MCN Blog

Saturday, May 4, 2013

Perbedaan Antara Negara Maju dengan Negara Berkembang

Unknown May 04, 2013 5

Kamu mungkin sering mendengar istilah negara maju dan negara berkembang. Bagaimana cara kamu membedakan antara negara maju dan negara berkembang? Untuk mengukur kemajuan suatu negara, kamu bisa mengenali dari ciri-cirinya.

Setiap negara menjalankan pembangunan (development) di segala bidang kehidupan dengan sumber daya yang dimilikinya. Selama prosesnya, ada negara yang bisa mengalami kemajuan dan ada pula yang masih dalam tahapan berkembang.

Berikut adalah perbedaan negara maju dan negara berkembang. Atau bisa juga kita katakan adakah ciri-ciri negara maju dan berkembang:

NEGARA MAJU	NEGARA BERKEMBANG
Pendapatan per Kapita yang Tinggi Negara maju merupakan negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Pendapatan per kapita yang tinggi menggambarkan standar hidup yang baik pula. Menurut Bank Dunia, kriteria pendapatan per kapita untuk negara maju adalah di atas US$10,726 per tahun.	Pendapatan per Kapita yang Rendah Ciri utama negara berkembang adalah rendahnya pendapatan per kapita penduduknya. Menurut Bank Dunia, negara berkembang yang berpendapatan menengah ke bawah yaitu antara US$876-3,465. Negara berkembang yang berpendapatan menengah tinggi, yaitu antara US$3,466-10,275.
Rendahnya Tingkat Pengangguran Ciri di bidang ekonomi lainnya adalah rendahnya tingkat pengangguran. Hal ini karena seluruh sumber ekonomi bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Pengangguran yang umum terjadi di negara maju adalah pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena peralihan tenaga kerja dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain.	Masih Tingginya Tingkat Pengangguran Kondisi perekonomian yang belum berkembang menyebabkan sempitnya lapangan kerja sehingga tingkat pengangguran di negara berkembang cukup tinggi. Jenis pengangguran yang ditemui di negara berkembang adalah setengah pengangguran dan pengangguran terselubung.
Kegiatan Ekonomi Utama di Sektor Industri dan Jasa Mata pencaharian utama masyarakat di negara maju adalah bidang industri dan jasa. Contoh bidang industri adalah industri mobil, elektronik, alat-alat berat, pesawat terbang, dan makanan jadi. Contoh bidang jasa yaitu jasa keuangan, pendidikan, hiburan, dan konsultan.	Perekonomian Mengandalkan Sektor Primer Perekonomian di negara berkembang masih mengandalkan sektor-sektor primer seperti pertanian, kehutanan, pertambangan, dan perikanan. Sektor ini masih mengandalkan kekayaan alam. Kegiatan di sektor industri pengolahan dan jasa masih sangat kurang. Hal ini karena teknologi produksi yang dikuasai masih rendah dan hanya mengandalkan caracara tradisional untuk mengolah sumber daya yang ada.
Rendahnya Laju Pertumbuhan Penduduk Ciri kependudukan di negara maju adalah rendahnya laju pertumbuhan penduduk. Hal ini ditandai oleh rendahnya angka kelahiran dan rendahnya angka kematian bayi. Keadaan ini ditunjang oleh tingginya kesadaran tentang perencanaan keluarga, kemajuan fasilitas kesehatan, penundaan usia nikah, dan tingginya partisipasi wanita dalam dunia kerja.	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk Kondisi kependudukan di negara berkembang ditandai dengan tingkat kelahiran dan tingkat kematian bayi yang tinggi. Tingkat kelahiran yang tinggi ini dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran tentang perencanaan keluarga, pernikahan usia dini, terbatasnya peran wanita dalam dunia kerja, dan kepercayaan bahwa banyak anak banyak rezeki.
Tingginya Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan masyarakat di negara maju sudah sangat tinggi. Hampir seluruh penduduk bisa membaca dan menulis (melek huruf). Pemerintah mampu memberikan jaminan pendidikan dasar gratis kepada seluruh lapisan masyarakat. Fasilitas pendidikan di negara maju juga tersedia lengkap.	Rendahnya Tingkat Kesehatan dan Pendidikan Tingkat kesehatan dan pendidikan di negara berkembang masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari terbatasnya fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah belum mampu menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan secara merata bagi seluruh masyarakat.

Sumber : http://www.drzpost.com/reading-234-Perbedaan-Negara-Maju-dan-Negara-Berkembang.html

Pengertian dan Perbedaan Negara dengan Bangsa

Unknown May 04, 2013 0

Negara, bangsa, bangsa, negara. Dua kata tersebut seringkali kita dengar disebut secara bersamaan, sebagai dua kata yang tak terpisahkan. Bahkan kita sendiripun mungkin tidak sadar bahwa sering pula kita mengucap dan menulis kata-kata tersebut. Misalnya negara dan bangsa Indonesia.

Negara atau dalam Bahasa Inggrisnya biasa disebut state dan bangsa atau nation. Telah menjadi salah satu dari jenis ilmu yang telah dipelajari berabad-abad lamanya. Mungkin banyak orang yang menganggap dan bahkan mengakui kebenarannya, bahwa ilmu tentang negara berasal dari negeri Yunani, dan tertutama sekali dengan adanya tokoh-tokoh besar dalam bidang tersebut seperti Aristoteles.

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan yaitu, apakah pengertian dari negara dan bangsa itu sendiri? Apakah antara negara dan bangsa memiliki persamaan atau bahkan perbedaan? Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, maka pengertian dari negara dan bangsapun semakin berkembang. Banyak teori-teori yang telah merumuskan beberapa definisi dari negara dan bangsa itu sendiri.

Negara

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat (Budiardjo 2008).

Sementera menurut Jutmini dkk (2007), negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara merupakan bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Selain itu Jutmini dkk (2007) membagi lagi definisi negara menjadi empat, yaitu:

Suatu organisasi di mana sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia.
Suatu perserikatan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa yang berada dalam satu wilayah masyarakat tertentu dan membedakannya dengan kondisi masyarakat dunia luar untuk ketertiban sosial.
Suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut warganya dalam ketaatan pada perundingan melalui penguasaan kontrol dari kekuasaan yang sah.
Suatu asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat atau wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah.

Dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, Budiardjo menambahkan bahwa negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan, atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dalam rangka ini boleh dikatakan bahwa negara mempunyai dua tugas:

Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menajadi antagonis yang membahayakan;
Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.

Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan perantaraan pemerintah beserta segala alat kelengkapannya. Kekuasaan negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur, maka dari itu semua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan harus dapat menempatkan diri dalam rangka ini.

Di bawah ini beberapa definisi mengenai negara oleh beberapa tokoh yang dikutip oleh Budiardjo (2008):

Roger H. Soultau : “The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community”. Bahwa negara adalah agen atau kewewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.
Harold J. Laski : Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang meruapakn bagian dari masyarakat. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.
Max Weber : Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah. “The State is human society that (successfully) claims the monopoli of the legitimate use of physical force within a given territory”.
Robert M. Maclever : Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

Jadi, sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis terhadap kekuasaan yang sah (Budiardjo 2008).

Sementara itu, menurut Rodee dkk (2011) bahwa dalam banyak hal negara adalah suatu perluasan dari keluarga: keluarga, dan juga klen dan suku, yang dibangun untuk menjamin kesejahteraan minimal dan kehidupan yang baik bagi para anggotanya, dan demikian juga negara. Negara dengan mengutip Burke, adalah suatu gagasan yang ada sepanjang masa, begitupun ciri-cirinya diambil dari sejarah pemerintahan yang telah berlangsung lama, masing-masing ditandai oleh rangkaian krisis dan keberhasilannya.

Bangsa

Menurut Jutmini dkk (2007), kelompok manusia yang besar adalah bangsa. Istilah bangsa merupakan terjemahan dari kata nation (bahasa Inggris). Kata nation berasal dari bahasa Latin, natio, yang artinya sesuatu telah lahir. Kata itu bermakna keturunan, yaitu kelompok orang yang berada dalam satu garis keturunan.

Menurutnya, bangsa dalam arti sosiologis antropologis adalah persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan tiap-tiap anggota persekutuan hidup tersebut terikat oleh satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Bangsa dalam arti sosiologis antropologis diikat oleh ikatan-ikatan, seperti kesatuan ras, tradisi, sejarah, adat istiadat, bahasa, agama atau kepercayaan, dan daerah.

Sementara dalam arti politis, bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu ke-kuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Bangsa dalam arti politik diikat oleh sebuah organisasi kekuasaan/politik, yaitu negara beserta pemrintahnya. Mereka diikat oleh satu kesatuan wilayah nasional, hukum, dan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara bangsa menurut 10 ahli yang dikutip oleh Abidin (2011), yaitu:

Rawink, bangsa adalah sekumpulan manusia yang bersatu pada satu wilayah dan memunyai keterikatan dengan wilayah tersebut. Dengan batas teritori tertentu dan terletak dalam geografis tertentu.
Otto Bauer bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakteristik (nasib).
Ki Bagoes Hadikoesoemo atau Tuan Munandar lebih menekankan pengertian bangsa pada persatuan antara orang dan tempat.
Jalobsen dan Libman, bangsa adalah suatu kesatuan budaya (cultural unity) dan kesatuan (Politic unity).
Hans Kohn, pengertian bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah.
F. Ratzel, bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggal (geolitik).
Ernest Renan, bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (Sejarah & cita-cita).
Guibernau, bangsa adalah negara kebangsaan memiliki unsur-unsur penting pengikat, yaitu: psikologi (sekelompok manusia yang memiliki kesadaran bersama untuk membentuk satu kesatuan masyarakat (adanya kehendak untuk hidup bersama), kebudayaan (merasa menjadi satu bagian dari suatu kebudayaan bersama), teritorial (batas wilayah atau tanah air), sejarah dan masa depan (merasa memiliki sejarah dan perjuangan masa depan yang sama), dan politik (memiliki hak untuk menjalankan pemerintahan sendiri).
Rudolf Kjellen membuat suatu analogi/membandingkan bangsa dengan suatu organisme biotis dan menyamakan jiwa bangsa dengan nafsu hidup dari organisme termaksud. Suatu bangsa mempunyai dorongan kehendak untuk hidup, mempertahankan dirinya dan kehendak untuk berkuasa.
Benedict Anderson mengatakan bahwa bangsa lebih mengacu kepada pemahaman atas suatu masyarakat yang mempunyai akar sejarah yang sama dimana praxis pengalaman atas penjajahan begitu kental dirasakan oleh masyarakat terjajah dan semakin lama akan semakin mengkristalkan pengalaman atas rasa solidaritas kebersamaan yang tinggi diantara mereka.

Sementera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Terakhir bangsa menurut Nandang (2011), adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah, atau sekum-pulan manusia yang membentuk kesatuan berlandaskan kesamaan identitas dan cita-cita serta persamaan nasib dalam sejarah.

Perbedaan Negara dan Bangsa

Dari hasil uraian di atas dapat disimpulkan secara sederhana mengenai perbedaan antara bangsa dan negara, di bawah ini:

Negara merupakan suatu organisasi besar yang teratur, sementara bangsa hanya sekumpulan masyarakat.
Negara memiliki legitimasi dalam mengatur dan memaksa masyarakat secara abash, sementara bangsa tidak.
Negara tidak terikat pada satu ras, bahasa, adat istiadat, atau identitas tertentu. Sementara bangsa terikat dalam satu identitas tertentu.
Negara pasti memiliki suatu bangsa, sementera suatu bangsa belum tentu memilki negara.

Sumber : http://edukasi.kompasiana.com/2011/12/15/perbedaan-negara-dan-bangsa-419008.html

Tags # Negara # Pemerintah # Pemerintahan Continue Reading

Wednesday, May 1, 2013

Empat Tipe Relasi Pada e-Government

Unknown May 01, 2013 0

Government to Citizens

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi e-Government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut:

Kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui internet dengan maksud untuk mendekatkan aparat administrasi kepolisian dengan komunitas para pemilik kendaraan bermotor dan para pengemudi, sehingga yang bersangkutan tidak harus bersusah payah datang ke Komdak dan antre untuk memperoleh pelayanan;
Kantor Imigrasi bekerja sama dengan Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta dan sejumlah bank-bank swasta membangun jaringan teknologi informasi sehingga para turis lokal yang ingin melanglang buana dapat membayar fiskal melalui mesin-mesin ATM sehingga tidak perlu harus meluangkan waktu lebih awal dan antre di bandara udara;
Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk melangsungkan ibadah haji ditahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai;
Bagi masyarakat yang memiliki keahlian tertentu dan berniat untuk mencari pekerjaan di luar negeri (menjadi Tenaga Kerja Indonesia), maka yang bersangkutan dapat dengan mudah mendaftarkan diri dari Warnet (Warung Internet) terdekat ke Departemen Tenaga Kerja secara gratis); dan lain sebagainya.

Government to Business

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekenomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta. Contoh dari aplikasi e-Government berjenis G-to-B ini adalah sebagai berikut:

Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasi web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet;
Proses tender proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dilakukan melalui website (sehingga menghemat biaya transportasi dan komunikasi), mulai dari proses pengambilan dan pembelian formulir tender, pengambilan formulir informasi TOR (Term of Reference), sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender;
Proses pengadaan dan pembelian barang kebutuhan sehari-hari lembaga pemerintahan (misalnya untuk back-office dan administrasi) dapat dilakukan secaraefisien jika konsep semacam e-procurement diterapkan (menghubungkan antara kantor-kantor pemerintah dengan para supplier-nya);
Perusahaan yang ingin melakukan proses semacam merger dan akuisisi dapat dengan mudah berkonsultasi sehubungan dengan aspek-aspek regulasi dan hukumnya dengan berbagai lembaga pemerintahan terkait; dan lain sebagainya.

Government to Governments

Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Berbagai penerapan e-Government bertipe G-to-G ini yang telah dikenal luas antara lain:

Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air;
Aplikasi yang menghubungkan kantor-kantor pemerintah setempat dengan bank-bank asing milik pemerintah di negara lain dimana pemerintah setempat menabung dan menanamkan uangnya;
Pengembangan suatu sistem basis data intelijen yang berfungsi untuk mendeteksi mereka yang tidak boleh masuk atau keluar dari wilayah negara (cegah dan tangkal);
Sistem informasi di bidang hak cipta intelektual untuk pengecekan dan pendaftaran terhadap karya-karya tertentu yang ingin memperoleh hak paten internasional; dan lain sebagainya.

Government to Employees

Pada akhirnya, aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dengan menggunakan format G-to-E ini antara lain:

Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan;
Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan yang merupakan hak dari pegawai pemerintahan sehingga yang bersangkutan dapat terlindungi hak-hak individualnya;
Sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotik, dan lain sebagainya) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan, dan lain-lain) untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya;
Aplikasi yang dapat membantu karyawan pemerintah dalam membantu untuk melakukan perencanaan terhadap aspek finansial keluarganya termasuk di dalamnya masalah tabungan dan dana pensiun; dan lain sebagainya.

Dengan menyadari adanya bermacam-macam tipe aplikasi tersebut, maka terlihat fungsi strategis dari berbagai aplikasi e-Government yang dikembangkan oleh sebuah negara. Keberadaannya tidak hanya semata untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, namun lebih jauh lagi untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara, yang pada akhirnya bermuara pada kemajuan negara itu sendiri.

Sumber : Dr. Richardus Eko Indrajit. Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital)

Tags # e-gov # Pelayanan Publik # Pengertian-Pengertian Continue Reading