MCN Blog

Friday, December 28, 2012

10 Menteri Yang Layak Untuk Dilengserkan

Unknown December 28, 2012 0

Lingkar Studi Mahasiswa Indonesia (LISUMA) meminta Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan pergantian sebagian menteri (reshuffle) yang tidak menunjukkan kinerja yang baik.

Langkah ini tetap harus dilakukan meski disadari pemilu Presiden tinggal satu tahun saja. Pergantian itu sendiri bertujuan untuk memperbaik kinerja masing-masing departemen, menghapus kebingungan rakyat atas kinerja menteri yang diganti serta mengurangi kegaduhan politik.

Demikian diungkapkan Sekjen Lisuma, Dhika Yudistira dalam konferensi persnya di Sekretariat Lisuma, Tebet, Jakarta pada Kamis (27/12).

Kesimpulan tersebut merupakan hasil survai 1000 mahasiswa di 10 propinsi di Indonesia, yang dilakukan Lisuma dalam waktu 3 (tiga) bulan yakni DKI, Jabar, Jatim, Jateng, DIY, Sumbar, Sumsel, Kalsel, Banten dan NTB.

Dari 10 propinsi lokasi suvai terdapat 10 nama yang diusulkan untuk diganti karena berkinerja buruk dan terindikasi korupsi. Hal ini terkai dengan ketidakpuasan mahasiswa atas kinerja pemerintahan SBY-Boediono (Puas 27%, tidak puas 73%).

Sekitar 75 persen mahasiswa menyatakan perlu reshuffle dibandingkan dengan 25 persen yang menyatakan tidak perlu.

Kesepuluh menteri yang diusulkan untuk diganti adalah :

Andi Alfian Malarangeng (Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga) terlibat kasus korupsi Wisma Atlit dan Hambalang.
Suryadharma Ali (Menteri Agama) terlibat kasus pengadaan al-Quran.
Gita Wirdjawan (Menteri Perdagangan) terindikasi kasus korupsi Century.
Agus Martowardjojo (Menteri Keuangan) terlibat kasus korupsi Hambalang.
Muhaimin Iskandar (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) soal penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak pernah selesai.
Amir Syamsuddin (Menteri Hukum dan HAM) ketidaktegasan soal hukum di Indonesia.
Hatta Rajasa (Menteri Koordinator Perekonomian) terlibat soal hibah kereta api saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan.
Marty Natalegawa (Menteri Luar Negeri) terkait soal lemahnya diplomalisi Indonesia.
M. Nuh (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) soal lemahnya sistem pendidikan dimulai dari infrastruktur serta pemerataan pendidikan.
Agung Laksono (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat) terindikasi selingkuh dengan wanita idaman lain.

Sumber

Monday, December 17, 2012

11 Kabupaten Yang 70% APBD-Nya Habis Untuk Gaji PNS

Unknown December 17, 2012 0

Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) di 11 kabupaten/kota ini ternyata 70 persen lebih habis untuk menggaji pegawai negeri sipil (PNS). Pembangunan infrastruktur buat warga pun terancam memble!

“Di era reformasi birokrasi, diharapkan birokrasi semakin efisien dari sisi struktur maupun biaya. Namun faktanya, belanja pegawai terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan belanja lebih banyak dinikmati oleh alokasi pegawai. Di 302 daerah, belanja pegawai menghabiskan lebih dari 50 persen anggaran. Bahkan di 11 daerah di antaranya belanja pegawai mencapai 70 persen (APBD),” kata Koordinator Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Maulana, memaparkan data ini yang bersumber dari Kementerian Keuangan.

Hal ini dikatakan Maulana dalam jumpa pers tentang ‘Catatan Akhir Tahun Anggaran 2012′ di kantornya, Jalan Mampang Prapatan 4, Jalan K Nomor 37, Jakarta Selatan, Minggu (16/12).

Maulana menambahkan, tunjangan besar bagi PNS itu tidak menjamin perbaikan pelayanan publik. ”Tunjangan besar, tidak dibarengi pelayanan yang baik. Dengan belanja pegawai yang besar, belanja modal tergerus oleh belanja pegawai. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi juga terus tergerus,” tambah dia.

Sebelumnya Menkeu Agus Martowardojo mengeluhkan hal serupa. Menkeu mengatakan kondisi tersebut jadi salah satu alasan pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara perekrutan PNS baru di tahun ini.

“Karena pemerintah daerah biaya pegawai mencapai 45% dari APBD-nya. Bahkan daerah tertentu sampai 70%. Itu kan besar dan sisa untuk belanja modal dan infrastruktur dan sosial itu semakin sempit. Pengelolaan fiskal di pusat dan daerah baik, kita lakukan moratorium,” jelas Agus Marto usai menghadiri sidak tes CPNS Kementerian Keuangan di Balai Diklat Pelatihan Pendidikan Keuangan Kawasan Blok M, Jakarta Selatan Sabtu September 2012 lalu.

Butir terpenting dari kebjakan moratorium tersebut adalah, semua jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah tidak boleh merekrut pegawai di tahun 2012, kecuali untuk tenaga pegawai sektor pendidikan, kesehatan, dan tenaga-tenaga yang sudah diikat.(**)

Berikut 11 kabupaten/kota yang 70% lebih APBD-nya habis untuk gaji PNS :

Kota Langsa, NAD, 77 persen APBD
Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, 74 persen APBD
Kota Ambon, Maluku, 73 persen APBD
Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, 73 persen APBD
Kabupaten Bantul, DIY, 72 persen APBD
Kabupaten Bireun, NAD, 72 persen APBD
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 72 persen APBD
Kabupaten Aceh Barat, NAD, 71 persen APBD
Kota Gorontalo, Gorontalo, 70,3 persen APBD
Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 70,1 persen APBD
Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, 70,003 persen APBD

sumber

Tags # Berita # Survey Continue Reading

Sunday, December 16, 2012

5 Gubernur dan Wakil Gubernur di Indonesia yang Berpenghasilan Tertinggi Tahun 2012

Unknown December 16, 2012 0

Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis daftar lima gubernur dan wakil gubernur seluruh Indonesia, dengan penghasilan tertinggi tahun anggaran 2012.

Koordinator Riset Seknas Fitra Maulana, Minggu (16/12/2012) mengatakan, penghasilan tertinggi yang diperoleh mereka total dari akumulasi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan sumber dari Kementerian Keuangan.

"Termasuk tunjangan operasional, yang ditetapkan merujuk klasifikasi Pendapatan Asli Daerah, serta insentif pajak dan retribusi yang dikelompokkan merujuk realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahunan anggaran sebelumnya," ujar Maulana.

Komponen penghasilan kepala daerah dari gaji pokok diatur Pasal 4 PP No 59 Tahun 2000, tunjangan jabatan diatur pasal 1 ayat (2) Keppres No 68 Tahun 2001, tunjangan operasional diatur pasal 9 ayat (1) dan (2) PP No 109 Tahun 2000, serta insentif pajak dan retribusi diatur pasal 7 PP No 69 Tahun 2010.

Menurutnya, Provinsi DKI Jakarta tertinggi untuk total penghasilan gubernur dan wakil gubernur, namun tidak dimasukkan, karena tata kelola Pemprov DKI beda dengan provinsi lain, yang menggabungkan provinsi dan kotamadya.

Sehingga, dari pengelolaan anggaran di wilayah tingkat I dan tingkat II di DKI menyatu, tidak dipisah. Sementara provinsi lain, APBD provinsi, APB kabupaten dan APBD kota berdiri sendiri-sendiri. Inilah alasan kenapa DKI tidak masuk dalam catatan Seknas Fitra.

Maulana memberikan gambaran, angka penghasilan Gubernur DKI sebulan Rp 1,2 miliar, per tahun Rp 15,1 miliar, Wagub DKI per bulan tidak berbeda jauh di angka Rp 1,2 miliar dan berbeda dalam juta, dan per tahun Rp 14,8 miliar.

Berikut daftar lima gubernur dan wakil gubernur dengan penghasilan tertinggi tahun anggaran 2012 :

Gubernur Jawa Timur per bulan Rp 642.360.003, per tahun Rp 7.708.320.036. Wagub Jawa Timur per bulan Rp 627.240.003, dan per tahun Rp 7.526.880.036.
Gubernur Jawa Barat per bulan Rp 603.422.043, per tahun Rp 7.241.064.521, Wagub Jawa Barat per bulan Rp 584.942.043, per tahun 7.019.304.521.
Gubernur Jawa Tengah per bulan Rp 438.097.208, per tahun Rp 5.257.166.498, Wagub Jawa Tengah per bulan Rp 422.977.208, per tahun Rp 5.075.726.498.
Gubernur Kalimantan Timur per bulan Rp 344.087.750, per tahun Rp 4.129.053.000, Wagub Kalimantan Timur per bulan Rp 328.967.750, per tahun Rp 3.947.613.000.
Gubernur Sumatera Utara per bulan Rp 327.251.701, per tahun Rp 3.927.020.411, Wagub Sumatera Utara per bulan Rp 312.131.701, per tahun Rp 3.745.580.411.

sumber

Tags # Berita # Survey Continue Reading

Friday, December 14, 2012

KPU-DPR Bahas Kemungkinan Penggunaan E-Voting Dalam Pemilu

Unknown December 14, 2012 0

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi II DPR RI membahas kemungkinan penggunaan electronic voting (e-voting) dalam penyelenggaraan Pemilu (dan Pemilukada). Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteri Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik India, Selasa (24/5) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Komisi II DPR RI hari itu menggelar RDP dalam rangka menyampaikan laporan kunjungan kerja (kunker) ke Republik India dan Republik Rakyat China (RRC) pada awal Mei lalu. Dalam kunker tersebut, dilibatkan juga perwakilan dari beberapa lembaga negara/pemerintahan, termasuk KPU. Salah satu hal penting yang mengemuka dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II, Chairuman Harahap (Fraksi Golkar) tersebut adalah penggunaan e-voting dalam penyelenggaraan Pemilu.

E-Voting merupakan metode pemungutan suara menggunakan teknologi informasi dengan sejumlah syarat. Negara yang dianggap paling sukses menerapkan e-voting adalah India. Dengan jumlah pemilih sebesar 700 juta jiwa, dan sistem distrik, India berhasil menyelenggarakan Pemilu (dengan e-voting) dengan baik. “Di India, KPU-nya luar biasa dipercaya oleh rakyatnya. Padahal, komisioner KPU-nya hanya tiga orang, tetapi mereka memiliki power yang sangat besar dalam memutuskan masalah-masalah kepemiluan,” tutur Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar, Basuki Tjahaya Purnama.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA, mengatakan, penggunaan e-voting dalam Pemilu di Indonesia masih memerlukan kajian yang lebih mendalam lagi. “Penggunaan e-voting memerlukan studi kelayakan, termasuk aspek teknis, aspek ekonomis, sosialisasi, dan tenaga user-nya,” tandasnya.

Secara teoritis, e-voting memberikan banyak kemudahan, baik dalam pemberian suara maupun dalam penghitungan hasil perolehan suara. Secara ekonomis, dari pengalaman Pemilukada di Jembrana lalu, biaya yang diperlukan untuk satu alat e-voting mencapai sebesar 20 juta. ”Itu artinya, kalau jumlah DPS (Daftar Pemilih Sementara-red) Pemilu di Indonesia sebanyak 500 ribu jiwa, dengan Pemilu serentak, biaya yang dibutuhkan sebesar 5 Trilyun. Itu untuk alatnya saja. Padahal, di India, satu alatnya murah, hanya sekitar 2 juta-an. Inilah yang sedang dikaji oleh pihak BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi),” ungkap Hafiz.

“Karena telah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), KPU sangat concern terhadap penggunaan e-voting ini. KPU juga telah membentuk tim khusus yang terdiri dari Anggota KPU Prof. Syamsulbahri, Saut H. Sirait, dan Endang Sulastri. Rencanya (e-voting) ini akan diterapkan secara bertahap, mulai dari Pemilukada, seperti pada (Pemilukada) DKI Jakarta atau daerah lain, tergantung pada regulasinya nanti,” sambung Hafiz.

"Di samping e-voting, ada wacana untuk menerapkan e-counting terlebih dahulu, seperti di Taiwan, Jepang dan Filipina. Menurut informasi, BPPT telah berhasil menciptakan mesin penghitung suara elektronik yang dijamin keakuratannya, sehingga azas jujur dan adil tetap terjaga," urai Hafiz.

Terkait hubungan kerja sama antara KPU RI dengan KPU India atau Election Commission of India (ECI), Ketua KPU mengatakan, selama ini telah terjalin dengan sangat baik. Hal itu terlihat dari diundangnya KPU RI dalam acara peringatan hari Ulang Tahun ke-60 ECI atau Diamond Jubilee pada 24-25 Januari 2011 lalu, berbarengan dengan International Conference on Best Electoral Practices di New Delhi, India. Konferensi itu sendiri dihadiri sekitar 130 orang peserta yang berasal dari 30 (tiga puluh) negara. “KPU RI dengan ECI juga sedang merancang jalinan kerja sama bidang kepemiluan yang akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU),” ungkap Hafiz Anshary.

Selain e-voting, issu lain yang dibahas dalam rapat tersebut diantaranya mengenai legislasi dan pengawasan atas kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan perbatasan, reformasi birokrasi dan penanganan pelayanan publik, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, termasuk penerapan E-KTP dan Single Identity Number (SID). (sumber)

Tags # Berita # DPR # e-voting Continue Reading

Menggagas Pilkada via E-Voting

Unknown December 14, 2012 0

Kemajuan teknologi dapat berjalan beriringan sekaligus berimbas positif terhadap perkembangan kehidupan demokrasi. Dalam kampanye pemilihan umum presiden (pilpres) di Amerika Serikat, misalnya, Barack Obama menggunakan jejaring Facebook sebagai media untuk menjangkau calon pemilih. Dengan dukungan teknologi juga, alternatif cara menggunakan hak pilih makin bertambah dengan adanya teknologi electronic voting (e-voting).

Berkaitan dengan contoh yang disebutkan terakhir, di Jembrana, Bali, pemilihan kepala desa (pilkades) di sejumlah desa tahun 2009 juga telah berhasil menggunakan metode e-voting. Fenomena pilkades dengan e-voting di Jembrana menarik minat dan keingintahuan banyak kalangan (dari mulai anggota DPR, Mendagri hingga beberapa kepala daerah).

Ketertarikan itu bahkan sampai mendorong banyak pihak-yang disebutkan di atas-untuk mengunjungi salah satu kabupaten di Bali ini dengan tujuan melihat langsung bagaimana proses dan mekanisme e-voting. Meski masih dalam ruang lingkup kecil (level desa), apa yang telah "diujicobakan" di Jembrana sangat layak diacungi jempol.

Kesuksesan di tingkat pilkades menginspirasi pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana untuk menginisiasikan perubahan teknik memilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Jembrana dari mencoblos menjadi e-voting. Keinginan kuat Pemkab Jembrana terlihat dari usaha mengajukan judicial review terhadap Pasal 88 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada akhir 2009. Permohonan Pemkab Jembrana itu terdaftar di MK dalam permohonan Nomor 147/PUU-VII/2009.

Plus Minus E-voting

E-voting adalah memilih dalam sebuah proses pemilihan yang didukung dengan alat elektronik. Pemanfaatan media elektronik tersebut dilakukan dalam pendaftaran suara, penghitungan suara, dan belakangan termasuk channel untuk memilih dari jarak jauh, khususnya melalui internet voting (Kersting dan Baldersheim, 2004: 5). Teknik e-voting yang telah dipraktikkan di Jembrana memang belum sampai pada penggunaan metode internet voting, melainkan baru menggunakan teknik mesin penghitung suara.

Dorongan terhadap gagasan untuk mewujudkan e-voting tidak terlepas dari kelebihan-kelebihannya. Secara garis besar, keunggulan e-voting terutama berkaitan erat dengan faktor efisiensi dan akurasi. Efisiensi yang dimaksudkan adalah bahwa dengan menggunakan e-voting, maka dapat relatif menghemat biaya dan waktu.

Secara filosofis, penyelenggaraan pemilu harus mengikuti prinsip efisiensi (Allan Wall, et.al., 2006:24). Terkait hal itu, seperti diberitakan banyak media massa, masalah tidak tersedianya (dan atau belum cairnya) anggaran menjadi salah satu persoalan krusial yang menghinggapi banyak daerah yang akan menggelar pilkada pada tahun 2010 ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat pernah melansir data dari 244 daerah (7 provinsi dan 237 kabupaten/kota), 122 di antaranya harus berhadapan dengan masalah anggaran yang belum juga cair.

Padahal, tidak sedikit dari ratusan daerah di Indonesia, pada awal 2010 ini sudah harus masuk tahapan proses pilkada, seperti pendaftaran pemilih, pembentukan pengawas, dan sebagainya. Sejumlah daerah yang anggaran pilkadanya belum cair, juga terkendala kurangnya dana untuk menggelar pilkada.

Berangkat dari konteks itu, tidak tertutup kemungkinan, apabila syarat pendukungnya terpenuhi, e-voting dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi masalah anggaran dalam pilkada. Apalagi dengan teknik e-voting, menurut Kepala Dinas Perhubungan, Informasi, dan Komunikasi Kabupaten Jembrana, Komang Wyasaeng, bisa dihemat dana hingga 70 persen dibanding biaya pemilu dengan sistem konvensional yang selama ini berlangsung, yaitu mencoblos atau mencontreng.

Selain efisien dari aspek anggaran, nilai efisiensi juga terdapat pada masalah waktu. Berdasarkan pengalaman di sejumlah negara, voting lewat perangkat elektronik akan mempercepat pemilih untuk mengetahui hasil pemilu. Sebab, biasanya jika pagi hari diproses, malam harinya sudah diketahui hasilnya. Jadi, pemilih tidak usah menunggu selama 30 hari untuk mengetahui hasil pemungutan suara.

Kemudian, terkait akurasi, menyitir Willis, kecepatan dan akurasi suatu pemilu adalah hal yang penting dalam demokrasi modern (1966: 26). Selama mendapat dukungan dari daftar pemilih tetap (DPT) yang berbasis sistem administrasi kependudukan (SIAK), e-voting jauh lebih akurat dalam konteks hasil penghitungan dibandingkan dengan cara penghitungan manual.

Selain keunggulan-keunggulan di atas, e-voting juga mengandung beberapa kelemahan. Pertama, jika petugas pemilu tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang e-voting. Moynihan (2004:516), misalnya, mengkhawatirkan apabila teknologi e-voting gagal, maka akan mengurangi legitimasi proses pemilu. Kedua, bagi sejumlah kelompok pemilih (seperti kelompok pemilih usia lanjut), e-voting berpotensi tidak disukai. Hasil riset Roseman, Jr. dan Stephenson (2005: 39) dalam pemilihan gubernur di Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat, tampak bahwa ternyata pemilihan dengan menggunakan teknologi tinggi (e-voting) tidak cukup disukai oleh para calon pemilih, khususnya yang termasuk kategori berusia tua (di atas 65 tahun).

Faktor Pendukung

Pertanyaanya, apakah mungkin pilkada menggunakan e-voting? Pada masa yang akan datang, bukan tidak mungkin, pilkada dengan e-voting dapat diejawantahkan. Untuk memanifestasikannya, terdapat beberapa faktor pendukung yang harus dipenuhi.

Pertama, asas legal formal berupa UU No 32 Tahun 2004, mau tidak mau, harus direvisi. Usaha Pemkab Jembrana mengajukan judicial review merupakan salah satu pintu masuk untuk mendapatkan legitimasi terhadap revisi Pasal 88 UU No 32 Tahun 2004.

Belum lagi, DPR tahun ini juga mengagendakan penyusunan Rancangan Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada). Apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Bupati Jembrana, maka possibility dimasukkannya klausul tentang e-voting akan makin besar.

Kedua, masalah infrastruktur. Infrastruktur utama dalam pilkada adalah terkait sistem pendataan penduduk dengan menggunakan SIAK. Terakhir, faktor sosialisasi. Ketika nantinya prasyarat pelembagaan formal dan infrastruktur telah terpenuhi, maka sosialisasi yang gencar mengenai e-voting mutlak dilakukan. (sumber)

Tags # Catatan # e-voting # Ilmu Politik Continue Reading

Biaya E-Voting 1/20 Biaya Pilkada Konvensional

Unknown December 14, 2012 0

Berkaca dari berbagai proses pemilihan langsung, pemilihan dengan sistem e-voting cenderung lebih hemat dibandingkan dengan Pemilu yang konvensional. Kendati demikian, e-voting juga diyakini tidak akan mengurangi arti demokrasi itu sendiri.

Hal tersebut diungkapkan oleh Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Kabag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Depdagri yang tampil sebagai pembicara dalam Seminar Kajian Teknis Dan Legalitas Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dengan Menggunakan Sistem Teknologi Informasi (E-Voting), di Aula Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana, Kamis (22/10).

Menurut Zudan biaya Pemilu dengan e-voting hanya 1/20 saja dari Pemilu konvensional sehingga dirinya mendorong penuh agar Jembrana mampu menjadi pilot project untuk melaksanakan e-voting dalam Pilkada.

“Kalau contohnya sudah banyak, perubahan UU tinggal menunggu waktu saja,” tandasnya. Sementara, Dr. Andi M Asrun, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia membeberkan hitung-hitungan KPU Pusat, kalau Pemilu masih konvensional akan dibutuhkan dana 18-27 triliun sedangkan kalau dengan e-voting KPU hanya butuh 2 triliun.

Sementara Bupati Jembrana, I Gede Winasa yang juga tampil sebagai pembicara dalam seminar tersebut mengatakan jika saja Pilkada Jembrana tahun 2010 bisa menggunakan e-voting, pihaknya hanya memerlukan biaya tidak lebih dari Rp. 4 miliar saja.

Menurutnya, biaya tersebut didapatnya dari hitung-hitungan kalau di Jembrana hanya diperlukan 254 TPS dengan asumsi 1 TPS mampu menampung 800 orang.

“Kalau untuk Pilkada, hitung-hitungan saya akan membutuhkan waktu rata-rata tujuh jam saja dengan biaya satu TPS hanya 15 jutaan. Saya prediksi Pilkada di Jembrana hanya membutuhkan 254 TPS sehingga total biaya hanya mencapai sekitar empat miliar sudah termasuk pembelian perangkat. Namun kalau untuk operasional saja hanya perlu 500 juta,” terangnya.

Sedangkan berdasarkan pengalamannya menggelar e-voting dalam pemilihan kepala dusun, Winasa membeberkan kalau angka golput rata-rata hanya mencapai 10 persen. “Tidak masalah dengan penduduk yang sudah tua. Karena dari pengalaman mereka mengaku kalau e-voting ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan sistem manual dalam Pileg lalu,” pungkasnya. (sumber)

Tags # Berita # e-voting # Ilmu Politik Continue Reading