Blognya Anak Kuliahan

Tuesday, November 1, 2011

Contoh PKM-Kewirausahaan

November 01, 2011 2
 JUDUL
Usaha produksi bahan baku makanan khas Aceh ( pliek ue) berbahan dasar kelapa melalui proses pengendapan yang bernilai ekonomi tinggi.

B.     LATAR BELAKANG MASALAH
Wisata kuliner menjadi suatu hal yang sangat menarik di era modern seperti sekarang ini, banyak wisatawan-wisatawan yang rela meluangkan waktu dan uang mereka hanya untuk bisa menikmati wisata kuliner yang ada di daerah-daerah. Salah satunya adalah “sayur pliek” uang berasal dari salah satu daerah di Indonesia, yakni Nenggroe Aceh Darusalam.
“Sayur pliek” adalah sayuran yang berbahan dasar pliek ue. Pliek ue adalah kelapa yang sudah diambil minyaknya setelah melalui proses pengendapan terlebih dahulu. Dengan berbahan dasar pliek ue ini, sayuran tersebut akan menciptakan rasa yang berbeda dari sayuran-sayuran lainnya. Oleh sebab itulah makanan ini menjadi makanan khas daerah Aceh.
Di Yogyakarta, “sayur Pliek” sangat sulit dijumpai, bahkan di restoran-restoran yang menjual makanan khas Aceh. Hal ini dikarenakan bahan bakunya, yakni pliek ue yang tidak dijual/diproduksi di daerah Yogyakarta. Padahal, kelapa yang merupakan bahan dasar pembuatan pliek ue sangat mudah kita jumpai di daerah Yogyakarta. Di Yogyakarta juga sangat banyak masyarakat Aceh, mulai dari mahasiswa, pekerja, hingga mayarakat Aceh yang sudah pindah warga daerah menjadi warga Yogyakarta. Tentu mereka sangat menyukai “sayur pliek”, yang merupakan makanan khas Aceh ini. masyarakat luar aceh juga yang pernah berkunjung ke Aceh dan pernah mencicipi “sayur pliek”, pastinya mereka juga ingin mencoba menikmati makanan ini lagi.
Melalui progaram kreatifitas mahasiswa ini, penulis ingin memanfaatkan peluang untuk menciptakan usaha produksi pliek ue, yang merupakan bahan baku pembuatan “sayur pliek”. Sehingga dengan begitu masyarakat dapat menikmati makanan khas Aceh ini, khususnya di Yogyakarta.

C.     PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat kita ambil rumusan masalah sebagai berikut :
1.      Melakukan persiapan pembuatan pliek ue.
2.      Melakukan pengolahan kelapa menjadi pliek ue.
3.      Melakukan pemasaran pliek ue kepada masyarakat (konsumen).

D.    TUJUAN PROGRAM
Dengan dilaksanakan program ini diharapkan :
1.      Mahasiswa dapat menciptakan tempat usaha yang memproduksi bahan baku makanan khas Aceh (pliek ue)
2.      Mahasiswa mampu memasarkan mempromosikan pliek ue atau makanan khas daerah Aceh baik di skala lokal, nasional, bahkan internasional.

E.     LUARAN YANG DIHARAPKAN
Luaran yang diharapkan dari program ini adalah  kami dapat memanfaatkan buah kelapa ke dalam bentuk yang berbeda, sekaligus menciptakan usaha yang berkelanjutan dan terus-menerus dalam rangka memproduksi bahan baku makanan, khususnya pliek ue. Selama ini masyarakat di Yogyakarta, makanan luar daerah yang paling mereka kenal adalah makanan Padang. Maka dari itu, melalui program ini juga, penulis mengharapkan mampu membuat makanan khas Aceh menjadi exsis sebagaimana masakan Padang.

F.      KEGUNAAN PROGRAM
Hasil dari program kreatifitas wirausaha ini diharapkan :
1.      Mampu meningkatkan pendapatan.
2.      Mampu merekrut tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran yang merupakan masalah besar Indonesia.
3.      Mampu mempromasikan pliek ue yang merupakan makanan khas Aceh ke tingkat nasional bahkan ke tingkat internasional.

G.    GAMBARAN UMUM USAHA
Pada saat ini seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia menuntut mahasiswanya untuk bisa mengembangkan karakter atau jiwa wirausahaaan, dengan harapan setelah mahasiswa tersebut lulus, maka mahasiswa tersebut menjadi pembuka lapangan pekerjaan bukan malah menjadi pelamar pekerjaan. Dan melalui Program Kreativitas Mahasiswa ini diharapkan kami para mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi wirausahawan muda dengan harapan nantinya mampu membuka lapangan pekerjaan.
Gambaran usaha yang kami rencanakan adalah yang pertama tahap produksi, pada proses produksi pliek ue ini kami dibantu oleh beberapa orang pekerja yang akan melakukan pembuatan produk dari tahap awal hingga akhir, kemudian produk tersebut akan kami kemas kedalam kertas atau plastik alumunium fluid. Dan untuk rumah produksinya, kami memakai salah satu tempat kontrakan untuk untuk dijadikan sebagai tempat produksi produk.
Untuk harga barang nantinya kami akan membagi produk tersebut kedalam beberapa kategori bedasarkan beratnya, mulai dari yang paling kecil 500gram dengan harga 20ribu, kemudian 1kg dengan harga 35ribu, dan 2kg dengan harga 50ribu.
Dalam hal rencana pemasaran, target utama dari produk kami adalah restoran-restoran atau warung makan khas Aceh yang berada di Jogja. Kami akan mencoba mengajak pemilik warung untuk bisa bekerja sama dalam hal pengadaan bahan baku yang mereka butuhkan, yaitu Pliek ue. Kemudian, selain bekerja sama dengan para pemilik warung masakan Aceh, kami juga akan berusaha melakukan pemasaran dan pengenalan produk melalui blog. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa blog bukan merupakan hal yang asing lagi di kalangan masyarakat kita. Blog ini akan berisi informasi mengenai nama rumah produksi, alamat, serta produk yang telah dikemas dalam kemasan yang menarik sehingga siapapun yang melihatnya akan merasa tidak sabar untuk membelinya, dan juga akan dicantum daftar harga dari produk tersebut. Dari blog ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui produk yang terbuat dari buah kelapa ini, tidak hanya di pulau Jawa saja tetapi luar Jawa, sehingga bisa meraup pasaran nasional yang nantinya diharapkan juga dapat menembus pasar internasional. Di dalam blog ini kami juga akan mencantumkan resep-resep megolah pliek ue menjadi “sayur plik”, sehingga masyarakat yang membeli produk kami bisa mengolahnya sendiri menjadi sayur. Untuk ke depannya kami harapkan bisa mempunyai warung makan sendiri, dengan begitu kami bisa memproduksi pliek ue sekaligus menjualnya sendiri di warung kami dalam bentuk “sayur pliek”, dan di warung makan kami ini akan menjual makan-makanan khas Aceh yang sebelumnya tidak dijual di restoran-resoran penjual makanan khas Aceh di Yogyakarta. Secara umum gambaran pemasaran produk dapat dilihat bagan berikut ini :
 
Mengenai struktur organisasi dalam dalam program ini, dapat dilihat pada bagan berikut ini :



H.    METODE PELAKSANAAN PROGRAM
Metode pelaksanaan program dalam usaha pemanfaatan buah kelapa setelah melalui proses pengendapan ini, yang pertama adalah melakukan kegiatan pengolahan kelapa menjadi pliek ue yang dilakukan oleh penulis dibantu oleh beberapa pekerja dan bantuan rekan, sehingga mempermudah dan memperlancar proses pembuatan pliek ue tersebut. Dimulai dari persiapan pembuatan produk ini yang dilakukan oleh penulis, pembuatan dilakukan penulis dan rekan-rekan pekerja. Sedangkan pemasarannya dilakukan oleh penulis dan rekan-rekan yang bekerja di rumah produksi dan pihak lain yang mempunyai usaha jual beli bahan baku makanan. Namun dalam jangka panjang, diharapkan usaha ini mampu mempunyai tempat pemasaran sendiri serta mampu menjadikan olahan kelapa ini menjadi bahan baku makanan yang banyak diminati. Jadi dengan adanya usaha ini diharapkan mampu menjamah masyarakat dan menciptakan sebuah inovasi dalam khasanah masakan khas nusantara. Selain itu, diharapkan dengan usaha produksi ini dapat men, menjadi makanan yang bergaya elegan dan dapat dinikmati seluruh kalangan masyarakat.

I.       JADWAL KEGIATAN
Tabel 1. Jadwal Kegiatan
Jenis kegiatan
Tahun 2011-2012
Bulan ke-1
Bulan ke-2
Bulan ke-3
Bulan ke-4
Bulan ke-5
Tahap persiapan 
a. Penyewaan tempat
b. pembelian bahan pokok
c. pembelian peralatan





Tahap produksi
a. Pemarutan kelapa
b. pengendapan kelapa
c. penjemuran kelapa
d. pengambilan minyak
e. pengemasan
















Tahap pemasaran dan penyusunan laporan 
a. Pemasaran
b. Penyerahan laporan










Tahap Evaluasi

J.       RANCANGAN BIAYA
Tabel 2. Bahan Pokok Usaha
No
Nama Barang
Satuan
Volume
Harga satuan  (Rp)
Jumlah (Rp)
1
Kelapa tua Pilihan
Buah
100
4.000
400.000
Jumlah
400.000
Tabel 3. Bahan Habis Pakai
No.
Nama Barang
Satuan
Volume
Harga satuan (Rp)
Jumlah (Rp)
1
Kertas alumunium fluid
Lembar
200
6.000
1.200.000
2
Buku Catatan
Biji
3
20.000
60.000
3
Kotak komasan
Buah
100
500
500.000
4
Bolpoint
Biji
12
8.000
96.000
Jumlah
806.000
Tabel 4. Peralatan Yang Diperlukan
No
Nama Alat
Satuan
Volume
Harga Satuan (Rp)
Jumlah (Rp)
1
Sewa tempat
Buah
1
3.000.000
3.000.000
2
Tikar
Buah
4
30.000
120.000
3
Parang
Buah
3
35.000
105.000
4
Ember
Buah
5
30.000
150.000
5
Balok kayu
Batang
8
50.000
400.000
6
Paku
Kg
2
30.000
60.000
7
Palu
Buah
3
23.000
69.000
8
Klah
Buah
5
15.000
75.000
Jumlah
3.979.000
Tabel 5. Biaya Distribusi Usaha
No
Nama
Satuan
Volume
Harga Satuan Per4 Bulan (Rp)
Jumlah (Rp)
1
Transportasi
Orang
5
700.000
3.500.000
2
Pembuatan Blog
Buah
1
500.000
500.000
Jumlah
3.500.000
Tabel 6. Lain-Lain yang diperlukan
No
Nama Barang
Satuan
Volume
Harga Satuan (Rp)
Jumlah (Rp)
1
Pengetikan Laporan
Lembar
100
1.500
150.000
2
Penggandaan Laporan
Eks
10
25.00
250.000
3
Penjilidan Laporan
Eks
10
27.000
270.000
4
Pembuatan Proposal
Eks
5
10.000
50.000
5
Pulsa
-
5
50.000
250.000
6
Internet
Jam
20
5.000
100.000
Jumlah
1.070.000
Biaya Keseluruhan: Rp 9.755.000 ( Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

DOWNLOAD Contoh Proposal PKM 2011

Ket : Proposal PKM 2011 (Saddam,Aldy.Asri,Eko,Yedi)

Thursday, October 20, 2011

Struktur APBD dan Pengertian-pengertianya

October 20, 2011 38
A. STRUKTUR APBD
Gambar Struktur APBD

B. PENJELASAN
1.    PENDAPATAN ASLI DAERAH
Adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
  • Pajak daerah Pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.
  • Retribusi daerah Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  • Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba lembaga keuangaan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya dan bagia laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.
  • Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dan komisi, potong ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2.    DANA PERIMBANGAN
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berdasarkan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dana perimbangan terdiri dari:
  • Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
  • Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
  • Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3.    LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
  • Hibah Tidak Mengikat Hibah tidak mengikat diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga,organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
  • Dana Darurat Dari Pemerintah Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam. Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD.
  • Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Ke Kabupaten Atau Kota Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya pada APBD memperhitungkan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2011, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2011 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
  • Dana Penyesuaian Dan Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dan penyesuaian Otonomi Khusus bagi Provinsi yang menerima DAU lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya.
  • Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

4.    BELANJA TIDAK LANGSUNG
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari:
  • Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  • Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
  • Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluanperusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturanpelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.
  • Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
  • Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
  • Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  • Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
  • Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

5.    BELANJA LANGSUNG
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam Pasal 50, Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
  • Belanja pegawai, untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
  • Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa  mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
  • Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

6.    PENERIMAAN PEMBIAYAAN
  • Sisa lebih perhitungan anggaran TA sebelumnya (silpa) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
  • Pencairan Dana Cadangan Pencairan dana digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah yang dianggarkan yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
  • Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
  • Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
  • Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan kembali pemberian digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
  • Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang fihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

7.    PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengeluaran pembiayaan mencakup: Pembentukan dana cadangan, penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.
  • Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan  ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah  mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  • Investasi pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan balk dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan. Investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan balk dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
  • Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
  • Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Penerimaan kembali pemberian pinjaman  digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

REFRENSI
UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
UU No 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan belanja Negara
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Wednesday, October 12, 2011

Latar Belakang Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif

October 12, 2011 2
Latar Belakang Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif
Apabila disimak tulisan-tulisan Faisal (1990,2001), Brannen (1997), Miles and Huberman  (1992), dan Denzin and Lincoln (1994) maka jelas perbedaan dasar sangat menonjol antara kuantitatif dan kualitatif.
Sejak manusia memiliki awal peradabannya, manusia telah sadar akan curiosity-nya dan karena  itu selalu to want to know anything. Ini adalah manusia dengan naluri penelitiannya. Seluruh  ahli peneliti menjadi cikal bakal disiplin ilmu yang diciptakannya dan itu berkembang terus  hingga masa globalisasi dengan teknologi dan informatika mutakhir. Dengan melihat pada perkembangan pohon ilmu sepanjang masa, maka manusia selalu menggunakan penelitian. 
Di dalam meneliti ini, manusia menggunakan metodologi yang selalu berubah untuk mencapai tujuan utama penelitian ialah pengembangan kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Jadi metodologi adalah alat  saja yang dapat berubah dari saat ke  saat, sejauh  ia  dapat  dipergunakan  untuk meneliti. Sudah barang  tentu  termasuk  di dalamnya pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dengan kemajuan dan perkembangan jaman penelitian, tidak dapat didaku bahwa satu pendekatan saja yang paling benar!
Pendekatan lain harus dipertimbangkan karena semua bergerak terus (Phanta Rhei). Ucapan Sumarno adalah gamblang, antara lain: “…statistik hanyalah alat bantu dan tidak pernah dapat menggantikan sama sekali fungsi dari aspek  logika material dan perspektif keilmuan dari masing-masing disiplin” (Sumarno dalam Brennan, 1997:8). Selain statistik, juga  rumus,  kamus  ensiklopedia, materi kualitan, dan seterusnya tidak akan pernah tetap. Mereka hanya methodos (bahasa Yunani: artinya jalan, cara, sarana, alat, dan  seterusnya) yang  setiap  saat dapat diganti dengan yang lebih tepat demi memecahkan masalah dalam suatu obyek penelitian.
Perkembangan penelitian sangat pesat sejak revolusi industri diabad ke-19. Ilmu-ilmu  pengetahuan alam menjadi primadona di pentas keilmuan yaitu biologi, kedokteran, fisika,  matematika, kimia, dan teknik. Pada saat itu pendekatan kuantitatif menjadi dasar dari semua  itu. Terlebih ketika ilmu teknik berkembang dengan aneka kualitatif ada substitusi situasi dan mutual experience, bersama-sama di suatu medan (arena) nan tak terpisahkan yang sangat mutual dan tumpang tindih.
Terasa sekali kuantitatif melontarkan subyek atas obyek yang saling terpisahkan, meneliti  tentang sesuatu. Sebaliknya kualitatif melontarkan obyek atas obyek, yang tak terpisahkan,  meneliti menembus di dalam sesuatu. Dengan perkataan lain, pendekatan kuantitatif to solve the problem by surrounding the problem. Sebaliknya pendekatan kualitatif to solve the problem by penetrating the problem.
Pada dasar pandangan posibilitas generalis, maka pendekatan kuantitatif bebas dari  ikatan konteks dan waktu  (nomothetic statements), sedang pendekatan kualitatif terikat  dari  ikatan  konteks  dan  waktu  (idiographic  statements).  Itulah  sebabnya peneliti kuantitatif dapat dikenai atau dibebani dengan percobaan tertentu, lalu diukur hasilnya  (ada macam-macam  jenis  eksperimen).  Sebaliknya peneliti kualitatif lebih menerjunkan diri dalam riak gelombang  gejolak obyek penelitian dan terbenam di dalamnya. Ini agar dia menjadi mengerti, memahami, dan menghayati  (verstehen) pada obyek penelitiannya.
Pada dasar pandangan posibilitas kausal, maka pendekatan kuantitatif selalu memisahkan antara  sebab riil temporal simultan yang mendahuluinya sebelum akhirnya melahirkan akibat-akibatnya. Sebaliknya pendekatan kualitatif selalu mustahilkan usaha memisahkan sebab dengan akibat, apalagi secara simultan. Sebab dan akibat adalah nebula yang Pantha Rhei (mengalir kontinyu terus menerus).
 Itulah sebabnya pendekatan kuantitatif selalu on line process, satu arah, mulai dari awal sebab, proses, dan akhirnya akibat. Sebaliknya pendekatan kualitatif selalu on cyclus  process,  kontinyu  dan banyak arah, suatu interaksi yang dipetakan dan masing-masing berupa sebab dan akibat sebagai kutub-kutubnya. Proses sebab akibat adalah suatu kelanjutan dari proses sistem model atau paradigma tertentu. Pada dasar pandangan peranan nilai, maka pendekatan kuantitatif  melihat segala sesuatu bebas nilai, obyektif dan harus seperti apa adanya. Sebaliknya pendekatan  kualitatif melihat segala sesuatu tidak pernah bebas nilai, termasuk si peneliti sendiri yang subyektif. Itulah sebabnya penelitian kuantitatif selalu mendaku bahwa penelitian yang terbaik ialah yang obyektif, jujur, netral, dan apa adanya, dan yang terpenting kebal terhadap nilai-nilai di sekitar suatu obyek penelitian. Penelitian kualitatif memustahilkan  hal  ini. Hasil  pengamatan  jenis penelitian, analisa datang dan sekalian hasil penelitian tidak lepas (konstektual) dengan  era, geografi, budaya dan aliran-aliran nilai yang berpengaruh disitu. Peranan nilai hendak dilihat dengan totalitas eksistensialnya.
Demikianlah kelima dasar pandangan yang sangat berbeda antara pendekatan kuantitatif  dengan  kualitatif. Williams menyebut 13 karakter pendekatan kualitatif berdasar perbedaan di muka. Di  antaranya, dijabarkan disini hanya lima karena dianggap bahwa diantara karakter-karakter  tersebut ada nuansa-nuansa yang overlapping antara kedua pendekatan tersebut. Cukup dari  lima  dasar perbedaan dimuka untuk melihat perbedaan kedua pendekatan itu. Kaitan antara dasar  untuk aplikasi kepada proses atau konstruk berikutnya  sebagai  follow-up  ialah pada aspek ilmu dan metodologisnya.

Sumber : Diktat Analisa Kuantitatif, Dr. Suranto

Monday, October 10, 2011

Lomba Cipta Cerpen Berbahasa Aceh

October 10, 2011 0
Pusat Studi Bahasa Daerah Aceh (PUSBADA) menyelenggarakan “Lomba Cipta Cerpen Berbahasa Aceh”. Persyaratan :
  1. Naskah ditulis dalam bahasa Aceh standar, diketik pada kertas kuarto (A4), huruf Book Antiqua, font 12 pt, spasi 1.5.
  2. Panjang naskah minimal 3 halaman.
  3. Naskah dikirim 3 rangkap dengan melampirkan softcopy (CD atau flashdisk).
  4. Naskah bukan jiplakan/plagiat dan tidak sedang/sudah dipublikasikan.
5.   Naskah diterima s.d. 15 Desember 2011 dan dikirim ke: Panitia Lomba Cipta Cerpen Berbahasa Aceh, Pusat Studi Bahasa Daerah Aceh, Universitas Syiah Kuala d.a Prodi MPBSI Unsyiah, Gedung Pascasarjana Unsyiah.
Pada kiri atas amplop ditulis:
“Lomba Cipta Cerpen Berbahasa Aceh”

Hadiah:
  • Pemenang I     Rp. 2.000.000 + trofi
  • Pemenang II    Rp. 1.500.000 + trofi
  • Pemenang III Rp. 1.000.000 + trofi
  • 10 cerpen terbaik akan dibukukan

Untuk informasi lebih lanjut:
CP : 081360109649 (Ketua Panitia)

Sumber : Koran Serambi Indonesia, Minggu, 09 Oktober 2011

Friday, October 7, 2011

Hal-hal yang Perlu diperhatikan Dalam Pengadaan Karyawan

October 07, 2011 0
Hal-hal yang Perlu diperhatikan Dalam Pengadaan Karyawan
Pengadaan karyawan dalam sebuah perusahaan harus berdasarkan pada 8 hal, yaitu :
  1. Analisis pekerjaan (job analysis)
  2. Uraian pekerjaan (job description)
  3. Spesifikasi pekerjaan (job specification)
  4. Persyaratan pekerjaan (job requirement)
  5. Evaluasi pekerjaan (job evaluation)
  6. Pengayaan pekerjaan (job enrichment)
  7. Perluasan pekerjaan (job enlargement)
  8. Penyederhanaan pekerjaan (work simplication)
Analisis Pekerjaan (job analysis)
Analisis pekerjaan adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan.
  • Menurut Edwin B. Flippo :
Job analysis is the process of studying and collecting information relating to the operations and responsibilities of a specific job”.
Artinya : Analisis pekerjaan adalah suatu proses mempelajari dan mengumpulkan informasi-informasi yang berhubungan dengan operasi/pelaksanaan dan tanggung jawab dari suatu jabatan tertentu.
  • Menurut Dale Yoder :
job analysis is the procedure by which the facts with respect to each job are systematically discovered and noted. It is sometimes called job study, suggesting the care with which tasks, processes, responsibilities, and personnel requirements are investigated”.
Artinya : Analisis pekerjaan adalah suatu prosedur untuk menemukan dan mencatat secara sistematis hal-hal yang berhubungan dengan suatu jabatan. Terkadang disebut juga sebagi job study yang mempelajari tentang tugas, proses kerja, tanggung jawab, dan persyaratan personal dari suatu jabatan.

Uraian Pekerjaan (job description)
Uraian pekerjaan adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi.
Uraian perkerjaan menguraian hal-hal sebagai berikut :
  1. Identifikasi pekerjaan atau jabatan
  2. Hubungan tugas dan tangggung jawab
  3. Standar wewenang dan pekerjaan
  4. Syarat kerja
  5. Ringkasan pekerjaan atau jabatan
  6. Penjelasan tentang jabatan di bawah dan di atasnya
Contoh :
1)      Jabatan                           : Manajer Produksi
2)      Fungsi                            : Mengatur kegiatan poduksi
3)      Hubungan
-          Atasan      : a. ……………….. b. ………………..
-          Selevel      : a. ……………….. b. ………………..
-          Bawahan  : a. ……………….. b. ……………….. c. ………………..
4)      Tugas                             : ………………………………….
5)      Wewenang                     : ………………………………….
6)      Tanggung jawab            : ………………………………….
7)      Sarana, Prasarana dan Fasilitas
Uraian :
  • Fungsi adalah kegiatan-kegiatan global yang dilakukan
  • Tugas adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan
  • Wewenang adalah hak dari seseorang sesuai dengan jabatannya untuk member perintah dah melakukan berbagai hal yang terkait.
  • Tanggung jawab adalah segala bentuk tugas dan pekerjaan yang didasari oleh wewenang yang telah diselesaikan secara ideal dan bisa dipertanggungjawabkan
  • Sarana, prasarana dan fasilitas adalah perlengkapan dan peralatan yang diberikan untuk memperlancar tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

Spesifikasi Pekerjaan (job specification)
Menurut Edwin B. Flippo
job specification is a statement of the minimum acceptable human qualities necessary to perform a job properly”.
Jadi, spesifikasi pekerjaan adalah uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan satu jabatan dengan baik dan kompeten.
Spesifikasi pekerjaan memberikan uraian informasi mengenai hal-hal berikut :
  1. Tingkat pendidikan kerja
  2. Jenis kelamin pekerja
  3. Keadaan fisik pekerja
  4. Pengetahuan dan kecakapan pekerja
  5. Batas umur pekerja
  6. Status nikah
  7. Minat pekerja
  8. Emosi dan temperamen pekerja
  9. Pengalaman pekerja
Spesifikasi pekerjaan pada setiap perusahaan berbeda-beda, tergantung dengan kebijakan perusahaan itu sendiri. Ada yang menggunakan spesifikasi umum, dan ada juga yang menambahkan atau menyelipkan spesifikasi khusus yang hanya dipakai di perusahaan tersebut. Contohnya tinggi badan untuk pria 175 cm, tidak berkacamata dan berpenampilan menarik.
Contoh Spesifikasi Pekerjaan
CV. MEKAR JAYA
Spesifikasi Pekerjaan
Nama Jabatan              : Kepala Bagian IT
Kode Jabatan              : Q-359
Tanggal                       : 10 Januari 2010
Penyusun                     : Didin Mujahidin
Departemen                 : Divisi IT
Lokasi                                     : Jln. Dalem Kaum No. 30A Bandung
Persyaratan Pekerjaan
Pendidikan                    : Teknik Informatika / Manajemen Informatika, menguasai office dan open office, menguasai pemograman dan database komputer (Oracle, SAP, PHP MySQL admin).
Pengalaman                   : 3 tahun bekerja di bidang IT
Persyaratan fisik           : Tidak buta warna, memiliki stamina serta daya tahan cukup kuat untuk melaksanakan tugas-tugas berat.
Persyaratan mental        : Jujur, inisiatif dan kreatif, dapat mengambil keputusan secara cepat, mampu menganalisis dan membuat berbagai output informasi yang bermutu tinggi.
Supervisi                     : Rentang kendali 3 – 9 orang lulusan SMK. Mampu berkomunikasi efektif lisan maupun tulisan.
Kondisi kerja               : 75% duduk di atas kursi, tenang, dan berada dalam ruangan ber-AC.

Evaluasi Pekerjaan (job evaluation)
Evaluasi pekerjaan adalah menilai berat atau ringan, mudah atau sukar, besar atau kecil resiko pekerjaan dan memberikan nama, ranking (peringkat), serta harga atau gaji suatu jabatan.

Penyederhanaan Pekerjaan (job simplication)
Work simplication is applying sense of finding the most economical use of human effort,
materials, machines, time and spaces so that easier and better ways of doing work can be employed”.
Artinya : Penyederhanaan pekerjaan adalah penggunaan logika untuk mencari penggunaan yang paling ekonomis dari usaha manusia, materi, mesin-mesin, waktu, dan ruangan agar cara-cara yang paling baik dan paling mudah dalam mengerjakan pekerjaan dapat digunakan.

Pengayaan Pekerjaan (job enrichment)
Pengayaan pekerjaan adalah perluasan pekerjaan dan tanggung jawab secara vertikal yang akan dikerjakan oleh seorang pejabat dalam jabatannya.

Persyaratan Pekerjaan (job requirement)
Persyaratan pekerjaan adalah persyaratan-persyaratan jabatan tentang keterampilan yang dikehendaki.
Contohnya : Sopir mempunyai SIM A. usia maksimal 35 tahun, jujur, rajin, dll.

Perluasan Pekerjaan (job enlargement)
Perluasan pekerjaan yaitu pengembangan suatu jabatan yang dilakukan dengan cara mengembangkan tugas-tugas dalam jabatan tersebut secara horizontal. Penambahan tugas-tugas ini dilakukan dalam rangka menanggulangi ketidakpuasan kerja dari para karyawan terhadap pekerjaannya, yaitu dengan cara memperbesar ruang lingkup pekerjaannya (job scope).

Ket : Tugas Mata Kuliah Manajemen SDM