Showing posts with label Survey. Show all posts

Friday, February 22, 2013

Ini Kira-kira Penghasilan Yang Didapatkan Anggota DPR

February 22, 2013 0


Berdasarkan Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR, total take home pay untuk anggota DPR yang merangkap ketua alat kelengkapan adalah Rp 54,9 juta. Sedangkan gaji untuk anggota DPR yang merangkap anggota alat kelengkapan adalah Rp 51,5 juta.

Total take home pay anggota DPR yang merangkap ketua alat kelengkapan adalah Rp 54,9 juta, dan untuk anggota DPR yang merangkap anggota alat kelengkapan adalah Rp 51,5 juta.

Sebagi pembanding, gaji dari anggota DPR tahun 2004 - 2009 gaji bulanan Rp 46.100.000. Namun ditambah biaya tunjangan, biaya reses, dan gaji ke-13, setiap anggota DPR RI per tahun kira-kria mencapai Rp 1 MILIAR per tahun.

Berikut Rincian Gaji DPR RI Masa Bhakti 2004 - 2009
Rutin perbulan meliputi :
  • Gaji pokok : Rp 15.510.000
  • Tunjangan listrik : Rp 5.496.000
  • Tunjangan Aspirasi : Rp 7.200.000
  • Tunjangan kehormatan : Rp 3.150.000
  • Tunjangan Komunikasi : Rp 12.000.000
  • Tunjangan Pengawasan : Rp 2.100.000
Total : Rp 46.100.000/bulan
Total per tahun : Rp 554.000.000

Masing-masing anggota DPR mendapatkan gaji yang sama. Sedangkan penerimaan nonbulanan atau nonrutin. Dimulai dari penerimaan gaji ke-13 setiap bulan Juni.
  • Gaji ke-13 : Rp 16.400.000
  • Dana penyerapan (reses) : Rp 31.500.000
Dalam satu tahun sidang ada empat kali reses jika ditotal selama pertahun totalnya sekitar Rp 118.000.000 setahun. Sementara penghasilan yang bersifat sewaktu-waktu yaitu:
  • Dana intensif pembahasan rancangan undang-undang dan honor melalui uji kelayakan dan kepatutan sebesar Rp 5.000.000/kegiatan
  • Dana kebijakan intensif legislative sebesar Rp 1.000.000/RUU
Jumlah keseluruhan yang diterima anggota DPR dalam setahun mencapai hampir Rp 1 MILIAR. Data tahun 2006 jumlah per tahun dana yang diterima anggota DPR mencapai Rp 761.000.000, dan tahun 2007 mencapai Rp 787.100.000.


Fasilitas anggota DPR RI, 2004-2009
  1. Gaji pokok dan tunjangan
    • Rp 4.200.000/bulan
    • Tunjangan
      • Jabatan Rp 9.700.000/ bulan
      • Uang paket Rp 2.000.000/bulan
      • Beras Rp 30.090/jiwa/ bulan
      • Keluarga:
        • Suami/istri (10% X Gaji pokok Rp 420.000/bln)
        • Anak (25 X Gaji pokok Rp 84.000/jiwa/ bulan)
      • Khusus pph, pasal 21 Rp 2.699.813
  2. Penerimaan lain-lain
    • Tunjangan kehormatan Rp 3.720.000/bulan
    • Komunikasi intensif Rp 4.140.000/bulan
    • Bantuan langganan listrik dan telepon Rp 4.000.000
    • Pansus Rp 2.000.000/undang- undang per paket
    • Asisten anggota (1 orang Rp 2.250.000/bulan)
    • Fasilitas kredit mobil Rp 70.000.000/orang/ per periode
  3. Biaya perjalanan (keterangan: lamanya perjalanan sesuai program kerja, dan sebanyak-banyaknya 7 hari untuk kunjungan kerja per orangan, dan 5 hari untuk kunjungan kerja tim komisi/gabungan komisi)
    • Paket pulang pergi sesuai daerah tujuan masing-masing
    • Uang harian:
      • Daerah tingkat I Rp 500.000/hari
      • Derah tingkat II Rp 400.000/hari
    • Uang representasi:
      • Daerah Tingkat I Rp 400.000
      • Daerah Tingkat II Rp 300.000
  4. Rumah jabatan
    • Anggaran pemeliharaan
      • RJA Kalibata, Jakarta Selatan Rp 3.000.000/rumah/ tahun
      • RJA Ulujami, Jakarta Barat Rp 5.000.000/rumah/ tahun
    • Perlengkapan rumah lengkap
  5. Perawatan kesehatan uang duka dan biaya pemakaman
    • Biaya pengobatan (oleh PT Askes)
      • Anggota DPR, suami/anak kandung/istri dan atau anak angkat dari anggota yang bersangkutan.
      • Jangkauan pelayanan nasional : (diprovider di seluruh Indonesia yang ditunjuk termasuk provider ekslusif untuk rawat jalan dan rawat inap).
    • Uang duka :
      • wafat (3 bulan x gaji)
      • tewas (6 bulan x gaji)
    • Biaya pemakaman Rp 1.050.000/orang
  6. Pensiunan
    • Uang pensiun (60% x gaji pokok) Rp 2.520.000/bulan
    • Tunjangan beras Rp 30.090/jiwa/ bulan. (sumber)

Melihat jumlah gaji yang begitu besar yang bisa mencapai angka 1 M, manusia mana yang tidak tergiur akan kursi DPR???

Pentas politik yang bernama Pemilu akan menjadi arena untuk berebutan agar bisa menjadi seorang "wakil rakyat". Berbagai macam cara pasti akan dilakukan oleh kandidat untuk bisa mendapat jatah 1 kursi di Senayan, termasuk disitu money politic.

Untuk bisa memuluskan langkahnya, bisa saja sekarang mereka mau merelakan uang hingga 300-500jt sebagai modal awal, karena diyakini ketika nanti jadi anggota DPR pasti akan balik modal, bahkan lebih.

Jadi sangat cocok sekali apabila ada yang menyebutkan bahwa DPR adalah ladangnya koruptor. wallahu alam...

Thursday, February 21, 2013

Mahfud, JK, dan Prabowo Paling Disukai di Media Sosial

February 21, 2013 0

PoliticaWave.com memaparkan hasil survei pembicaraan tentang calon presiden di media sosial periode 1 Oktober hingga 31 Desember 2012. Hasilnya, nama Mahfud MD, Jusuf Kalla, dan Prabowo Subianto paling banyak disukai atau dibicarakan mengenai hal positif oleh pengguna media sosial.

"Untuk tingkat kesukaan, semua percakapan kita ukur apa positif atau negatif. Ternyata, ada tiga kandidat yang disukai. Pertama, Mahfud MD, kemudian Jusuf Kalla, dan Prabowo," ujar Direktur PoliticaWave.com, Yose Rizal, di Jakarta, Senin (16/1/2013).

Pembicaraan positif mengenai Mahfud ialah pada masa pembubaran BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Yose, banyak masyarakat menilai Mahfud sosok yang tegas, berani, serta jujur.

"Mahfud dibicarakan mengenai ketegasannya, jujur, bersih, kemudian sikap terbuka atau blak-blakan Mahfud menjadi nilai positif yang dibicarakan," terang Yos.

Sementara pembicaraan sisi negatifnya hanya mengenai pernyataan kontroversial Mahfud yang menyebut terdapat mafia di lingkaran Istana. Hal itu memang pernah dikatakan Mahfud menanggapi grasi yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Meirika Franola atau Ola.

Jusuf kalla dari Partai Golkar dibicarakan mengenai hal baik tentang usahanya membongkar gudang beras saat tsunami di Aceh. Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK juga mampu memediasi perdamaian konflik di Aceh dan Ambon beberapa waktu lalu. JK turun dalam masalah Rohingya dan Gaza. Masyarakat media sosial pun menilai JK sosok yang tegas dan mampu menyelesaikan masalah.

"JK juga tokoh yang dinilai "bersih", dapat diterima oleh semua golongan, dan pengusaha sukses. Ini yang dibicarakan oleh mereka mengenai hal baik tentang JK," ujarnya.

Sementara itu, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra banyak dibicarakan dalam kemenangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama. Prabowo dalam media sosial sering dipuji karena ketegasannya dan dianggap tokoh muda paling berpotensi menjadi calon presiden.

"Image-nya anak muda banget, tegas, dan tangkas. Dia juga disebut capres terpopuler, capres pintar, juga  tokoh Jawa paling kuat dalam Survei Capres 2014," terang Yose.

Prabowo juga mendapat sentimen negatif, yakni pembicaraan tentang kasus pelanggaran HAM, penculikan sejumlah aktivitis, isu kudeta, PDI-P dan Gerindra yang dinilai pecah kongsi, serta dinilai kurang berintegritas dan berempati ketimbang Megawati.

Namun, pembicaraan Prabowo mengenai hal negatif lebih sedikit ketimbang hal positifnya. Prabowo pun menempati urutan ketiga sebagai tokoh yang disukai masyarakat jejaring sosial dalam survei PoliticaWave.com

Survei ini PoliticaWave.com juga memasukkan sejumlah tokoh seperti Aburizal Bakrie, Megawati Soekarnopoetri, Dahlan Iskan, Anas Urbaningrum, Hidayat Nur Wahid, Hatta Rajasa, dan sejumlah tokoh lain yang disebut berpotensi sebagai calon presiden 2014. (sumber)

Ical, Dahlan, dan Anas Paling Banyak Dicela di Media Sosial

February 21, 2013 0

Menurut hasil survei PoliticaWave.com pada media sosial periode 1 Oktober hingga 31 Desember 2012, calon presiden dari Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical paling banyak dibicarakan mengenai hal negatif oleh pengguna jejaring sosial seperti Twitter. Posisi kedua yang paling banyak dibicarakan mengenai hal negatif adalah Menteri BUMN Dahlan Iskan, kemudian menyusul Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Direktur PoliticaWave.com Yose Rizal mengatakan, dalam pandangan pengguna jejaring sosial, banyak kasus yang membelit Ical. Salah satu yang paling sering ditemukan adalah pembicaraan mengenai lumpur Lapindo.

“Ada kasus lumpur Lapindo, grup usaha dililit utang, sampai politisasi sepak bola Indonesia,” terang Yose di Jakarta, Rabu (16/1/2013).

Dalam perbincangan di jejaring sosial, Ical juga sering dibandingkan dengan Jusuf Kalla. Bahkan pencitraan iklan Ical di televisi dengan jargon “Sahabat ARB” kerap mendapat sentimen negatif.

“Ada yang bilang elektabilitas rendah, harus mencontoh kepemimpinan JK, hilang di survei LSI, dan anggapan JK lebih bagus dari Ical,” kata Yose.

Hal positif yang dibicarakan tentang Ical hanyalah saat melakukan silaturahim dengan Presiden ke-3 RI BJ Habibie di Jerman dan pemberitaan tentang dirinya yang telah menyiapkan kursi caleg untuk politisi populer.


Bagaimana dengan Dahlan?
Menurut Yose, Dahlan sempat mendapat simpati rakyat media sosial ketika berperilaku tak seperti kebanyakan menteri lainnya. Hal ini, di antaranya, ketika Dahlan membawa mobil sendiri atau tanpa sopir, naik kendaraan umum, membuang kursi loket tol, dan menggratiskan jalan tol, serta mengangkat kasus pemerasan BUMN oleh oknum anggota DPR. Namun, pengguna jejaring sosial seperti Twitter kemudian berbalik memberikan sentimen negatif kepada Dahlan.

“Dahlan kemudian dibicarakan tentang kerugian PLN, somasi PAN, ceroboh melaporkan anggota DPR, dinilai lecehkan DPR, diperingatkan oleh presiden. Bahkan banyak yang kemudian menganggap Dahlan hanya melakukan pencitraan lebay (berlebihan) atau senang eksis di media,” terang Yose.

Sedangkan untuk Anas Urbaningrum tak lepas dari dugaan keterlibatannya dalam korupsi wisma atlet dan Hambalang. Hal itu pun membuatnya menjadi politisi muda populer, tetapi tidak disukai. Anas pun dianggap memberikan citra negatif bagi Demokrat.

“Positifnya hanya keberhasilan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat yang direstui Cikeas, mengalahkan Andi Mallarangeng yang saat itu lebih populer,” terangnya.

Sementara itu, sebelumnya terdapat tiga tokoh yang paling banyak dibicarakan hal positifnya oleh pengguna jejaring sosial. Ketiganya secara berturut-turut yakni Mahfud MD, Jusuf Kalla, dan Prabowo Subianto.

Sedangkan untuk tokoh yang paling banyak dibicarakan yakni Aburizal "Ical" Bakrie oleh sekitar 28 juta pengguna jejaring sosial. Namun, pembicaraan mengenai Ical lebih sering bersifat negatif ketimbang positifnya.

Setelah Ical, menyusul Prabowo, Mahfud MD, Dahlan Iskan, Megawati Soekarnoputri, dan Jusuf Kalla. Megawati sendiri berada pada posisi seimbang antara negatif dan positif dalam pembicaraan di media sosial. (sumber)

Friday, December 28, 2012

10 Menteri Yang Layak Untuk Dilengserkan

December 28, 2012 0

Lingkar Studi Mahasiswa Indonesia (LISUMA) meminta Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan pergantian sebagian menteri (reshuffle) yang tidak menunjukkan kinerja yang baik.

Langkah ini tetap harus dilakukan meski disadari pemilu Presiden tinggal satu tahun saja. Pergantian itu sendiri bertujuan untuk memperbaik kinerja masing-masing departemen, menghapus kebingungan rakyat atas kinerja menteri yang diganti serta mengurangi kegaduhan politik.

Demikian diungkapkan Sekjen Lisuma, Dhika Yudistira dalam konferensi persnya di Sekretariat Lisuma, Tebet, Jakarta pada Kamis (27/12).

Kesimpulan tersebut merupakan hasil survai 1000 mahasiswa di 10 propinsi di Indonesia, yang dilakukan Lisuma dalam waktu 3 (tiga) bulan yakni DKI, Jabar, Jatim, Jateng, DIY, Sumbar, Sumsel, Kalsel, Banten dan NTB.

Dari 10 propinsi lokasi suvai terdapat 10 nama yang diusulkan untuk diganti karena berkinerja buruk dan terindikasi korupsi. Hal ini terkai dengan ketidakpuasan mahasiswa atas kinerja pemerintahan SBY-Boediono (Puas 27%, tidak puas 73%).

Sekitar 75 persen mahasiswa menyatakan perlu reshuffle dibandingkan dengan 25 persen yang menyatakan tidak perlu.

Kesepuluh menteri yang diusulkan untuk diganti adalah :
  1. Andi Alfian Malarangeng (Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga) terlibat kasus korupsi Wisma Atlit dan Hambalang.
  2. Suryadharma Ali (Menteri Agama) terlibat kasus pengadaan al-Quran.
  3. Gita Wirdjawan (Menteri Perdagangan) terindikasi kasus korupsi Century.
  4. Agus Martowardjojo (Menteri Keuangan) terlibat kasus korupsi Hambalang.
  5. Muhaimin Iskandar (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) soal penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak pernah selesai.
  6. Amir Syamsuddin (Menteri Hukum dan HAM) ketidaktegasan soal hukum di Indonesia.
  7. Hatta Rajasa (Menteri Koordinator Perekonomian) terlibat soal hibah kereta api saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan.
  8. Marty Natalegawa (Menteri Luar Negeri) terkait soal lemahnya diplomalisi Indonesia.
  9. M. Nuh (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) soal lemahnya sistem pendidikan dimulai dari infrastruktur serta pemerataan pendidikan.
  10. Agung Laksono (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat) terindikasi selingkuh dengan wanita idaman lain.


Monday, December 17, 2012

11 Kabupaten Yang 70% APBD-Nya Habis Untuk Gaji PNS

December 17, 2012 0

Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) di 11 kabupaten/kota ini ternyata 70 persen lebih habis untuk menggaji pegawai negeri sipil (PNS). Pembangunan infrastruktur buat warga pun terancam memble!

“Di era reformasi birokrasi, diharapkan birokrasi semakin efisien dari sisi struktur maupun biaya. Namun faktanya, belanja pegawai terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan belanja lebih banyak dinikmati oleh alokasi pegawai. Di 302 daerah, belanja pegawai menghabiskan lebih dari 50 persen anggaran. Bahkan di 11 daerah di antaranya belanja pegawai mencapai 70 persen (APBD),” kata Koordinator Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Maulana, memaparkan data ini yang bersumber dari Kementerian Keuangan.

Hal ini dikatakan Maulana dalam jumpa pers tentang ‘Catatan Akhir Tahun Anggaran 2012′ di kantornya, Jalan Mampang Prapatan 4, Jalan K Nomor 37, Jakarta Selatan, Minggu (16/12).

Maulana menambahkan,  tunjangan besar bagi PNS itu tidak menjamin perbaikan pelayanan publik.    ”Tunjangan besar, tidak dibarengi  pelayanan yang baik. Dengan belanja pegawai yang besar, belanja modal  tergerus oleh belanja pegawai. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi juga terus tergerus,” tambah dia.

Sebelumnya Menkeu Agus Martowardojo mengeluhkan hal serupa. Menkeu mengatakan kondisi tersebut jadi salah satu alasan pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara perekrutan PNS baru di tahun ini.

“Karena pemerintah daerah biaya pegawai mencapai 45% dari APBD-nya. Bahkan daerah tertentu sampai 70%. Itu kan besar dan sisa untuk belanja modal dan infrastruktur dan sosial itu semakin sempit. Pengelolaan fiskal di pusat dan daerah baik, kita lakukan moratorium,” jelas Agus Marto usai menghadiri sidak tes CPNS Kementerian Keuangan di Balai Diklat Pelatihan Pendidikan Keuangan Kawasan Blok M, Jakarta Selatan Sabtu  September 2012 lalu.

Butir terpenting dari kebjakan moratorium tersebut adalah, semua jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah tidak boleh merekrut pegawai di tahun 2012, kecuali untuk tenaga pegawai sektor pendidikan, kesehatan, dan tenaga-tenaga yang sudah diikat.(**)

Berikut 11 kabupaten/kota yang 70% lebih APBD-nya habis untuk gaji PNS :
  1. Kota Langsa, NAD, 77 persen APBD
  2. Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, 74 persen APBD
  3. Kota Ambon, Maluku, 73 persen APBD
  4. Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, 73 persen APBD
  5. Kabupaten Bantul, DIY, 72 persen APBD
  6. Kabupaten Bireun, NAD, 72 persen APBD
  7. Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 72 persen APBD
  8. Kabupaten Aceh Barat, NAD, 71 persen APBD
  9. Kota Gorontalo, Gorontalo, 70,3 persen APBD
  10. Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 70,1 persen APBD
  11. Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, 70,003 persen APBD