MCN Blog: Pemerintah

Showing posts with label Pemerintah. Show all posts

Monday, November 26, 2018

Ending Poverty: Factors That Might Influence the Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia

https://muslimpoliticians.blogspot.com November 26, 2018 1

It is my second publication about Sustainable Development Goals (SDGs), focus on Goal 1 No Poverty. Thankfully, Journal of Public Administration and Governance (JPAG) willing to publish my article.

To anyone who feels it will be useful, please access and download freely this journal on my blog or directly go to official website of JPAG. I am happy to share with you and would be thankful if you willing to citing me officially. Best wishes!!

Tuesday, May 8, 2018

Sustainable Development Goals (SDGs) and Indonesian Housing Policy

https://muslimpoliticians.blogspot.com May 08, 2018 0

Actually, this article is my working paper on Sustainable Housing Development course when I studying at the University of Glasgow.

Then Alhamdulillah, on April 2018 it was published by OTORITAS: Jurnal Ilmu Pemerintahan which is a peer-reviewed journal of Department of Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Makassar in collaboration with Muhammadiyah’s College Association of Governmental Science (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs (APSPA).

Now, you can access and download freely this journal on my blog or directly go to official website of OTORITAS. I am happy to share with you and would be thankful if you willing to citing me officially.

Tags # Jurnal # Kebijakan Publik # MDGs Continue Reading

Thursday, March 29, 2018

Inilah Daftar Lengkap Upah Minimum Propinsi (UMP) 34 Propinsi Tahun 2018

https://muslimpoliticians.blogspot.com March 29, 2018 0

Berita bahagia bagi seluruh tenaga kerja se-Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018 sebesar 8,71% dari nilai tahun sebelumnya. Keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengupahan. Dan sesuai dengan instruksi tersebut, seluruh Pemerintah provinsi pun telah mengumumkan UMP di daerahnya masing-masing.

Meskipun begitu, terdapat 5 propinsi yang persentase kenaikan UMP-nya melebihi 8,71%, yaitu; Nusa Tenggara Timur 8,85%, Papua Barat 10,14%, Nusa Tenggara Barat 11,88%, Maluku 15,44%, dan Maluku Utara 17,4%. Berikut daftar lengkap UMP 34 Propinsi yang ada di Indonesia:

Aceh, sebesar Rp 2.717.750, naik Rp 217.750 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 2.500.000
Sumatera Utara sebesar Rp 2.132.188, naik Rp 170.833 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 1.961.354
Sumatera Barat sebesar Rp 2.119.067, naik Rp 169.782 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 1.949.284
Bangka Belitung, sebesar Rp 2.755.443, naik Rp 220.770 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 2.534.673
Kepulauan Riau, sebesar Rp 2.563.875, naik Rp 205.421 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 2.358.454
Riau, sebesar Rp 2.464.154, naik Rp 197.431 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 2.266.722
Jambi, sebesar Rp 2.243.718, naik Rp 179.769 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 2.063.948
Bengkulu, sebesar Rp 1.888.741, naik Rp 151.328 atau 8,71 dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 1.737.412
Sumatera Selatan, sebesar Rp 2.595.995, naik Rp 207.995 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 2.388.000
Lampung, sebesar Rp 2.074.673, naik Rp 166.225 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 1.908.447
Banten, sebesar Rp 2.099.385, naik Rp 168.205 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 1.931.180
DKI Jakarta, sebesar Rp 3.648.035, naik Rp 292.285 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 3.355.750
Jawab Barat, sebesar Rp 1.544.360, naik Rp 123.736 atau 8,71 dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 1.420.624
Jawa Tengah, sebesar Rp 1.486.065, naik Rp 119.065 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 1.367.000
Yogyakarta, sebesar Rp 1.454.154, naik Rp 116.508 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 1.337.645
Jawa Timur, sebesar Rp 1.508.894, naik Rp 120.894 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 1.388.000
Bali, sebesar Rp 2.127.157, naik Rp 170.430 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 1.956.727
Nusa Tenggara Barat, sebesar Rp 1.825.000, naik Rp 193.755 atau 11,88 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 1.631.245
Nusa Tenggara Timur, sebesar Rp 1.660.000, naik Rp 135.000 atau 8,85 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 1.525.000
Kalimantan Barat, sebesar Rp 2.046.900, naik Rp 164.000 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 1.882.900
Kalimantan Selatan, sebesar Rp 2.454.671, naik Rp 196.671 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 2.258.000
Kalimantan Tengah, sebesar Rp 2.421.305, naik Rp 193.998 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 2.227.307
Kalimantan Timur, sebesar Rp 2.543.331, naik Rp 203.775 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 2.339.556
Kalimantan Utara, sebesar Rp 2.559.903, naik Rp 205.103 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 2.358.000
Gorontalo, sebesar Rp 2.206.813, naik Rp 176.813 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 2.030.000
Sulawesi Utara, sebesar Rp 2.824.286, naik Rp 226.286 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 2.598.000
Sulawesi Tengah, sebesar Rp 1.965.232, naik Rp 157.457 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 1.807.775
Sulawesi Tenggara, sebesar Rp 2.177.052, naik Rp 174.427 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 2.002.625
Sulawesi Selatan, sebesar Rp 2.647.767, naik Rp 212.142 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 2.435.625
Sulawesi Barat, sebesar Rp 2.193.530, naik Rp 175.750 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 2.017.780
Maluku, sebesar Rp 2.222.220, naik Rp 167.667 atau 15,44 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 1.925.000
Maluku Utara, sebesar Rp 2.320,803, naik Rp 345.651 atau 17,4 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 1.975.152.
Papua, sebesar Rp 2.895.650, naik Rp 232.003 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 2.663.646
Papua Barat, sebesar Rp 2.667.000, naik Rp 245.500 atau 10,14 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 2.421.500

Dari 34 propinsi di Indonesia, UMP tertinggi terdapat di Propinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp 3.648.035, sementara itu Propinsi DI Yogyakarta memiliki UMP terendah yaitu sebesar Rp 1.454.154. Adapun daftar propinsi dengan UMP tertinggi dan terendah sebagai berikut:

Lima Propinsi dengan UMP 2018 tertinggi:

DKI Jakarta sebesar Rp 3.648.035
Papua sebesar Rp 2.895.650
Sulawesi Utara sebesar Rp 2.824.286
Bangka Belitung sebesar Rp 2.755.443
Aceh sebesar Rp 2.717.750

Lima Propinsi dengan UMP 2018 terendah:

Yogyakarta, sebesar Rp 1.454.154
Jawa Tengah, sebesar Rp 1.486.065
Jawa Timur, sebesar Rp 1.508.894
Jawab Barat, sebesar Rp 1.544.360
Nusa Tenggara Timur, sebesar Rp 1.660.000

Tags # Berita # Kebijakan Publik # Pemerintah Continue Reading

Friday, December 20, 2013

Ini dia Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia Tahun 2014

Unknown December 20, 2013 1

Pemerintah dan buruh selalu bersitegang terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) setiap tahunnya. Tak pernah ada sepakat yang sama antara pemerintah, buruh dan pengusaha dalam setiap pengambilan keputusan soal UMP yang dilakukan melalui rapat Dewan Pengupahan Nasional.

Bahkan pada penetapan UMP 2014, diwarnai aksi demo yang digelar buruh secara marathon dan besar-besaran. Buruh meminta pemerintah menetapkan kenaikan upah tahun depan hingga 50%. Meski pada akhirnya, buruh harus gigit jari karena kenaikan upah tak sebesar yang mereka impikan.

Tercatat para kepala daerah hanya menaikkan upah sama dengan besaran Komponen Hidup Layak (KHL). Kalaupun naik, hanya sedikit alias tak signifikan dari angka KHL.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), ini dia daftar penetapan UMP di 28 dari 33 provinsi di Indonesia, Kamis (12/12/2013) :

SUMATERA
1	Nangroe Aceh Darussalam	1.550.000	1.750.000	12,90
2	Sumatera Utara	1.375.000	1.505.850	9,52
3	Sumatera Barat	1.350.000	1.490.000	10,37
4	Riau	1.400.000	1.700.000	21,43
5	Kepri	1.365.087	1.665.000	21,97
6	Jambi	1.300.000	1.502.230	15,56
7	Sumatera Selatan	1.630.000	1.825.600	12
8	Bangka Belitung	1.265.000	1.640.000	29,64
9	Bengkulu	1.200.000	1.350.000	12,50
JAWA, BALI, NTB & NTT
10	Banten	1.170.000	1.325.000	13,25
11	DKI Jakarta	2.200.000	2.441.000	10,95
12	Bali	1.181.000	1.542.600	30,62
13	NTB	1.100.000	1.210.000	10
14	NTT	1.010.000	1.150.000	13,86

KALIMANTAN
15	Kalimantan Barat	1.060.000	1.380.000	30,19
16	Kalimantan Selatan	1.337.500	1.620.000	21,12
17	Kalimantan Tengah	1.553.127	1.723.970	11
18	Kalimantan Timur	1.752.073	1.886.315	7,66
SULAWESI
19	Gorontalo	1.175.000	1.325.000	12,77
20	Sulawesi Utara	1.550.000	1.900.000	22,58
21	Sulawesi Tenggara	1.125.207	1.400.000	24,42
22	Sulawesi Tengah	995.000	1.250.000	25,63
23	Sulawesi Selatan	1.440.000	1.800.000	25
24	Sulawesi Barat	1.165.000	1.400.000	20,17
MALUKU & PAPUA
25	Maluku	1.275.000	1.415.000	10,98
26	Maluku Utara	1.200.622	1,440,746	20
27	Papua	1.710.000	1,900,000	11,11
28	Papua Barat	1.720.000	1.870.000	8,72

Sumber : liputan6.com

Tags # Berita # Kebijakan Publik # Negara Continue Reading

Monday, November 18, 2013

Trias Politika Pemisahan Kekuasaan

Unknown November 18, 2013 0

Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda.

Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.

Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi, saling mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak selamanya serupa, mulus atau tanpa halangan.

SEJARAH TRIAS POLITIKA

Pada masa lalu, bumi dihuni masyrakat pemburu primitif yang biasanya mengidentifikasi diri sebagai suku. Masing-masing suku dipimpin oleh seorang kepala suku yang biasanya didasarkan atas garis keturunan ataupun kekuatan fisik atau nonfisik yang dimiliki. Kepala suku ini memutuskan seluruh perkara yang ada di suku tersebut.

Pada perkembangannya, suku-suku kemudian memiliki sebuah dewan yang diisi oleh para tetua masyarakat. Contoh dari dewan ini yang paling kentara adalah pada dewan-dewan Kota Athena (Yunani). Dewan ini sudah menampakkan 3 kekuasaan Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan di Romawi Kuno, sudah ada perwakilan daerah yang disebut Senat, lembaga yang mewakili aspirasi daerah-daerah. Kesamaan dengan Indonesia sekarang adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Namun, keberadaan kekuasaan yang terpisah, misalnya di tingkat dewan kota tersebut mengalami pasang surut. Tantangan yang terbesar adalah persaingan dengan kekuasaan monarki atau tirani. Monarki atau Tirani adalah kekuasaan absolut yang berada di tangan satu orang raja. Tidak ada kekuasaan yang terpisah di keduanya.

Pada abad Pertengahan (kira-kira tahun 1000 – 1500 M), kekuasaan politik menjadi persengketaan antara Monarki (raja/ratu), pimpinan gereja, dan kaum bangsawan. Kerap kali Eropa kala itu, dilanda perang saudara akibat sengketa kekuasaan antara tiga kekuatan politik ini.

Sebagai koreksi atas ketidakstabilan politik ini, pada tahun 1500 M mulai muncul semangat baru di kalangan intelektual Eropa untuk mengkaji ulang filsafat politik yang berupa melakukan pemisahan kekuasaan. Tokoh-tokoh seperti John Locke, Montesquieu, Rousseau, Thomas Hobbes, merupakan contoh dari intelektual Eropa yang melakukan kaji ulang seputar bagaimana kekuasaan di suatu negara/kerajaan harus diberlakukan.

Untuk keperluan mata kuliah ini, cukup akan diberikan gambaran mengenai 2 pemikiran intelektual Eropa yang berpengaruh atas konsep Trias Politika. Pertama adalah John Locke yang berasal dari Inggris, sementara yang kedua adalah Montesquieu, dari Perancis.

John Locke (1632-1704)

Pemikiran John Locke mengenai Trias Politika ada di dalam Magnum Opus (karya besar) yang ia tulis dan berjudul Two Treatises of Government yang terbit tahun 1690. Dalam karyanya tersebut, Locke menyebut bahwa fitrah dasar manusia adalah “bekerja (mengubah alam dengan keringat sendiri)” dan “memiliki milik (property)." Oleh sebab itu, negara yang baik harus dapat melindungi manusia yang bekerja dan juga melindungi milik setiap orang yang diperoleh berdasarkan hasil pekerjaannya tersebut. Mengapa Locke menulis sedemikian pentingnya masalah kerja ini ?

Dalam masa ketika Locke hidup, milik setiap orang, utamanya bangsawan, berada dalam posisi yang rentan ketika diperhadapkan dengan raja. Kerap kali raja secara sewenang-wenang melakuka akuisisi atas milik para bangsawan dengan dalih beraneka ragam. Sebab itu, kerap kali kalangan bangsawan mengadakan perang dengan raja akibat persengkataan milik ini, misalnya peternakan, tanah, maupun kastil.

Negara ada dengan tujuan utama melindungi milik pribadi dari serangan individu lain, demikian tujuan negara versi Locke. Untuk memenuhi tujuan tersebut, perlu adanya kekuasaan terpisah, kekuasaan yang tidak melulu di tangan seorang raja/ratu. Menurut Locke, kekuasaan yang harus dipisah tersebut adalah Legislatif, Eksekutif dan Federatif.

Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Hal penting yang harus dibuat di dalam undang-undang adalah bahwa masyarakat ingin menikmati miliknya secara damai. Untuk situasi ‘damai’ tersebut perlu terbit undang-undang yang mengaturnya. Namun, bagi John Locke, masyarakat yang dimaksudkannya bukanlah masyarakat secara umum melainkan kaum bangsawan. Rakyat jelata tidak masuk ke dalam kategori stuktur masyarakat yang dibela olehnya. Perwakilan rakyat versi Locke adalah perwakilan kaum bangsawan untuk berhadapan dengan raja/ratu Inggris.
Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan amanat undang-undang. Dalam hal ini kekuasaan Eksekutif berada di tangan raja/ratu Inggris. Kaum bangsawan tidak melaksanakan sendiri undang-undang yang mereka buat, melainkan diserahkan ke tangan raja/ratu.
Federatif adalah kekuasaan menjalin hubungan dengan negara-negara atau kerajaan-kerajaan lain. Kekuasaan ini mirip dengan Departemen Luar Negara di masa kini. Kekuasaan ini antara lain untuk membangun liga perang, aliansi politik luar negeri, menyatakan perang dan damai, pengangkatan duta besar, dan sejenisnya. Kekuasaan ini oleh sebab alasan kepraktisan, diserahkan kepada raja/ratu Inggris.

Dari pemikiran politik John Locke dapat ditarik satu simpulan, bahwa dari 3 kekuasaan yang dipisah, 2 berada di tangan raja/ratu dan 1 berada di tangan kaum bangsawan. Pemikiran Locke ini belum sepenuhnya sesuai dengan pengertian Trias Politika di masa kini. Pemikiran Locke kemudian disempurnakan oleh rekan Perancisnya, Montesquieu.

Montesquieu (1689-1755)

Montesquieu (nama aslinya Baron Secondat de Montesquieu) mengajukan pemikiran politiknya setelah membaca karya John Locke. Buah pemikirannya termuat di dalam magnum opusnya, Spirits of the Laws, yang terbit tahun 1748.

Sehubungan dengan konsep pemisahan kekuasaan, Montesquieu menulis sebagai berikut : “Dalam tiap pemerintahan ada tiga macam kekuasaan: kekuasaan legislatif; kekuasaan eksekutif, mengenai hal-hal yang berkenan dengan dengan hukum antara bangsa; dan kekuasan yudikatif yang mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil. Dengan kekuasaan pertama, penguasa atau magistrat mengeluarkan hukum yang telah dikeluarkan. Dengan kekuasaan kedua, ia membuat damai atau perang, mengutus atau menerima duta, menetapkan keamanan umum dan mempersiapkan untuk melawan invasi. Dengan kekuasaan ketiga, ia menghukum penjahat, atau memutuskan pertikaian antar individu-individu. Yang akhir ini kita sebut kekuasaan yudikatif, yang lain kekuasaan eksekutif negara.

Dengan demikian, konsep Trias Politika yang banyak diacu oleh negara-negara di dunia saat ini adalah Konsep yang berasal dari pemikir Perancis ini. Namun, konsep Trias Politika ini terus mengalami persaingan dengan konsep-konsep kekuasaan lain semisal Kekuasaan Dinasti (Arab Saudi), Wilayatul Faqih (Iran), Diktatur Proletariat (Korea Utara, Cina, Kuba).

FUNGSI-FUNGSI KEKUASAAN LEGISLATIF

Legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Di masa kini, lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia), House of Representative (Amerika Serikat), ataupun House of Common (Inggris). Lembaga-lembaga ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari partai-partai politik.

Melalui apa yang dapat kami ikhtisarkan dari karya Michael G. Roskin, et.al, termaktub beberapa fungsi dari kekuasaan legislatif sebagai berikut : Lawmaking, Constituency Work, Supervision and Critism Government, Education, dan Representation.

Lawmaking adalah fungsi membuat undang-undang. Di Indonesia, undang-undang yang dikenal adalah Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Guru Dosen, Undang-undang Penanaman Modal, dan sebagainya. Undang-undang ini dibuat oleh DPR setelah memperhatikan masukan dari level masyarakat.
Constituency Work adalah fungsi badan legislatif untuk bekerja bagi para pemilihnya. Seorang anggota DPR/legislatif biasanya mewakili antara 100.000 s/d 400.000 orang di Indnesia. Tentu saja, orang yang terpilih tersebut mengemban amanat yang sedemikian besar dari sedemikian banyak orang. Sebab itu, penting bagi seorang anggota DPR untuk melaksanakan amanat, yang harus ia suarakan di setiap kesempatan saat ia bekerja sebagai anggota dewan. Berat bukan ?
Supervision and Criticism Government, berarti fungsi legislatif untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang oleh presiden/perdana menteri, dan segera mengkritiknya jika terjadi ketidaksesuaian. Dalam menjalankan fungsi ini, DPR melakukannya melalui acara dengar pendapat, interpelasi, angket, maupun mengeluarkan mosi kepada presiden/perdana menteri.
Education, adalah fungsi DPR untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Anggota DPR harus memberi contoh bahwa mereka adalah sekadar wakil rakyat yang harus menjaga amanat dari para pemilihnya. Mereka harus selalu memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana cara melaksanakan kehidupan bernegara yang baik. Sebab, hampir setiap saat media massa meliput tindak-tanduk mereka, baik melalui layar televisi, surat kabar, ataupun internet.
Representation, merupakan fungsi dari anggota legislatif untuk mewakili pemilih. Seperti telah disebutkan, di Indonesia, seorang anggota dewan dipilih oleh sekitar 300.000 orang pemilih. Nah, ke-300.000 orang tersebut harus ia wakili kepentingannya di dalam konteks negara. Ini didasarkan oleh konsep demokrasi perwakilan. Tidak bisa kita bayangkan jika konsep demokrasi langsung yang diterapkan, gedung DPR akan penuh sesak dengan 300.000 orang yang datang setiap hari ke Senayan. Bisa-bisa hancur gedung itu. Masalah yang muncul adalah, anggota dewan ini masih banyak yang kurang peka terhadap kepentingan para pemilihnya. Ini bisa kita lihat dari masih banyaknya demonstrasi-demonstrasi yang muncul di aneka isu politik.

FUNGSI-FUNGSI KEKUASAAN EKSEKUTIF

Eksekutif adalah kekuasaaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh Legislatif. Fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif ini garis besarnya adalah : Chief of state, Head of government, Party chief, Commander in chief, Chief diplomat, Dispenser of appointments, dan Chief legislators.

Eksekutif di era modern negara biasanya diduduki oleh Presiden atau Perdana Menteri. Chief of State artinya kepala negara, jadi seorang Presiden atau Perdana Menteri merupakan kepada suatu negara, simbol suatu negara. Apapun tindakan seorang Presiden atau Perdana Menteri, berarti tindakan dari negara yang bersangkutan. Fungsi sebagai kepala negara ini misalnya dibuktikan dengan memimpin upacara, peresmian suatu kegiatan, penerimaan duta besar, penyelesaian konflik, dan sejenisnya.
Head of Government, artinya adalah kepala pemerintahan. Presiden atau Perdana Menteri yang melakukan kegiatan eksekutif sehari-hari. Misalnya mengangkat menteri-menteri, menjalin perjanjian dengan negara lain, terlibat dalam keanggotaan suatu lembaga internasional, menandatangi surat hutang dan pembayarannya dari lembaga donor, dan sejenisnya. Di dalam tiap negara, terkadang terjadi pemisahaan fungsi antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Di Inggris, kepala negara dipegang oleh Ratu Inggris, demikian pula di Jepang. Di kedua negara tersebut kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Di Indonesia ataupun Amerika Serikat, kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden.
Party Chief berarti seorang kepala eksekutif sekaligus juga merupakan kepala dari suatu partai yang menang pemilu. Fungsi sebagai ketua partai ini lebih mengemuka di suatu negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Di dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang berasal dari partai yang menang pemilu. Namun, di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil terkadang tidak berlaku kaku demikian. Di masa pemerintahan Gus Dur (di Indonesia) menunjukkan hal tersebut. Gus Dur berasal dari partai yang hanya memenangkan 9% suara di Pemilu 1999, tetapi ia menjadi presiden. Selain itu, di sistem pemerintahan parlementer, terdapat hubungan yang sangat kuat antara eksekutif dan legislatif oleh sebab seorang eksekutif dipilih dari komposisi hasil suara partai dalam pemilu. Di sistem presidensil, pemilu untuk memilih anggota dewan dan untuk memilih presiden terpisah.
Commander in Chief adalah fungsi mengepalai angkatan bersenjata. Presiden atau perdana menteri adalah pimpinan tertinggi angkatan bersenjata. Seorang presiden atau perdana menteri, meskipun tidak memiliki latar belakang militer memiliki peran ini. Namun, terkadang terdapat pergesekan dengan pihak militer jika yang menjadi presiden ataupun perdana menteri adalah orang bukan kalangan militer. Sekali lagi, ini pernah terjadi di era Gus Dur, di mana banyak instruksi-instruksinya kepada pihak militer tidak digubris pihak yang terakhir, terutama di masa kerusuhan sektarian (agama) yang banyak terjadi di masa pemerintahannya.
Chief Diplomat, merupakan fungsi eksekutif untuk mengepalai duta-duta besar yang tersebar di perwakilan negara di seluruh dunia. Dalam pemikiran trias politika John Locke, termaktub kekuasaan federatif, kekuasaan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Demikian pula di konteks aplikasi kekuasaan eksekutif saat ini. Eksekutif adalah pihak yang mengangkat duta besar untuk beroperasi di negara sahabat, juga menerima duta besar dari negara lain.
Dispensen Appointment merupakan fungsi eksekutif untuk menandatangani perjanjian dengan negara lain atau lembaga internasional. Dalam fungsi ini, penandatangan dilakukan oleh presiden, menteri luar negeri, ataupun anggota-anggota kabinet yang lain, yang diangkat oleh presiden atau perdana menteri.
Chief Legislation, adalah fungsi eksekutif untuk mempromosikan diterbitkannya suatu undang-undang. Meskipun kekuasaan membuat undang-undang berada di tangan DPR, tetapi di dalam sistem tata negara dimungkinkan lembaga eksekutif mempromosikan diterbitkannya suatu undang-undang oleh sebab tantangan riil dalam implementasi suatu undang-undang banyak ditemui oleh pihak yang sehari-hari melaksanakan undang-undang tersebut.

FUNGSI-FUNGSI KEKUASAAN YUDIKATIF

Kekuasaan Yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Fungsi-fungsi Yudikatif yang bisa dispesifikasikan kedalam daftar masalah hukum berikut: Criminal law (petty offense, misdemeanor, felonies); Civil law (perkawinan, perceraian, warisan, perawatan anak); Constitution law (masalah seputar penafsiran kontitusi); Administrative law (hukum yang mengatur administrasi negara); International law (perjanjian internasional).

Criminal Law, penyelesaiannya biasanya dipegang oleh pengadilan pidana yang di Indonesia sifatnya berjenjang, dari Pengadilan Negeri (tingkat kabupaten), Pengadilan Tinggi (tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung (tingkat nasional).
Civil law juga biasanya diselesaikan di Pengadilan Negeri, tetapi khusus umat Islam biasanya dipegang oleh Pengadilan Agama.
Constitution Law, kini penyelesaiannya ditempati oleh Mahkamah Konstitusi. Jika individu, kelompok, lembaga-lembaga negara mempersoalkan suatu undang-undang atau keputusan, upaya penyelesaian sengketanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi.
Administrative Law, penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, biasanya kasus-kasus sengketa tanah, sertifikasi, dan sejenisnya.
International Law, tidak diselesaikan oleh badan yudikatif di bawah kendali suatu negara melainkan atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).