MCN Blog

Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) merekomendasikan pembubaran atau penggabungan terhadap 10 lembaga nonstruktural. Rencana tersebut diusulkan Kementerian PAN atas hasil pengkajian terhadap keberadaan 90 lembaga nonstruktural. Juga disebabkan beberapa hal, seperti adanya tumpang tindihnya tugas, ketidakaktifan lembaga, dan tidak tercatatnya nama lembaga.

Sepuluh lembaga tersebut yakni;

(sumber)

Park Geun-hye, perempuan pertama yang menjadi Presiden Korea Selatan, dilantik pagi ini. Masa jabatan lima tahunnya dimulai bersamaan dengan bunyi lonceng 33 kali di Boshingak Pavillion, Jongno, pusat Kota Seoul, Senin tengah malam tadi. Lonceng-lonceng tersebut dibunyikan oleh 18 orang pilihan, termasuk para pembelot dari Korea Utara.

Park, 61 tahun, merupakan Presiden Korea Selatan yang ke-18 dan putri mantan Presiden Park Chung Hee. Dia menjanjikan era baru kebahagiaan dan harapan bagi rakyat korea. Upacara pelantikan dimulai pukul 11 pagi di Balai Nasional Yeouido dan dihadiri oleh 70 ribu orang, termasuk para mantan presiden, para undangan, duta besar negara-negara sahabat, dan warga Korea Selatan.

Park mempersiapkan pidato selama 15 menit, tidak sama dengan pendahulunya, 30 menit. Park merefleksikan keyakinannya bahwa tindakan lebih penting daripada kata-kata. Demikian diungkapkan oleh pejabat istana kepresidenan, Cheong Wa Dae.

Selain acara pelantikan yang dihadiri tokoh negara-negara sahabat dan setempat, pemerintah juga mempersiapkan acara yang merakyat. Pada acara pelantikan presiden sebelumnya, warga duduk di mimbar, yang lebih rendah daripada para tamu dan duta besar. Kali ini, 100 orang warga yang terpilih duduk di mimbar yang sama. (sumber)

PoliticaWave.com memaparkan hasil survei pembicaraan tentang calon presiden di media sosial periode 1 Oktober hingga 31 Desember 2012. Hasilnya, nama Mahfud MD, Jusuf Kalla, dan Prabowo Subianto paling banyak disukai atau dibicarakan mengenai hal positif oleh pengguna media sosial.

"Untuk tingkat kesukaan, semua percakapan kita ukur apa positif atau negatif. Ternyata, ada tiga kandidat yang disukai. Pertama, Mahfud MD, kemudian Jusuf Kalla, dan Prabowo," ujar Direktur PoliticaWave.com, Yose Rizal, di Jakarta, Senin (16/1/2013).

Pembicaraan positif mengenai Mahfud ialah pada masa pembubaran BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Yose, banyak masyarakat menilai Mahfud sosok yang tegas, berani, serta jujur.

"Mahfud dibicarakan mengenai ketegasannya, jujur, bersih, kemudian sikap terbuka atau blak-blakan Mahfud menjadi nilai positif yang dibicarakan," terang Yos.

Sementara pembicaraan sisi negatifnya hanya mengenai pernyataan kontroversial Mahfud yang menyebut terdapat mafia di lingkaran Istana. Hal itu memang pernah dikatakan Mahfud menanggapi grasi yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Meirika Franola atau Ola.

Jusuf kalla dari Partai Golkar dibicarakan mengenai hal baik tentang usahanya membongkar gudang beras saat tsunami di Aceh. Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK juga mampu memediasi perdamaian konflik di Aceh dan Ambon beberapa waktu lalu. JK turun dalam masalah Rohingya dan Gaza. Masyarakat media sosial pun menilai JK sosok yang tegas dan mampu menyelesaikan masalah.

"JK juga tokoh yang dinilai "bersih", dapat diterima oleh semua golongan, dan pengusaha sukses. Ini yang dibicarakan oleh mereka mengenai hal baik tentang JK," ujarnya.

Sementara itu, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra banyak dibicarakan dalam kemenangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama. Prabowo dalam media sosial sering dipuji karena ketegasannya dan dianggap tokoh muda paling berpotensi menjadi calon presiden.

"Image-nya anak muda banget, tegas, dan tangkas. Dia juga disebut capres terpopuler, capres pintar, juga  tokoh Jawa paling kuat dalam Survei Capres 2014," terang Yose.

Prabowo juga mendapat sentimen negatif, yakni pembicaraan tentang kasus pelanggaran HAM, penculikan sejumlah aktivitis, isu kudeta, PDI-P dan Gerindra yang dinilai pecah kongsi, serta dinilai kurang berintegritas dan berempati ketimbang Megawati.

Namun, pembicaraan Prabowo mengenai hal negatif lebih sedikit ketimbang hal positifnya. Prabowo pun menempati urutan ketiga sebagai tokoh yang disukai masyarakat jejaring sosial dalam survei PoliticaWave.com

Survei ini PoliticaWave.com juga memasukkan sejumlah tokoh seperti Aburizal Bakrie, Megawati Soekarnopoetri, Dahlan Iskan, Anas Urbaningrum, Hidayat Nur Wahid, Hatta Rajasa, dan sejumlah tokoh lain yang disebut berpotensi sebagai calon presiden 2014. (sumber)

Menurut hasil survei PoliticaWave.com pada media sosial periode 1 Oktober hingga 31 Desember 2012, calon presiden dari Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical paling banyak dibicarakan mengenai hal negatif oleh pengguna jejaring sosial seperti Twitter. Posisi kedua yang paling banyak dibicarakan mengenai hal negatif adalah Menteri BUMN Dahlan Iskan, kemudian menyusul Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Direktur PoliticaWave.com Yose Rizal mengatakan, dalam pandangan pengguna jejaring sosial, banyak kasus yang membelit Ical. Salah satu yang paling sering ditemukan adalah pembicaraan mengenai lumpur Lapindo.

“Ada kasus lumpur Lapindo, grup usaha dililit utang, sampai politisasi sepak bola Indonesia,” terang Yose di Jakarta, Rabu (16/1/2013).

Dalam perbincangan di jejaring sosial, Ical juga sering dibandingkan dengan Jusuf Kalla. Bahkan pencitraan iklan Ical di televisi dengan jargon “Sahabat ARB” kerap mendapat sentimen negatif.

“Ada yang bilang elektabilitas rendah, harus mencontoh kepemimpinan JK, hilang di survei LSI, dan anggapan JK lebih bagus dari Ical,” kata Yose.

Hal positif yang dibicarakan tentang Ical hanyalah saat melakukan silaturahim dengan Presiden ke-3 RI BJ Habibie di Jerman dan pemberitaan tentang dirinya yang telah menyiapkan kursi caleg untuk politisi populer.

Bagaimana dengan Dahlan?

Menurut Yose, Dahlan sempat mendapat simpati rakyat media sosial ketika berperilaku tak seperti kebanyakan menteri lainnya. Hal ini, di antaranya, ketika Dahlan membawa mobil sendiri atau tanpa sopir, naik kendaraan umum, membuang kursi loket tol, dan menggratiskan jalan tol, serta mengangkat kasus pemerasan BUMN oleh oknum anggota DPR. Namun, pengguna jejaring sosial seperti Twitter kemudian berbalik memberikan sentimen negatif kepada Dahlan.

“Dahlan kemudian dibicarakan tentang kerugian PLN, somasi PAN, ceroboh melaporkan anggota DPR, dinilai lecehkan DPR, diperingatkan oleh presiden. Bahkan banyak yang kemudian menganggap Dahlan hanya melakukan pencitraan lebay (berlebihan) atau senang eksis di media,” terang Yose.

Sedangkan untuk Anas Urbaningrum tak lepas dari dugaan keterlibatannya dalam korupsi wisma atlet dan Hambalang. Hal itu pun membuatnya menjadi politisi muda populer, tetapi tidak disukai. Anas pun dianggap memberikan citra negatif bagi Demokrat.

“Positifnya hanya keberhasilan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat yang direstui Cikeas, mengalahkan Andi Mallarangeng yang saat itu lebih populer,” terangnya.

Sementara itu, sebelumnya terdapat tiga tokoh yang paling banyak dibicarakan hal positifnya oleh pengguna jejaring sosial. Ketiganya secara berturut-turut yakni Mahfud MD, Jusuf Kalla, dan Prabowo Subianto.

Sedangkan untuk tokoh yang paling banyak dibicarakan yakni Aburizal "Ical" Bakrie oleh sekitar 28 juta pengguna jejaring sosial. Namun, pembicaraan mengenai Ical lebih sering bersifat negatif ketimbang positifnya.

Setelah Ical, menyusul Prabowo, Mahfud MD, Dahlan Iskan, Megawati Soekarnoputri, dan Jusuf Kalla. Megawati sendiri berada pada posisi seimbang antara negatif dan positif dalam pembicaraan di media sosial. (sumber)

Menjelang Pemilu 2014, penggalangan dukungan melalui iklan di media massa dan pengumpulan massa dianggap tak lagi memadai. Para politisi dan partai politik juga harus siap "bertarung" di media sosial.

Hal itu disampaikan Direktur Politicawave Yose Rizal dalam acara "Digital National Movement Talks" yang diadakan Change.org di Jakarta, Kamis (21/2/2013).

Menurut Yose, pengalaman Pilkada DKI Jakarta ternyata membuktikan bahwa suara pengguna media sosial memiliki kemiripan dengan hasil pilkada. "Pilkada DKI kemarin benar-benar harus jadi bahan pelajaran," ujarnya.

Ia menuturkan, saat Pilkada DKI, hasil pantauan Politicawave terhadap media sosial, seperti Twitter, Facebook, blog, dan forum online, menunjukkan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama mengungguli Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.

Hal itu ditunjukkan dengan jumlah percakapan yang membicarakan Jokowi-Ahok lebih banyak daripada Foke-Nara. Sentimen positif terhadap Jokowi-Ahok dari pengguna media sosial juga lebih banyak daripada yang didapat Foke-Nara.

Padahal, saat itu semua lembaga survei menyatakan Fauzi Bowo yang unggul. "Tapi, kenyataan menunjukkan Jokowi menang dan hasil ini sesuai dengan aspirasi pengguna media sosial," ungkap Yose.

Presiden Direktur Politicawave Sonny Subrata menyatakan, para politisi yang akan berlaga pada Pemilu 2014 harus belajar dari strategi Jokowi dalam melakukan kampanye di ranah media sosial. Menurut dia, Jokowi memiliki ribuan relawan yang khusus berkampanye di media sosial.

"Pak Jokowi punya komitmen yang kuat untuk belajar soal media sosial dan untuk memberi dukungan kepada para relawan media sosial itu sehingga kerja relawannya bisa maksimal," papar Sony. (sumber)

Setelah dinyatakan tidak terlibat pada kasus yang menimpa Raffi Ahmad, Irwansyah mulai menyeruak berambisi menjadi anggota DPR dengan gerbong kendaraan Partai Gerindra.

“Saya bergabung ke Gerindra karena salah satu partai yang cukup besar,” kata suami artis Zaskia Sungkar ini kepada wartawan di kantor DPP Gerindra, Jakarta, Kamis (14/2/13).

Irwansyah menilai, partai pimpinan Letjen (Purn) Prabowo Subianto  itu memiliki perkembangan yang cukup signifikan sejak dibentuk pada tahun 2008. Makanya, saat partai berlambang kepala burung garuda itu membuka pendaftaran calon legislatif untuk Pemilu 2014, mantan pacar Acha Septirasa ini langsung mendaftar.

“Saya mengagumi Prabowo. Saya rasa beliau pantas untuk jadi Presiden. Gerindra pantas untuk mengatur Indonesia,” ungkap Irwansyah yang rencananya jadi caleg DPR daerah pemilihan Provinsi Banten.

Karir politik Irwansyah sendiri masih tergolong baru. Sebelumnya ia pernah mencalonkan diri menjadi Bupati Tangerang tahun 2012, tapi gagal. (sumber)

Sikap politisi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau akrab disapa Ibas yang mundur dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat menambah daftar anggota Dewan yang meninggalkan tugas memperjuangkan nasib rakyat di Parlemen. Mereka lebih memilih memikirkan partai politik dibanding konstituen.

Sebelumnya, Ibas memutuskan untuk fokus menjalankan tugas sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ketimbang tugasnya sebagai wakil rakyat. Menurut dia, tugas partai akan menyita banyak waktu, pikiran, dan energi sehingga ia khawatir tidak dapat menjalankan tugas di DPR dengan baik. Apalagi, Demokrat tengah dirundung masalah setelah elektabilitasnya terus terpuruk.

Sebelum Ibas, sejumlah politisi telah hengkang lebih dulu dari DPR. Mereka yakni politisi Partai Golkar Idrus Marham. Awalnya, dia menjadi anggota Komisi II dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan. Dia keluar lantaran ingin fokus mengurus partai setelah terpilih menjadi Sekjen Golkar.

Politisi lainnya, Jeffry Geovani. Awalnya, dia menjadi anggota Komisi I dari Fraksi Golkar. Politisi yang ketika itu mewakili Dapil Sumatera Barat I memilih keluar lantaran loncat ke Partai Nasdem.

Tiga politisi Golkar lainnya mengikuti langkah Jeffry. Mereka yakni Enggartiasto Lukita (Komisi I dari Dapil Jabar), Malka Amin (Komisi V dari Dapil Sulawesi Selatan), dan Mamat Rahayu (Komisi IX dari Dapil Banten).

Dua politisi dari parpol berbeda, yakni Akbar Faizal (dulu Partai Hanura, Komisi I dari Dapil Sulsel) dan Maiyasyak Johan (dulu PPP, Komisi I dari Dapil Sumut) juga memilih meninggalkan konstituen lantaran pindah ke Nasdem. Bahkan, tak sampai dua pekan di Nasdem, Maiyasyak loncat lagi ke Partai Golkar.

Tak hanya anggota, pimpinan DPR juga bersikap sama. Politisi Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta menanggalkan jabatan Wakil Ketua DPR. Awalnya, dia masuk ke DPR mewakili Dapil Sulsel. Anis lalu keluar dari Parlemen untuk fokus membenahi PKS sebagai Presiden PKS. Dia menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq yang terjerat kasus dugaan korupsi impor sapi.

Terkait sikap anggota DPR yang memilih mundur dari Parlemen untuk mengurus partai, akademisi Daoed Joesoef mengatakan, mereka seharusnya mencontoh intelektual-pejuang kemerdekaan India dan Presiden Partai Kongres Nehru. Sesudah dilantik menjadi Perdana Menteri India, Nehru pernah mengatakan, "When my loyality to my country begins, my loyality to my party ends."

Hal ini juga turut dijalankan secara konsekuen oleh pendiri bangsa kita, Soekarno. "Mereka sadar bahwa begitu disumpah menjadi perdana menteri (Nehru) dan presiden (Bung Karno), mereka menjadi pejabat dari negeri yang menghadapi aneka ragam masalah. Mereka dituntut bekerja penuh 24 jam sehari menangani masalah-masalah itu karena pada ketepatan solusinya itulah bergantung perbaikan nasib jutaan warga bangsanya," kata Daoed.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, mengatakan, salah satu permasalahan hengkangnya politisi dari Parlemen di tengah masa tugas ada di partai. Pengusungan seseorang hanya untuk menarik suara sebanyak-banyaknya tanpa melihat kemampuan. Dengan demikian, kata dia, proses komunikasi politik hanya kepada parpol, bukan konstituen.

Padahal, kata Ari, rakyat benar-benar menggantungkan harapan kepada mereka yang dipilih. "Konstituen dirugikan karena suara diberikan, tapi tidak ada pertanggungjawaban bekerja selama lima tahun," ucap dia ketika dihubungi, Jumat (15/2/2013).

Ari memprediksi masih ada lagi politisi yang akan meninggalkan Parlemen mendekati Pemilu 2014, utamanya anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pasalnya, hanya 10 parpol yang dinyatakan lolos menjadi peserta Pemilu 2014. Mereka akan keluar lantaran pindah parpol.

Apakah mereka masih layak untuk dipilih jika mencalonkan kembali di Pileg 2014? "Saya kira mereka tidak perlu dipilih lagi karena konstituen tidak dipikirkan," jawab Ari.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang mengatakan, mereka yang keluar karena pindah parpol jelas hanya mengejar kekuasaan di Pileg 2014. Mereka akan menyampaikan seribu satu alasan untuk membenarkan tindakannya. Padahal, kata dia, mereka hanya melihat di parpol mana dia bisa terpilih kembali.

"Ideologi partai, loyalitas ke partai tidak penting. Yang penting meraih kekuasaan. Orang seperti itu tidak layak dipercaya lagi. Bagaimana dia bisa bertanggung jawab kalau sekarang tinggalkan rakyat begitu saja," kata Sebastian.

Berbeda pendapat dengan Daoed, Sebastian mengatakan, politisi yang keluar karena alasan mengurus parpol masih dapat diberi apresiasi. Hanya saja, lanjut Sebastian, Ibas terlambat mengambil sikap tersebut lantaran sejak awal 2010 sudah menjadi Sekjen Demokrat.

"Orang seperti ini masih lebih baik dibanding mereka yang keluar karena pindah parpol. Ke depan, sebaiknya didorong agar petinggi-petinggi partai tidak pegang jabatan di eksekusif atau legislatif. Harus memilih, tidak bisa semua diambil, biar fokus," kata dia.

Sebastian menambahkan, sisi positif dari keluarnya mereka dari DPR yakni munculnya politisi baru. Biasanya, kata dia, anggota Dewan yang baru masih semangat dan memegang idealisme ketika menjalankan tugas.

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto menilai senada. Menurut dia, mereka yang keluar karena pindah parpol hanya mendahulukan ambisi kekuasaan dengan mengkhianati kepercayaan konstituen yang telah memilih.

Terkait banyaknya politisi yang pindah partai, Gun Gun menilai hal itu semakin membuktikan keroposnya partai dalam membangun proses kaderisasi. Langkah itu juga membuktikan pragmatisme para politisi.

"Pragmatisme itu bukan semata karena minimnya tingkat loyalitas pada basis konstituen, tetapi juga rapuhnya ikatan diri serta identifikasi pada partainya," kata Gun Gun. (sumber)

Partai Gerindra mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pemilu 2014. Untuk memenangkan jagoannya tersebut, Gerindra mengaku sudah memiliki tiga jurus jitu. Apa saja?

Pertama, melakukan penguatan struktur partai. Di tahap ini, partai melatih para kader mulai dari tingkat pusat, daerah, hingga kecamatan tentang tata cara berkompetisi. Visi dan misi partai ditanamkan agar kader memahami landasan perjuangan yang akan mereka laksanakan di lapangan. 

Selain itu kedisiplinan para kader juga dilatih agar mampu merespon secara cepat berbagai instruksi yang dikeluarkan pengurus pusat Gerindra. “Sejauh ini sudah ada 6.000 alumni yang mendapat pelatihan,” kata Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi ketika dihubungi Republika di Jakarta, Kamis (14/2).

Jurus kedua yaitu memperkuat serangan darat. Strategi ini mengacu pada berbagai bantuan sosial yang dijalankan Gerindra di masyarakat. Misalnya dengan memberikan bantuan mobil ambulans gratis, menanam pohon, memberikan susu, dan daging murah kepada masyarakat. 

Adapun jurus ketiga adalah mengintesifkan serangan udara. Strategi ini mengacu pada sosialisasi program-program partai di media massa maupun media sosial. "Sejauh ini semua strategi berjalan efektif," ujar Suhardi.

Sebagai informasi, di Pemilu Legislatif 2009 Partai Gerindra mendapat 4,46 persen suara dari 38 partai politik peserta Pemilu. Atas hasil ini Gerindra berhak memperoleh 26 jatah kursi di DPR RI. (sumber)

Soekarno-Mohammad Hatta dinobatkan menjadi pahlawan nasional tahun pada tahun 2012. Tim pemberian gelar pahlawan nasional awalnya menerima 15 nama tokoh dari sejumlah daerah. Dari 15 itu, hanya 13 nama yang dibahas hingga akhirnya tim mengusulkan sembilan nama untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan oleh Presiden.

Sembilan nama yang diusulkan tersebut yaitu:

Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, Hartono Laras mengatakan, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia Soekarno dan Mohammad Hatta merupakan hak prerogratif Presiden.

"Pemberian gelar kepada Soekarno-Hatta itu hak prerogratif presiden," kata Hartono Laras di Jakarta, Rabu (7/11).

Sementara, Soekarno dan Hatta tidak masuk dalam usulan tersebut, namun menurut Hartono karena keduanya sudah merupakan Pahlawan Proklamator maka tidak perlu dibahas lagi, tapi berdasarkan hak prerogratif presiden.

"Usulan juga muncul dari DPR, MPR dan masyarakat," tambah Hartono.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, gelar Pahlawan Nasional yang diberikan kepada Soekarno dan Mohammad Hatta hanya penegasan karena gelar Pahlawan Proklamator sudah termasuk Pahlawan Nasional. (sumber)