MCN Blog

Berpuasa Politik, Apa Pula Itu?

Moh Mahfud MD ; Guru Besar Hukum Konstitusi

SINDO, 04 Agustus 2012

Dalam penerbangan dari Yogyakarta ke Jakarta akhir pekan lalu, sambil leyeh-leyeh saya membuka-buka media massa yang disajikan kepada penumpang oleh Garuda.

Ada kalimat yang menarik perhatian saya dari salah satu koran yang saya baca.”Mumpung bulan puasa mari kita berpuasa dari politik, tak usah berpolitik dulu,”tulis media itu mengutip imbauan seseorang sehubungan dengan bulan Ramadan. Imbauan seperti itu, tak pelak, berangkat dari asumsi bahwa politik itu kotor dan berpolitik itu adalah dosa sehingga harus dihindari dulu selama Ramadan. Tentu saja asumsi seperti itu salah karena dua hal.

Pertama, kalau politik itu haram dan dosa dilakukan, maka ia tak boleh dilakukan bukan hanya pada bulan Ramadan, tetapi juga tak boleh dilakukan kapan pun dan di mana pun. Kedua, asumsi itu juga salah karena hanya lahir dari fakta kekinian dan kedisinian bahwa dunia politik kita, dalam lingkup dan institusi-institusi tertentu, sedang dianggap kotor.

Politik di Indonesia sekarang ini memang sedang menjadi terdakwa dari berbagai problem serius yang sedang menimpa bangsa Indonesia.Taruhlah penegakan hukum yang karut-marut dan penuh debat kusir yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh politik kotor. Ada pengacara, misalnya, yang pernah berteriak agar si anu segera ditangkap karena indikasi korupsinya kuat, tetapi ketika dirinya diminta menjadi pengacara si anu itu, dengan kalap sang pengacara membela si anu itu sebagai orang yang bersih.

Selain itu ada fenomena saling kunci dan saling sandera dalam penegakan hukum sehingga upaya penegakan hukum selalu diserimpung oleh politik. Kalau si A ditangkap, ada ancaman kasus si B juga akan dibongkar; kalau si B tertangkap, si C akan kena sehingga daripada ribut-ribut tak usah saling usik dan tak usah ada yang diusik.

Korupsi diselesaikan secara TST (tahu sama tahu). Permainan politik kemudian menjadi riuh rendah mengganggu proses penegakan hukum. Yang menjengkelkan, jika seseorang ditangkap KPK berdasarkan bukti minimal yang sudah cukup,yang ditangkap atau pengacaranya kerap kali menuduh bahwa kasusnya dipolitisasi. Ada yang bilang dirinya dijadikan korban politik karena untuk kepentingan parpol tertentu.

Padahal, dalam faktanya, koruptor dari semua parpol ditangani secara proporsional oleh KPK. KPK pun tak terbukti pernah merekayasa kasus, sebab dalam kenyataannya, sampai sekarang, semua yang dijadikan terdakwa oleh KPK pasti bisa dibuktikan telah melakukan korupsi sehingga dihukum oleh pengadilan. Begitu pun setiap banding, kasasi, atau permohonan peninjauan kembali (PK) yang dipergunakan untuk melawan putusan pengadilan dari kasuskasus yang digiring oleh KPK ternyata selalu kandas.

Artinya, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung selalu membenarkan KPK, bahkan tak jarang MA menaikkan hukuman bagi mereka yang melakukan kasasi. Itu artinya tak ada politisasi yang dilakukan KPK. Permainan politiklah yang memang sedang merusak sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Mungkin karena itulah di benak masyarakat tertanam pengertian bahwa politik itu kotor.

Apalagi dalam faktanya juga dunia politik kita diwarnai oleh caci maki di depan publik antartokoh politik sendiri. Begitu juga politik uang dan perampokan kekayaan negara merebak di mana-mana dengan menggunakan jalur-jalur politik. Seperti saya katakan, pendapat bahwa politik itu kotor, sehingga harus dipuasakan, muncul karena asumsi yang salah, yang lahir karena fakta karut- marut dunia politik kini dan di sini.

Juga karena politik itu diartikan secara sempit sebagai kegiatan ikut dalam kegiatan partai politik. Padahal politik itu mencakup dimensi luas yang tidak identik dengan partai politik. Ia mencakup semua kegiatan (gerakan politik) untuk memengaruhi pembuatan kebijakan publik (politik dalam arti policy) yang punya konsekuensi mengikat bagi rakyat. Dalam arti ini berpolitik dengan ikut parpol hanya sebagian kecil dari gerakan politik.

Jadi,sejatinya politik itu fitrah, bagian dari bawaan asal manusia. Manusia adalah zoon politicon, makhluk yang tak bisa lepas dari politik, terutama dalam arti bahwa politik itu adalah kegiatan untuk memengaruhi penggunaan kekuasaan atau pembuatan policy yang mengikat rakyat. Makanya pernyataan orang bahwa dirinya tak mau berpolitik sebenarnya juga merupakan sikap berpolitik, yakni sikap tak ikut-ikutan mendukung atau menolak tokoh atau program politik.

Tapi yang bersangkutan tetap tak bisa menghindarkan diri atau menolak konsekuensi keputusan-keputusan pemegang kekuasaan politik. Itulah sebabnya, Imam al-Ghozaly mengatakan bahwa memperjuangkan perintah agama dan mempunyai pengaruh atas kekuasaan politik itu merupakan dua saudara kembar (al-dien wal sulthaan taw’amaan).

Banyak nilai kebenaran yang tumbuh dan diyakini di tengah-tengah masyarakat tak mungkin bisa ditegakkan kalau tidak melalui gerakan politik. Dilihat dari sudut ini, politik yang pada dasarnya netral malah menjadi aktivitas mulia yang wajib dilakukan. Oleh sebab itu, yang harus dilakukan dalam bulan puasa ini, dalam konteks politik, bukan berpuasa politik dalam arti berhenti dari kegiatan politik, melainkan mengendalikan dan mengarahkan syahwat politik agar tidak destruktif terhadap kemaslahatan masyarakat.

Semua harus sadar bahwa politik kotor akan menimbulkan ketidakadilan dan lemahnya penegakan hukum, sedangkan ketidakadilan dan tidak tegaknya hukum secara pasti menggiring ke kehancuran suatu bangsa dan negara. Mari kita lakukan puasa politik dengan cara membersihkan niat dan memperbarui langkah dengan pemahaman bahwa berpolitik itu sebagai bagian dari ibadah untuk membangun kemaslahatan, bukan mengumbar hawa nafsu dan syahwat politik.

sumber

Pecah kongsi antara orang nomor satu dan wakilnya, sudah merupakan salah satu persoalan politik yang serius dalam pasangan pimpinan pemerintahan.

Di tingkat nasional Presiden Soekarno pernah pecah kongsi dengan Wapres Mohammad Hatta. Di era Orde Baru, Presiden Soeharto dengan Wapres BJ Habibie. Perpecahan mereka dicatat sebagai yang terburuk. Karena hingga meninggal, sesama pasangan tidak sempat saling sapa dan bersilahturahmi.

Di tingkat pemerintahan daerah - terutama di era reformasi, nyaris tak terhitung jumlah pasangan kepala daerah yang pecah kongsi. Ada yang pecah kongsi di tengah jalan. Tapi ada yang tidak atau belum pecah secara resmi, tetapi masing-masing sudah memilih jalannya sendiri. Sang wakil sudah berancang-ancang menyalip atasannya di pilkada berikut atau atasannya tengah sibuk mencari pasangan pengganti.

Yang teranyar kepemimpinan di DKI Jaya. Gubernur Fauzi Bowo pecah kongsi di tengah jalan atau bercerai dengan Mayjen Priyanto, Wagub-nya. Perceraian Fauzi Bowo dan Priyanto termasuk yang paling memprihatinkan. Dalam arti tidak memberikan pendidikan politik yang sehat.

Sebab setelah bercerai, Priyanto kemudian menerbitkan buku yang isinya antara lain memuat hal-hal yang negatif tentang Fauzi Bowo. Penerbitan buku ini memang merupakan hak pribadi Priyanto. Tetapi yang kurang pas dari caranya adalah buku itu disebarkan di saat Fauzi Bowo sedang berjuang untuk mempertahankan kedudukannya. Priyanto memang tidak sedang berkampanye untuk pencalonan dirinya. Dan Priyanto juga memang tidak mencalonkan diri dalam Pilkada DKI. Tetapi sekalipun demikian, publik tahu, Priyanto pernah menyatakan rencanannya untuk bersaing dengan Fauzi Bowo dalam Pilkada tahun ini. Sehingga penyebaran buku yang antara lain berisikan versi Priyanto sendiri, tidak cukup sportif dan gentleman.

Sementara di provinsi Jawa Barat, Dede Yusuf (Wagub ) jauh hari sudah menyatakan akan maju sebagai Cagub, bersaing dengan Ahmad Heriawan, pasangannya saat ini.

Kenyataan di atas ini mau tak mau menimbulkan kekhawatiran bagaimana jadinya masib perjalanan pasangan Gubernur DKI Jaya hasil Pilkada 2012? Seandainya Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang menang apakah pecah kongsi dalam duet pemimpin ibukota bakal berulang lagi ?

Sejauh ini belum pernah ada penegasan baik dari Fauzi maupun Nachrowi. Tetapi tanpa penegasan pun dari pasangan ini, sepertinya mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan agar tidak berulang perpecahan seperti Fauzi-Priyanto.

Salah satu hal yang membuat rekat persatuan Fauzi-Nachrowi kelihatannya cukup kuat adalah kedua-duanya mewakili Partai Demokrat. Sebagai pasangan, mereka sedang tidak bersaing akibat latar belakang perbedaan partai. Fauzi duduk sebagai anggota Dewan Pembina di kepengurusan pusat sementara Nachrowi menjabat sebagai orang nomor satu di Partai Demokrat DKI Jaya. Apapun masalahnya, mestinya Fauzi pasti sudah belajar dari pengalaman perpecahan dengan Priyanto. Adalah salah Fauzi sendiri kalau ia mengulangi kembali kesalahannya dalam berpartner.

Lain ceriteranya dengan Jokowi-Ahok (Basuki Tjahya Purnama). Pasangan ini untuk sementara - terutama setelah kemenangan di putaran pertama, terihat sangat solid. Tetapi di balik kesolidan itu, sebetulnya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Masih banyak hal serius yang sengaja ditutupi. Dan itu semua merupakan kelemahan yang cukup mendasar yang berpotensi memicu perpecahn mereka di tengah jalan. Bahwa keduanya berasal dari partai yang berbeda, hal tersebut sudah tidak perlu dibahas lagi. Tetapi yang perlu dibahas adalah bagaimana sejarah keduanya dipersatukan atau "dikawinkan".

Kalau boleh diumpamakan dengan sebuah pernikahan, perkawinan Jokowi-Ahok terjadi lebih atas dasar pertimbangan politik dari "orang tua" masing-masing. Orangtua mereka adalah Megawati Soekarnoputri (PDI-P) untuk Jokowi dan Prabowo Subianto (Gerindra) untuk Ahok.

Rundown pernikahan mereka kurang lebih begini: Mega dan Prabowo sudah menetapkan hari "H". Dan beberapa hari sebelum hari "H" tersebut tiba, Mega dan Prabowo sudah membuat kesepakatan dimana apa isi kesepakatan itu tidak diberitahukan kepada Jokowi dan Ahok.

"Pokoknya Jokowi-Ahok harus jadi pasangan", demikian kurang lebih penegasan bersama Mega dan Prabowo. Walikota Solo dan bekas anggota DPR dari Golkar itu hanya dipertemukan selama beberapa menit. Setelah berjabat tangan dan saling menatap mata, mereka kemudian diminta harus mengikuti keinginan orangtua masing-masing.

Keputusan Mega selaku Ketua Umum DPP PDI-P untuk menetapkan Jokowi selaku Cagub DKI, memang memiliki kepastian hukum yang kuat. Tetapi keputusan itu sendiri tak luput dari adanya penolakan yang cukup serius dari kalangan internal. Penolakan ini tercermin dari beberapa hal. Gubernur Jateng, Letjen (Purn) TNI Bibit Waluyo tidak serta merta mengeluarkan izin kepada Jokowi sebagai Walikota Solo untuk meninggalkan pekerjaannya. Padahal Jokowi sudah lebih banyak berada di Jakarta atau luar kota Solo.

Taufiq Kiemas, politisi senior PDI-P - yang banyak kalangan tahu tidak sekadar suami Megawati, sudah memilih Letjen (Purn) TNI Adang Ruchiatna sebagai cagub yang mendampingi Fauzi Bowo. Pada akhirnya Taufiq Kiemas dikalahkan. Tidak jelas apa yang menjadi alasan TK, panggilan akrab suami Megawati itu untuk mempersatukan calon PDIP dengan calon Patai Demokrat. Kendati demikian hal ini semakin memperlihatkan adanya konflik internal yang cukup serius dalam pengambilan keputusan penentuan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jaya.

Sementara sorotan terhadap kandidat Ahok, juga tidak kalah pentingnya. Apapun yang menjadi alasan Ahok, apakah untuk mengabdi ke bangsa atau untuk tujuan lain, keputusannya meninggalkan kursi Golkar di DPR-RI, merupakan sesuatu yang tidak langsung gampang dimengerti. Bahwasanya belakangan Ahok diserang oleh isu SARA, ia seorang keturunan China yang beragama Nasrani, isu sensitif ini sebetulnya baru muncul belakangan sehingga tinggal merupakan persoalan ikutan.

Esensi dari keputusan Ahok meninggalkan Golkar, mengingatkan orang pada situasi politik masa kini. Dimana banyak terjadi politikus yang berpindah partai dengan alasan pribadi. Sedangkan Ahok sendir, sesuai rekam jejaknya bukanlah seorang politisi yang loyal. Ia pernah menjadi anggota Partai Indonesia Baru (PIB)-partai yang didirikan oleh ekonom kenamaan Dr. Sjahrir (amarhum). Dilihat dari sejarah kelahirannya, PIB lahir sebagai wujud ketidakpuasan almarhum Sjahrir terhadap sistem politik dan ekonomi yang diadopsi Indonesia. Dan Indonesia yang dimaksud adalah pemerintahan yang dikuasai oleh orang-orang Golkar.

Sehingga sepatutnya, Ahok tidak akan pernah masuk Golkar! Oleh karenanya wajar kalau perpindahan Ahok dari PIB ke Golkar ketika itu ditengarai sebagai sebuah petualangan politik. Dan sama halnya dengan perpindahannya dari Golkar ke Gerindra. Pendiri Gerindra (Prabowo) juga sengaja keluar dari Golkar karena tidak puas atau tidak setuju dengan ideologi partai berlambang pohon beringin itu.

Jika diulas lebih jauh lagi, sepanjang pimpinan PDI-P masih ada di tangan generasinya Megawati, tetap sulit terjadi partai yang berlambang banteng ini bisa sejalan dengan Gerindra, termasuk Golkar dan PIB. Oleh sebab itu yang paling mudah disimpulkan, pasangan Jokowi dan Ahok sesungguhnya duet yang dipaksakan. Itu sebabnya mereka diprediksi rentan untuk perpecahan. Sebuah kesimpulan yang subyektif, tidak enak didengar, tetapi sulit untuk disembunyikan.

sumber

Sheva, sapaan akrab Shevchenko, telah memutuskan bergabung ke dalam partai probisnis bernama Ukraine Forward. Partai ini diketuai politikus bernama Nataliya Korolevska. Di partai ini, Sheva mengaku ingin mengabdikan sisa hidupnya kepada masyarakat dengan berbagi pengalaman yang ia dapatkan di kancah Eropa. Sheva merencanakan pembangunan di bidang sosial dan olahraga. “Saya bergabung menjadi tim Nataliya Korolevska karena Ukraine Forward adalah partai masa depan yang dibangun oleh pemimpin muda,” katanya.

Ukraine Forward saat ini tengah gencar melakukan kampanye pembebasan mantan perdana menteri Yulia Tymoshenko, yang sedang menjalani masa hukuman selama tujuh tahun. Tymoshenko merupakan rival politik utama presiden Viktor Yanukovich dan telah dipenjara sejak Oktober 2011 karena menyalahgunakan jabatan. Partai yang kini dinaungi Shevchenko itu menuntut pembebasan karena Tymoshenko kerap mendapatkan kekerasan selama menjalani masa tahanan.

Sheva bukan orang Ukraina pertama yang bermanuver dari dunia olahraga ke politik. Sebelumnya, juara tinju kelas berat, Vitali Klits chko, sudah lebih dulu terjun di dunia politik dengan mendirikan Partai Udar. Berkariernya Sheva di politik dikabarkan untuk mengincar momentum pemilihan parlemen Ukraina yang akan diselenggarakan Oktober 2012 mendatang.

sumber

Meskipun dikenal sebagai Bapak Proklamator, presiden pertama Indonesia, Soekarno, hingga saat ini belum bergelar pahlawan nasional. Tak hanya Soekarno, Bung Hatta juga mengalami nasib serupa.

"Sampai kini Bung Karno memang belum jadi pahlawan nasional," kata Jimly Asshidiqie, anggota Dewan Gelar Pahlawan Nasional, seusai menghadiri seminar Kebangsaan dan Kepahlawanan di Surabaya, Senin, 16 Juli 2012. Menurut Jimly, kendati segala bahan riset, seminar, diskusi tentang Bung Karno selama ini sudah sangat lengkap, tetapi pengajuan gelar kepahlawanan tetap saja harus diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Karena itu, seusai seminar ini, dirinya minta dilakukan proses pembahasan di tingkat akademisi. Apalagi gelar kepahlawanan tidak hanya soal formalitas, melainkan juga harus dijadikan instrumen kepahlawanan bagi segenap anak bangsa.

Khusus pemberian gelar kepahlawanan bagi Bung Karno, Jimly mengusulkan dilakukan pada tanggal 1 Juni sehingga ketokohan Bung Karno bisa lebih istimewa dan tidak bersamaan dengan pemberian gelar kepahlawanan bagi pahlawan nasional kebanyakan yang dilakukan tiap tanggal 10 November. "Saya ini anggota Dewan Gelar, tidak etis sebenarnya kalau bicara teknis, tapi saya harap gelar Bung Karno bisa diberikan 1 Juni," kata Jimly. Jika gelar Bung Karno selesai, Jimly berharap bisa dilanjutkan untuk memproses pemberian gelar bagi Bung Hatta.

Menurut Jimly, hal yang mengganjal dalam pemberian gelar kepahlawanan bagi Bung Karno di antaranya adalah adanya TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 yang mencabut kekuasaan Soekarno. Dalam TAP tersebut di Bab II Pasal 6 disebutkan juga jika penyelesaian proses hukum menyangkut Soekarno selanjutnya dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku dan menyerahkan pelaksanaanya kepada pejabat Presiden.

"Asumsinya, Bung Karno telah melakukan tindakan hukum, tapi proses hukum ternyata tidak pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto," kata Jimly. Karena itu, asumsi Bung Karno melakukan pelanggaran hukum bisa dipandang tidak benar, meskipun juga tidak dapat dinafikan seolah-olah benar. Jimly menambahkan, Keputusan Presiden Nomor 081 Tahun 1986 yang memberikan gelar bagi Soekarno bersama Bung Hatta sebagai pahlawan proklamator secara dwitunggal jelas tidak memiliki dasar perundang-undangananya. Apalagi, gelar kepahlawanan tidak mengenal istilah pahlawan proklamator. "Justru dwitunggal itu mengkrangkeng nama besar Bung Karno dan Bung Hatta yang tidak bisa sendiri-sendiri diabadikan secara semestinya," kata Jimly.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang hadir dalam seminar itu mengatakan polemik terkait status hukum bagi Bung Karno sebenarnya sudah bisa dianggap selesai. "Beliau sudah wafat, Pak Harto juga sudah wafat, jadi tidak ada lagi alasan untuk mengulur gelar bagi Bung Karno," kata Soekarwo.

Seminar itu setidaknya juga dihadiri sejarawan muda JJ Rizal serta Daniel Dhakidae. Pengajar hukum Tata Negara Universitas Surabaya (Ubaya), Martono, yang menjadi panitia acara mengatakan, hasil diskusi selanjutnya akan dijadikan pijakan akademis untuk mengusulkan Bung Karno sebagai pahlawan nasional.

sumber

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) kembali merilis hasil survei nasional terkait tingkat keterpilihan calon presiden (capres) dan partai politik. Ada lima tokoh yang paling banyak mendapat dukungan responden. Survei pada 2-11 Juni 2012, dengan metode multistage random sampling dari 1.200 responden, dilakukan dengan metode wawancara. Hasil survei menunjukkan Megawati Soekarnoputri berada di posisi pertama dengan 18,3 persen dukungan responden, disusul Prabowo Subianto (18 persen). Posisi ketiga ditempati Aburizal Bakrie (17,5 persen), kemudian Hatta Rajasa (6,8 persen) dan Ani Yudhoyono di posisi paling buncit dengan dukungan 6,5 persen responden.

Namun bila dikerucutkan capres di luar 3 partai besar yakni Golkar, PDIP dan Demokrat, maka Prabowo menempati posisi teratas dengan 23,9 persen. Wiranto (12,9 persen), Hatta Rajasa berada di posisi ketiga dengan 8,1 persen. Berturut-turut kemudian Surya Paloh (5 persen), Mahfud MD (4,5 persen), Dahlan Iskan (4,4 persen) dan Sri Mulyani yang hanya mendapat dukungan 2,1 persen responden. "Prabowo memimpin poros tengah di luar tiga partai," kata peneliti LSI Adjie Alfaraby di kantor LSI, Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Minggu (17/6/2012).

Terkait dengan elektabilitas partai, Demokrat terus melorot posisisnya ke urutan ketiga dengan 11,3 persen. Sementara Golkar berhasil menjadi jawara dengan 20,9 persen dukungan responden disusul PDIP dengan 14 persen. "Gerindra, PKS, NasDem, PKB, PAN, PPP, Hanura tidak ada yang mendapat dukungan di atas 5 persen," sebut Adjie. (news.detik.com)

Politik pencitraan itu amat perlu dalam komunikasi politik hanya saja kita harus melihat pencitraan kaitannya dengan implikasi yang dialami masyarakat, respon yang timbul sehingga menjadi bagian dari pemikiran, gairah dan tindakan-tindakan politik di kalangan masyarakat umum. Dalam sejarah modern Indonesia politik pencitraan dilakukan dilakukan oleh tiga pemimpin : Sukarno, Suharto dan SBY. Masing-masing memiliki kategori dan tujuan pencitraannya.

Pencitraan Gairah Revolusi Sukarno

Pada tahun 1920-an Sukarno sudah memilih peci hitam sebagai bagian dari pencitraan kerakyatan, ia menyatukan diri dalam gerakan besar Melayu, bukan gerakan besar Jawa karena ia melihat bahwa Jawa adalah subkultur dari akar Melayu. Mangkanya ia memilih peci. Pemilihan peci ini dilakukan di Bandung ketika ia melihat tukang sate yang telanjang kaki, telanjang dada hanya pakai kolor tapi mengenakan peci. Ia melihat banyak rakyat Djakarta (dulu Batavia) mengenakan peci, peci ini asalnya dari tarbuz yang banyak dikenakan orang Turki, saat itu sedang ramai gerakan muda Kemal Pasya yang mengenakan tarbuz sebagai lambang nasional rakyat Turki.

Tahun 1945 Sukarno memilih baju model safari dengan kantong-kantong ala perwira, ia reka-reka sendiri model baju ini, kelak rakyat mengenalnya model ‘Baju Sukarno’ penggunaan baju ini ia ukur dengan perkembangan suasana batin jaman yang sedang mengalami gejolak revolusi, dalam masyarakat yang kacau, rakyat banyak butuh pegangan, dan satu-satunya pegangan yang bisa dijadikan tuntunan adalah “Ingatan Kolektif” dengan dasar ingatan kolektif inilah Sukarno memerintahkan Sudiro untuk mencari wartawan foto yang tiap hari harus memoto gaya Sukarno, foto-foto ini kemudian dijadikan alat hegemoni untuk terus membangun ingatan kolektif rakyat “ingat Sukarno, ingat revolusi kemerdekaan”.

Pakaian berpotongan safari tanpa pangkat mulai ditinggalkan Sukarno di tahun 1959, ketika Sukarno harus berhadapan pada alam politik baru yaitu : “Mengantisipasi Politik Intervensi Modal Asing” yang sudah disiapkan Ike Eisenhower dalam melakukan okupasi politik terhadap Indonesia apalagi setelah keberhasilan Sukarno merebut Irian Barat, panasnya politik di Vietnam Selatan yang bakal merambat ke Indonesia dan berakibat pada perpecahan wilayah serta tindakan ofensif sekutu Inggris disekitaran wilayah Indonesia.

Sukarno melihat hanya ada tiga motor dalam melakukan pemikiran-pemikiran revolusi, yaitu : Dirinya sendiri sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan ide-ide revolusi (yang dimulai dari “Pidato Penemuan Kembali Revolusi Kita” sampai pada Manipol Usdek) –disini ia bertindak sebagai mesin ide, lalu massa rakyat disini Sukarno mengambil massa militan dari PKI yang kemudian dilambangkan dalam peci hitamnya dan motor ketiga adalah Militer, Sukarno memakai baju bergaya militer dengan bintang lima dan tongkat komando untuk menunjukkan siapa yang berkuasa dalam militer, semua kekuatan itu berkumpul di dalam dirinya dengan tujuan besar : “Membebaskan Indonesia dari Politik Intervensi Modal Asing” – Hitung-hitungan Sukarno setelah politik berdikari Indonesia sukses maka Pemilu bisa dilangsungkan sekitar tahun 1975, “Pemilu hanya bisa dilangsungkan ketika rakyat sudah menyadari bahwa “Berdikari” adalah sumber dari segala sumber kesadaran dalam berpolitik. Disini kemudian Sukarno melakukan pencitraan terus menerus untuk menggenjot alam bawah sadar keberanian rakyat Indonesia untuk mempertahankan hak-hak atas modal bangsa (Sumber daya alam, wilayah dan penduduk).

Pencitraan Suharto Untuk Menutup-nutupi Kekerasan Politik

Pencitraan Suharto adalah Pencitraan yang bertujuan untuk menutup-nutupi “Kekerasan Politik dan Pemerintahan Junta Militer yang melingkari dirinya”. Ia menolak memakai baju-baju militer, baju-baju Jenderal resmi untuk membuat kesan Indonesia bukan negara neofasisme, bukan negara yang dipimpin oleh sebarisan Junta Militer.

Secara pribadi Suharto paralel dengan pencitraan, ia memang pendiam dan santun, ia tidak banyak berbicara. Pencitraan ini membuat situasi kekuasaannya menjadi angker dan kekuasaan yang angker secara tidak langsung menjadi motor yang efektif dalam menjalankan kekuasaan baik secara illegal maupun legal.

Pencitraan Bergaya Tontonan

Kepemimpinan SBY lahir dari masyarakat yang gemar menonton, bukan lahir dari masyarakat yang berpikir secara substantif. Doktrinasi masyarakat tontonan ini adalah akibat politik represif Orde Baru, dalam politik orde baru masyarakat tidak pernah sebagai pihak yang partisipatif, tapi sebagai pihak yang tidak terlibat dalam situasi politik keseharian, politik dan kebijakannya adalah milik kaum dewa yang berarti : Pejabat bersafari.

Dalam suasana yang frustrasi ini di tahun 1980-1998 masyarakat melarikan diri ke dalam dunia tontonan, ia bisa merasa jadi bagian ketika ia menonton sesuatu, pernah masyarakat melibatkan secara aktif dalam situasi politik keseharian tapi itu pada saat kerusuhan besar 1998, tapi selepas reformasi 1998 masyarakat kembali menjadi penonton.

Ketika masyarakat gemar menonton, maka yang muncul adalah tingkah politisi dan pejabat yang harus bisa melakukan akting politik di depan masyarakat, akting politik inilah yang kemudian disebut-sebut sebagai : Bahasa Komunikasi Politik Pencitraan. SBY melakukan akting politik dengan lulus S-3 pada IPB untuk menghantam Megawati yang drop out dari IPB, tapi lucunya kemudian SBY dibodohi oleh orang yang mengenalkan padi super toy dan blue energy. SBY melakukan pencitraan politik berlebihan pada iklan yang mirip Mie Instan sehingga memancing politisi lain mencitrakan diri. Apabila dulu alat komunikasi politik adalah melakukan pendidikan kader-kader yang dilakukan agen-agen politik, atau di masa Orde Baru melakukan penataran P4 untuk melakukan doktrinasi atas pembenaran-pembenaran kekuasaan Suharto, maka di masa SBY komunikasi politik dan pencitraannya dilakukan dengan cara amat instan yaitu dengan masang spanduk, baliho-baliho dan jargon-jargon yang tak jelas, penyakit ini kemudian meluas menjadi penyakit pencitraan yang diidap para penguasa.

Korban politik pencitraan yang merusak ini ternyata juga dialami Dahlan Iskan entah ia sadar atau tidak, pada awalnya ia mempesona rakyat dengan kemampuannya bertahan hidup, rakyat terpesona dengan daya juangnya yang keras, ia hanya lulusan SMA tapi dengan kemauan baja ia berhasil memiliki perusahaan media nasional terbesar kedua setelah KOMPAS. Pada titik ini Dahlan Iskan menemui otensitasnya, lalu Dahlan Iskan menjabat direksi PLN, belum ditemukan titik penting dalam kerjanya di PLN ia kemudian didapuk menjadi menteri BUMN. Lalu Dahlan Iskan melakukan sidak dan sampai-sampai ingin naik ke atap kereta rel listrik di depan wartawan. Apa yang ia lakukan secara sadar atau tak sadar adalah bagian pencitraan, rakyat senang dan bertepuk tangan melihat kabar itu dan membanding-bandingkan dengan pejabat lain yang tak memiliki daya sensitifitasnya terhadap kesusahan rakyat. – Padahal keinginan naik atap kereta rel listrik ini adalah bentuk pelecehan terhadap hukum transportasi PJKA dan Lalu Lintas Publik-.

Dalam politik pencitraan substansi tidak lagi menjadi penting, karena ketika Dahlan Iskan melakukan sidak, kesusahan dialami ribuan orang, kebijakan terhadap sistem lalu lintas dengan mengorbankan masyarakat pengguna KRL jadi tak terlihat, padahal kebijakan ini amat tak adil bagi kepentingan masyarakat umum.

Ciri umum dalam politik pencitraan bergaya SBY adalah “Mengaburkan substansi masalah ke dalam pesona-pesona personal sehingga masalah itu tidak dapat terurai dengan jelas orang dikaburkan pada titik penting persoalan”.

Semoga di tahun 2014 Politik Pencitraan berdasarkan tontonan dan artifisial-artifisial ini sudah bisa dihentikan. Sayang bila bangsa besar ini larut ke dalam dunia artifisial politik tanpa ujung.

SUMBER

Ir. Joko Widodo

Ir. Joko Widodo (lahir di Surakarta, 21 Juni 1961; umur 50 tahun), lebih dikenal dengan nama julukan JokoWi, adalah walikota Kota Surakarta (Solo) untuk dua kali masa bakti 2005-2015. Wakil walikotanya adalah F.X. Hadi Rudyatmo. Ia dicalonkan oleh PDI-P.

Jokowi meraih gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985. Ketika mencalonkan diri sebagai walikota, banyak yang meragukan kemampuan pria yang berprofesi sebagai pedagang mebel rumah dan taman ini; bahkan hingga saat ia terpilih. Namun setahun setelah ia memimpin, banyak gebrakan progresif dilakukan olehnya. Ia banyak mengambil contoh pengembangan kota-kota di Eropa yang sering ia kunjungi dalam rangka perjalanan bisnisnya.

Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan yang pesat. Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui slogan Kota Solo yaitu “Solo: The Spirit of Java”. Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) dengan masyarakat.

Ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka dengan masyarakat.

Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman. Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya.

Sebagai tindak lanjut branding ia mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008.

Pada tahun 2007 Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran.

Oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari “10 Tokoh 2008″. Ia pun akan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 dengan Basuki Tjahaja Purnama, mantan bupati Kabupaten Belitung Timur.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. (Ahok) adalah mantan Bupati Belitung Timur 2005-2010 yang maju sebagai bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, mendampingi Joko Widodo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Lahir di Manggar, Belitung Timur, 29 Juni 1966, umur 45 tahun.

Sekarang ia adalah anggota komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Partai Golkar. Dia berhasil menjadi anggota legislatif setelah gagal dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel) pada tahun 2007, saat itu putra pertama pasangan Indra Tjahaja Purnama (Zhong Kim Nam) dan Buniarti Ningsing (Bun Nen Caw) ini mundur sebagai Bupati Belitung Timur karena memutuskan maju di Pilkada Babel.

Ahok melewatkan pendidikan dasar dan menengah pertama di Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Melanjutkan Sekolah Menengah Atas dan perguruan tinggi di Jakarta dengan memilih Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti.

Setelah menamatkan pendidikannya dan mendapat gelar Sarjana Teknik Geologi (Insinyur Geologi) pada tahun 1989, Basuki pulang kampung, menetap di Belitung dan mendirikan perusahaan CV. Panda yang bergerak dibidang kontraktor pertambangan PT Timah.

Setelah dua tahun menjadi kontraktor, Ahok menyadari bahwa untuk menjadi pengelola mineral dia membutuhkan modal (investor) dan manajemen yang profesional.

Untuk itu Ahok memutuskan kuliah S-2 dan mengambil bidang manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya Jakarta. Gelar Master in Bussiness Administrasi (MBA) atau Magister Manajemen (MM) menyebabkan dia diterima kerja di PT Simaxindo Primadaya di Jakarta.

Perusahaan ini bergerak di bidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik. Ia menjabat sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek. Karena ingin konsentrasi pekerjaan di Belitung, pada tahun 1995 Ahok memutuskan berhenti bekerja dan pulang ke kampung halamannya.

Pada 1992 Ahok mendirikan PT. Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995. Pabrik di Dusun Burung Mandi, Desa mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur ini diharapkannya dapat menjadi proyek percontohan untuk menyejahterakan (pemegang saham, karyawan, dan rakyat) dan memberikan konstribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Belitung Timur dengan memberdayakan sumber daya mineral yang terbatas. Di sisi lain diyakini PT. Nurindra Ekapersada memikili visi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh.

Sukses menjadi pengusaha, tak membuat Ahok puas akan kariernya. Pada tahun 2004 ia tertarik terjun ke dunia politik dan bergabung di bawah bendera Partai PIB sebagai ketua DPC Partai PIB Kabupaten Belitung Timur.

Pada Pemilu 2004 dia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009. Masuknya Ahok ke dunia politik didasari oleh pesan sang ayah (Zhong Kim Nam) yang pernah berkata.

“Kamu cocoknya jadi pejabat. Karena pengusaha mau pikirkan rakyat banyak, itu tidak mungkin,” demikian pesan ayahnya. Ahok lalu mengikuti saran ayahnya, ia pun kemudian masuk DPRD melalui Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB). PPIB adalah partai politik yang didirikan oleh Alm Sjahrir.

Pada Pilkada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005, Ahok terpilih sebagai Bupati berpasangan dengan Khairul Effendi dari Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan (PNBK). Dengan mengantongi suara 37,13 persen pasangan ini terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur definitif pertama.

Selama memimpin Belitung Timur, Ahok, dikenal memiliki keinginan kuat dan kepedulian besar terhadap kesejahteraan rakyat. Semangat nasionalisme warga negara Indonesia keturunan Tionghoa ini bertumbuh seiring didikan keluarga yang ditanamkan sejak kecil. Kejujuran dan ketulusannya dalam mengabdikan diri untuk kesejahteraan rakyat dan Republik Indonesia juga menghantarkan Ahok menjadi salah seorang dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia oleh Tempo.

Pada tahun 2007, Gerakan Tiga Pilar Kemitraan, yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia, KADIN dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara menobatkan Ahok sebagai Tokoh Anti Korupsi dari unsur penyelenggara Negara. Ahok dinilai berhasil menekan semangat korupsi pejabat pemerintah daerah. Ini ditandai dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat Belitung Timur. Ahok mengalihkan tunjangan bagi pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat.

Sumber : http://mediaakarrumput.org dan http://kammijakarta.or.id

Dr. HM. Hidayat Nur Wahid, MA

Hidayat Nur Wahid dilahirkan pada 8 April 1960 M, bertepatan dengan 9 Syawal 1379 Hijriyah. Ia lahir di Dusun Kadipaten Lor, Desa Kebon Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah. Anak sulung dari tujuh bersaudara ini berasal dari keluarga pemuka agama. Kakeknya dari pihak ibu adalah tokoh Muhammadiyah di Prambanan, sementara ayahnya H. Muhammad Syukri, meskipun berlatar Nahdhatul Ulama, juga merupakan pengurus Muhammadiyah. Ny. Siti Rahayu, ibunda Hidayat, adalah aktivis Aisyiyah, organisasi kewanitaan Muhammadiyah.

Ia (Hidayat Nur Wahid)politisi, ustad dan cendekiawan yang bergaya lembut serta menge-depankan moral dan dakwah. Lulusan IAIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta dan Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia ini mulai serius beraktivitas di Jakarta sebagai tenaga pengajar di UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Muhammadiyah dan Universitas Islam Asy Syafiiyah. Rekan-rekan Hidayat yang semula membuat LSM, kemudian mendirikan partai. Tunduk pada keputusan musyawarah, Hidayat pun didaulat menjadi deklarator Partai Keadilan (PK).

Berawal di PK inilah Hidayat berkiprah di dunia politik yang terkenal kejam, penuh intrik dan secara salah kaprah dianggap sebagai dunia yang kotor dan menghalalkan segala cara. Namun, politik tidak mengubah prinsip hidup Hidayat yang dipegangnya sejak dari kecil. Hidayat bertekad menjadikan politik sebagai bagian dari solusi permasalahan bangsa. Bukan sebaliknya, menjadikan politik sebagai sumber masalah bagi bangsa.

Kiprah Hidayat di PK dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus menanjak. Bahkan, Hidayat pernah dua kali menjadi “Presiden”. Yakni, Presiden PK dan PKS. Hidayat juga menunjukkan prestasi yang luar biasa. Di bawah kepemimpinannya PKS telah berhasil meraih suara 7,3 persen ada Pemilu 2004.

Hidayat seorang pembelajar yang cepat. Dia belajar dengan maksimal di mana saja saat mendapatkan amanah dan tugas. Termasuk ketika terpilih sebagai Ketua MPR periode 2004-2009. Hidayat mengaku, dahulu dia tak akrab dengan Undang-Undang Dasar. Tetapi kini UUD 1945 dihafalnya luar kepalanya. Ini karena Hidayat selalu berprinsip bagaimanapun amanah yang didapat, akan dia kerjakan dengan maksimal.

Dosen Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini tidak pernah bercita-cita jadi politisi. Namun setelah memasuki kegiatan politik praktis namanya melejit, bahkan dalam berbagai poling sebelum Pemilu 2004 namanya berada di peringkat atas sebagai salah seorang calon Presiden atau Wakil Presiden. Namun dia mampu menahan diri, tidak bersedia dicalonkan dalam perebutan kursi presiden kendati PKS dengan perolehan suara 7 persen lebih dalam Pemilu Legislatif berhak mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Dia menyatakan akan bersedia dicalonkan jika PKS memperoleh 20 persen suara Pemilu Legislatif.

Pada Pemilu Presiden putaran pertama PKS mendukung Capres-Cawapres Amien Rais-Siswono. Lalu karena Amien-Siswono tidak lolos ke putaran kedua, PKS mendukung Capres-Cawapres Susilo BY dan Jusuf Kalla dalam Pilpres putaran kedua. Dukungan PKS ini sangat signifikan menentukan kemenangan pasangan ini.

Kemudian partai-partai pendukung SBY-Kalla plus PPP (keluar dari Koalisi Kebangsaan) yang bergabung di legislatif dengan sebutan populer Koalisi Kerakyatan mencalonkannya menjadi Ketua MPR. Hidayat Nur Wahid sebagai Calon Paket B (Koalisi Kerakyatan) ini terpilih menjadi Ketua MPR RI 2004-2009 dengan meraih 326 suara, unggul dua suara dari Sucipto Calon Paket A (Koalisi Kebangsaan) yang meraih 324 suara, dan 3 suara abstain serta 10 suara tidak sah. Pemilihan berlangsung demokratis dalam Sidang Paripurna V MPR di Gedung MPR, Senayan, Jakarta 6 Oktober 2004. Setelah terpilih menjadi Ketua MPR, dia pun mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP PKS, 11 Oktober 2004. Majelis Surya DPP PKS memilih Tifatul Sembiring menggantikannya sampai akhir periode (2001-2005).

Saat ini Hidayat Nur Wahid diusung oleh PKS untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta bersama dengan Prof. Didik J Rachbini sebagai Wakilnya.

Prof. Didik J Rachbini

Didik Junaidi Rachbini adalah bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, mendampingi Hidayat Nurwahid yang diusung PKS sebagai calon gubernur DKI 2012. Kelahiran Pamekasan, Madura, 2 September 1960 ini digandeng PKS sebagai profesional, meski Didiek adalah politikus Partai Amanat Nasional (PAN). Saat ini dia menjabat sebagai anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PAN.

Didik bernama kecil Ahmad Junaidi, dengan panggilan Didik. Kemudian dalam ijazah SD, gurunya menulis nama Didik Junaidi Rachbini. Tidak tertulis nama Ahmad, diganti dengan panggilan Didik dan di belakang ditambah nama ayahnya, Rachbini.

Dia menikmati masa kecil dan remajanya di Pemekasan, Madura dan Jember. Selain aktif bermain, dia juga cerdas dan rajin belajar. Sehingga dia selalu juara kelas. Ketika di SMP-SMA dia senang matematika. Dia pun bercita-cita jadi insinyur teknik sipil atau pertambangan. Namun, akhirnya dia tidak memilih jurusan teknik sipil dan  pertambangan itu ketika masuk perguruan tinggi. Dia malah kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan lulus S1 tahun 1983.

Didik kemudian melanjutkan program Studi Pembangunan, di Central Luzon State University, Filipina, pada 1988. Dia melanjutkan program S3-nya di Universitas yang sama dan lulus pada 1991.

Karirnya di kancah politik dimulai setelah Didik menjabat sebagai anggota Majelis Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Berkat aktivitasnya di ICMI, Didik diangkat menjadi Anggota MPR Utusan Golongan pada 1998. Mantan aktivis HMI ini bergabung dengan Partai Amanat Nasional mulai 1999 sebagai anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP), sebelum menjadi Ketua DPP Partai Amanat Nasional (2000-2005).

Pada Pemilu 2004, Didik terpilih menjadi anggota DPR mewakili daerah pemilihan Batu dan Malang, Jawa Timur dan kembali terpilih sebagai anggota legislatif pada pemilu 2009 dari daerah pemilihan Depok.

Sebelum terjun ke politik, Didik adalah akademisi. Dia tercatat sebagai Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Dosen IPB, dosen Universitas Nasional, pernah menjadi Pembantu Rektor I, Universitas Mercu Buana Jakarta, pendiri dan pengajar di Universitas Paramadina Mulya, dan dosen Program Magister Manajemen UI dan MPKP UI.

Selain mengajar di Universitas Indonesia, Prof. Rachbini mengajar di program Pasca Sarjana, Universitas Mercu Buana dan Departemen Ilmu Administrasi, FISIP UI (pasca sarjana).  Pengalamannya cukup banyak  dalam memimpin di lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan, seperti Direktur sekaligus pendiri INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) 1995-2000; Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana 1995-1997; Wakil Rektor Universitas Mercu Buana 1997-2004; anggota MPR RI 1998-1999; Tim Ahli MPR RI untuk Amandemen UUD 1945 bidang ekonomi 1999-2004; anggota KPPU 2000-2004; Anggota DPR RI 2004-2009; Wakil Ketua Yayasan Menara Bhakti (Universitas Mercu Buana) 2005-2010;  Ketua Komisi VI DPR RI 2005-2007 bidang Industri, Perdagangan, BUMN dan Penanaman Modal, Wakil Ketua Komisi X DPR RI bidang Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; Ketua Umum Yayasan Paramadina (Universitas) 2005-sekarang; Ketua Majelis Wali Amanat IPB 2007-sekarang; Dewan Penyantun Universitas Pancasila 2008-sekarang; Ketua LP3E (Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi) KADIN 2011-sekarang.

Sumber : http://mediaakarrumput.org dan http://kammijakarta.or.id

Dr. Ing. H. Fauzi Bowo

Dr. Ing. H. Fauzi Bowo lahir di Jakarta, 10 April 1948, umur 64 tahun. Ia adalah Gubernur DKI Jakarta Periode 2007-2012. Setelah lulus SMA, Fauzi pernah kuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia 1966/1967.  Kemudian pada usia 19 tahun, Fauzi kuliah di Technische Universitat Braunschweig, Jerman. Saat lulus sarjana muda, Fauzi belajar ilmu politik di Berlin, lalu belajar sosiologi di Zurich. Setelah itu ia kembali melanjutkan kuliah arsitekturnya dan mendapat gelar master untuk Teknik Arsitektur Perencanaan Kota dan Wilayah dari Universitat Braunschweig tahun 1976. Setelah mendapat gelar Master tersebut Fauzi Bowo kembali ke Indonesia, dan mulai berkarier di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1978.

Slogan Jakarta untuk Semua ternyata mampu menarik simpatik masyarakat ibu kota. “Untuk membangun Jakarta, serahkan kepada ahlinya dan kepada yang sudah berpengalaman. Jika tidak, kehancuran tinggal menunggu waktu.” Kalimat tersebut diucapkan berulang-ulang oleh Fauzi saat kampanye dan terbukti mampu mendulang suara sekaligus memenangkan pilkada 8 Agustus 2007 lalu. Alhasil, Fauzi Bowo yang sempat menjabat sebagai Wakil Gubernur Jakarta mendampingi Sutiyoso pada periode 2002-2007 akhirnya terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012 bersama dengan pasangannya Prijanto dengan 57,87 persen suara.

Begitu ditetapkan sebagai pemenang pilkada, pria yang memiliki kegemaran mengoleksi motor gede ini berjanji akan membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Bahkan ia berjanji tidak akan melakukan diskriminasi dalam pelayanan publik kepada seluruh warga ibu kota. Semua warga ibu kota berhak atas semua pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Oleh karena itu, apabila terjadi perlakukan istimewa kepada salah satu golongan saja, maka sistem pemerintahan ke depan tidak akan berjalan dengan baik.

Fauzi Bowo juga berjanji akan merampingkan struktur Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pemerintah daerah yang mandiri dan profesional. Hal tersebut tidak lain adalah amanat yang terkandung dalam PP 41/2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah disarankan untuk melakukan perampingan struktur di pemerintah daerah.

Tahun ini, Foke berniat maju kembali sebagai orang nomor 1 di DKI bersama Nachrowi Ramli sebagai Cawagubnya yang diusung oleh Partai Demokrat.

Visinya jika terpilih sebagai menjadi Gubernur Jakarta: ”Menata Jakarta”, yang lahir dari refleksi terhadap berbagai persoalan Jakarta yang harus ditata ulang.  Program utama yang akan dia lakukan adalah menata kembali kota Jakarta di seluruh aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, keamanan dan kebebasan berpendapat berserikat, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan lingkungan.

Politik: penataan pada penumbuhan sikap dan tatanan yang mendukung berjalannya sistem demokrasi. Sikap tersebut adalah penghargaan terhadap kebebasan dan saling menghargai. Pemerintah bertugas untuk memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang aspiratif sesuai prosedur demokrasi.

Ekonomi: mengatasi kesenjangan dengan meningkatkan kesejahteraan, terutama di kalangan bawah, dengan melakukan penataan sarana, pra sarana, dan relasi pasar.

Budaya: melakukan penataan etos kerja yang tinggi yang akan bersinegri dengan penataan ekonomi, dan merawat keragaman budaya dan mengantisipasi ekses negatif budaya global.

Penataan bidang agama yang diarahan pada upaya merawat kerukunan antar umat beragam dan perlindungan terhadpa minoritas (sangat vital dalam menjaga keharmonisan sosial).

Mayor Jenderal (Purn) Nachrowi Ramli

Mayor Jenderal (Purn) Nachrowi Ramli adalah salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta. Haji Nachrowi Ramli atau akrab kita panggil “Bang Nara” lahir dan besar di Jakarta, tepatnya di Gang Masjid Jalan Kramat Sentiong, pada 12 Juli 1951, umur 61 tahun.

Nara, merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1973, teman satu angkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun setelah lulus dari Akmil, sebagian besar kariernya dihabiskan di dunia militer dan intelijen. Puncaknya, dia menjabat sebagai Kepala Lembaga Sandi Negara pada 2002 hingga 2008.

Beliau adalah satu dari sedikit putra Betawi yang berhasil menjadi Jenderal TNI AD dan perwira teknik elektro. Di Akademi Militer (Akmil), Nara teman satu angkatan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan lulus tahun 1973. Setelah itu, Nara berkarier di dunia intelijen sejak tahun 1974 hingga menjadi Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia tahun 2002 – 2008.

Komitmen Nara terhadap perkembangan masyarakat dan budaya Betawi ditunjukkan dengan kegemarannya mendalami silat Betawi serta kiprahnya sebagai Ketua Umum Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus Betawi) dan Ketua Dewan Penasehat Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi).

Selesai mengabdi di militer dan Lembaga Sandi Negara, Nara kemudian berkiprah di dunia politik sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta. Terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah pada bulan November 2010. Nara berhasil melakukan konsolidasi dan menegakkan disiplin bagi para kader partai. Partai Demokrat adalah partai pemenang Pemilihan Umum 2009. Di DKI Jakarta, Partai Demokrat mendapatkan 32 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta

Kesuksesan dalam memimpin berbagai organisasi inilah yang membuat pria kelahiran 12 Juli 1951 ini memutuskan untuk maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, kunci kepemimpinannya adalah ‘TARIF’ yakni Transparan, Akuntabel, Rensponsif, Inovatif, dan Fairness. Filosofi hidupnya ialah “bekerja dan beribadah untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat“

Sumber : http://mediaakarrumput.org dan http://kammijakarta.or.id

Mayor Jenderal (Purn) Hendardji Supandji

Mayjen TNI (Purn.) Drs.Hendardji Soepandji, S.H. lahir di Semarang pada 10 Februari 1952, umur 60 tahun, beliau merupakan bakal calon gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan seperti pasangan Faisal-Biem. Lulusan AKABRI 1974 ini akan berpasangan dengan Ahmad Riza Patria, putra Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan.Seperti halnya Nachrowi dan Nono Sampono, hampir seluruh karir Hendardji  dihabiskan di dunia militer.

Jabatan penting yang pernah dijabat adik kandung mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji ini antara lain Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat periode 2006-2007 dan Asisten Pengamanan (Aspam) Kasad periode 2008-2010.

Jabatan lain di luar militer adalah Ketua Federasi Olahraga Karateka-do Indonesia (Forki), Presiden Karate Asia Tenggara (SEAKF), Komisaris Independen PT Cahaya Kalbar, Tbk (Wilmar International Grup), dan Direktur Utama Pusat Pengelola Kompleks Kemayoran.

Ia dikenal sebagai tentara yang lurus dan jujur. Pengabdian yang berdedikasi telah dibuktikan lulusan AKABRI 1974 ini, hingga dipercaya menjadi Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) di tahun 2006 juga Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan Darat pada 2008.

Hendardji yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PPKK (Pusat Pengelola Komplek Kemayoran) selama lebih dari setahun, membuat konsep akan menjadikan Kemayoran sebagai kawasan Green International Business District (GIBD) seluas 454 Ha, dengan RTH 40% dan akan membangun gedung Grand Kemayoran yang mampu menampung 25.000 penonton untuk berbagai event, baik olahraga, kesenian & budaya, maupun acara-acara lainnya. Kemayoran juga akan dikembangkan sebagai Cyber City. Semasa kepemimpinannya, PPKK mengalami kenaikan pemasukan 676% yaitu dari Rp 128 milyar menjadi Rp 1 triliun.

Sebagai Ketua Umum PB FORKI (Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia, Hendardji juga dipercaya oleh WKF (World Karate Federation/ Federasi Karate Dunia) untuk menyelenggarakan WKF Premier League tiap tahun, mulai Juni 2012 yang dihadiri 80 Negara dari 186 Negara Anggota WKF di Seluruh Dunia. Event ini juga merupakan event bergengsi karena hanya 10 Negara yang diberi kesempetan untuk menggelar event tersebut, antara lain: Prancis, Itali, Jerman, Turki, Austria, Spanyol, Cina dan Indonesia.

Hendardji Soepandji juga menerima penghargaan Anugerah Olah Raga Indonesia (AORI) 2011 sebagai Pembina Terbaik. Penghargaan itu diterima Hendardji selaku Ketua Umum PB Forki yang telah sukses membawa karateka Indonesia memperoleh 10 emas pada ajang Seagames tahun lalu. Seperti diketahui jumlah medali itu melampaui target yang dipatok KONI Pusat yaitu 5 emas dan dan Pengurus Besar Federasi Karate-do Indonesia (PB Forki) sebanyak 7 emas.

Tujuan Hendardji maju sebagai bakal calon gubernur DKI, antara lain berharap bisa membawa tiga nilai olahraga ke dalam Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu kesempurnaan, persahabatan, dan saling menghargai.

A Riza Patria

Ir A Riza Patria, MBA, lahir di Banjarmasin, 17 Desember 1969, umur 43 tahun. Ia sangat aktif di berbagai organisasi. Di KNPI, Ariza pernah tercatat sebagai Ketua DPP KNPI 2002 – 2005 dan periode 1999 – 2002. Ia juga pernah menjabat Ketua DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta, 2002 – 2005. Pada Kongres KNPI 2008 di Bali, Ariza bertarung melawan Aziz Syamsudin (Anggota Komisi III DPR RI) dalam memperebutkan posisi Ketua Umum DPP KNPI. Sebelumnya, pada Kongres KNPI di Bekasi 2002, Ariza juga sempat bertarung pada putaran kedua, melawan Idrus Marham yang kini menjabat sebagai Sekjend Golkar.

Selain KNPI, pria yang menamatkan S1 nya di ISTN ini, banyak berkecimpung di organisasi lain. Sampai saat ini, Ariza masih tercatat sebagai Ketua Umum DPN Garda Muda Merah Putih (GMMP), dan Komandan Nasional Menwa Indonesia. Pria supel ini juga pernah tercatat sebagai pengurus DPP GEMA MKGR, Wasekjend KAHMI DKI Jakarta, Wakil Kepala Humas PBSI, Director IRInYI for Young MDGs (International Relationship of Indonesian Youth Institute for Young Millenium Development Goals), Sekjend DPP Persatuan Anak Guru Indonesia (PAGI), Anggota Indonesian Council of World Affair (ICWA), dan berbagai organisasi lainnya. Bakatnya di organisasi memang terlihat sejak sekolah. Mantan anggota KPU DKI Jakarta ini pernah menjadi Ketua OSIS SMA Islam Al-AZHAR Jakarta, tempatnya sekolah dulu.

Di sela kesibukannya sebagai aktifis, putra Ketua MUI, Drs. H. Amidhan ini ternyata juga menggeluti dunia bisnis. Background keilmuannya sebagai insinyur di kembangkannya dalam dunia bisnis. Direktur Utama PT. Gala Ariatama tersebut, saat ini juga tercatat sebagai pengurus KADIN Indonesia dan sempat menjadi pengurus BPD HIPMI Jaya 2001 – 2003.

Pria yang menamatkan studi magister nya di ITB Bandung ini tercatat sebagai Deklarator Ormas Nasional Demokrat DKI Jakarta, dan kini aktif di Partai Gerakan Indonesia Raya, sebagai salah satu Ketua DPP dan anggota Badan Seleksi Organisasi Partai Gerindra. Saat ini Riza masih menjabat sebagai Ketua Umum DPN Garda Muda Merah Putih (GMMP), dan Komandan Nasional Menwa Indonesia.

Dia juga pernah tercatat sebagai pengurus DPP GEMA MKGR, Wasekjend KAHMI DKI Jakarta, Wakil Kepala Humas PBSI, Director IRInYI for Young MDGs (International Relationship of Indonesian Youth Institute for Young Millenium Development Goals), Sekjend DPP Persatuan Anak Guru Indonesia (PAGI), dan Anggota Indonesian Council of World Affair (ICWA).

Berbekal pengalaman organisasi itulah, Riza sempat menjabat sebagai anggota KPU DKI Jakarta. Pria yang menamatkan studi magister nya di ITB Bandung ini tercatat juga sebagai Deklarator Ormas Nasional Demokrat DKI Jakarta, dan kini aktif di Partai Gerakan Indonesia Raya, sebagai salah satu Ketua DPP dan anggota Badan Seleksi Organisasi Partai Gerindra.

Kini Riza Patria berniat maju sebagai bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan (independen) mendampingi Mayjen TNI (Purn) Hendardji Supandji.

Sumber : http://mediaakarrumput.org dan http://kammijakarta.or.id

Alex Noerdin

Alex Noerdin (lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 9 September 1950; umur 61 tahun) adalah Gubernur Sumatera Selatan sejak 7 November 2008. Sebelumnya ia menjabat Bupati Musi Banyuasin selama 2 periode berturut-turut (2001-2006 dan 2007-2012). Pada tanggal 14 Juni 2008, dalam periode kedua masa jabatannya, ia mengundurkan diri terkait dengan pencalonan dirinya sebagai Gubernur Sumatera Sumatera Selatan dalam Pilkada Sumatera Selatan periode 2008-2013.

Berdasarkan riwayat pendidikannya, pria peraih dua gelar sarjana (S1) yakni masing-masing dari Universitas Triksakti (1980) dan Universitas Atmajaya (1981) ini, tergolong sebagai sosok yang sukses dalam mengenyam pendidikan. Bahkan memiliki motivasi belajar yang tinggi meski harus menimba ilmu hingga ke luar negeri.

Alex Noerdin dikenal masyarakat luas sebagai pemimpin yang memiliki kesuksesan di berbagai bidang kehidupan. Kesuksesan yang diraih meliputi bidang pendidikan, organisasi, dan kepemerintahan. Kesuksesan ini tercermin dari rekam jejak kehidupannya selama ini.

Di bidang organisasi, sejak dulu hingga sekarang, sosok yang kini tengah menjabat Ketua Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas / FKDPM (2006-2009) ini terkenal sebagai figur yang sangat aktif dan sukses dalam memimpin berbagai jenis organisasi. Baik organisasi kepemudaan / kemasyarakatan, organisasi keolahragaan, maupun organisasi politik.

Sementara dalam organisasi politik, sebelum diamanahi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Sumatera Selatan (2004-2009), Alex pernah menjadi Juru Kampanye dan Pengajar Karakterdes Golkar Kodya Palembang (1982) dan Wakil Sekretaris DPD Golkar Kodya Palembang (1988).

Bahkan, karena dinilai berhasil menjalankan amanah sebagai Bupati dalam memajukan dan mensejahterahkan masyarakat Musi Banyusin, melalui Pilkada Langsung tahun 2006, Beliau kembali terpilih sebagai Bupati untuk memimpin dan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode tahun 2007-2012. Pada tahun 2008 Ia mengikuti pemilihan gubernur Sumatra Selatan dan meraih kemenangan.

Bukti kongkrit keberhasilan kepemimpinan sebagai Kepala Daerah terlihat dari banyaknya penghargaan dan tanda jasa yang diterima dari pemerintah pusat, lembaga independen, dan masyarakat dalam sektor pemerintahan, organisasi, sosial dan budaya.

Nono Sampono

Letnan Jenderal (Marinir) Nono Sampono, S.Pi, M.Si lahir di Bangkalan, Madura 1 Maret 1953, umur 59 tahun. Mantan Danpaspampres di era Presiden Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri ini menyadari bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak semulus jalan tol. Pasti ada kerikil-kerikil cobaan yang datang silih berganti.

Dengan bijak dia menyikapi bahwa cobaan itu datang bukan hanya di kala merasakan kesulitan dan kesusahan semata, tetapi juga di saat bergelimang kesenangan. Dia pun menyadari kalau semua itu merupakan bagian dari skenario yang datang dari sang Khalik.

Sebagian besar kerirnya dihabiskan di dunia militer. Selain menjadi jenderal berbintang tiga, sejumlah jabatan penting pun pernah dijabat ayah dari Agustini Moerdiana, Taufik Bagus Moerdianto, dan Sheila Destaria Moerdianti ini. Di antaranya Komandan Korps Marinir, Komandan Paspampres, Gubernur Akademi Angkatan Laut, Inspektur Jenderal TNI AL dan Komandan Jenderal Akademi TNI.

Visi dan misi Nono maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta adalah membangun Ibukota menjadi lebih baik: lebih maju, lebih tertib, lebih aman, dan damai. Untuk tujuan ini Nono fokus pada persoalan pokok Jakarta yakni macet banjir, penumpukan sampah, kemiskinan warga, keamanan, dan pertahanan Jakarta sebagai kota metropolitan, serta berbagai ancaman budaya asing.

Sumber : http://mediaakarrumput.org dan http://kammijakarta.or.id

Faisal Basri

Faisal Basri Batubara atau yang lebih dikenal dengan nama Faisal Basri lahir di Bandung, Jawa Barat, 6 November 1959, umur 52 tahun. Ia adalah seorang ekonom dan politikus, sejak mahasiswa Faisal aktif di berbagai organisasi. Masuk FEUI tahun 1978 tatkala kampus sedang bergejolak melawan NKK-BKK.

Gejolak politik membawanya kian larut dalam berbagai gerakan. Ia tercatat sebagai pendiri Majelis Amanat Rakyat (MARA) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Di Partai ini ia menjadi Sekretaris Jenderal yang pertama dan pasca Kongres I di Yogyakarta dipercayakan sebagai salah satu Ketua.

Setelah mundur dari PAN pada awal 2001, ia tetap aktif dalam kehidupan politik. Faisal mendirikan organisasi politik Pergerakan Indonesia (PI) dan menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional sejak Kongres I tahun 2004 sampai 2010. Kini ia dipercaya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasional.

Sebagai dosen pada FEUI, ia mengasuh matakuliah Ekonomi Politik sejak matakuliah ini diperkenalkan di FEUI pada akhir 1980-an. Ia juga mengajar matakuliah Perekonomian Indonesia, Analisis Lingkungan Bisnis, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Kelembagaan.

Pada tahun 2000, Faisal menjadi anggota Tim Asistensi Ekonomi Presiden RI. Pada April 2006 ia diangkat sebagai Ketua Tim Ek sternal Monitoring Inpres No.3 Tahun 2006 oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI.

Sebelumnya, 2000-2006, ia berkiprah sebagai komisioner di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sempat juga bergabung dengan Kadin Indonesia dan dipercaya sebagai Ketua LP3E pada tahun 2009.

Ia memulai karirnya sebagai peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI pada tahun 1981 dengan pangkat terendah hingga menjadi Kepala pada kurun waktu 1993-95. Selama bergelut sebagai peneliti inilah Faisal kerap terlibat dalam kajian daerah. Dalam urusan daerah ini pula, Faisal pernah menjadi salah seorang anggota dewan pakar APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia).

Setelah menamatkan program strata I dengan gelar Sarjana Ekonomi dari FEUI (1985), Faisal melanjutkan studi strata-2 dan memperoleh gelar MA (Master of Atrs) dari Vanderbilt University, USA pada tahun 1988.

Faisal menjanjikan transportasi publik yang nyaman sekaligus mengurai kemacetan, tersedianya air bersih dan sanitasi yang baik, meningkatkan ruang terbuka hijau (RTH), meningkatkan efektivitas anggaran dan revitalisasi birokrasi serta menyebar pertumbuhan ke sekitar Jakarta.

Biem Benyamin

Lelaki kelahiran 13 Maret 1964 ini, memang dikenal sebagai budayawan yang mewarisi nilai-nilai budaya mendiang ayahnya. Benyamin Sueb, adalah tauladan yang menjadi sumber referensi Biem Benjamin dalam merawat dan memajukan budaya Betawi, ditengah gencarnya budaya asing yang terus-menerus menggerus budaya lokal.

Sebagai wakil rakyat di DPD, Biem berpendapat bahwa pelaksanaan otonomi daerah di DKI Jakarta telah mengebiri hak konstitusional rakyat, dimana otonomi daerah hanya diletakkan di tingka provinsi, sehingga rakyat kehilangan hak pilih dan memilih sebagai Walikota/wakil walikota sebagaimana yang berlaku di provinsi lain.

Tahun 2005, Biem melakukan perjuangan juducial review agar calon perseorangan diberikan kesempatan melaju dalam pemilihan kepala daerah. Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ini ia maju mendampingi Faisal Basri sebagai calon wakil gubernur melalui jalur independen agar budaya Betawi dapat ‘berdaya bareng-bareng’, sekaligus dapat diproteksi melalui kebijakan.

Sumber : http://mediaakarrumput.org dan http://kammijakarta.or.id