MCN Blog

Sheva, sapaan akrab Shevchenko, telah memutuskan bergabung ke dalam partai probisnis bernama Ukraine Forward. Partai ini diketuai politikus bernama Nataliya Korolevska. Di partai ini, Sheva mengaku ingin mengabdikan sisa hidupnya kepada masyarakat dengan berbagi pengalaman yang ia dapatkan di kancah Eropa. Sheva merencanakan pembangunan di bidang sosial dan olahraga. “Saya bergabung menjadi tim Nataliya Korolevska karena Ukraine Forward adalah partai masa depan yang dibangun oleh pemimpin muda,” katanya.

Ukraine Forward saat ini tengah gencar melakukan kampanye pembebasan mantan perdana menteri Yulia Tymoshenko, yang sedang menjalani masa hukuman selama tujuh tahun. Tymoshenko merupakan rival politik utama presiden Viktor Yanukovich dan telah dipenjara sejak Oktober 2011 karena menyalahgunakan jabatan. Partai yang kini dinaungi Shevchenko itu menuntut pembebasan karena Tymoshenko kerap mendapatkan kekerasan selama menjalani masa tahanan.

Sheva bukan orang Ukraina pertama yang bermanuver dari dunia olahraga ke politik. Sebelumnya, juara tinju kelas berat, Vitali Klits chko, sudah lebih dulu terjun di dunia politik dengan mendirikan Partai Udar. Berkariernya Sheva di politik dikabarkan untuk mengincar momentum pemilihan parlemen Ukraina yang akan diselenggarakan Oktober 2012 mendatang.

sumber

Perbandingan antara jumlah PNS fungsional dan administrasi umum ibarat bumi dan langit. Jumlah tenaga fungsional, menurut Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo, hanya 20 persen dari keseluruhan PNS yang jumlahnya sekitar 4,7 juta orang. Sebagian besar atau 80 persen PNS adalah tenaga administrasi umum.

Ini baru sekadar jumlah. Belum lagi masalah mentalitas bekerja PNS kita yang seadanya, lamban, dan selalu mengharapkan ”uang lelah”. Moto ”kalau bisa diperlambat, kenapa harus dipercepat” seakan-akan tak lepas dari komunitas pegawai kita walaupun pada era reformasi birokrasi. Memang, kultur itu tak bisa dipukul rata. Tentu masih ada PNS yang bekerja keras, profesional, dan jujur. Namun, jumlah mereka minoritas.

Kronis

Sesungguhnya, kompleksitas masalah birokrasi di Indonesia kian rumit membelit ketika ditambah kooptasi politik. Tarikan kepentingan politik ini terjadi baik di tingkat pusat ataupun daerah. Di tingkat pusat, menteri-menteri umumnya dipilih berdasar asal partai politik yang ikut penyusun koalisi pemerintah. Pos-pos menteri sudah dijatah untuk parpol tertentu. Dari 34 menteri, 17 menteri berasal dari parpol. Tentu saja, semua menteri dari parpol mempunyai agenda politik sesuai kepentingan parpol masing-masing.

Di daerah, cengkeraman kooptasi politik pada birokrasi tak kalah kuat. Jabatan kepala dinas, kepala badan, dan asisten di sekretariat daerah hanya diberikan kepada pendukung calon kepala daerah terpilih. Pejabat yang memberikan dukungan penuh terhadap calon kepala daerah yang memenangi pilkada, dipastikan akan mendapat kedudukan empuk sebagai balas jasa. Di sini, barangkali jangan lagi bicara soal kualitas kinerja dan latar pendidikan karena pada umumnya hal-hal seperti itu menjadi pertimbangan nomor dua.

Dengan kooptasi seperti itu, politik yang menciptakan sistem di birokrasi, bukan sebaliknya. Birokrasi menjadi tidak netral, susah bekerja profesional, apalagi melayani rakyat secara sepenuhnya. Birokrasi malah lebih banyak melayani kepentingan-kepentingan politik.

Penyakit Kronis

Bertahun-tahun birokrasi seperti terjangkiti penyakit kronis dan akut. Menyembuhkannya tidaklah mudah. Akan tetapi, sejak era reformasi birokrasi, pembenahan dilakukan secara intensif. Paling pokok adalah deteksi postur birokrasi. Birokrasi yang gemuk tentu tak lincah untuk bekerja. Masalah juga yang sangat penting adalah berimbas pada biaya belanja aparatur yang membengkak. Gaji, tunjangan, dan biaya perjalanan dinas, serta honorarium mendominasi anggaran belanja negara.

Satu-satunya jalan harus melalui pemangkasan. Struktur birokrasi yang tidak jelas tugas pokok dan fungsinya dirampingkan. Di tingkat pusat saja saat ini terdapat 34 kementerian, 28 lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), dan 88 lembaga nonstruktural (LNS). Padahal, setelah desentralisasi, semestinya organisasi di tingkat pusat semakin ramping karena sudah banyak kewenangan diserahkan kepada birokrasi di daerah.

Namun, runyamnya, struktur di daerah pun setali tiga uang. Seperti di tingkat pusat, postur birokrasi di daerah pun ikut-ikutan tambun. Apalagi sejak era otonomi daerah yang telah berjalan lebih satu dasawarsa ini, pemerintah daerah (khususnya kabupaten/kota) bisa melakukan apa saja karena kewenangan ada di tangan mereka.

PNS Tambah Terus

Walaupun birokrasi sudah tambun, penerimaan PNS berlangsung terus. Lagi-lagi, hal itu akan menyedot anggaran daerah karena untuk membayar gaji, tunjangan, honor, dan biaya perjalanan dinas PNS serta pejabat daerah yang lebih banyak.

Bayangkan saja, hal yang sangat tidak logis, anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) di sejumlah kabupaten justru lebih banyak untuk belanja pegawai, bahkan bisa di atas 50 persen hingga 70 persen. Artinya, anggaran untuk pembangunan, proyek infrastruktur, sarana dan prasarana, pemberdayaan ekonomi masyarakat sangatlah kecil. Anggaran pembangunan justru hanya untuk memberikan makan birokrasi saja.

Selain menyedot anggaran, struktur birokrasi yang gemuk itu juga menyulitkan kerja yang terintegrasi. Kewenangan dan tugas satu instansi dan lainnya tumpang-tindih. Ketika terjadi kekacauan, hal itu justru membuka peluang untuk saling lempar tanggung jawab. Indeks efektivitas pemerintah pada 2009, minus 0,29. Dengan kinerja yang terjadi sekarang ini, bisakah dicapai target 0,5 persen pada tahun 2014? Hal ini tentu saja sangat bergantung pada reformasi birokrasi yang tengah digalakkan.

Adapun jumlah lembaga yang menyerahkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) juga pada 2009, hanya 24 persen!

Pembenahan Internal

Desain struktur serta profil kementerian dan lembaga yang diperlukan di tingkat pusat dan daerah memang masih didiskusikan. Pembenahan akan dilakukan dalam jangka panjang sebab memerlukan komitmen politik luar biasa. Sebaliknya, pembenahan internal birokrasi dirasakan lebih mungkin dilakukan bertahap mulai saat ini. Setidaknya, proses perekrutan dan promosi pegawai ditata. Promosi eselon 1 dan eselon 2 dilakukan terbuka untuk semua PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, yang penilaiannya dilakukan tim independen.

Agar tidak lagi mendapatkan tenaga yang sia-sia, proses perekrutan PNS berbagai instansi harus berbasis kebutuhan. Tes berbasis komputer serta penilaian kompetensi diharapkan mampu menyaring PNS dengan keahlian dan integritas. Harapannya, sistem perekrutan ini juga akan memutus mata rantai penjualan formasi PNS yang berkelindan di birokrasi.

Namun, semua itu masih harus menunggu karena masih dipersiapkan dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang masih dibahas di DPR. Dalam masa peralihan ini, setiap daerah hanya diharuskan membuat analisis beban kerja dan analisis jabatan sebagai syarat merekrut PNS baru. Selain itu, seleksi ditangani konsorsium sepuluh perguruan tinggi negeri.

Secara umum, pembenahan birokrasi akan diterapkan pada organisasi, proses kerja, sumber daya manusia, perekrutan, akuntabilitas kerja, pengawasan, pelayanan publik, serta perbaikan pola pikir dan budaya birokrasi. Memang, soal pola pikir dan budaya birokrasi akan menjadi satu pilar yang sangat sulit dibenahi. Bangsa Indonesia terjerat mentalitas jalan pintas dan berorientasi hasil (result oriented).

Kalau diumpamakan, mestinya berproses menjadi batik tulis, bukan batik cap. Proses menenun dan membatik dengan keringat, ketekunan, kerja keras, sampai menghasilkan selembar kain cantik nan bermutu seharusnya melandasi mental birokrat kita.

Meskipun dikenal sebagai Bapak Proklamator, presiden pertama Indonesia, Soekarno, hingga saat ini belum bergelar pahlawan nasional. Tak hanya Soekarno, Bung Hatta juga mengalami nasib serupa.

"Sampai kini Bung Karno memang belum jadi pahlawan nasional," kata Jimly Asshidiqie, anggota Dewan Gelar Pahlawan Nasional, seusai menghadiri seminar Kebangsaan dan Kepahlawanan di Surabaya, Senin, 16 Juli 2012. Menurut Jimly, kendati segala bahan riset, seminar, diskusi tentang Bung Karno selama ini sudah sangat lengkap, tetapi pengajuan gelar kepahlawanan tetap saja harus diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Karena itu, seusai seminar ini, dirinya minta dilakukan proses pembahasan di tingkat akademisi. Apalagi gelar kepahlawanan tidak hanya soal formalitas, melainkan juga harus dijadikan instrumen kepahlawanan bagi segenap anak bangsa.

Khusus pemberian gelar kepahlawanan bagi Bung Karno, Jimly mengusulkan dilakukan pada tanggal 1 Juni sehingga ketokohan Bung Karno bisa lebih istimewa dan tidak bersamaan dengan pemberian gelar kepahlawanan bagi pahlawan nasional kebanyakan yang dilakukan tiap tanggal 10 November. "Saya ini anggota Dewan Gelar, tidak etis sebenarnya kalau bicara teknis, tapi saya harap gelar Bung Karno bisa diberikan 1 Juni," kata Jimly. Jika gelar Bung Karno selesai, Jimly berharap bisa dilanjutkan untuk memproses pemberian gelar bagi Bung Hatta.

Menurut Jimly, hal yang mengganjal dalam pemberian gelar kepahlawanan bagi Bung Karno di antaranya adalah adanya TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 yang mencabut kekuasaan Soekarno. Dalam TAP tersebut di Bab II Pasal 6 disebutkan juga jika penyelesaian proses hukum menyangkut Soekarno selanjutnya dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku dan menyerahkan pelaksanaanya kepada pejabat Presiden.

"Asumsinya, Bung Karno telah melakukan tindakan hukum, tapi proses hukum ternyata tidak pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto," kata Jimly. Karena itu, asumsi Bung Karno melakukan pelanggaran hukum bisa dipandang tidak benar, meskipun juga tidak dapat dinafikan seolah-olah benar. Jimly menambahkan, Keputusan Presiden Nomor 081 Tahun 1986 yang memberikan gelar bagi Soekarno bersama Bung Hatta sebagai pahlawan proklamator secara dwitunggal jelas tidak memiliki dasar perundang-undangananya. Apalagi, gelar kepahlawanan tidak mengenal istilah pahlawan proklamator. "Justru dwitunggal itu mengkrangkeng nama besar Bung Karno dan Bung Hatta yang tidak bisa sendiri-sendiri diabadikan secara semestinya," kata Jimly.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang hadir dalam seminar itu mengatakan polemik terkait status hukum bagi Bung Karno sebenarnya sudah bisa dianggap selesai. "Beliau sudah wafat, Pak Harto juga sudah wafat, jadi tidak ada lagi alasan untuk mengulur gelar bagi Bung Karno," kata Soekarwo.

Seminar itu setidaknya juga dihadiri sejarawan muda JJ Rizal serta Daniel Dhakidae. Pengajar hukum Tata Negara Universitas Surabaya (Ubaya), Martono, yang menjadi panitia acara mengatakan, hasil diskusi selanjutnya akan dijadikan pijakan akademis untuk mengusulkan Bung Karno sebagai pahlawan nasional.

sumber

Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menjelaskan potensi golput atau masyarakat yang tak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, khususnya dalam Pilkada DKI Jakarta berada pada kalangan masyarakat menengah ke atas.

Hal ini menurut Burhanuddin, didasari pada tingkat pendidikan masyarakat menengah atas yang cukup relatif baik dan mengerti akar permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. Sedangkan kalangan menengah ke bawah lebih berpotensi dimobilisir kelompok tertentu untuk memilih calon pemimpin.

"Nah kalo selama ini yang terlihat golput itu justru menegah ke atas," kata Burhanudin kepada liputan6.com saat ditemui dalam persiapan Quick Count yang akan dilakukannya bersama SCTV dan Indosiar di kantor LSI, Selasa (10/7).

Lebih lanjut Buhanuddin menjelaskan, dengan pendidikan menagah atas yang mendapatkann pendidikan lebih tinggi serta memiliki hasil evaluasi politiknya lebih baik, maka dirinya berharap masyarakat menengah keatas dapat menggunakan hak pilih dalam Pilkada DKI Jakarta. "Jadi saya harapkan itu justru masyarakat menengah ke atas datang untuk menggunakan hak pilihnya," harapnya.

Lebih jauh Burhanuddin menjelaskan, agar kualitas Pilkada lebih baik maka ada dua syarat untuk menggapai hal tersebut yaitu yang pertama adalah peningkatan kuantitas partisipasi, yang artinya dari sisi partisipasi meningkat dari pilkada 2007.

"Dan kedua kualitas partisipasi juga harus lebih baik. Jadi pilihan terhadap gubernur yang akan dipilih besok itu didasarakn pada alasan positif dan bukan didasari oleh alasan-alasan money politik," imbuh Burhanuddin.(AIS)

sumber

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Marwan Jafar mengemukakan, gerakan mahasiswa saat ini sedang mengalami degradasi tujuan dan  perpecahan dimana-mana. Sisi militansi, gerakan intelektualitas dan nafas kepedulian terhadap masyarakat mulai meluntur. Sehingga jargon 'agen of change' sepertinya tidak selaras dengan gerakan mahasiswa sekarang ini.

“Banyak yang berubah dari gerakan mahasiswa sekarang. Soliditas antar kelompok gerakan sudah mulai terpecah. Belum lagi soal kepedulian terhadap masyarakat juga sudah mulai pudar. Karena itu, sekaranglah saatnya mengembalikan tradisi-tradisi Ahlussunah kembali ke kampus,”ungkap Marawan saat menjadi pembicara di disikusi Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) di Kantor DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, kemarin (8/7).

Cara yang cukup tepat untuk mengembalikan marwah Ahlusunah di lingkungan kampus, lanjut Marwan, yakni menumbuhkan kembali gerakan mahasiswa yang berbasis keagamaan dan berbasis dakwah. “Namun, dalam konteks kekinian mahasiswa juga harus bisa lebih memahmi apa itu gerakan dakwah, jangan sampai hal-hal yang berbau dengan dakwah dan perjuangan Islam dipersepsikan sebagai organisasi pengajian kampus yang kadang dicap tidak dinamis,”  tandas Ketua Dewan Pembina Gemasaba ini.

Di tempat yang sama Wakil Sekjen PB NU Imdadun Rahmat, yang juga pengarang buku Ideologi Politik PKS, berpendapat, bahwa gerakan mahasiswa sudah saatnya kembali pada tradisi-tradisi yang berwawasan ideologi dan religi. Gerakan Mahasiswa harus mulai berperan nyata di masyarakat, tidak sekadar memiliki wawasan intelektual saja tetapi sisi religiusnya juga harus diperkuat.

“Kita terutama Gemasaba sebagai kader muda NU dan PKB harus kembali pada tradisi-tradisi orang tua kita yaitu tradisi ahlussunah wal jamaah. Karena dengan nilai-nilai itu kita dapat membentengi diri dari perilaku-perilaku yang menimpang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai ahlussunah,” tuturnya dalam diskusi publik yang dihadiri 100 mahasiswa perwakilan dari kampus-kampus di Jabodetabek itu.

Imdad juga menegaskan, gerakan mahasiswa kaum nahdliyin harus kembali kepada gerakan kultural kaum Nahdliyin. “Mahasiswa dan kaum muda nahdliyin harus berperan nyata di masyarakat. Gemasaba terutama, harus menghidupkan kembali tradisi-tradisi kaum nahdliyin seperti mengajari baca alquran, bahasa arab, fikih, tauhid dan lain-lain. Sehingga ruang itu tidak diambil kelompok-kelompok Islam yang terlalu kanan seperti wahabi, sehingga perkembangan wahabisme di Indonesia bisa ditahan” paparnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPN Gemasaba Ghozali Munir menuturkan, diskusi ini diselenggarakan atas dasar kegelisahan Gemasaba melihat fenomena semakin lunturnya nilai-nilai idelogi di kalangan mahasiswa. “Gemasaba sebagai kader muda NU dan PKB, merasa miris melihat gerakan mahasiswa mulai kehilangan idelogi. Apalagi kita sebagai kader muda NU, kita merasa bertanggungjawab dan perlu menyebarkan tradisi gerakan mahasiswa yang berwawasan dakwah,” kata Ghozali.

Ditambahkan, sebagai kader muda NU dan PKB, Gemasaba tidak boleh kalah dengan ideologi gerakan mahasiswa Islam yang lainnya. "Gemasaba sudah memiliki ideologi gerakan yang jelas, yaitu aswaja. Untuk itu Gemasaba siap mengawal tradisi gerakan mahasiswa yang berbasis dakwah. Kita tidak boleh kalah dengan yang lainnya, ideologi kita sudah jelas dan kita akan membumikan ideologi ini keseluruh mahasiswa," tegasnya.

Gemasaba adalah organisasi kemahasiswaan bentukan Partai PKB yang didirikan pada tahun 2009 silam. Gemasaba sebagai organisasi yang sangat dekat dengan NU, memiliki ideologi Ahlussunah wal Jamaah yang selama ini menjadi ideologi pasti kaum NU dan nahdliyin. (dms)

sumber