Blognya Anak Kuliahan

Tuesday, June 19, 2012

Hubungan Antara Ilmu Pemerintahan Dengan Ilmu Kenegaraan dan No-Kenegaraan

June 19, 2012 2


Hubungan Ilmu Pemerintahan dan Ilmu-Ilmu Kenegaraan
  • Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada hakikatnya adalah membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga yang mempengaruhi hidup masyarakat.
  • Secara umum dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan menekankan pada fungsi output daripada mutu sistem politik, sedangkan ilmu politik menitikberatkan pada fungsi input. Dengan perkataan lain ilmu pemerintahan lebih mempelajari komponen politik sebagai suatu sistem politik, sedangkan ilmu politik mempelajari society dari suatu sistem politik. Kebijakan pemerintahan (public policy) dibuat dalam arena politik, tetapi hampir semua perencanaan dan pelaksanaannya diselenggarakan dalam arena birokrasi pemerintahan tersebut.
  • Ilmu negara bersifat statis dan deskriptif, karena hanya terbatas melukiskan lembaga-lembaga politik. Sedangkan ilmu pemerintahan itu dinamis, karena dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi setempat. Oleh karena itu selain merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, ilmu pemerintahan juga merupakan suatu seni memerintah, yang selain diperoleh melalui kegiatan belajar mengajar, juga karena dilahirkan berbakat.
  • Syarat-syarat negara antara lain harus adanya wilayah, harus adanya pemerintah dan pemerintahan, harus adanya penduduk dan harus adanya pengakuan dari dalam dan luar negeri. Adanya pemerintah yang sah dan diakui baik dari dalam dan luar negeri berarti pemerintah tersebut mempunyai wewenang untuk memerintah secara legitimasi.
  • Ilmu pemerintahan adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, namun sangat dekat hubungannya dengan administrasi negara,karena memiliki obyek materi yang sama yaitu negara itu sendiri.Adapun yang membedakan ilmu pemerintahan dengan administrasi negara adalah pada pendekatan (technical approach) nya masing-masing yaitu ilmu pemerintahan cenderung lebih melaksanakan pendekatan legalistik, empirik dan formalistik, sedangkan administrasi negara cenderung lebih melaksanakan pendekatan ekologikal, organisasional dan struktural.
  • Yang membedakan ilmu pemerintahan dengan hukum tata negara adalah sudut pandangnya masing-masing, yaitu bila ilmu pemerintahan cenderung lebih mengkaji hubungan-hubungan pemerintah dalam arti perhatian utama adalah pada gejala yang timbul pada peristiwa pemerintah itu sendiri. Sedangkan hukum tata negara cenderung mengkaji hukum serta peraturan yang telah ditegakkan dalam hubungan tersebut.

Hubungan Ilmu Pemerintahan dan Ilmu-Ilmu Non-Kenegaraan
  • Ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat ilmiah tentang asas-asas surgawi dan manusiawi, pengetahuan yang benar dan yang tidak benar (Ulpian). Ilmu hukum adalah ilmu yang formal tentang hukum positif (Holland). Ilmu hukum adalah sintesa ilmiah tentang asasasas yang pokok dari hukum (Allen). Ilmu hukum adalah penyelidikan oleh para ahli hukum tentang norma-norma, cita-cita dan teknik-teknik hukum dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai disiplin ilmu di luar hukum yang mutakhir (Stone). Ilmu hukum adalah pengetahuan tentang hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya(Cross). Teori ilmu hukum menyangkut pemikiran mengenai hukum atas dasar yang paling luas (Dias).
  • Fungsi administrasi adalah pelaksanaan kebijaksanaan negara yang dijalankan oleh para aparat (pejabat) pemerintah, karena administrasi sebagai suatu hal yang harus berhubungan dengan penyelenggaraan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan kehendak negara tersebut.
  • Sejarah adalah deskripsi kronologis dari peristiwa-peristiwa zaman yang lampau, karena itu ilmu sejarah merupakan perhimpunan kejadiankejadian konkrit di masa lalu. Bagi para ahli sejarah dalam menanggapi ilmu pemerintahan, melihat bahwa gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa pemerintahan yang timbul dalam setiap hubungan pemerintahan penekanannya hanyalah pada fungsi dan pengorganisasian terutama dalam perjalanan ruang dan waktu yang senantiasa berubah.
  • Hubungan llmu Pemerintahan dengan ilmu ekonomi tampak sangat erat.Hal ini dapat dilihat dari munculannya merkantilisme sebagai aliran perekonomian yang bertujuan memperkuat negara dengan jalan mengkonsolidasi kekuatan dalam bidang perekonomian.
  • Filsafat dapat diartikan sebagai suatu kecintaan kepada kebijaksanaan.Filsafat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terakhir, tidak dangkal dan dogmatis, melainkan kritis sehingga kita sadar akan kekaburan dan kekacauan pengertian sehari-hari. Substansi filsafat tidak berubah, tetapi dialah yang memberikan performance sesuatu itu. Sub komponennya yaitu kuantitas, kualitas, kedudukan, wujud, ruang, waktu, aksi, dan relasi.

Sumber buku Ilmu Pememrintahan Karya Jrg. Djopari

Monday, June 18, 2012

5 Capres 2014 Terpopuler Menurut Survei LSI

June 18, 2012 0

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) kembali merilis hasil survei nasional terkait tingkat keterpilihan calon presiden (capres) dan partai politik. Ada lima tokoh yang paling banyak mendapat dukungan responden. Survei pada 2-11 Juni 2012, dengan metode multistage random sampling dari 1.200 responden, dilakukan dengan metode wawancara. Hasil survei menunjukkan Megawati Soekarnoputri berada di posisi pertama dengan 18,3 persen dukungan responden, disusul Prabowo Subianto (18 persen). Posisi ketiga ditempati Aburizal Bakrie (17,5 persen), kemudian Hatta Rajasa (6,8 persen) dan Ani Yudhoyono di posisi paling buncit dengan dukungan 6,5 persen responden.
Namun bila dikerucutkan capres di luar 3 partai besar yakni Golkar, PDIP dan Demokrat, maka Prabowo menempati posisi teratas dengan 23,9 persen. Wiranto (12,9 persen), Hatta Rajasa berada di posisi ketiga dengan 8,1 persen. Berturut-turut kemudian Surya Paloh (5 persen), Mahfud MD (4,5 persen), Dahlan Iskan (4,4 persen) dan Sri Mulyani yang hanya mendapat dukungan 2,1 persen responden. "Prabowo memimpin poros tengah di luar tiga partai," kata peneliti LSI Adjie Alfaraby di kantor LSI, Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Minggu (17/6/2012).
Terkait dengan elektabilitas partai, Demokrat terus melorot posisisnya ke urutan ketiga dengan 11,3 persen. Sementara Golkar berhasil menjadi jawara dengan 20,9 persen dukungan responden disusul PDIP dengan 14 persen. "Gerindra, PKS, NasDem, PKB, PAN, PPP, Hanura tidak ada yang mendapat dukungan di atas 5 persen," sebut Adjie. (news.detik.com)

Berhitung Pendapatan Gubernur Jakarta

June 18, 2012 2

Pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi pembicaraan hangat. Tampilnya enam kandidat membuat persaingan duduk di kursi DKI-1 ini sangat ketat. Berapa sebenarnya penghasilan gubernur di Jakarta?
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68/2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, gaji pokok kepala daerah "hanya" Rp 3 juta. Adapun tunjangan jabatan diatur dalam Keppres No 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Tunjangan jabatan gubernur sekitar Rp 5,4 juta. Jadi, gaji total Rp 8,4 juta.
Gubernur memiliki sejumlah "pintu" yang menambah penghasilannya, seperti fasilitas rumah, kendaraan, insentif rapat, dan kunjungan dinas. Gubernur juga berhak mendapat insentif pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Insentif pajak daerah diberikan berdasarkan jumlah setoran pajak. Semakin tinggi realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, kepala daerah akan mendapat insentif tinggi. Dalam Pasal 7 disebutkan realisasi penerimaan pajak di bawah Rp 1 triliun akan mendapat paling tinggi 6 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Penerimaan pajak  Rp 1-2,5 triliun akan mendapat maksimal 7 kali gaji.
Pada 2011, DKI Jakarta memiliki penghasilan pajak Rp 14,8 triliun. Sesuai Peraturan pemerintah, kepala daerah akan mendapat insentif paling tinggi 10 kali gaji pokok dan tunjangan kalau menjadi penghasil pajak di atas Rp 7,5 triliun. Artinya, Gubernur DKI akan mendapat tambahan paling tidak Rp 80 juta di luar gaji. (TEMPO.CO)

Daftar Kekayaan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2017

June 18, 2012 2
Enam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta telah menandatangani pakta integritas jelang penyelenggaraan Pemilukada DKI Jakarta 2012, di Auditorium gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis, 14 Juni 2012. Pakta integritas itu juga ditandatangani Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Dahliah Umar, dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Ramdansyah. Pakta integritas itu berisi kesepakatan bahwa enam cagub dan cawagub DKI harus transparan, akuntabel, dan bersih dari politik uang selama Pemilukada. Bila terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI, mereka harus berkomitmen terlibat penuh dalam sistem integritas nasional dan beserta jajaran pegawai daerah menyampaikan harta kekayaan. 
Selain itu, siap menindak pegawai yang mencuri kekayaan. Kemudian, atas pelanggaran komitmen tersebut mereka bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi dan juga pidana. Usai penandatanganan pakta integritas, enam pasangan calon mengumumkan jumlah total harta kekayaan sesuai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan kepada KPK.
Calon gubernur incumbent Fauzi Bowo pada laporan LHKPN kepada KPK per 14 Maret 2012 memiliki total harta kekayaan senilai Rp59.389.281.068 dan mata uang asing sebesar US$325.000. Total harta kekayaan pada 2012 naik cukup tinggi dari laporan pada 26 Juli 2010, yakni sebesar Rp46.935.609.591 dan US$200.000. "Perbedaan nilai 2010 ke 2012, semua ini sudah saya sampaikan berikut bukti kepada tim verifikasi. Kewajiban saja hanya menyebutkan angka akhirnya, setelah itu saya serahkan kepada tim verifikasi," kata Fauzi Bowo. Sedangkan pasangan Fauzi Bowo, Nachrowi Ramli, memiliki total harta kekayaan sebesar Rp15.784.271.234 dan mata uang asing senilai US$30.003. Nara, sapaan akrabnya, terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 30 Mei 2001, saat masih berpangkat Kolonel. Saat itu jumlah kekayaan Nara hanya Rp683.122.000.
Calon gubernur dari jalur independen, Hendardji Soepandji, per 12 April 2012 tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp32.182.924.751 dan mata uang asing US$405.537. Pada 2010 lalu, total harta kekayaan yang dimiliki Hendardji sebesar Rp5.987.640.453 dengan mata uang asing US$170.463. Sedangkan pasangannya, Ahmad Riza Patria memiliki harta senilai Rp2.789.050.923 per Maret 2012.
Cagub yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo, memiliki harta kekayaan Rp27.255.767.435 dengan mata uang asing US$9.876. Jumlah ini meningkat sejak laporan pada 2010 silam yakni sebesar Rp18.469.690.500 dan US$9.483. "Kenaikan ini diperoleh karena saya juga punya usaha atau bisnis di luar kesibukan saya sebagai pejabat negara," kata Jokowi. Pasangan Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, melaporkan harta kekayaannya sebesar Rp12.458.296.063 dengan mata uang asing US$5.030. 
Cagub usungan Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, per 28 Maret 2012 memiliki jumlah harta kekayaan sebesar Rp12.145.267.145 dengan mata uang asing US$7.500. Pada laporannya ke KPK per Desember 2009, HNW memiliki jumlah harta kekayaan Rp6.323.567.457 dan US$10.706. Pasangannya Didik J. Rachbini per Maret 2012 memiliki harta kekayaan sebesar Rp7.792.516.266 dan US$8.342.
Cagub independen Faisal Batubara per 12 Maret 2012 memiliki harta kekayaan Rp4.136.226.211. Dan pasangannya, Biem Benjamin, tercatat memiliki Rp33.029.189.336.
Cagub usungan Partai Golkar, Alex Noerdin, per Maret 2012 tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp19.694.375.836. Jumlah ini meningkat sejak pelaporan hartanya ke KPK Juni 2008 sebesar Rp10.953.240.761. Pasangannya Nono Sampono, per Maret 2012 memiliki harta senilai Rp13.712.659.591. Pada Desember 2006, Nono melaporkan hartanya KPK sebesar Rp3.834.261.164 dan US$270.000. (VIVAnews)

Sunday, June 17, 2012

Isi Dan Sitematika Penulisan Proposal Penelitian (Skripsi)

June 17, 2012 0
Mungkin bagi mahasiswa tingkat akhir nama "proposal" bukanlah sebuah nama yang asing lagi di telinga. Bagi mahasiswa, proposal bisa diibaratkan bagai dua sisi mata uang. Disatu sisi proposal bagaikan "pujaan hati" bagi mahasiswa, karena menyusun proposal adalah dambaan bagi setiap mahasiswa, tiga tahun adalah waktu yang harus dilewati untuk bisa bercengkrama dengan makhluk seksi yang bernama proposal itu. Dan disatu sisi lainnya, proposal juga dianggap sebagai momok yang sangat menakutkan bagi sebagian kalangan mahasiswa, hal tersebut terjadi karena ketidaksiapan diri dalam menghadapi "hantu" yang satu ini, dan ditambah lagi dengan penyakit yang kini menyerang kaum mahasiswa "galau" menambah kerumitan dalam menyusun proposal tersebut. Proposal sendiri bisa disebut pra-skripsi, dan merupakan tahap awal yang harus dilewati oleh setiap mahasiwa memperoleh gelar sarjana oleh karena itu perlu bagi setiap mahasiswa untuk memahami proposal itu sendiri.

Kelengkapan dan Sitematika Penulisan Proposal
1. Judul Proposal Penelitian
Judul merupakan gerbang pertama seseorang membaca sebuah proposal penelitian. Karena merupakan gerbang pertama, maka judul proposal penelitian perlu dapat menarik minat orang lain untuk membaca. Judul perlu singkat tapi bermakna dan tentu saja harus jelas terkait dengan isinya. Bila memang tidak dapat dipersingkat, meskipun tetap panjang, maka judul dapat dibuat bertingkat, yaitu judul utama, dan anak judul. Penghalusan atau perubahan judul juga perlu mempertimbangkan bahwa judul tersebut akan diakses (dicari) dengan komputer, sehingga pakailah kata atau istilah yang umum dalam bidang ilmunya.
Menurut pengalaman, judul menjadi hambatan utama bagi kebanyakan mahasiswa dalam menyusun proposal, hal tersebut terjadi karena kesusahan dalam menentukan judul. Oleh karena itu ada baiknya rancangan judul telah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari, yakni disemester awal kuliah.

2. Latar Belakang
Latar belakang berisi uraian mengenai penting dan perlu dilakukannya penelitian. Alasah harus diarahkan pada sifat dan implikasi dari gejala itu sendiri, akan lebih baik lagi bila mendapat justifikasi teori atau konsep. Karenanya, dalam latar belakang perlu dikemukakan pula berbagai fakta untuk memperkuat alasan perlunya dilakukan penelitian tersebut.

3. Perumusan Masalah
  • Perumusan masalah adalah kunci dalam setiap penelitian, tidak ada masalah maka tidak ada penelitian.
  • Masalah penelitian hendaknya dirumuskan dengan tajam, jelas, terarah, dan harus mengikuti logika berfikir yang benar.
  • Perumusan masalah didasarkan pada kreatifitas  dan imaginasi peneliti, yang dapat bersumber dari minat personal atau bersumber dari teori.
  • Masalah itu harus bersifat problematis, artinya mempunyai kesenjangan antara yang nyata dengan yang ideal, sehingga membutuhkan penjelasan karena kesenjangan itu akan mempunyai implikasi yang luas baik secara teoritis mapun praktis.
  • Karenanya, masalah itu cukup satu. Kemudian, masalah tersebut dielaborasi (diturunkan) menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian, tapi jangan terlalu banyak (maksimal tiga pertanyaan), agar pertanyaan menjadi fokus, tidak melebar kemana-mana.

4. Tujuan Penelitian
Tujuan tentunya sangat ditentukan oleh masalah yang diajukan, dan intinya berisi tentang kontribusi hasil penelitian bagi kepentingan keilmuan atau kepentingan-kepentingan yang bersifat praktis.

5. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka bersi paparan riwayat penelitian yang pernah dilakukan, baik terkait dengan tema yang diangkat maupun dengan lokasi/kawasan yang akan diteliti. Paparan itu tidak hanya berisi tentang penemuan-penemuan penting dari peneliian yang sudah dilakukan, tapi juga mengenai pendekatan dan metode yang mereka gunakan. Karenanya, tinjauan pustaka juga berfungsi untuk menunjukkan orisinalitas penelitian, bahwa penelitian ini beda dengan penelitian yang sudah dilakukan, atau bisa juga bersifat melengkapi dan memperbaiki penelitian yang sudah dilakukan.

6. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan kerangka untuk menjawab pertanyaan penelitian. Istilah “teori” di sini menunjuk pada sumber penyusunan kerangka, yang bisa berupa teori yang ada, definisi konsep, atau malah dapat pula dari logika. Orang biasanya ragu menggunakan kata “teori”, karena dianggapnya hanya untuk penelitian yang bernalar deduktif. Padahal tidak demikian. Sekali lagi, kerangka untuk menjawab pertanyaan penelitian tetap diperlukan dalam penelitian bernalar induktif. Jika konsep yang dijadikan sumber menyusun kerangka tersebut, maka sub judul ini bisa diganti menjadi “kerangka konseptual”. Jika logika yang digunakan, maka sub judul ini menjadi “kerangka pemikiran”.

7. Hipotesis (Bila Diperlukan)
Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari kerangka teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara (dugaan) terhadap permasalahan yang diteliti. Karena diangkat dari landasan teori, maka hipotesis merupakan “kesimpulan teoritik” (hasil perenungan teoritis) yang perlu diuji dengan kenyataan empirik. Hipotesis masih perlu diuji kebenarannya, maka isi hipotesis harus bersifat dapat diuji atau dapat dikonformasikan. Menurut Borg dan Gall (dalam Arikunto, 1998: 70),  penulisan hipotesis perlu mengikuti persayaratan sebagai berikut: 
  • Dirumuskan secara singkat tapi jelas;
  • Dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih; 
  • Didukung oleh teori -teori yang dikemukakan oleh para ahli atau peneliti yang terkait (tercantum dalam landasan teori atau tinjauan pustaka).

8. Metode Penelitian
Pengertian metode, pendekatan, dan penalaran dalam skripsi kita sering bercampur aduk dan salah pakai. Metode penelitian merupakan cara atau langkah-langkah konkrit dari penelitian: alasan pemilihan lokasi, dengan cara apat data dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Metode yang dipakai sangat ditentukan oleh masalah yang diajukan. Pendekatan adalah alat atau cara pandang yang digunakan untuk “mendekati” masalah.Penalaran adalah cara atau alur berfikir (induktif, deduktif).

9. Daftar Pustaka dan Lampiran
Daftar Pustaka memuat informasi referensi (buku, Koran, majalah, dll) yang diacu dalam proposal penelitian. Dalam daftar pustaka, biasanya, buku dan majalah tidak dipisahkan dalam daftar sendiri-sendiri. Untuk penulisan daftar pustaka terdapat banyak corak tata penulisan, ikutilah petunjuk yang berlaku dan terapkan corak tersebut secara konsisten.
Lampiran dapat diisi dengan materi yang “kurang penting” dalam arti “boleh dibaca atau tidak dibaca”. Biasanya lampiran memuat antara lain: kuesioner dan daftar sumber data yang akan dikunjungi atau diambil datanya. Sebaiknya jumlah halaman lampiran tidak terlalu banyak agar tidak terasa lebih penting dibanding dengan isi utamanya.

Saturday, June 16, 2012

Model-Model Kampanye Politik

June 16, 2012 0
Model-Model Kampanye Politik
Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tim kampanye berkaitan erat dengan kegiatan pemasaran politik (political marketing). Kampanye merupakan bagian penting atau salah satu bentuk penting dari pemasaran politik. Dengan semakin ketatnya persaingan politik karena berlangsungnya sistem multipartai dan pemilihan secara langsung saat ini, maka pemasaran politik semakin diperlukan. Untuk memahami lebih jauh bagaimana tahapan dan proses kampanye dijalankan, ada beberapa model kampanye yang bisa digunakan:

Model Komponensial Kampanye
Model kampanye ini didasarkan pada komponen atau unsur-unsur dalam proses komunikasi yang meliputi: sumber (komunikator), pesan, saluran (media), penerima (komunikan), efek, dan umpan balik (feed back). Unsur-unsur tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan yang mendeskripsikan dinamika proses kampanye. Model ini menempatkan sumber kampanye sebagai pihak yang dominan mengkonstruksi pesan yang ditujukan untuk membuat perubahan pada khalayak. Pesan-pesan kampanye disampaikan melalui berbagai media atau saluran baik yang sifatnya formal atau non formal, media massa atau saluran personal, dan lain-lain. Terjadinya efek berupa perubahan pada diri khalayak bisa diidentifikasi dari umpan balik yang diterima sumber kampanye.

Model Perkembangan Lima Tahap Fungsional
Model ini cukup populer karena sifatnya yang fleksibel untuk diterapkan pada berbagai jenis kampanye, baik kampanye produk, kampanye politik, maupun kampanye sosial. Model ini menjelaskan adanya lima tahap kegiatan kampanye, yaitu: identifikasi, legitimasi, partisipasi, penetrasi, dan distribusi. Tahap identifikasi adalah tahap penciptaan identitas kampanye yang mudah dikenali dan diingat oleh khalayak. Tahap legitimasi merupakan tahap “pengakuan” keberadaan peserta kampanye oleh khalayak. Dalam kampanye politik misalnya, legitimasi diperoleh kandidat atau partai politik ketika masuk dalam daftar peserta, atau kandidat memperoleh dukungan dalam polling yang dilakukan oleh lembaga independen, atau para pejabat politik yang sedang berkuasa. Tahap partisipasi menunjuk pada partisipasi atau dukungan yang diberikan oleh khalayak. Partisipasi ini bisa bersifat nyata maupun simbolik. Tahap penetrasi bila kandidat atau partai politik telah hadir dan mendapat tempat dalam hati khalayak. Tahap distribusi disebut juga sebagai tahap pembuktian. Pada umumnya tujuan kampanye telah tercapai pada tahap ini, tinggal bagaimana membuktikan janji-janjinya pada pemilihnya. Bila kandidat terpilih gagal dalam tahap ini, bisa berakibat buruk bagi kelangsungan jabatannya. Pemilih bisa jadi tidak akan memilih kandidat atau partai yang tidak bisa membuktikan janji-janjinya pada pemilu berikutnya.

Model Fungsi-fungsi Komunikatif
Model ini juga melihat kampanye dari tahap-tahap proses kampanye yang dilakukan. Langkah-langkah kampanye dimulai dari surfacing, primary, nominating, dan diakhiri dengan election. Tahap surfacing atau pemunculan dimulai ketika kandidat atau partai secara resmi mencalonkan diri. Dalam tahap ini khalayak mulai mengetahui kemunculan kandidat atau partai. Tahap primary merupakan upaya untuk memfokuskan perhatian khalayak pada kandidat atau partai. Dalam kampanye politik pada tahap ini antar kandidat atau partai akan “berlomba-lomba” menarik perhatian khalayak. Terakhir tahap election atau pemilihan dimana khalayak menentukan pilihannya pada kandidat atau partai tertentu.

Dari hasil penelaahan model yang dilakukan oleh Venus, kebanyakan model-model kampanye yang dibahas dalam literatur komunikasi memusatkan perhatiannya pada tahapan proses kegiatan kampanye. Sangat sedikit, kalau tidak bisa dikatakan hampir tidak ada, model kampanye yang menggambarkan kampanye berdasarkan unsur-unsur komunikasi sebagaimana ketika menjelaskan proses komunikasi yang terdiri dari unsur-unsur komunikator, pesan, media, komunikan, dan feed back. Padahal sesungguhnya kegiatan kampanye politik merupakan bentuk kegiatan komunikasi politik.

Sumber : Diktat Pemasaran Politik, Dian Eka Rahmawati, S. IP, M. Si