Kebijakan Pembangunan yang Berkelanjutan di Propinsi Aceh

Kata berkelanjutan (sustainability) saat ini menjadi sebuah kata yang menjadi tren tersendiri dikalangan pemangku kebijakan dalam menyusun strategi pembangunan nasional, tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia. Dan ketika kata tersebut disandingkan dengan tajuk pembangunan, maka muncul istilah pembangunan berkelanjutan. Menurut Brundtland report (1987), pembangunan berkelanjutan adalah proses pemenuhan kebutuhan hidup dimasa sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan hidup generasi masa depan, kemudian terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus pembangunan berkelanjutan, yaitu; pembangunan ekonomi (economic development), pembangunan sosial (social development), dan pembangunan lingkungan (environmental development).

Ihwal naik daunnya terminologi pembangunan berkelanjutan ini dilatarbelakangi oleh diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antar negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 25-27 September 2015 yang lalu di markas besar PBB di New York-Amerika Serikat. Dalam musyawarah tersebut, lahirlah sebuah konsensus bersama dalam mensuksekan agenda pembangunan global yang diberi nama Sustainable Development Goals (SDGs). Komitmen internasional yang ingin dicapai bersama pada tahun 2030 ini terdiri atas 17 goals (tujuan) dan 169 target yang membidik berbagai macam isu pembangunan, mulai dari masalah kemiskinan hingga program kerja sama internasional.

1. Goal 1 End poverty in all its forms everywhere
2. Goal 2 End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
3. Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
4. Goal 4 Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
5. Goal 5 Achieve gender equality and empower all women and girls
6. Goal 6 Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
7. Goal 7 Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
8. Goal 8 Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all
9. Goal 9 Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation
10. Goal 10 Reduce inequality within and among countries
11. Goal 11 Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
12. Goal 12 Ensure sustainable consumption and production patterns
13. Goal 13 Take urgent action to combat climate change and its impacts
14. Goal 14 Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development
15. Goal 15 Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss
16. Goal 16 Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels
17. Goal 17 Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development

SDGs bukanlah produk kebijakan global pertama, sebelumnya ada Millenium Development Goals (MDGs) yang telah diadopsi oleh sejumlah negara pada periode 2000-2015. Namun, SDGs terlihat lebih inklusif dengan berhasil mengakomodir lebih banyak isu dan kepentingan, hal ini terlihat jelas pada jumlah goals MDGs yang hanya 8 dibandingkan dengan SDGs yang mencapai 17 goals. Kemudian, perihal target dan sasaran SDGs juga lebih komprehensif, contohnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, MDGs hanya berani menyasar 50 persen penduduk dunia terbebas dari kemiskinan, sementara SDGs tampil lebih berani dengan menargetkan 100 persen penduduk dunia lepas dari jerat kemiskinan. Jadi bisa dinyatakan bahwa kehadiran SDGs merupakan suatu langkah penyempurnaan dari pelaksanaan MDGs.

Terlepas dari adanya beberapa sisi kelemahan yang dimiliki oleh MDGs, Indonesia sendiri juga ikut ambil peran pada fase pertama kebijakan pembangunan global tersebut. Kala itu pemerintah berhasil mencapai 47 poin dari total 67 indikator yang ada, dan hasil tersebut tergolong sukses dibanding beberapa negara lain. Lebih lanjut, pengalaman Indonesia dalam mengampu MDGs adalah langkah awal untuk mematik rasa optimistisme yang lebih tinggi dari pemangku kebijakan untuk mampu mencapai persentase target yang lebih baik pada masa SDGs.

Perlu diketahui bahwa SDGs bukanlah kerangka pemikiran luar yang dipaksakan untuk diterapkan dalam agenda pembangunan nasional, karena pada prinsipya SDGs memiliki fleksibilitas yang memungkinkan sebuah negara untuk mengintegrasikan agenda pembangunan global dengan lokal. Dan sebagai negara yang sedang tumbuh, implementasi SDGs akan meberikan manfaat bagi Indonesia dalam membangun jejaring kemitraan global dengan negara-negara pemangku kepentingan yang berpartisipasi.

Dokumen pembangunan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mengisyaratkan akan pentingnya konvergensi antara kebijakan nasional dan internasional, seperti yang terdapat dalam Bab 3.4 RPJMN tahun 2015-2019 yang menyatakan kesiapan negara dalam mengadaptasikan SDGs kedalam pilar pembangunan nasional. Selain itu, terbitnnya Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga menjadi salah satu wujud komitmen tertinggi yang ditunjukan oleh pemerintah dalam menyongsong SDGs di tahun 2030 nanti. Dan sepertinya langkah yang diambil oleh pemerintah juga sudah cukup jauh, hal ini terlihat dari upaya kovergensi secara menyeluruh melalui adanya pelembagaan 169 indikator SDGs kedalam RPJMN tahun 2020-2024 (tribunnews.com).

Aceh Hebat

SDGs tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja, namun seluruh stakeholders termasuk pemerintah daerah harus ikut mengambil tanggung jawab ini. Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat diharapkan mampu menjadi ujung tombak keberhasilan pelaksanaan SDGs melalui serangkain praktik kebijakan yang inovatif. Beruntungnya, pemangku kebijakan Aceh saat ini sadar betul akan kebutuhan kebijakan yang berkelanjutan, seperti halnya 15 program Aceh Hebat yang telah dianggarkan dalam APBA 2018 yang ternyata sarat akan 17 goals dari SDGs.

1. Aceh Seujahtra (JKA Plus). Jaminan Kesejahteraan Aceh meliputi pemenuhan akses layanan kesehatan gratis, beasiswa bagi anak yatim dan anak orang miskin dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi di PTN, dan santunan untuk manula;
2. Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu). Pengembangan sistem informasi dan database Aceh yang terpadu untuk semua sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat;
3. Aceh Caròng. Seluruh anak-anak di Aceh mendapatkan pendidikan yang berkualitas yang mampu bersaing dan mengukir prestasi di tingkat nasional, regional dan internasional;
4. Aceh Teunaga. Pemenuhan energi listrik bagi rakyat Aceh dan industri yang berasal dari energi bersih-terbarukan;
5. Aceh Meugoë dan Meulaôt. Pembangunan pertanian dan ekonomi maritim melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi;
6. Acèh Troë. Pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh rakyat Aceh secara mandiri;
7. Acèh Kreatif. Mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan potensi sumberdaya daerah dan memproteksi produk yang dihasilkannya;
8. Acèh Kaya. Merangsang tumbuhnya entrepreneur yang ditunjang dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar;
9. Acèh Peumulia. Pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungli;
10. Acèh Damê. Penguatan pelaksanaan UUPA sesuai prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif;
11. Acèh Meuadab. Mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari;
12. Acèh Teuga. Mengembalikan dan meningkatkan prestasi olahraga Aceh di tingkat nasional dan regional;
13. Acèh Green. Menegaskan kembali pembangunan aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
14. Acèh Seuninya. Penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin dan pasangan muda;
15. Acèh Seumeugot. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana (infrastruktur) secara cerdas dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan semua program unggulan terutama yang menjadi daya ungkit pembangunan ekonomi.

Dari 15 program unggulan tersebut, hanya tiga diantaranya, yaitu; Aceh SIAT, Acèh Meuadab, dan Acèh Teuga yang memiliki ciri khas tersendiri, sedangkan 12 program lainnya sangat identik dengan SDGs. Mulai dari (i) Aceh Seujahtra (JKA Plus) yang merupakan gabungan dari Goal 1 No Poverty dan Goal 3 Good Health and Well-being, (ii) Aceh Caròng yang menyerupai Goal 4 Quality Education, (iii) Aceh Teunaga yang persis dengan Goal 7 Affordable and Clean Energy, (iv) Aceh Meugoë dan Meulaôt yang serupa dengan Goal 14 Life Below Water, (v) Acèh Troë yang memiliki kemiripan dengan Goal 2 Zero Hunger, (vi) Acèh Kreatif yang sepadan dengan Goal 9 Industry, Innovation and Infrastructure, (vii) Acèh Kaya yang seirama dengan Goal 8 Decent Work and Economic Growth, (viii) Acèh Damê dan (xi) Acèh Peumulia dua program yang terinspirasi dengan Goal 16 Peace, Justice and Strong Institutions,  (x) Acèh Green yang selaras dengan Goal 15 Life on Land, (xi) Acèh Seuninya yang cocok dengan Goal 11 Sustainable Cities and Communities, (xii) Acèh Seumeugot yang sejalan dengan Goal 17 Partnerships for the Goals. Untuk lebih detilnya bisa dilihat dalam tabel dibawah ini.

Konfigurasi Aceh Hebat dan SDGs

Aceh Hebat (2017-2022)	SDGs (2015-2030)
Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Goal 1 dan Goal 3
Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	-
Aceh Caròng	Goal 4
Aceh Teunaga	Goal 7
Aceh Meugoë dan Meulaôt	Goal 14
Acèh Troë	Goal 2
Acèh Kreatif	Goal 9
Acèh Kaya	Goal 8
Acèh Peumulia	Goal 16
Acèh Damê	Goal 16
Acèh Meuadab	-
Acèh Teuga	-
Acèh Green	Goal 15
Acèh Seuninya	Goal 11
Acèh Seumeugot	Goal 17

Secara keseluruhan, dari total 17 goals yang ada pada SDGs, hanya terdapat 12 goals yang dimasukkan oleh Pemerintah Aceh kedalam 15 program Aceh Hebat. Sisanya, Goal 5 Gender Equality, Goal 6 Clean Water and Sanitation, Goal 10 Reduced Inequalities, Goal 12 Responsible Consumption and Production, dan Goal 13 Climate Action secara eksplisit tidak nampak pada 15 program Aceh Hebat. Mungkin saja lima goals sisa tersebut tidak masuk dalam agenda yang diprioritaskan oleh Irwandy-Nova untuk periode 2017-2022, bisa jadi akan dimasukkan kembali pada periode selanjutnya, itupun jika mereka berhasil terpilih kembali.

Peluang, Tantangan dan Harapan

Melihat kondisi saat ini, Aceh berpotensi menjadi pelopor keberhasilan pelaksanaan SDGs di Indonesia. Pertama, limpahan dana otonomi khusus yang akan menjadi penopang utama kegiatan setidaknya hingga 2027 atau tiga tahun menjelang berakhirnya SDGs. Kekuatan pendanaan menjadikan pemerintah lebih leluasa dalam berinovasi, sehingga tidak perlu khawatir akan mahalnya dana yang perlu dianggarkan. Namun, bagai dua mata pedang, penggunaan anggaran juga sering menjadi momok bagi Pemerintah Aceh, seperti halnya beberapa tahun terakhir yang selalu mengalami kesulitan dalam memaksimalkan serapan anggaran. Kedua, maraknya sosialisasi yang dilakukan mulai dari surat kabar, social media, hingga papan reklame disepanjang jalan. Hal ini berpengaruh penting dalam proses edukasi dan pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu membuka ruang partisipasi publik dalam bentuk dukungan dan pengawasan.

Dan yang ketiga, adanya komitmen tinggi pemerintah. Program Aceh Hebat atau SDGs-nya Aceh sebenarnya merupakan janji kampanye yang diikrarkan oleh gubernur terpilih pada saat proses kontentasi Pilkada Aceh tahun 2017 lalu. Kemudian, produk kampanye tersebut telah menjadi program unggulan pemerintah Aceh untuk periode 2017-2022, dibuktikan dengan masuknya kelimabelas butir janji politik tersebut kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022. Dan proses transformasi tersebut mengindikasikan bahwa setidaknya hingga saat ini pemerintah benar-benar berkomitmen untuk merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan di Aceh. Namun, peluang terbengkalainya program bisa terjadi ketika pucuk pimpinan tertinggi berganti, karena setiap pemimpin masing-masing memiliki kebijakan dan fokus pembangunannya sendiri.

Jika dilaksanakan secara baik, program Aceh Hebat akan mampu mewujudkan harapan tinggi masyarakat Aceh akan kualitas kehidupan yang lebih baik dalam berbagai aspek, dan secara inklusif akan mampu menjamin kehidupan generasi ke generasi. Terlepas dari siapa yang merancangnya, setiap pihak wajib mendukung penuh keberadaan agenda pembangunan global dalam wujud kearifan lokal ini.