Pemilihan
Umum tahun 2009 merupakan masa akhir elit lama, berseminya elit baru.
Menyongsong pemilu 2009, DPR melakukan perubahan regulasi yang terkait dengan
penyelenggaraan pemilu. Perubahan itu dimaksudkan untuk dapat menjawab
persoalan-persoalan mendasar yang muncul dalam pemilu sebelumnya. Beberapa
persolan yang muncul dalam sistem pemilu sebelumnya diantaranya berupa
representasi wakil rakyat, proporsionalitas nilai kursi, pembentukan kepartaian
yang efektif, dan sebagainya, berusaha diatasi.
Terkait
dengan masa depan politik Indonesia, pemilu 2009 oleh banyak kalangan diyakini
sebagai fase transisi elit politik lama ke elit politik baru. Generasi politik
yang dibentuk dan dibesarkan pada masa penghujung kekuasaan Orde Baru dan era
reformasi. Pada masa ini, elit politik lama akan berusaha memaksimalkan karir
politiknya pada pemilu 2009. Mereka yang belum mengenyam jabatan-jabatan
strategis pemerintahan, seperti menteri, ketua DPR dan MPR, serta jabatan
presiden dan wakil presiden akan berusaha direbut dengan usaha yang maksimal.
Sembari itu, elit politik lama juga berusaha melakukan regenerasi pengaruh pada
generasi politik berikutnya. salah satu caranya adalah dengan menempatkan
mereka yang masih memiliki hubungan darah ke dalam seleksi kandidat anggota
legislatif. Dengan kata lain sebelum generasi elit politik lama berakhir,
mereka itu berusaha membentuk dinasti atau klan politik berbasis hubungan
darah.
Sementara
itu, generasi politik baru juga berusaha muncul ke permukaan. Mereka secara
maksimal juga berusaha dapat masuk dalam sistem politik melalui pemilu ini.
Generasi politik yang lahir pada penghujung kekuasaan Orde Baru dan Reformasi
berusaha mendapatkan tempat yang strategis dalam struktur partai dan daftar
calon anggota legislatif. Mereka menyebar dan berlomba-lomba dalam banyak
partai untuk memastikan mereka mendapat tempat dalam kompetisi itu.
Beberapa Catatan Menuju Pemilu 2009
Dalam
proses menuju pemilu 2009 terdapat dinamika politik yang perlu menjadi catatan.
Dinamika itu terutama terkait dengan KPU dan partai politik. Adapun beberapa
dinamika itu adalah sebagai berikut. Pertama, terjadinya delegitimasi pemilu.
Delegitimasi itu muncul pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan
otomatisasi partai-partai yang tidak lolos electoral threshod (ET) tetapi
mendapatkan kursi di DPR untuk menjadi peserta pemilu 2009. Terdapat sembilan
partai yang masuk dalam katagori ini, yaitu PKPB, PKPI, PNI-Marhaenisme, PPDI,
PPDK, PP, PS, PBR, dan PBB. Terhadap partai-partai tersebut, KPU seharusnya
melakukan verifikasi keabsahan keikutsertaannya dalam pemilu. Bukannya
melakukan verifikasi, KPU justru mengikutsertakan partai-partai peserta pemilu
2009, yaitu Partai Merdeka,PNUI, PSI, dan Partai Buruh. Dengan demikian, dalam
pemilu 2009 terdapat peserta selundupan, dan itu menjadikan pemilu mengalami
delegitimasi karena diikuti oleh partai yang tidak melalui proses verifikasi
padahal waktu untuk melakukan hal itu masih tersedia. Prinsip fairness telah
ditabrak oleh KPU.
Kedua,
adanya dulisme penetapan calon jadi, yaitu antara sistem nomor urut bersyarat
vs sistem suara terbanyak. Dalam penetapan calon terpilih, Undang-undang pemilu
memakai prinsip ini, sebuah partai yang mendapatkan kursi maka penetapan calon
terpilih diberikan kepada mereka yang berda di nomor urut kecil atau atas
dengan syarat mereka mendapatkan sura 30% BPP lebih banyak daripada perolehan
kursi partai maka penetapan calon terpilih berdasarkan nomor urut. Pengecualian
diberikan kepada mereka yang mendapatkan 100% dari BPP. Kepada yang mendapatkan
100% BPP maka secara otomatis ditetapkan sebagai calon terpilih meskipun berada
di nomor urut besar.
Ditengah
perjalanan ketika penominasian kandidat sedang dilakukan, beberapa partai
politik menyatakan diri tidak akan memakai sistem seperti yang diatur dalam
Undang-undang Pemilu. Bebnerapa partai seperti PAN, Golkar, PBR, dan PD
berencana memakai sistem suara terbanyak dalam menetapkan calon jadi/terpilih.
Sementara itu, partai-partai lain seperti seperti PDIP, PKS dan PPP tetap akan
menggunakan sistem nomor urut bersyarat. Sistem suara terbanyak dipakai
terutama untuk meminimalisasi konflik internal partai dalam penyusunan daftar
calon legislatif dan untuk menggerakkan mesin partai mendapatkan suara pemilih
sebanyak-banyaknya.
Ketiga,
menjamurnya calon anggota legislatif dari kalangan artis dan kerabat elit
politik. Dalam rangka meraih suara sebanyak-banyaknya, banyak partai
memunculkan artis dalam daftar calon anggota legislatif. Dengan modal
popularitas yang mereka miliki, para artis itu dianggap mampu menarik suara
pemilih. Selain itu, partai politik juga menempatkan calon-calon yang memiliki
hubungan darah dengan elit politik yang saat ini sedang berkuasa di
pemerintahan maupun partai.
Keikutsertaan
partai lokal dalam pemilu legislatif di tingkat lokal. Keikutsertaan partai
lokal ini hanya terjadi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Terdapat 6
(enam) partai lokal yang ikut dalam pemilu, yaitu partai Aceh, Partai Aceh Aman
Sejahtera, Partai Bersatu Aceh, Partai Daulat Aceh, Partai Rakyat Aceh, dan
Partai Suara Independen Rakyat Aceh (Partai SIRA). Dalam daftar nomor urut
partai di kertas suara, partai lokal tersebut masing-masing secara berurutan
menempati nomor urut 35, 36, 37, 38, 39 dan 40.
Jumlah
pemilih pada pemilu 2009 mencapai 170.022.239 orang, tersebar di 33 provinsi.
Penentuan pemilih didasarkan pada verivikasi KPU terhadap data kependudukan
yang disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Mereka yang berhak
menjadi pemilih adalah (1) Warga Negara Indonesia, (2) Pada hari pemungutan
suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah
kawin. Untuk menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar
sebagai pemilih. Sistem pendaftaran pemilih adalah campuran stelsel pasif dan
aktif. Mereka didaftar oleh KPU berdasarkan prinsip de jure.
Pada
pemilu ini peserta pemilu tergantung pada jenis pemilunya. Untuk Pemilu DPR/D
pesertanya adalah parati politik sedangkan pemilu untuk memilih anggota DPD
adalah perseorangan. Sementara itu pada pemilu presiden dan wakil presiden
pesertanya adalah pasangan calon yang mendapatkan dukungan dalam jumlah
tertentu dari partai politik.
Peserta Pemilu DPR
Pada
tingkat nasional, peserta pemilu 2009 berjumlah 38 partai politik. dari jumlah
tersebut, secara katagoris dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama,
partai-partai yang lolos electoral threshold sebesar 2% kursi DPR dalam pemilu
sebelumnya. Pada katagori ini, terdapat 7 partai yang lolos electoral threshold
yaitu Golkar, PDIP, PPP, PKB, PAN, PD, dan PKS.
Kedua,
partai-partai baru berdiri dan lolos berdasarkan syarat-syarat keikutsertaan
dalam pemilu. Syarat keikutsertaan dalam pemilu itu meliputi: (a) memiliki
kepengurusan di 2/3 jumlah provinsi, dan memiliki kepengurusan di 2/3(dua
pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, (b) memiliki
anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada
setiap kepengurusan partai politik, (c) sebagai bagian dari affirmative action
gerakan perempuan, partai politik juga harus menyertakan sekurang-kurangnya 30%
keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, (d)
paratai harus mempunyai kantor tetap untuk setiap level kepengurusan serta
mengajukan nama dan tanda gambar partai kepada KPU. Masuk dalam katagori ini
terdapat 27 partai.
Kelompok
partai yang pada pemilu 2004 mendapatkan kursi di DPR tetapi perolehan kursinya
tidak mencapai electoral threshold 2%. Terdapat 10 partai yang masuk dalam
katagori ini. Terakhir, kelompok partai dari peserta pemilu 2004 yang tidak
lolos electoral threshold dan tidak mendapatkan kursi di DPR, terdapat 4 partai
dalam katagori ini, yaitu Partai Merdeka, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah
Indonesia, Partai Serikat Indonesia, dan Partai Buruh. Kelompok partai ini
dapat menjadi peserta pemilu 2009 karena gugatan mereka atas ketidak adilan
dari pasal 316 huruf d dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Atas putusan
MK tersebut, KPU tanpa melakukan verivikasi keabsahan syarat-syarat ikut serta
dalam pemilu 2009 mengesahkan mereka menjadi peserta pemilu 2009.
Hasil Pemilu Legislatif
Berikut adalah hasil
Pemilu Anggota DPR 2009, masing-masing untuk perolehan suara dan jumlah kursi
di DPR.
|
No.
|
Partai
|
Jumlah suara
|
Persentase suara
|
Jumlah kursi
|
Persentase kursi
|
Status PT*
|
|
1
|
Partai Hati Nurani Rakyat
|
3.922.870
|
3,77%
|
18
|
3,21%
|
Lolos
|
|
2
|
Partai Karya Peduli Bangsa
|
1.461.182
|
1,40%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
3
|
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
|
745.625
|
0,72%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
4
|
Partai Peduli Rakyat Nasional
|
1.260.794
|
1,21%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
5
|
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
4.646.406
|
4,46%
|
26
|
4,64%
|
Lolos
|
|
6
|
Partai Barisan Nasional
|
761.086
|
0,73%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
7
|
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
|
934.892
|
0,90%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
8
|
Partai Keadilan Sejahtera
|
8.206.955
|
7,88%
|
57
|
10,18%
|
Lolos
|
|
9
|
Partai Amanat Nasional
|
6.254.580
|
6,01%
|
43
|
7,68%
|
Lolos
|
|
10
|
Partai Perjuangan Indonesia Baru
|
197.371
|
0,19%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
11
|
Partai Kedaulatan
|
437.121
|
0,42%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
12
|
Partai Persatuan Daerah
|
550.581
|
0,53%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
13
|
Partai Kebangkitan Bangsa
|
5.146.122
|
4,94%
|
27
|
4.82%
|
Lolos
|
|
14
|
Partai Pemuda Indonesia
|
414.043
|
0,40%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
15
|
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
|
316.752
|
0,30%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
16
|
Partai Demokrasi Pembaruan
|
896.660
|
0,86%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
17
|
Partai Karya Perjuangan
|
351.440
|
0,34%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
18
|
Partai Matahari Bangsa
|
414.750
|
0,40%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
19
|
Partai Penegak Demokrasi Indonesia
|
137.727
|
0,13%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
20
|
Partai Demokrasi Kebangsaan
|
671.244
|
0,64%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
21
|
Partai Republika Nusantara
|
630.780
|
0,61%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
22
|
Partai Pelopor
|
342.914
|
0,33%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
23
|
Partai Golongan Karya
|
15.037.757
|
14,45%
|
107
|
19,11%
|
Lolos
|
|
24
|
Partai Persatuan Pembangunan
|
5.533.214
|
5,32%
|
37
|
6,61%
|
Lolos
|
|
25
|
Partai Damai Sejahtera
|
1.541.592
|
1,48%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
26
|
Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
|
468.696
|
0,45%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
27
|
Partai Bulan Bintang
|
1.864.752
|
1,79%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
28
|
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
14.600.091
|
14,03%
|
95
|
16,96%
|
Lolos
|
|
29
|
Partai Bintang Reformasi
|
1.264.333
|
1,21%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
30
|
Partai Patriot
|
547.351
|
0,53%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
31
|
Partai Demokrat
|
21.703.137
|
20,85%
|
150
|
26,79%
|
Lolos
|
|
32
|
Partai Kasih Demokrasi Indonesia
|
324.553
|
0,31%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
33
|
Partai Indonesia Sejahtera
|
320.665
|
0,31%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
34
|
Partai Kebangkitan Nasional Ulama
|
1.527.593
|
1,47%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
41
|
Partai Merdeka
|
111.623
|
0,11%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
42
|
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
|
146.779
|
0,14%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
43
|
Partai Sarikat Indonesia
|
140.551
|
0,14%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
44
|
Partai Buruh
|
265.203
|
0,25%
|
0
|
0,00%
|
Tidak lolos
|
|
Jumlah
|
104.099.785
|
100,00%
|
560
|
100,00%
|
||
*) Karena adanya
penerapan parliamentary threshold (PT), partai politik yang memperoleh suara
dengan persentase kurang dari 2,50% tidak berhak memperoleh kursi di DPR.
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2009 (biasa disingkat Pilpres 2009)
diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode
2009-2014. Pemungutan suara diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo
Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran
langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati
Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto. Berikut hasil
Pilpres 2009 :
|
No.
|
Pasangan Calon
|
Jumlah Suara
|
Persentase Suara
|
|
1.
|
Megawati Soekarnoputri - Prabowo Subianto
|
32.548.105
|
26,79%
|
|
2.
|
Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono
|
73.874.562
|
60,80%
|
|
3.
|
Muhammad Jusuf Kalla - Wiranto
|
15.081.814
|
12,41%
|
|
Jumlah
|
121.504.481
|
100,00%
|
|
Sumber : id.wikipedia.org dan kepustakaan-presiden.pnri.go.id
No comments:
Post a Comment