MCN Blog: Sosiologi Politik

Showing posts with label Sosiologi Politik. Show all posts

Tuesday, December 4, 2018

Hubungan Antara Ilmu Administrasi Negara Dengan Disiplin Ilmu Lain

https://muslimpoliticians.blogspot.com December 04, 2018 3

Administrasi Negara selalu berada dalam lingkungan sosial, ia selalu ada di tengah-tengah masyarakat dan bersifat universal, dan telah berlangsung sejak adanya peradaban umat manusia. Walaupun berlangsung sejak jaman dahulu, namun wajah modernnya sudah nampak pada akhir abad ke 19 atau awal abad ke 20, dan bila dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, administrasi negara tergolong ilmu yang masih baru.

Lahirnya ilmu ini tidak bias lepas dari tuntutan akan kebutuhan hidup manusia yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Dari waktu ke waktu masyarakat terus berkembang, sehingga banyak menimbulkan persoalan-persoalan di masyarakat yang menuntut pemecahan secara komperhensif. Untuk menghadapi situasi seperti itu tidak ada satupun ilmu atau disiplin ilmu yang mengklaim dirinya mampu memecahkan segala persoalan yang ada di masyarakat tanpa melibatkan atau bantuan dari disiplin ilmu yang lain. Dengan kata lain pemecahan masalah-masalah sosial memerlukan sumbangan dari berbagai macam bidang keilmuan. Pandangan ini juga berlaku bagi ilmu nadministrasi negara yang tidak hanya pada tahap penyelesaian masalah social, akan tetapi justru perkembangan administrasi negara sangat ditopang oleh ilmu yang lainnya, terutama oleh ilmu politik yang telah begitu banyak memberikan kontribusinya.

1. Hubungan Administrasi Dengan Ilmu Sejarah

Walaupun kita tahu bahwa sejarah tidak akan terulang kembali, namun dengan menggunakan secara seksama fakta sejarah, akan kita dapatkan perhatian yang lebih tepat mengenai fakta yang kini ada. Dengan ilmu sejarah akan membantu kita dalam memberikan perspektif masa depan. Sebab apa yang telah dilakukan oleh administrasi negara di masa lampau hanya dapat kita ketahui melalui sejarah, sehingga kita dapat melacak jejak administrasi Negara dari jaman kuno sampai abad modern ini.

Menurut Waldo, dengan mengutip pendapat dari Harvey C. Mansfied, terdapat 3 (tiga) kegunaan dari analisis sejarah yakni:

Dengan ilmu sejarah akan memberikan observasi filosofis yang menekankan pada hal-hal yang tidak bersifat konkrit, dengan demikian akan dapat diungkapkan keajegan administrasi negara.
Dengan ilmu sejarah akan memberikan teknik analisis atau teknik pemecahan masalah yang akan menunjukkan bagaimana proses administrasi berlangsung bersama-sama dengan aspek kehidupan masyarakat lainnya, sehingga dapat dipertanyakan apakah proses semacam itu dapat diterapkan dalam bidang yang sama di masa kini.
Dengan ilmu sejarah akan dapat memberikan teknik administrasi, yang menunjukkan bahwa apabila hendak memperoleh hasil yang sama dengan apa yang dicapai pada masa yang lampau, maka haruslah menggunakan alat yang sama, bila perlu dengan beberapa penyesuaian.

Demikianlah, dengan bantuan ilmu sejarah kita akan dapat mengenal administrasi negara yang pernah berlangsung pada jaman mesir kuno, cina, yunani, romawi, dan lain sebagainya.

2. Hubungan Administrasi Dengan Antropologi Budaya

Fref W. Riggs memandang bahwa antropologi budaya itu sebagai pelengkap dari ilmu sejarah. Jika ilmu sejarah bertolak dari sifat kronologis, maka antropologi budaya berangkat dari sifat yang lekat dengan aspek geografis. Makna yang tertangkap dari studi antropologi disini adalah besarnya pengaruh lingkungan, sehingga tidak dapat dihindari bahwa administrasi negara dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungannya.

Seperti kita ketahui bahwa perbedaan kebudayaan ada di dalam bangsa, juga antar bangsa. Disini terdapat perbedaan dalam asas penilaian, sikap-sikap dan norma-norma dalam penerimaan perilaku. Jadi disini sangat penting untuk mengetahui lingkungan tempat administrasi negara itu berlangsung, sebab keberhasilan penerapan administrasi negara disuatu negara tertentu belum tentu berhasil bila diterapkan di negara lain.

3. Hubungan Administrasi Dengan Sosiologi

Hubungan administrasi negara dengan sosiologi dapat dengan mudah dilihat dari kenyataan bahwa administrasi negara selalu berlangsung dalam suatu lingkungan sosial. Selo Sumarjan, menyatakan bahwa sosiologi mempelajari kehidupan bersama, yag setiap seginya mengandung unsur-unsur sosial yang sama. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah: norma-norma atau kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok sosial dan lapisan sosial. Dalam hal ini sosiologi mempelajari manusia dalam hubungannya dengan sesamanya yang berkaitan dengan interaksi sosial, status sosial, stratifikasi sosial serta perubahan sosial.

Menurut para ahli, sosiologi telah banyak memberikan sumbangan untuk perkembangan teori administrasi melalui studinya tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Dalam konsep-konsep administrasi dikenal dinamika kelompok, teori organisasi formal, birokrasi, wewenang, komunikasi, kekuasaan dan konflik, yang kesemuanya merupakan masukan yang berharga dari konsep-konsep sosiologi. Misalnya konsep birokrasi, yang merupakan telaahan bidang sosiologi yang juga merupakan konsep telahaan bidang administrasi, yang mana konsep tersebut ditransfer serta dikembangkan berdasarkan teori, metode, pengertian dan analisis ilmu administrasi negara.

4. Hubungan Administrasi Dengan Psikologi

Pendekatan psikologi sangat membantu dalam perkembangan ilmu administrasi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari untuk mengukur, menerangkan dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia atau makhluk-makhluk lain. Administrasi sebagai proses kegiatan dan tindakan dalam kerja sama dari kelompok orang-orang dalam mencapai tujuan, juga dipengaruhi oleh tingkah laku sosial (social behavior). Perilaku individu yang melaksanakan pekerjaan akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai, meskipun tujuannya telah direncanakan sebelumnya akan tetapi bila tingkah laku manusia atau orang yang melaksanakan kerja sama tidak baik, maka hasil atau tujuan yang akan dicapai tidak akan optimal seperti yang diharapkan.

Secara khusus dapat dikemukakan hubungan antara administrasi dengan psikologi sosial. Psikologi sosial mempelajari perilaku hubungan antar individu (interpersonal behavior) atau perilaku hubungan antara manusia (human behavior). Psikologi sosial mencoba menerangkan bagaimana dan mengapa individu berperilaku seperti yang mereka lakukan dalam kegiatan kelompok atau organisasi. Jadi disini perilaku sosial, hubungan antar manusia atau antar individu ataupun hubungan sosial adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam administrasi.

5. Hubungan Administrasi Dengan Ilmu Hukum

Ilmu hukum yang mempelajari norma-norma dan kaidah-kaidah hidup di masyarakat memberikan masukan yang sangat besar dalam perkembangan administrasi. Sebab kelangsungan hidup yang teratur serta perkembanga yang dinamis dari administrasi hanya dapat dijamin apabila para anggota organisasi menaati segala peraturan-peraturan organisasi.

Perumusan peraturan organisasi merupakan konsep yang diambil dari ilmu hukum. Disamping itu prosedur administrasi (khusus administrasi negara) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu yang mempererat hubungan antara administrasi dengan ilmu hukum adalah dalam disiplin ilmu hukum administrasi negara.

6. Hubungan Administrasi Dengan Ilmu Ekonomi

Antara ilmu administrasi dengan ilmu ekonomi juga mempunyai hubungan yang sangat erat, saling melengkapi dan bahkan juga kadang-kadang saling tumpeng tindih antara yang satu dengan yang lainnya. Dilihat dari prinsip ekonomi dan prinsip administrasi, maka keduanya sama, yakni berkiatan dengan masalah efisiensi dan efektivitas. Administrasi bisa menjadi alat ekonomi untuk mencapai sasaran yang diinginkan, demikian sebaliknya ekonomi dapat digunakan sebagai alat administrasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Hal yang mempererat hubungan antara administrasi ddengan ekonomi adalah penelaahan terhadap lembaga-lembaga ekonomi atau organisasi-organisasi perusahaan seperti Firma, PT, CV, Perum, Perjan. Kemudian, keuangan negara, pengangguran, administrasi fiskal adalah merupakan telaahan ilmu ekonomi dan juga administrasi. Dalam bidang ini antara administrasi dengan ekonomi saling mengisi, saling melengkapi dan saling membantu. Anggaran merupakan alat untuk mengendalikan administrasi yang utama, tetapi juga merupakan faktor utama dalam pengendalian sistem ekonomi.

7. Hubungan Administrasi Dengan Ilmu Politik

Administrasi negara adalah salah satu bagian dari administrasi umum, yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial, yang mana administrasi negara mempunyai kaitan erat sekali dengan kelompok ilmu sosial seperti: ekonomi, sosial, antropologi, psikologi, dan ilmu politik. Disamping itu administrasi negara adalah bagian dari proses politik, dimana administrasi dalam pemerintahan berhubungan dengan kehendak golongan atau partai politik dan dengan program-program politiknya, dan ikut serta menentukan metode-metodenya bagaimana kebijaksanaan negara dapat diselenggarakan.

Pembahasan mengenai hubungan administrasi negara dengan cabang ilmu politik merupakan pembahasan yang paling menarik diantara hubungannya dengan disiplin ilmu yang lainnya. Mengenai hubungannya dengan ilmu politik, ada dua pendapat yang berbeda. Pendapat yang pertama memandang bahwa administrasi negara merupakan bagian dari ilmu politik (anak dari ilmu politik). Pendapat yang kedua mengatakan administrasi negara merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Apa yang dikemukakan oleh kelompok pertama meletakkan administrasi negara sebagai pelaksana bagi politik. Sedangkan kelompok yang kedua menunjukkan perlawanan terhadap kelompok pertama.

Gerald E Caiden menyatakan terdapat proses penghapusan warna-warna politik dari administrasi negara. Sementara itu Frank J. Goodnow mengungkapkan mengenai hubungan administrasi negara dengan ilmu politik, yakni: politik berkaitan dengan kebijaksanaan atau ekspresi dari kehendak negara, sedangkan administrasi berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijaksanaan tersebut. Selaras dengan pendapat tersebut diatas, Leonard D. White, berpendapat bahwa apabila politik berakhir, mulailah administrasi. Kedua pendapat ini pada dasarnya mencerminkan pemisahan administrasi negara dari ilmu politik.

Bila melihat proses pemerintahan pada umumnya ada dua tahapan, tahapan pertama menentukan garis-garis kebijaksanaan yang dianut oleh pemerintah untuk periode mendatang. Pada tahap ini rakyat secara formal diberikan kesempatan untuk ikut menentukan garis-garis kebijaksanaan yang akan ditempuh. Keikutsertaan masyarakat biasanya diberikan secara periodik yakni bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan umum, walaupun aspirasinya disampaikan secara tidak langsung melalui wakil-wakilnya yang duduk di badan perwakilan rakyat. Sedangkan dalam tahapan kedua, itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab administrasi negara.

Walaupun adanya pemisahan antara fungsi politik dengan administrasi, namun dalam prakteknya antara keduanya tidak dapat dipisahkan, serta tidak ada benang merah yang menjadi pembatas. Antara keduanya terangkaim suatu jalinan sulit dipisahkan. Suatu kebijaksanaan publik yang dirumuskan oleh politik tidak akan mampu menyajikan perbaikan selama tidak memperoleh masukan dari administrasi. Misalnya ada keputusan politik untuk mengambil kebijaksanaan menaikkan harga bahan bakar minyak, kebijaksanaan ini dirumuskan setelah administrasi menyajikan pelbagai pertimbangan yang membimbing tercapainya kesimpulan, bahwa program-proram pembangunan tidak akan sampai ke tujuan, kecuali dengan mengurangi subsidi yang telah dilimpahkan kepada sektor bahan bakar minyak.

Dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa administrasi negara dengan politik mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan diantara keduanya tidak ada pemisahan yang tegas.

Sumber: Diktat Ajar, I Ketut Suardita, SH. MH.

Monday, December 3, 2018

Sejarah Perkembangan Ilmu Administrasi Negara/Publik

https://muslimpoliticians.blogspot.com December 03, 2018 2

Bahwa perkembangan administrasi negara dalam kehidupan masyarakat dewasa ini tidak terlepas dari faktor kesejarahan. Sebab apa yang dicapai admininstrasi negara sekarang ini merupakan hasil dari rangkaian perjalanan sejarah yang panjang dari administrasi negara sebagai gejala sosial. Sebagai suatu fenomena sosial yang bersifat universal, administrasi negara hadir ditengah-tengah masyarakat seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri.

Seperti kita ketahui bahwa sejarah tidak mungkin akan terulang kembali, namun dengan mempelajari sejarah kita akan dapat melacak segala kejadian atau peristiwa yang parnah terjadi dimasa silam. Dengan bukti-bukti yang ditemukan akan diketahui apa dan bagaimana sesuatu itu pernah terjadi ataupun berlangsung ditengah-tengah kehidupan masyarakat, dalam hal ini terutama yang berkaitan dengan administrasi negara.

Berdasarkan perjalanan sejarah, perkembangan administrasi negara dapat dipelajari dari model administrasi negara sebagai berikut:

1. Mesir kuno

Berdasarkan penelitian sejarah bahwa Mesir dikatakan negara yang paling tua yang memiliki administrasi birokrasi. Administrasi negara di Mesir diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 1300 SM, yang mana masyarakat mesir telah mengenal adanya sistem administrasi sekalipun hanya sebagian kecil yang ditemukan pada dinding Mesir, diantaranya yaitu seperti apa yang dititahkan oleh Ramses III adalah “Demi Tuhan aku telah buat dekrit besar mengenai administrasi kuil-mu” dan sebagai pengunci titahnya dikatakan bahwa “Aku perlakukan para budak belian sebagai penjaga dari administrasi terusan dan penjaga dari lading-ladang gandum, demi engkau Tuhan Re”.

Seperti apa yang dikatakan oleh Max Weber bahwa Mesir adalah negara yang paling tua yang memiliki administrasi birokrasi modern, walaupun kala itu berkisar masalah pengairan dengan pemanfaatan aliran sungai nil dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat dibidang pertanian yang bertumpu pada sistem ekonomi swasembada.

Menurut Michael Rostovtzeff yang selama bertahun-tahun membahas mesir mengatakan bahwa pada jaman Fir`aun, organisasi dan ekonomi yang tegas benar-benar khas jika dibandingkan dengan bangsa beradab lainnya, hal ini dapat dilihat pada dinasti keempat, kesebelas dan kedelapan belas. Yang menegaskan adanya keorganisasian yang ketat terhadap usaha ekonomi dari seluruh penduduk untuk menjamin setiap warga masyarakat secara keseluruhan memperoleh kemungkinan yang amat terbuka guna mengejar tingkat kemakmuran.

Disisi lain Ptolemius menganggap sebagai miliknya sendiri ia menganggap dengan cara seperti inilah Mesir dapat diperintah. Akibatnya sistem kepegawaian dan administrasi Mesir kuno disempurnakan, disistematiskan serta dikonsentrasikan ke tangan-tangan penguasa baru dalam membantu birokrasinya. Dari apa yang berlaku di Mesir kuno telah dirasakan pentingnya seni dalam penyusunan dan perencanaan program.

2. Cina kuno

Dalam prakteknya administrasi negara di Cina sangat dipengaruhi dan diberi semangat oleh doktrin “Confusius” yang salah satu diantaranya menyatakan bahwa perlunya penyelenggara rumah tangga pemerintahan yang baik serta perlunya melakukan seleksi pegawai pemerintahan yang cakap dan jujur. Apabila kita membahas mengenai ajaran dari confisius, kebanyakan yang ditampilkan adalah ajaran-ajaran yang berkaitan dengan masalah kode etik, yang mana masalah pemerintahan sebenarnya merupakan pusat dari filosofis confusius dan merupakan titik sentral dari budaya cina kuno.

Dari beberapa karya dari confusius yang paling berharga adalah minatnya metode-metode yang jaman sekarang dikenal dengan istilah administrasi dan manejemen. Misalnya “Micius” atau “Mo-ti” yang ditulis pada tahun 500 SM dianggap sebagai pedoman bagi pemerintahan dan administrasi di Cina yang tetap dipatuhi selama kurang lebih enam ratus tahun. Pedoman ini terkenal dengan nama “konstitusi Chow” yang mengandung aturan bagi perdana Mentri dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Adapun yang paling menonjol pada masa Cina kuno adalah keberhasilannya menciptakan sistem administrasi kepegawaian yang baik sehingga banyak prinsif administrasi kepegawaian modern yang meminjam dari prinsip-prinsip administrasi kepegawaian Cina kuno, seperti istilah “merit system”.

3. Yunani kuno

Di Yunani, administrasi negara mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti histories yang menunjukan bahwa banyak sarjana-sarjana maupun pemimpin yunani seperti Aristoteles yang sangat antusias menerangkan serta mempergunakan bentuk pemerintahan yang didukung oleh rakyat serta konsepsi negara demokrasi.

Disamping itu banyak ahli piker yang ada pada waktu itu yang banyak membahas masalah ketatanegaraan seperti misalnya Socrates, Plato, Aristoteles, Nichomacides, dan lain sebagainya.

4. Romawi kuno

Berbeda dengan di yunani di romawi administrasi negara dipandang lebih realistis serta lebih mempunyai warna metodologis. Walaupun demikian antara administrasi negara di roma dengan di yunani banyak memiliki kesamaan, walaupun bangsa romawi tidak begitu merinci mengenai administrasi nrgaranya, namun hal tersebut tidak mengecilkan kenyataan bahwa administrasi negara juga berkembang di romawi.

Salah seorang tokoh yang terkenal yaitu Marcus Tullius Cicero seorang ahli hukum dan negarawan pada masa pemerintahan kaisar Julius Caesar dan Aurelius Casiodorus seorang senator dan penasehat raja. Hal yang menarik dari Cicero adalah seperti apa yang dituangkan dalam De Officiis, yakni “Mereka yang telah dianugrahi kemampuan untuk mengadministrasikan urusan-urusan publik seharusnya menepikan rasa kebencian, dan sebagai gantinya senantiasa memberikan arahan dalam kegiatan pemerintahan.

Bagi mereka yang berminat untuk melibatkan diri dengan urusan-urusan publik senantiasa memperhatikan petunjuk Plato yakni: pertama, mengembangkan orientasi apa yang terbaik bagi rakyat dengan cara mengendapkan kepentingan pribadi. Kedua, senantiasa menjamin kemakmuran keseluruhan lembaga politik dan tidak hanya melayani kepentingan satu partai dengan merugikan pihak lain.

5. Abad pertengahan

Pada abad pertengahan gereja memegang peranan yang cukup besar, karena gereja-gereja pada waktu itu ikut mewarnai upaya untuk megembangkan sistem administrasi. Disamping itu juga masyarakat gereja ini dapat memainkan peranan yang cukup efektif, jika tersusun dalam suatu struktur institusional.

Calvin memandang perlunya gereja memiliki kepemimpinan yang kuat dan berdaya guna. Calvin menyodorkan pemikiran mengenai bangun administrasi dimana perumusan kebijaksanaan diserahkan kepada pimpinan, sedang pengesahan atau penolakan dilakukan oleh pemeluknya.

6. Prusia-Austria

Pada zaman ini dikenal dengan periode kameralis, yakni sekelompok professor dan ahli administrasi negara Jerman dan Austria yang berjaya pada kurun waktu 1550-1700-an. Periode kameralis terjadi pada masa pemerintahan William I dari Prusia (1713-1740) dan maria Theresia dari Austria (1740 – 1780).

Pada umumnya kaum kameralis diidentikan dengan kaum markantelis di Inggris dan kaum fisiokrat di Perancis. Dimana pada masa itu lebih memusatkan perhatiannya pada kekuatan pisik negara, disamping itu juga memberikan perhatian yang cukup besar dibidang ekonomi serta mengadakan pembaharuan mengenai masalah perpajakan. Adapun tokoh yang terkenal yaitu Melchoir Von Osse dan Georg Zincke, yang mana mereka banyak melaksanakan program latihan bagi para administrator. Yang mana semua itu tiada lain ditujukan dalam rangka memberikan pelayanan publik.

7. Amerika Serikat

Seperti kita ketahui bahwa Amerika Serikat sebelum tahun 1776 merupakan koloni Inggris, sehingga kebijaksanaaan yang berlaku sangat tergantung dari kebijaksanaan dari Inggris, yang justru menyebabkan banyak ketimpangan yang terjadi karena perbedaan pandangan, sehingga menyebabkan berbagai problema, karena kebijaksanaan yang dianggap baik yang diterapkan oleh negara induknya belum tentu cocok untuk diterapkan di daerah koloni yang pada akhirnya akan mempengaruhi terjadinya pemisahan negara tersebut dari induknya. Setelah mencapai kemerdekaannya Amerika Serikat dihadapkan pada tugas untuk menentukan dan menyusun sistem administrasi dan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri Namun sayangnya Undang-Undang konfederasinya secara fungsional hanya mempunyai dampak kecil dalam memperbaiki system administrasi Amerika Serikat.

Pada tahun 1813 Alexis de Tocqueville, seorang pengamat politik menerangkan bagaimana administrasi diselenggarakan di Amerika, yang mana beliau telah mempelajari sistem administrasi dalam konteks demokrasi. Dan sabagai hasil dari pengamatannya mengungkapkan bahwa para administrator disana belum mempunyai pengetahuan yang cukup dibidang administrasi. Oleh karena itu pada awal berdirinya negara Amrika tampak adanya keprihatinan yang umum berkaitan dengan aspek administrasi negara.

Karena jumlah penduduk semakin lama semakin bertambah seiring dengan penambahan unit-unit pemerintahan yang baru, sehingga masalah penyelenggaraan negara semakin komplek. Adalah Thomas Jefferson, dengan gagasan-gagasan agrarisnya dan falsafahnya tentang pemerintahan dan sentralisai administrasi serta pandanganya mengenai hubungan negara bagian dengan pemerintahan nasional yang mempelopori pendekatan Amerika terhadap administrasi negara.

Disamping itu juga paham dari Jackson pada tahun 1800-an juga besar pengaruhnya terhadap sikap administrasi pemerintahan, terutama mengenai masalah penempatan orang dalam jabatan-jabatan publik, yang terkenal dengan patronage system, yaitu suatu sistem yang meletakkan orang-orang dari pertain politik dalam jabatan-jabatan administrasi pemerintahan. Sistem ini sangat mewarnai administrasi AS pada waktu itu.

Waldo menyatakan bahwa filsafat demokrasi dari Jefferson-Jackson cendrung mendorong untuk mencurigai peranan pemerintah. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwasanya pemerintah tidak boleh terlalu banyak mencampuri urusan perseorangan, tetapi sebaliknya pemerintah harus memberikan peranan yang besar pada perorangan dalam menentukan kegiatan kolektifnya.

Sejak revolusi Amerika, ada tiga perubahan pokok yang mempengaruhi administrasi negaranya, yaitu: (i) Terdapatnya dua sistem kepartaian, (ii) Invasi yang luas yang oleh partai-partai politik terhadap urusan-urusan administrasi pemerintahan, (iii) Terdapatnya usaha untuk menggalakkan spesialisasi, diversifikasi dan profesionalisasi di semua jabatan. Ketiga perubahan tersebut dapat dikatakan sebagai karakteristik yang mewarnai administrasi negara AS sampai sekarang.

8. Indonesia

Perkembangan administrasi di Indonesia belum banyak penulis yang mengemukakannya. Salah satu diantaranya adalah tulisan yang ditulis oleh Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Research di Indonesia 1945-1965, menggambarkan perkembangan administrasi tersebut. Sebelum tahun 1945 ketika Indonesia masih dijajah maka disaat itu administrasi negaranya adalah administrasi dari negara yang menjajahnya. Dimana bangsa Indonesia tidak diberi kesempatan untuk ikut terlibat dalam praktek administrasi, sehingga tidak ada pengalaman sama sekali mengenai praktek ilmu administrasi negara. Disamping itu, sifat administrasi negara ketika itu sama dengan sifat ilmu yang mendapat pengaruh dari daratan Eropa, sehingga konsep kontinentalnya sangat kental yang memberikan pengaruh yang cukup besar sehingga mengganggap pendidikan hokum sebagai persiapan utama dan malah satu-satunya syarat untukmembentuk seseorang administrator, sehingga corak administasi negara saat itu sangat legalistic dan normative yang pada gilirannya menumbuhkan suatu birokrasi yang steril.

Baru setelah Indonesia merdeka, sistem administrasi negara ditangan bangsa sendiri. Kesempatan ini terbuka luas bagi bangsa Indonesia untuk mengisi kekosongan jabatan-jabatan negara. Namun karena bangsa Indonesia tidak mempunyai pengalaman tentang administrasi negara ditambah dengan situasi perang karena Belanda ingin kembali ke Indonesia, sehingga penyelenggaraan administrasi negara masih kurang efisien, karena paa administrator yang menempati posisi-posisi administrasi tanpa dibekali pengetahuan yang cukup mengenai administrasi negara. Pada waktu itu dirasakan perlunya memperkenalkan pendidikan administrasi negara kepada para administrator yang sangat kurang akan pengalaman tersebut.

Lembaga pendidikan yang pertama mengembangkan ilmu pemerintahan adalah Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Pada Fakultas Hukum dan Sosial politik, saat itu dalam kurikulumnya dikembangkan mata kuliah Ilmu Pemerintahan. Dan untuk perkembangan selanjutnya telah banyak terdapat lembaga pendidikan yang secara khusus mengenai administrasi negara seperti APDN, IIP, dsb.

Pada tahun 1954 pemerintah mendatangkan perutusan dari Amerika Serikat untuk mengadakan penelitian mengenai administrasi kepegawaian, yang diketuai oleh Edward H. Litchfield dengan dibantu oleh Alan C. Rankin. Setelah mengadakan penelitian di seluruh Indonesia, akhirnya merumuskan suatu saran kepada pemerintah Indonesia yang diberi judul “Training Administration on Indonesia”, banyak saran yang diberikan, salah satunya adalah perlunya didirikan lembaga pendidikan administrasi yang nantinya dapat dipergunakan mendidk pegawai-pegawai serta para administrator pemerintah.

Selanjutnya pada tahun 1956, diadakan kerja sama dengan tim dari Universitas Indianna (USA). Maka setelah itu pada tahun 1957 didirikannya Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta yang dipmpin oleh Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo. Dengan berdirinya Lembaga Administrasi Negara ini, administrasi mulai dikembangakan pada belbagai bidang lapangan studi.

Disamping itu banyak pula tenaga ahli yang dikirim ke Amerika serikat untuk mendalami Administrasi, baik dalam bidang administrasi negara maupun dalam bidang administrasi niaga. Maka saat itu perkembangan administrasi negara telah terencana dan terarah. Dan untuk selanjutnya tidak lagi dikembangkan sifat legalistiknya melainkan lebih bersifat modern yang banyak dikembangkan di AS, yakni bersifat praktis dan pragmatis. Yang mana aspek administrasinya tidak lagi terbatas pada pengetahuan hukum saja, melainkan berwawasan agak luas yang meliputi berbagai pengaruh dari ilmu sosial maupun non sosial.

Sumber: Diktat Ajar, I Ketut Suardita, SH. MH.

Tags # Administrasi Negara # Bahan Kuliah # Sejarah Continue Reading

Wednesday, July 4, 2018

Rangkuman Pengetahuan Tentang Geopolitik dan Pengertiannya

https://muslimpoliticians.blogspot.com July 04, 2018 0

Pengertian Geopolitik

Pengertian Geopolitik adalah Ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Istilah Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo artinya bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani yakni “politeia”. Poli diartikan sebagai kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia artinya urusan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa geopolitik adalah sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik.

Geopolitik termasuk prasyarat, analisis praktek, penggunaan dan perkiraan kekuasaan politik ke daerah. Secara khusus, geopolitik adalah metode analisis kebijakan luar negeri yang berusaha untuk memahami, memprediksi dan menjelaskan perilaku politik internasional dalam variabel geografis. Variabel geografis umumnya mengarah ke: negara atau lokasi geografis negara yang bersangkutan, ukuran negara yang terlibat, iklim di daerah di mana negara ini, sumber daya alam, perkembangan teknologi, topografi dan demografi. Geopolitik dapat disebut juga dengan istilah wawasan nusantara.

Pengertian Geopolitik Menurut Para Ahli

Para ahli luar negeri telah memiliki pandangan tentang Geopolitik diantaranya :

Frederich Ratzel (1844-1904)

Frederich Ratzel merupakan seorang penggagas geopolitik sebagai ilmu bumi politik (Political Geography), peletak dasar-dasar suprastruktur geopolitik bahwa kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Semakin luas ruang potensi geografi yang ditempati sekelompok politik (kekuatan), makin memungkinkan kelompok politik itu tumbuh. Negara sebagai suatu organisme yang memerlukan ruang hidup, mengenal proses lahir, hidup, dan mati.

Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1946)

Rudolf dan Karl mengembangkan geopolitik sebagai Geographical Politic yang menitik beratkan kepada analisis fenomena geografi dari aspek politik geografi menyangkut kependudukan, ekonomi sosial, dan pemerintahan, bahwa negara tidak sekedar satuan biologis juga mempunyai inteketualitas.

Rudolp Kjellen (1864-1922)

Menurut Rudolp Kjellen, Geopolitik dipandang sebagai suatu istilah adalah singkatan dari Geographical Politic, yang dicetuskan oleh seorang sarjana ilmu politik Swedia bernama Rudolp Kjellen pada 1900, dalam rangka mengemukakan suatu system politik yang menyeluruh, meliputi demopolitik, ekonomopolitik, sosiopolitik, kratopolitik, termasuk juga geopolitik. Kjellen melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme. Kjellen menegaskan bahwa negara adalah suatu organism yang dianggap sebagai “prinsip dasar”.

Karl Haushofer (1869-1946)

Sedangkan menurut Karl Haushofer, Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan demi kelangsungan hidup suatu organisasi negara untuk memperoleh ruang hidupnya (lebensraum)”. Konsep geopolitik yang dikembangkan oleh Karl Haushofer mencakup seluruh system politik pandangan Kjellen.

Geopolitik juga mempunyai 4 unsur pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan. Geopolitik, dibutuhkan oleh setiap negara di dunia, untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas lagi untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara raksasa. Hal ini berkaitan langsung dengan peranan-peranan geopolitik. Adapun peranan-peranan tersebut adalah:

Berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia;
Menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam;
Menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri;
Menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan.

Tujuan Geopolitik Indonesia

Untuk lebih memahami tujuan geopolitik, maka berikut penjabaran tujuan geopolitik terkususnya di Indonesia.

Perbatasan Indonesia. Indonesia memainkan peran geopolitik besar sebagai daratan sub-benua, terletak di Samudera Hindia, terletak di antara Selat Karimata dan Selat Malaka, dua poin ekonomi dan militer penting dalam pemisahan geopolitik antara kekuatan besar saat ini dan masa depan seperti batas-batas keterbukaan ideologi pancasila.
Ekonomi Maritim. Dari sudut pandang maritim, kepentingan geopolitik India tidak dapat disangkal, karena dapat memperluas pengaruhnya dari Teluk, ke Laut Cina Selatan. Pada saat yang sama, karena perluasan batas tanahnya yang luas, India bahkan dapat mempengaruhi urusan politik di Timur Tengah, Asia Tengah, Timur Jauh dan Asia Tenggara seperti contoh hubungan bilateral.
Peran Geostrategis. Peran geostrategis penting Indonesia tampaknya dipahami dengan baik oleh Washington, Moskow dan Beijing, tiga pemain utama yang bersaing di Asia Tengah dan wilayah Asia-Pasifik untuk kekuasaan, pengaruh dan sumber daya alam seperti contoh kasus geostrategi di Indonesia.
Tindakan Militer. Selama dua dekade terakhir China sering menganggap tindakan militer dan ekonomi Indonesia, dan kenaikannya, sebagai ancaman terhadap kepentingannya, terutama karena kedekatan Indonesia dengan Laut Cina Selatan. Karena retorika yang digunakan oleh negara-negara regional dan perjanjian militer yang diperdebatkan antara India, Vietnam dan Jepang, wilayah ini bisa menjadi sangat diperebutkan dan titik nyala konflik negara.
Hubungan Militer. Demikian pula, hubungan militer dan ekonomi yang berkembang antara Indonesia, Australia, Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura dirasakan di Beijing sebagai sarana yang mengandung negara “Matahari Terbit”. Namun, kemunculan bersamaan China sebagai negara adidaya dengan kepentingan dalam Samudera Hindia dan cepatnya menjadi pemain dominan di Asia Selatan dan di luar Asia-Pasifik dinilai negatif.
Adanya Perjanjian Komersial. Perjanjian komersial dan militer yang telah disepakati oleh Beijing dengan Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Myanmar dan Bhutan, dan terutama aliansi militer dan nuklir dengan Pakistan, telah digambarkan di kalangan Indonesia sebagai upaya oleh China untuk mengepung Indonesia.
Tenaga Independen. Tujuan Indonesia adalah untuk kemudian menjadi pembangkit tenaga independen yang mampu menjamin stabilitas benua Asia, sambil mempertahankan posisi yang sedekat mungkin antara berbagai pemain regional dan global. Lokasi geografis khusus Indonesia, yang berada di persimpangan berbagai pengaruh budaya dan agama, terhubung dengan aspirasi ini. Namun kekuatan pendorong lain di Indonesia yang merindukan kebijakan luar negeri yang benar-benar independen adalah peningkatan dalam beberapa tahun belakangan nasionalisme populer Indonesia
Kekuatan ekonomi dan militer. Otoritas politik ditekan pada gilirannya untuk mencari untuk menjadi kekuatan ekonomi dan militer di Asia. Sentimen yang begitu populer itu merupakan cerminan kepemimpinan India dalam Gerakan Non-Blok selama Perang Dingin, yang berarti bahwa ibukota negara tidak terikat dengan kutub euro-Atlantik atau ke kamp Soviet, meskipun sudah agak dekat dengan Kremlin dalam hubungan luar negeri dan ekonomi.

Indonesia memiliki banyak kelebihan karena lokasi geografisnya. Keuntungan yang jelas adalah kendali atas samudra Hindia. Indonesia memiliki garis pantai terbesar di Samudera Hindia dan dengan demikian dapat mengontrol perdagangan yang mengalir antara barat (Timur Tengah, Afrika dan Eropa) dan timur (ASEAN dan asia timur). Lokasinya memberikan Indonesiasebuah pegangan kuat di pelabuhan homouz dan selat Malaka yang merupakan dua titik tercekik di samudra Hindia yang dapat digunakan untuk melawan agresi China karena sebagian besar impor minyak melewati jalan ini. Setiap jenis blokade di Indonesia tidak layak karena ukuran dan kekuatan lautnya yang besar. Semua dalam semua keuntungan yang dinikmati Indonesia di Samudra Hindia sangat besar tetapi persaingan yang ketat juga datang ke Indonesia.

Contoh Geopolitik Di Dunia

Berikut adalah beberapa contoh geopolitik yang akhir-akhir ini sedang marak dibicarakan:

Pembatasan Dukungan. Pembatasan AS terhadap dukungan Iran dan Uni Eropa dari Yunani, keduanya merupakan contoh geo-politik baru-baru ini. Nasib bangsa-bangsa sekarang terikat erat. Mustahil bagi Cina untuk mengabaikan semua Afrika atau Prancis untuk mengabaikan semua Asia atau kombinasi negara dan benua lainnya. Semua politik adalah aspek geo-politik, sekarang ini seperti tujuan politik luar negeri.
Dinding Perbatasan Mexico. Banyak hal yang bisa dilihat sebagai geopolitik. Trump berencana untuk membangun dinding di perbatasan Meksiko untuk menjaga kartel narkoba akan menjadi contoh geopolitik. Ini adalah alasan politik untuk membangun tembok untuk membantu orang-orang Amerika, dan jika ada yang tahu bagaimana persediaan dan permintaan bekerja, Anda tahu mengapa banyak yang berfikir itu hal yang bodoh.
Potensi Lahan Pertanian Rusia. Rusia memiliki begitu banyak tanah juga merupakan contoh bagus lainnya. Mereka memiliki banyak potensi untuk menumbuhkan banyak lahan pertanian dan menjadi kekuatan super berikutnya karena populasi Cina cukup dekat dengan mereka, meningkatkan perdagangan. dan itulah yang perlu dipikirkan oleh negara lain.
Peningkatan Perdagangan India. Sekarang ini adalah salah satu contoh kecil tetapi merupakan hal yang bagus. India berada di tengah-tengah banyak negara adalah contoh yang bagus. Mereka memiliki kemampuan untuk berdagang dengan negara lain dan menjadi kuat tetapi ada negara dunia ketiga, jadi tidak ada yang melakukannya.
Politik Afrika. Salah satu contoh yang paling menarik adalah “politik udara” di Afrika. Karena geografi, banyak negara Afrika berbagi Sungai Nil, yang dianggap sebagai sumber air utama oleh banyak negara termasuk tetangga Mesir dan Ethiopia. Suara gemuruh Mesir untuk mengendalikan Sungai Nil selama beberapa dekade terakhir adalah contoh geopolitik dan sejauh mana geografi menegangnya hubungan antar negara.
Kekeringan. Karena pemanasan global, kekeringan semakin menjadi masalah di seluruh dunia dan kami melihat pemerintah berfokus pada kebijakan baru tentang pertanian dengan lebih banyak investasi. Ada banyak yang melihat banyak hal di California saat ini, tetapi pasti tidak terbatas pada kawasan tersebut saja. Contoh lain adalah hak air antar negara yang benar-benar menjadi alat tawar yang penting. Turki membangun salah satu bendungan terbesar tapi pasti yang paling penting di dunia yang mengontrol aliran air dari Tigris dan Eufrat yang mereka gunakan untuk mempersenjatai cukup banyak negara yang kaya akan penduduk yang cerdas.
Situasi Geografis Yang Buruk. Juga beberapa negara seperti Australia yang menghadapi situasi geografis yang sangat keras mengadopsi hampir semua kebijakan mereka dengan keadaan alami negara dalam pikiran. Tidaklah mungkin untuk memiliki kota-kota besar di suatu negara yang begitu jauh dari satu sama lain tetapi itu pada dasarnya adalah masalah yang harus dicari solusi Australia. Timur Tengah adalah tempat yang sangat baik untuk mencari lebih banyak contoh seperti hampir semua politisi di dunia mendekati wilayah dengan hal-hal spesifik dalam pikiran karena sebagian besar sumber daya alam berasal dari daerah tetapi selain menjaga aspek geografis dalam pikiran mereka juga menempatkan pendekatan ideologis orang-orang di daerah itu untuk politik mereka.
Masalah Angkatan Laut Russia. Contoh klasik geopolitik adalah perjuangan untuk menahan angkatan laut Rusia. Lebih khusus lagi, Rusia tidak memiliki pelabuhan untuk angkatan lautnya di mana air tidak membeku selama musim dingin. Akan lebih mudah bagi Rusia untuk melawan Angkatan Laut AS di laut jika memiliki bagian air hangat yang bisa diakses sepanjang tahun. Jadi tujuan kebijakan luar negeri AS adalah menghalangi negara-negara dengan pelabuhan air hangat dari pelabuhan-pelabuhan yang disewakan ke angkatan laut Rusia. Rusia mendukung Iran dan Suriah untuk mengimbangi pengaruh AS di timur tengah adalah contoh Geopolitik. Mereka tidak peduli tentang negara-negara itu dan akan dengan senang hati mendukung Arab Saudi jika ternyata AS mendukung Iran. Dan sebaliknya. Inilah beberapa contoh kasus Geopolitik.
Erosi Hubungan Beberapa Negara. Ini menjadi awal yang menggelegar untuk tahun ini, dengan pertengkaran antara Arab Saudi dan Iran dan terjunnya pasar keuangan di China. Tetapi Grup Eurasia, konsultan risiko politik yang saya dirikan dan awasi, percaya bahwa risiko tertinggi untuk 2018 berpusat pada erosi hubungan yang telah menjadi landasan stabilitas global. Kemitraan transatlantik telah menjadi aliansi paling penting di dunia selama hampir 70 tahun, tetapi sekarang ini lebih lemah dan kurang relevan daripada kapan pun dalam beberapa dekade. AS tidak lagi memainkan peran yang menentukan dalam menangani salah satu prioritas utama Eropa. Intervensi Rusia yang berlanjut di Ukraina dan konflik di Suriah akan mengekspos divisi transatlantik. Ketika jalur AS dan Eropa menyimpang, tidak akan ada orang yang memainkan pemadam kebakaran internasional dan konflik global, khususnya di Timur Tengah, akan dibiarkan mengamuk.

Geopolitik dan Pengaruh Global

Popularitas teori geopolitik menurun setelah Perang Dunia II, baik karena hubungannya dengan Nazi Jerman dan agresi Jepang kekaisaran dan karena munculnya bahan peledak nuklir dan rudal balistik mengurangi signifikansi faktor geografis dalam keseimbangan kekuatan strategis global. Namun, geopolitik terus mempengaruhi politik internasional, menjadi dasar bagi strategi Perang Dingin dan penahanan, yang dikembangkan sebagai strategi geopolitik untuk membatasi ekspansi Geografer politik juga mulai memperluas geopolitik untuk memasukkan faktor ekonomi dan militer. Secara tradisional, kebijakan luar negeri Indonesia adalah “Bebas dan Aktif”. Bebas dari Aliansi asing dan Aktif dalam upaya menjaga perdamaian regional dan global seperti contoh suprastruktur politik.

Indonesia adalah salah satu negara besar dalam Non Alignment dan National Independence. Selain itu, Indonesia tidak memiliki cukup kemampuan untuk bermain geopolitik. Jika kami mencoba, itu akan menghabiskan banyak biaya ketika kami membutuhkan dana itu untuk urusan domestik. Jika kita berani menempatkan kekuatan kita ke dalam permainan geopolitik, kita akan jatuh di wajah kita. Di Indonesia, kami menggunakan untuk menyebutnya “ nafsu besar, tenaga kurang ” memiliki banyak keinginan, tetapi kurang berkuasa. Karena itu pertama-tama harus menyelesaikan banyak masalah domestik sebelum mereka dapat berkhotbah dalam peran regional. Hanya karena negara berkembang, negara berkembang tidak terlibat dalam konfrontasi geopolitik berbahaya melawan pemain yang lebih kuat ketika mereka bahkan tidak dapat memberi makan rakyat mereka sendiri. (dari berbagai sumber)

Tags # Ilmu Politik # Negara # Pengertian-Pengertian Continue Reading

Monday, July 2, 2018

Rangkuman Pengetahuan Tentang Wawasan Nusantara Dan Pengertiannya

https://muslimpoliticians.blogspot.com July 02, 2018 4

Secara umum, Wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai “cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap orientasinya dalam menjaga kesatuan dan persatuan untuk mencapai tujuan nasional berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”. Pengertian tersebut tidaklah baku, terdapat beberapa versi pengertian lainnya yang bisa dijadikan rujukan ilmiah.

Istilah wawasan mengandung arti cara pandang dan pengetahuan, nusantara adalah nama lain dari Indonesia. Secara etimologis, wawasan berarti wawas atau melihat dan nusantara berarti deretan pulau-pulau atau kepulauan. Kita tidak perlu ambil pusing terhadap definisi wawasan nusantara yang diturunkan secara etimologis. Secara singkat kita bisa katakan bahwa pengetahuan tentang Indonesia merupakan suatu bentuk wawasan nusantara.

Pengertian wawasan nusantara

Sebagaimana disampaikan di awal, definisi tentang apa itu wawasan nusantara bervariasi. Untuk lebih memahami apa arti wawasan nusantara, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli. Berikut ini adalah pengertian wawasan nusantara menurut para ahli:

Prof. Wan Usman. Menurut Prof. Wan Usman pengertian Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
Samsul Wahidin. Menurut Samsul Wahidin pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, bertindak, berpikir dan bertingkah laku bagi Bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi proses-proses psikologis, sosiokultural dalam arti yang luas dengan aspek-aspek asta grata.
Munadjat Danusaputro. Menurut Munadjat Danusaputro, pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang serba terhubung serta pemekarannya di tengah-tengah lingkungan tersebut berdasarkan asas nusantara.
Srijanti, Kaelan, dan Achmad Zubaidi. Menurut Srijanti, Kaelan, dan Achmad Zubaidi arti wawasan nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya.
Sumarsono. Menurut Sumarsono definisi wawasan nusantara adalah nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi yang merupakan identitas atau jati diri Bangsa Indonesia.
M. Panggabean. Menurut M. Panggabean pengertian wawasan nusantara adalah doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhitungkan pengaruh geografi, ekonomi, demografi, teknologi dan kemungkinan strategik yang tersedia.
Akhadiah MK. Menurut Akhadiah MK, pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan ide nasionalnya, yaitu Pancasila dan UUD 1945, sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat di tengah-tengah lingkungannya, yang menjiwai tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa.
Kelompok Kerja LEMHANAS. Menurut Kelompok Kerja LEMHANAS (Lembaga Pertahanan Nasional) 1999 pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa indonesia mengenai diri dan lingkungan yang beragam dan bernilai startegis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
Tap MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN. Menurut Tap MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN, definisi Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Latar Belakang Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara memiliki latar belakang yang berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu:

Aspek Falsafah Pancasila. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila merupakan dasar dalam terbentuknya ilmu tentang wawasan nusantara. Adapun nilai-nilai Pancasila tersebut, yaitu:

Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM).
Mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan individu ataupun golongan.
Pengambilan keputusan berdasarkan pada musyawarah atau mufakat bersama.

Aspek kewilayahan nusantara. Aspek kewilayahan nusantara dipengaruhi oleh keadaan dan letak geografis Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Alam dan juga suku bangsa.
Aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya yang melatarbelakangi terciptanya wawasan nusantara adalah karena Indonesia memiliki ratusan suku bangsa. Semua suku bangsa tersebut memiliki perbedaan-perbedaan yang unik dan menarik, seperti adat istiadat, bahasa, agama dan kepercayaan. Karena perbedaan-perbedaan itulah maka penting untuk menciptakan wawasan nusantara agar dijadikan sebagai tata kehidupan nasional dan menghindari terjadinya konflik dari keanekaragaman berbedaan tersebut.
Aspek sejarah. Indonesia merupakan negara yang kaya akan pengalaman sejarah. Agar sejarah kelam penjajahan dan perpecahan bangsa tidak lagi terulang, maka terbentuklah wawasan nusantara. Indonesia merdeka juga atas semangat rasa persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia, sehingga harus dipertahankan. Salah satunya dengan cara menjaga wilayah kesatuan Indonesia.

Hakikat wawasan nusantara

Pada hakikatnya, masyarakat Indonesia secara keseluruhan adalah tulang punggung keberagaman sekaligus kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karenanya masyarakat dihimbau untuk memiliki pengetahuan tentang bangsanya dan memandang kesatuan serta keberagaman sebagai substansi kehidupan berbangsa. Masyarakat di sini juga termasuk aparatur negara yang punya wewenang menyelenggarakan pemerintahan. Dengan demikian, cara berpikir, sikap, dan tindakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.

Asas wawasan nusantara

Asas merupakan kaidah dasar yang disepakati, dipatuhi, dipelihara demi tercipta tujuan bersama. Jika asas wawasan nusantara diabaikan, tujuan kehidupan berbangsa otomatis terabaikan. Asas wawasan nusantara meliputi:

Kepentingan yang sama, yaitu satu visi, satu orientasi. Pada masa penjajahan, kepentingan rakyat indonesia adalah mewujudkan Indonesia yang merdeka. Sekarang, kepentinggannya juga harus disepakati bersama, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Keadilan, yaitu distribusi hasil kerja keras yang proporsional. Di sini termasuk distribusi dan redistribusi kekayaan negara yang dibagikan seadil-adilnya untuk kemakmuran rakyat.
Kejujuran, yaitu kesesuaian antara kata-kata dan tindakan. Rakyat kecil tidak menipu rakyat kecil lainnya. Pemerintah tidak menipu rakyatnya.
Solidaritas, yaitu bersimpati dan berempati dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan nasional. Pada level yang tinggi, wujud solidaritas diekspresikan dengan cara rela berkorban demi bela negara.
Kerjasama, yaitu bekerja bersama secara strategis demi mencapai tujuan nasional. Kerjasama melibatkan semua golongan, meleburkan kelompok minoritas dan mayoritas.
Kesetiaan, yaitu loyalitas pada kesepakan-kesepakatan nasional yang dibuat sejak bangsa Indonesia berdiri. Kesetiaan juga bisa diartikan sebagai loyalitas terhadap nilai-nilai ideologi pancasila sebagai dasar negara.

Kedudukan wawasan nusantara

Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional memiliki kedudukan yang dalam di hati masyarakat Indonesia. Gambaran idealnya demikian. Pada kenyataannya, banyak mayarakat dan pemerintah yang keblinger. Kedudukan wawasan nusantara semestinya berada pada landasan dasar yang menopang visi nasional.

Fungsi wawasan nusantara

Wawasan nusantara berfungsi sebagai sumber motivasi, panduan, dan inspirasi segala sikap dan tindakan yang dilakukan oleh segenap elemen bangsa, terutama masyarakat dan pemerintah untuk memelihara keberagaman dan kesatuan demi terciptanya tujuan nasional.

Tujuan wawasan nusantara

Tujuannya adalah untuk menumbuhkan jiwa-jiwa manusia indonesia yang cinta tanah air, nasionalis dan patriotik. Jiwa nasionalis diekspresikan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu. Dengan demikian, nasionalisme yang dimiliki bukan nasionalisme hasil indoktrinasi yang kosong nilai-nilai, melainkan nasionalisme yang berisi pengetahuan nasional yang kuat. Tujuan wawasan nusantara secara umum dibedakan menjadi tiga, yaitu tujuan nasional, serta tujuan wawasan nusantara keluar dan kedalam. Tujuan nasional tercatat dalam pembukaan UUD 1945. Sementara tujuan keluar dan kedalam berhubungan dengan ruang lingkupnya.

Tujuan wawasan nusantara nasional. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
Tujuan wawasan nusantara ke luar. Tujuan wawasan nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang semakin mendunia ini maupun kehidupan dalam negeri serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. Artinya, bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalm kehidupan internasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai tertera dalam UUD 1945.
Tujuan wawasan nusantara ke dalam. Tujuan wawasan nusantara kedalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintregasi bangsa dan terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

Konsep pemahaman wawasan nusantara

Ada dua konsep dasar tentang pemahaman wawasan nusantara. Pertama disebut dengan Trigatra, kedua Pancagatra. Trigatra terdiri dari geografis, demografis dan strategis. Sedangkan Pancagatra terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Berikut penjelasannya:

Trigatra

Geografis, yaitu pengetahuan tentang lokasi Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudera. Pengetahuan ini juga meliputi wilayah Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan.
Demografis, yaitu pengetahuan tentang jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk Indonesia yang tersebar di seantero nusantara, bahkan dunia melalui komunitas diaspora.
Strategis, yaitu pengetahuan tentang kekayaan sumber daya alam yang terbentang secara vertikal dan horizontal, dari atmosfer sampai dasar laut, dari Sabang sampai Merauke.

Pancagatra

Ideologi, yaitu pengetahuan yang mendalam dan menyeluruh tentang Pancasila, meliputi butir-butir, nilai-nilai, makna, dan implementasinya.
Politik, yaitu pengetahuan tentang relasi kekuasaan dan kebijakan publik yang dibuat oleh orang-orang yang memiliki jabatan.
Ekonomi, yaitu pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya untuk dijadikan komoditas yang dapat dinikmati seadil-adilnya untuk kemakmuran rakyat.
Sosial budaya, yaitu pengetahuan tentang keragaman budaya serta nilai-nilainya yang membentuk kesatuan bangsa Indonesia.
Pertahanan dan keamanan, yaitu pengetahuan tentang pentingnya menjaga keutuhan bangsa Indonesia dari ancaman baik dari dalam atau luar negeri dari asing atau bangsa sendiri.

Perlu diketahui di sini, Trigatra dan Pancagatra tidak berdiri sendiri. Keduanya berhubungan erat. Jika diterjemahkan dalam istilah lain, Trigatra adalah pengetahuan alam dan Pancagatra adalah pengetahuan sosial. Sudah disampaikan sebelumnya bahwa wawasan nusantara adalah cara pandang atau pengetahuan yang menyeluruh tentang bangsa Indonesia. Dengan kata lain, memiliki wawasan nusantara artinya memiliki pandangan dan pengetahuan yang menyeluruh tentang Indonesia, tidak setengah-setengah.

Contoh wawasan nusantara

Wawasan nusantara adalah suatu jenis implementasi atau penerapan wawasan yang diketahui masyarakat mengenai nusantara. Penerapan ini dapat dilaksanakan melalui pola pikir, sikap, percakapan, dan sebagainya. Wawasan nusantara ini dilakukan dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas keperluan pribadi. Berikut ini adalah beberapa contoh implementasi wawasan nusantara yang dapat dilakukan masyarakat;

Menjadikan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup utama dalam membentuk visi kehidupan secara nyata. Hal ini dapat dilihat dari tindakan sehari-hari yang mencerminkan nilai religius, kekeluargaan, dan persatuan sesuai yang disebutkan dalam sila-sila.
Mewujudkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Salah satu bentuk impelemntasi yang telah dilakukan adalah perjuangan para pahlawan dalam proses membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mewujudkan pembangunan bangsa dengan cara belajar giat dan mengharumkan nama bangsa. Apapun profesi kita, lakukanlah hal terbaik untuk memajukan bangsa.