MCN Blog

Sunday, April 26, 2020

Merajut Sustainable Peace di Aceh

https://muslimpoliticians.blogspot.com April 26, 2020 3

Seorang bijak berucap “Hal tersulit setelah mendapatkan sesuatu adalah mempertahankannya”, frasa ini nampaknya mewakili gambaran perdamaian di Aceh. Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki belasan tahun silam bisa dikatakan bukanlah merupakan akhir segalanya bagi jalan panjang penyelesaian konflik vertikal yang terjadi di Aceh, melainkan sebagai tahapan awal dari proses pembangunan perdamaian yang berkelanjutan (sustainable peace) di Aceh. Harus diakui bahwa pihak-pihak yang berseteru saat itu baik dari Pemerintah Indonesia maupun Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah mengambil langkah yang tepat dengan menurunkan egonya masing-masing dan memulai lembaran baru kehidupan melalui instalasi ulang hubungan pusat-daerah dalam kerangka kerja yang diharapkan bisa lebih aspiratif dan demokratis.

Menelisik sejarah panjang konflik Aceh tidak cukup dengan hanya melihat satu sudut pandang saja, dibutuhkan telaah panjang dengan menganalisis berbagai macam faktor utama meletusnya konflik tersebut. Salah satu latar belakang yang paling menonjol adalah berkaitan dengan isu pengakuan identitas dan ketidakadilan dalam pembagian sumberdaya alam, maka tidak mengherankan melihat alotnya proses negosiasi perdamaian pada 2005 silam di Helsinki banyak berkutat pada persoalan institusionalisasi identitas masyarakat Aceh yang ingin menerapkan pelaksanaan syariat islam, keistimewaan kebijakan perpolitikan yang akhirnya memunculkan partai politik lokal, dan pengaturan ulang keuangan daerah dimana lahirnya dana otsus.

Perlu dipahami bahwa dewasa ini ruang lingkup kajian pembangunan perdamaian tidak terbatas hanya pada penghentian pertikaian militer semata, namun bisa lebih luas seperti memperkuat penegakan hukum, perbaikan ekonomi, penyediaan kebutuhan dasar pelayanan publik bagi masyarakat, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut utamanya diaplikasikan pada situasi pasca-konflik dimana kondisi kelembagaan di sebuah daerah bekas konflik masih sangat rentan terhadap berbagai macam potensi gejolak baru yang siap menghantam, sehingga situasi damai dapat dengan sangat mudah pecah menjadi konflik terbuka lainnya.

Lembaga PBB pada tahun 2005 lalu mencatat bahwa sekitar setengah dari negara-negara yang berhasil keluar dari peperangan ternyata kembali ke situasi konflik kekerasan dalam periode kurang dari lima tahun sejak genjatan senjata di deklarasikan. Penyebabnya disinyalir akibat ketidaksigapan pemerintah dalam membangun perencanaan paska perdamaian. Kegiatan pembangunan perdamaian tidak menyasar asal-musabab utama konflik bersenjata, sehingga seiring waktu kondisi tidak ideal ini dapat saja mengendap dan lanjut bertransformasi kedalam bentuk kekerasan lainnya. Oleh karena itu, tahapan pembangunan perdamaian sangat penting untuk direncanakan jika tidak ingin kembali lagi terjerumus dalam era kegelapan.

Perdamaian Berkelanjutan

Pembangunan perdamaian di dunia perlu diwujudkan melalui usaha-usaha yang berkelanjutan (sustainability). Perhatian khusus terhadap usaha menjaga perdamaian dunia telah dilakukan oleh negara di dunia dengan memperingati hari Perdamaian Internasional pada tanggal 21 September setiap tahunnya, tidak hanya seremonial belaka, usaha-usaha lainnya juga terus digencarkan. Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro - Brazil pada tahun 2012 lalu berhasil mengilhami lahirnya agenda pembangunan global yang bernama Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebuah model pembangunan berkelanjutan yang dapat membantu menyelesaikan masalah dunia. Adalah September 2015 yang kemudian menjadi pertemuan puncak bersejarah para pemimpin dunia di New York, dimana sebanyak 193 negara anggota PBB secara bulat menyepakati SDGs sebagai sebuah panggilan mendesak agar memulai upaya-upaya baru untuk mengakhiri kemiskinan absolut, melindungi planet dari kerusakan, dan termasuk menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.

Komitmen internasional yang ingin dicapai bersama pada tahun 2030 ini memiliki tiga pilar utama yaitu, pembangunan sosial (social development), pembangunan ekonomi (economic development), dan pembangunan lingkungan (environmental development). Secara keseluruhan, SDGs memiliki 17 agenda utama, dengan 169 target dan 232 indikator. Masalah perdamaian secara khusus diatur dalam Goal 16 Peace, Justice and Strong Institutions/Tujuan ke 16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat (12 target dan 23 indikator).

Perdamaian dalam bingkai pembangunan berkelanjutan tengah menjadi tren masa kini. Paradigma pembangunan milenial ini menuntun manusia untuk tidak hanya memikirkan keadaan di masa sekarang saja, namun juga kepentingan generasi mendatang yang harus diperhitungkan secara seksama. Meskipun demikian, seiring dengan laju perubahan mode dunia yang berlangsung cepat dan dinamis, skala tantangan yang dihadapi juga tidak kalah besar. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang harus ditopang oleh keberhasilan dalam menurunkan jumlah konflik baik kecil maupun besar. Maka para pemangku kepentingan dituntut untuk bisa merumuskan strategi pembangunan yang lebih baik dan terarah.

Beberapa tantangan mendasar yang sedang dihadapi saat ini adalah masalah kemiskinan, kelaparan, kesenjangan sosial, tergerusnya sumber daya alam, kelangkaan air, degradasi lingkungan, korupsi, rasisme, intoleransi, dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut kerapkali menjadi penyebab utama yang mengancam perdamaian dunia dan berpotensi menciptakan lahan baru yang lebih subur bagi konflik berkepanjangan. Dengan demikian, perdamaian mutlak diperlukan untuk memperkuat landasan menuju pembangunan berkelanjutan.

Acèh Damê

Pembangunan berkelanjutan bukan menjadi tanggung jawab satu pihak saja, namun seluruh stakeholders termasuk pemerintah daerah harus ikut mengambil tanggung jawab ini. Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat diharapkan mampu menjadi ujung tombak keberhasilan pelaksanaan SDGs di ranah lokal melalui serangkain praktik kebijakan yang inovatif. Beruntungnya, pemangku kebijakan di Aceh saat ini sadar betul akan pentingnya kebijakan yang berkelanjutan, seperti halnya 15 program Aceh Hebat yang menjadi program unggulan Pemerintah Aceh periode 2017-2022 yang ternyata sarat akan 17 goals dari SDGs.

Dari 15 program unggulan tersebut, hanya tiga diantaranya, yaitu; Aceh SIAT, Acèh Meuadab, dan Acèh Teuga yang memiliki ciri khas tersendiri, sedangkan 12 program lainnya bisa dikatakan sangat identik dengan SDGs. Sebagai contoh Acèh Damê yang merupakan program yang terinspirasi dengan Goal 16 Peace, Justice and Strong Institutions dimana berfokus pada aspek yang sedang dibahas dalam tulisan ini yaitu perdamaian.

Di dalam website resmi Pemerintah Aceh (www.acehprov.go.id) dijelaskan bahwa Acèh Damê adalah situasi aman dan damai yang berkelanjutan (sustainable peace) melalui penuntasan proses reintegrasi dan membangun nilai-nilai perdamaian bagi semua lapisan masyarakat. Lebih lanjut di laman online tersebut juga disebutkan bahwasanya fokus utama dari Acèh Damê adalah melakukan penguatan pelaksanaan UUPA sesuai prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif. Terdapat empat sasaran utama dari Acèh Damê yaitu (i) Menjadikan seluruh program pembangunan Aceh berbasis pengarusutamaan damai; (ii) Penuntasan aturan turunan UUPA sehingga dapat diimplementasikan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat; (iii) Penguatan kapasitas Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh; dan (iv) Memasukkan pendidikan damai (peace education) dalam kurikulum sekolah.

Baik, secara ide dan konsep Aceh sudah punya, lalu bagaimana dengan realisasinya? Lisa Kleypas, penulis novel top berkebangsaan Amerika, dalam pandangannya menyatakan “there is no peace in poverty” yang bisa dimaknai bahwasanya akan sulit untuk menciptakan kedamaian dalam kondisi kemiskinan. Beberapa pekan lalu ramai spanduk “Selamat Datang di Propinsi Termiskin Se-Sumatera”. Lalu tak lama berselang kritik tersebut dijawab oleh pemerintah lewat baliho yang berisi pembelaan bahwasanya Pemerintah Aceh berhasil turunkan angka kemiskinan 0,67 persen. Terlepas dari kesahihan klaim tersebut, dengan dibekali dana otsus yang melimpah ruah dan tetap mendapatkan predikat termiskin di Sumatera, maka sepertinya progres nol koma tersebut belum bisa dibilang sebuah prestasi.

Perlu digaris bawahi bahwasanya peace (perdamaian) tidak melulu diartikan sebagai the absence of war (tidak adanya perang), melainkan contoh sederhananya yaitu terciptanya suatu kondisi yang menjamin sebuah kemakmuran holistik dan berkelanjutan juga merupakan pengertian lain dari perdamaian. Selain prestasi termiskin, Aceh juga menempatkan diri sebagai propinsi dengan tingkat toleransi yang rendah. Apa yang tengah dihadapi saat ini adalah masih sering terjadinya ketegangan antar kelompok lintas pemahaman agama yang tak terkendali. Ketidaksiapan masyarakat atas munculnya keberagaman di sekitar mereka menjadi tantangan besar untuk diselesaikan. Pemahaman lintas budaya dan rekonsiliasi sangat diperlukan untuk menumbuh kembangkan sikap toleransi dan cinta damai di masyarakat. Dengan demikian, toleransi merupakan bagian integral dan penting untuk merealisasikan perdamaian, toleransi adalah menghormati setiap hak individu atas identitas yang menyertainya. Pemerintah secara khusus lewat Acèh Damê perlu hadir untuk memediasi konflik tiada akhir antara kelompok yang saling menghujah tersebut, karena sesuai dengan sasaran utama dari program ini yaitu menjadikan seluruh program pembangunan Aceh berbasis pengarusutamaan damai.

Perdamaian wajib dipertahankan secara terus-menerus dan berkesinambungan, karena perdamaian bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai, maka sangat penting bagi pemerintah untuk menciptakan lingkungan global yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Tidak hanya konflik bersenjata maupun terorisme, sikap intoleransi pun dapat membawa dampak merusak bagi pembangunan, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan. Sebaliknya, pembangunan berkelanjutan akan lebih mudah untuk dicapai ketika keamanan dan perdamaian terjaga dengan baik. (*)

* Telah dimuat di Koran Rakyat Aceh (12/02/20) Halaman 11

Tags # My Article # SDGs # Tentang Aceh Continue Reading

Tuesday, December 4, 2018

Hubungan Antara Ilmu Administrasi Negara Dengan Disiplin Ilmu Lain

https://muslimpoliticians.blogspot.com December 04, 2018 3

Administrasi Negara selalu berada dalam lingkungan sosial, ia selalu ada di tengah-tengah masyarakat dan bersifat universal, dan telah berlangsung sejak adanya peradaban umat manusia. Walaupun berlangsung sejak jaman dahulu, namun wajah modernnya sudah nampak pada akhir abad ke 19 atau awal abad ke 20, dan bila dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, administrasi negara tergolong ilmu yang masih baru.

Lahirnya ilmu ini tidak bias lepas dari tuntutan akan kebutuhan hidup manusia yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Dari waktu ke waktu masyarakat terus berkembang, sehingga banyak menimbulkan persoalan-persoalan di masyarakat yang menuntut pemecahan secara komperhensif. Untuk menghadapi situasi seperti itu tidak ada satupun ilmu atau disiplin ilmu yang mengklaim dirinya mampu memecahkan segala persoalan yang ada di masyarakat tanpa melibatkan atau bantuan dari disiplin ilmu yang lain. Dengan kata lain pemecahan masalah-masalah sosial memerlukan sumbangan dari berbagai macam bidang keilmuan. Pandangan ini juga berlaku bagi ilmu nadministrasi negara yang tidak hanya pada tahap penyelesaian masalah social, akan tetapi justru perkembangan administrasi negara sangat ditopang oleh ilmu yang lainnya, terutama oleh ilmu politik yang telah begitu banyak memberikan kontribusinya.

1. Hubungan Administrasi Dengan Ilmu Sejarah

Walaupun kita tahu bahwa sejarah tidak akan terulang kembali, namun dengan menggunakan secara seksama fakta sejarah, akan kita dapatkan perhatian yang lebih tepat mengenai fakta yang kini ada. Dengan ilmu sejarah akan membantu kita dalam memberikan perspektif masa depan. Sebab apa yang telah dilakukan oleh administrasi negara di masa lampau hanya dapat kita ketahui melalui sejarah, sehingga kita dapat melacak jejak administrasi Negara dari jaman kuno sampai abad modern ini.

Menurut Waldo, dengan mengutip pendapat dari Harvey C. Mansfied, terdapat 3 (tiga) kegunaan dari analisis sejarah yakni:

Dengan ilmu sejarah akan memberikan observasi filosofis yang menekankan pada hal-hal yang tidak bersifat konkrit, dengan demikian akan dapat diungkapkan keajegan administrasi negara.
Dengan ilmu sejarah akan memberikan teknik analisis atau teknik pemecahan masalah yang akan menunjukkan bagaimana proses administrasi berlangsung bersama-sama dengan aspek kehidupan masyarakat lainnya, sehingga dapat dipertanyakan apakah proses semacam itu dapat diterapkan dalam bidang yang sama di masa kini.
Dengan ilmu sejarah akan dapat memberikan teknik administrasi, yang menunjukkan bahwa apabila hendak memperoleh hasil yang sama dengan apa yang dicapai pada masa yang lampau, maka haruslah menggunakan alat yang sama, bila perlu dengan beberapa penyesuaian.

Demikianlah, dengan bantuan ilmu sejarah kita akan dapat mengenal administrasi negara yang pernah berlangsung pada jaman mesir kuno, cina, yunani, romawi, dan lain sebagainya.

2. Hubungan Administrasi Dengan Antropologi Budaya

Fref W. Riggs memandang bahwa antropologi budaya itu sebagai pelengkap dari ilmu sejarah. Jika ilmu sejarah bertolak dari sifat kronologis, maka antropologi budaya berangkat dari sifat yang lekat dengan aspek geografis. Makna yang tertangkap dari studi antropologi disini adalah besarnya pengaruh lingkungan, sehingga tidak dapat dihindari bahwa administrasi negara dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungannya.

Seperti kita ketahui bahwa perbedaan kebudayaan ada di dalam bangsa, juga antar bangsa. Disini terdapat perbedaan dalam asas penilaian, sikap-sikap dan norma-norma dalam penerimaan perilaku. Jadi disini sangat penting untuk mengetahui lingkungan tempat administrasi negara itu berlangsung, sebab keberhasilan penerapan administrasi negara disuatu negara tertentu belum tentu berhasil bila diterapkan di negara lain.

3. Hubungan Administrasi Dengan Sosiologi

Hubungan administrasi negara dengan sosiologi dapat dengan mudah dilihat dari kenyataan bahwa administrasi negara selalu berlangsung dalam suatu lingkungan sosial. Selo Sumarjan, menyatakan bahwa sosiologi mempelajari kehidupan bersama, yag setiap seginya mengandung unsur-unsur sosial yang sama. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah: norma-norma atau kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok sosial dan lapisan sosial. Dalam hal ini sosiologi mempelajari manusia dalam hubungannya dengan sesamanya yang berkaitan dengan interaksi sosial, status sosial, stratifikasi sosial serta perubahan sosial.

Menurut para ahli, sosiologi telah banyak memberikan sumbangan untuk perkembangan teori administrasi melalui studinya tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Dalam konsep-konsep administrasi dikenal dinamika kelompok, teori organisasi formal, birokrasi, wewenang, komunikasi, kekuasaan dan konflik, yang kesemuanya merupakan masukan yang berharga dari konsep-konsep sosiologi. Misalnya konsep birokrasi, yang merupakan telaahan bidang sosiologi yang juga merupakan konsep telahaan bidang administrasi, yang mana konsep tersebut ditransfer serta dikembangkan berdasarkan teori, metode, pengertian dan analisis ilmu administrasi negara.

4. Hubungan Administrasi Dengan Psikologi

Pendekatan psikologi sangat membantu dalam perkembangan ilmu administrasi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari untuk mengukur, menerangkan dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia atau makhluk-makhluk lain. Administrasi sebagai proses kegiatan dan tindakan dalam kerja sama dari kelompok orang-orang dalam mencapai tujuan, juga dipengaruhi oleh tingkah laku sosial (social behavior). Perilaku individu yang melaksanakan pekerjaan akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai, meskipun tujuannya telah direncanakan sebelumnya akan tetapi bila tingkah laku manusia atau orang yang melaksanakan kerja sama tidak baik, maka hasil atau tujuan yang akan dicapai tidak akan optimal seperti yang diharapkan.

Secara khusus dapat dikemukakan hubungan antara administrasi dengan psikologi sosial. Psikologi sosial mempelajari perilaku hubungan antar individu (interpersonal behavior) atau perilaku hubungan antara manusia (human behavior). Psikologi sosial mencoba menerangkan bagaimana dan mengapa individu berperilaku seperti yang mereka lakukan dalam kegiatan kelompok atau organisasi. Jadi disini perilaku sosial, hubungan antar manusia atau antar individu ataupun hubungan sosial adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam administrasi.

5. Hubungan Administrasi Dengan Ilmu Hukum

Ilmu hukum yang mempelajari norma-norma dan kaidah-kaidah hidup di masyarakat memberikan masukan yang sangat besar dalam perkembangan administrasi. Sebab kelangsungan hidup yang teratur serta perkembanga yang dinamis dari administrasi hanya dapat dijamin apabila para anggota organisasi menaati segala peraturan-peraturan organisasi.

Perumusan peraturan organisasi merupakan konsep yang diambil dari ilmu hukum. Disamping itu prosedur administrasi (khusus administrasi negara) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu yang mempererat hubungan antara administrasi dengan ilmu hukum adalah dalam disiplin ilmu hukum administrasi negara.

6. Hubungan Administrasi Dengan Ilmu Ekonomi

Antara ilmu administrasi dengan ilmu ekonomi juga mempunyai hubungan yang sangat erat, saling melengkapi dan bahkan juga kadang-kadang saling tumpeng tindih antara yang satu dengan yang lainnya. Dilihat dari prinsip ekonomi dan prinsip administrasi, maka keduanya sama, yakni berkiatan dengan masalah efisiensi dan efektivitas. Administrasi bisa menjadi alat ekonomi untuk mencapai sasaran yang diinginkan, demikian sebaliknya ekonomi dapat digunakan sebagai alat administrasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Hal yang mempererat hubungan antara administrasi ddengan ekonomi adalah penelaahan terhadap lembaga-lembaga ekonomi atau organisasi-organisasi perusahaan seperti Firma, PT, CV, Perum, Perjan. Kemudian, keuangan negara, pengangguran, administrasi fiskal adalah merupakan telaahan ilmu ekonomi dan juga administrasi. Dalam bidang ini antara administrasi dengan ekonomi saling mengisi, saling melengkapi dan saling membantu. Anggaran merupakan alat untuk mengendalikan administrasi yang utama, tetapi juga merupakan faktor utama dalam pengendalian sistem ekonomi.

7. Hubungan Administrasi Dengan Ilmu Politik

Administrasi negara adalah salah satu bagian dari administrasi umum, yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial, yang mana administrasi negara mempunyai kaitan erat sekali dengan kelompok ilmu sosial seperti: ekonomi, sosial, antropologi, psikologi, dan ilmu politik. Disamping itu administrasi negara adalah bagian dari proses politik, dimana administrasi dalam pemerintahan berhubungan dengan kehendak golongan atau partai politik dan dengan program-program politiknya, dan ikut serta menentukan metode-metodenya bagaimana kebijaksanaan negara dapat diselenggarakan.

Pembahasan mengenai hubungan administrasi negara dengan cabang ilmu politik merupakan pembahasan yang paling menarik diantara hubungannya dengan disiplin ilmu yang lainnya. Mengenai hubungannya dengan ilmu politik, ada dua pendapat yang berbeda. Pendapat yang pertama memandang bahwa administrasi negara merupakan bagian dari ilmu politik (anak dari ilmu politik). Pendapat yang kedua mengatakan administrasi negara merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Apa yang dikemukakan oleh kelompok pertama meletakkan administrasi negara sebagai pelaksana bagi politik. Sedangkan kelompok yang kedua menunjukkan perlawanan terhadap kelompok pertama.

Gerald E Caiden menyatakan terdapat proses penghapusan warna-warna politik dari administrasi negara. Sementara itu Frank J. Goodnow mengungkapkan mengenai hubungan administrasi negara dengan ilmu politik, yakni: politik berkaitan dengan kebijaksanaan atau ekspresi dari kehendak negara, sedangkan administrasi berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijaksanaan tersebut. Selaras dengan pendapat tersebut diatas, Leonard D. White, berpendapat bahwa apabila politik berakhir, mulailah administrasi. Kedua pendapat ini pada dasarnya mencerminkan pemisahan administrasi negara dari ilmu politik.

Bila melihat proses pemerintahan pada umumnya ada dua tahapan, tahapan pertama menentukan garis-garis kebijaksanaan yang dianut oleh pemerintah untuk periode mendatang. Pada tahap ini rakyat secara formal diberikan kesempatan untuk ikut menentukan garis-garis kebijaksanaan yang akan ditempuh. Keikutsertaan masyarakat biasanya diberikan secara periodik yakni bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan umum, walaupun aspirasinya disampaikan secara tidak langsung melalui wakil-wakilnya yang duduk di badan perwakilan rakyat. Sedangkan dalam tahapan kedua, itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab administrasi negara.

Walaupun adanya pemisahan antara fungsi politik dengan administrasi, namun dalam prakteknya antara keduanya tidak dapat dipisahkan, serta tidak ada benang merah yang menjadi pembatas. Antara keduanya terangkaim suatu jalinan sulit dipisahkan. Suatu kebijaksanaan publik yang dirumuskan oleh politik tidak akan mampu menyajikan perbaikan selama tidak memperoleh masukan dari administrasi. Misalnya ada keputusan politik untuk mengambil kebijaksanaan menaikkan harga bahan bakar minyak, kebijaksanaan ini dirumuskan setelah administrasi menyajikan pelbagai pertimbangan yang membimbing tercapainya kesimpulan, bahwa program-proram pembangunan tidak akan sampai ke tujuan, kecuali dengan mengurangi subsidi yang telah dilimpahkan kepada sektor bahan bakar minyak.

Dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa administrasi negara dengan politik mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan diantara keduanya tidak ada pemisahan yang tegas.

Sumber: Diktat Ajar, I Ketut Suardita, SH. MH.

Tags # Administrasi Negara # Bahan Kuliah # Ilmu Hukum Continue Reading

Monday, December 3, 2018

Sejarah Perkembangan Ilmu Administrasi Negara/Publik

https://muslimpoliticians.blogspot.com December 03, 2018 2

Bahwa perkembangan administrasi negara dalam kehidupan masyarakat dewasa ini tidak terlepas dari faktor kesejarahan. Sebab apa yang dicapai admininstrasi negara sekarang ini merupakan hasil dari rangkaian perjalanan sejarah yang panjang dari administrasi negara sebagai gejala sosial. Sebagai suatu fenomena sosial yang bersifat universal, administrasi negara hadir ditengah-tengah masyarakat seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri.

Seperti kita ketahui bahwa sejarah tidak mungkin akan terulang kembali, namun dengan mempelajari sejarah kita akan dapat melacak segala kejadian atau peristiwa yang parnah terjadi dimasa silam. Dengan bukti-bukti yang ditemukan akan diketahui apa dan bagaimana sesuatu itu pernah terjadi ataupun berlangsung ditengah-tengah kehidupan masyarakat, dalam hal ini terutama yang berkaitan dengan administrasi negara.

Berdasarkan perjalanan sejarah, perkembangan administrasi negara dapat dipelajari dari model administrasi negara sebagai berikut:

1. Mesir kuno

Berdasarkan penelitian sejarah bahwa Mesir dikatakan negara yang paling tua yang memiliki administrasi birokrasi. Administrasi negara di Mesir diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 1300 SM, yang mana masyarakat mesir telah mengenal adanya sistem administrasi sekalipun hanya sebagian kecil yang ditemukan pada dinding Mesir, diantaranya yaitu seperti apa yang dititahkan oleh Ramses III adalah “Demi Tuhan aku telah buat dekrit besar mengenai administrasi kuil-mu” dan sebagai pengunci titahnya dikatakan bahwa “Aku perlakukan para budak belian sebagai penjaga dari administrasi terusan dan penjaga dari lading-ladang gandum, demi engkau Tuhan Re”.

Seperti apa yang dikatakan oleh Max Weber bahwa Mesir adalah negara yang paling tua yang memiliki administrasi birokrasi modern, walaupun kala itu berkisar masalah pengairan dengan pemanfaatan aliran sungai nil dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat dibidang pertanian yang bertumpu pada sistem ekonomi swasembada.

Menurut Michael Rostovtzeff yang selama bertahun-tahun membahas mesir mengatakan bahwa pada jaman Fir`aun, organisasi dan ekonomi yang tegas benar-benar khas jika dibandingkan dengan bangsa beradab lainnya, hal ini dapat dilihat pada dinasti keempat, kesebelas dan kedelapan belas. Yang menegaskan adanya keorganisasian yang ketat terhadap usaha ekonomi dari seluruh penduduk untuk menjamin setiap warga masyarakat secara keseluruhan memperoleh kemungkinan yang amat terbuka guna mengejar tingkat kemakmuran.

Disisi lain Ptolemius menganggap sebagai miliknya sendiri ia menganggap dengan cara seperti inilah Mesir dapat diperintah. Akibatnya sistem kepegawaian dan administrasi Mesir kuno disempurnakan, disistematiskan serta dikonsentrasikan ke tangan-tangan penguasa baru dalam membantu birokrasinya. Dari apa yang berlaku di Mesir kuno telah dirasakan pentingnya seni dalam penyusunan dan perencanaan program.

2. Cina kuno

Dalam prakteknya administrasi negara di Cina sangat dipengaruhi dan diberi semangat oleh doktrin “Confusius” yang salah satu diantaranya menyatakan bahwa perlunya penyelenggara rumah tangga pemerintahan yang baik serta perlunya melakukan seleksi pegawai pemerintahan yang cakap dan jujur. Apabila kita membahas mengenai ajaran dari confisius, kebanyakan yang ditampilkan adalah ajaran-ajaran yang berkaitan dengan masalah kode etik, yang mana masalah pemerintahan sebenarnya merupakan pusat dari filosofis confusius dan merupakan titik sentral dari budaya cina kuno.

Dari beberapa karya dari confusius yang paling berharga adalah minatnya metode-metode yang jaman sekarang dikenal dengan istilah administrasi dan manejemen. Misalnya “Micius” atau “Mo-ti” yang ditulis pada tahun 500 SM dianggap sebagai pedoman bagi pemerintahan dan administrasi di Cina yang tetap dipatuhi selama kurang lebih enam ratus tahun. Pedoman ini terkenal dengan nama “konstitusi Chow” yang mengandung aturan bagi perdana Mentri dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Adapun yang paling menonjol pada masa Cina kuno adalah keberhasilannya menciptakan sistem administrasi kepegawaian yang baik sehingga banyak prinsif administrasi kepegawaian modern yang meminjam dari prinsip-prinsip administrasi kepegawaian Cina kuno, seperti istilah “merit system”.

3. Yunani kuno

Di Yunani, administrasi negara mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti histories yang menunjukan bahwa banyak sarjana-sarjana maupun pemimpin yunani seperti Aristoteles yang sangat antusias menerangkan serta mempergunakan bentuk pemerintahan yang didukung oleh rakyat serta konsepsi negara demokrasi.

Disamping itu banyak ahli piker yang ada pada waktu itu yang banyak membahas masalah ketatanegaraan seperti misalnya Socrates, Plato, Aristoteles, Nichomacides, dan lain sebagainya.

4. Romawi kuno

Berbeda dengan di yunani di romawi administrasi negara dipandang lebih realistis serta lebih mempunyai warna metodologis. Walaupun demikian antara administrasi negara di roma dengan di yunani banyak memiliki kesamaan, walaupun bangsa romawi tidak begitu merinci mengenai administrasi nrgaranya, namun hal tersebut tidak mengecilkan kenyataan bahwa administrasi negara juga berkembang di romawi.

Salah seorang tokoh yang terkenal yaitu Marcus Tullius Cicero seorang ahli hukum dan negarawan pada masa pemerintahan kaisar Julius Caesar dan Aurelius Casiodorus seorang senator dan penasehat raja. Hal yang menarik dari Cicero adalah seperti apa yang dituangkan dalam De Officiis, yakni “Mereka yang telah dianugrahi kemampuan untuk mengadministrasikan urusan-urusan publik seharusnya menepikan rasa kebencian, dan sebagai gantinya senantiasa memberikan arahan dalam kegiatan pemerintahan.

Bagi mereka yang berminat untuk melibatkan diri dengan urusan-urusan publik senantiasa memperhatikan petunjuk Plato yakni: pertama, mengembangkan orientasi apa yang terbaik bagi rakyat dengan cara mengendapkan kepentingan pribadi. Kedua, senantiasa menjamin kemakmuran keseluruhan lembaga politik dan tidak hanya melayani kepentingan satu partai dengan merugikan pihak lain.

5. Abad pertengahan

Pada abad pertengahan gereja memegang peranan yang cukup besar, karena gereja-gereja pada waktu itu ikut mewarnai upaya untuk megembangkan sistem administrasi. Disamping itu juga masyarakat gereja ini dapat memainkan peranan yang cukup efektif, jika tersusun dalam suatu struktur institusional.

Calvin memandang perlunya gereja memiliki kepemimpinan yang kuat dan berdaya guna. Calvin menyodorkan pemikiran mengenai bangun administrasi dimana perumusan kebijaksanaan diserahkan kepada pimpinan, sedang pengesahan atau penolakan dilakukan oleh pemeluknya.

6. Prusia-Austria

Pada zaman ini dikenal dengan periode kameralis, yakni sekelompok professor dan ahli administrasi negara Jerman dan Austria yang berjaya pada kurun waktu 1550-1700-an. Periode kameralis terjadi pada masa pemerintahan William I dari Prusia (1713-1740) dan maria Theresia dari Austria (1740 – 1780).

Pada umumnya kaum kameralis diidentikan dengan kaum markantelis di Inggris dan kaum fisiokrat di Perancis. Dimana pada masa itu lebih memusatkan perhatiannya pada kekuatan pisik negara, disamping itu juga memberikan perhatian yang cukup besar dibidang ekonomi serta mengadakan pembaharuan mengenai masalah perpajakan. Adapun tokoh yang terkenal yaitu Melchoir Von Osse dan Georg Zincke, yang mana mereka banyak melaksanakan program latihan bagi para administrator. Yang mana semua itu tiada lain ditujukan dalam rangka memberikan pelayanan publik.

7. Amerika Serikat

Seperti kita ketahui bahwa Amerika Serikat sebelum tahun 1776 merupakan koloni Inggris, sehingga kebijaksanaaan yang berlaku sangat tergantung dari kebijaksanaan dari Inggris, yang justru menyebabkan banyak ketimpangan yang terjadi karena perbedaan pandangan, sehingga menyebabkan berbagai problema, karena kebijaksanaan yang dianggap baik yang diterapkan oleh negara induknya belum tentu cocok untuk diterapkan di daerah koloni yang pada akhirnya akan mempengaruhi terjadinya pemisahan negara tersebut dari induknya. Setelah mencapai kemerdekaannya Amerika Serikat dihadapkan pada tugas untuk menentukan dan menyusun sistem administrasi dan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri Namun sayangnya Undang-Undang konfederasinya secara fungsional hanya mempunyai dampak kecil dalam memperbaiki system administrasi Amerika Serikat.

Pada tahun 1813 Alexis de Tocqueville, seorang pengamat politik menerangkan bagaimana administrasi diselenggarakan di Amerika, yang mana beliau telah mempelajari sistem administrasi dalam konteks demokrasi. Dan sabagai hasil dari pengamatannya mengungkapkan bahwa para administrator disana belum mempunyai pengetahuan yang cukup dibidang administrasi. Oleh karena itu pada awal berdirinya negara Amrika tampak adanya keprihatinan yang umum berkaitan dengan aspek administrasi negara.

Karena jumlah penduduk semakin lama semakin bertambah seiring dengan penambahan unit-unit pemerintahan yang baru, sehingga masalah penyelenggaraan negara semakin komplek. Adalah Thomas Jefferson, dengan gagasan-gagasan agrarisnya dan falsafahnya tentang pemerintahan dan sentralisai administrasi serta pandanganya mengenai hubungan negara bagian dengan pemerintahan nasional yang mempelopori pendekatan Amerika terhadap administrasi negara.

Disamping itu juga paham dari Jackson pada tahun 1800-an juga besar pengaruhnya terhadap sikap administrasi pemerintahan, terutama mengenai masalah penempatan orang dalam jabatan-jabatan publik, yang terkenal dengan patronage system, yaitu suatu sistem yang meletakkan orang-orang dari pertain politik dalam jabatan-jabatan administrasi pemerintahan. Sistem ini sangat mewarnai administrasi AS pada waktu itu.

Waldo menyatakan bahwa filsafat demokrasi dari Jefferson-Jackson cendrung mendorong untuk mencurigai peranan pemerintah. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwasanya pemerintah tidak boleh terlalu banyak mencampuri urusan perseorangan, tetapi sebaliknya pemerintah harus memberikan peranan yang besar pada perorangan dalam menentukan kegiatan kolektifnya.

Sejak revolusi Amerika, ada tiga perubahan pokok yang mempengaruhi administrasi negaranya, yaitu: (i) Terdapatnya dua sistem kepartaian, (ii) Invasi yang luas yang oleh partai-partai politik terhadap urusan-urusan administrasi pemerintahan, (iii) Terdapatnya usaha untuk menggalakkan spesialisasi, diversifikasi dan profesionalisasi di semua jabatan. Ketiga perubahan tersebut dapat dikatakan sebagai karakteristik yang mewarnai administrasi negara AS sampai sekarang.

8. Indonesia

Perkembangan administrasi di Indonesia belum banyak penulis yang mengemukakannya. Salah satu diantaranya adalah tulisan yang ditulis oleh Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Research di Indonesia 1945-1965, menggambarkan perkembangan administrasi tersebut. Sebelum tahun 1945 ketika Indonesia masih dijajah maka disaat itu administrasi negaranya adalah administrasi dari negara yang menjajahnya. Dimana bangsa Indonesia tidak diberi kesempatan untuk ikut terlibat dalam praktek administrasi, sehingga tidak ada pengalaman sama sekali mengenai praktek ilmu administrasi negara. Disamping itu, sifat administrasi negara ketika itu sama dengan sifat ilmu yang mendapat pengaruh dari daratan Eropa, sehingga konsep kontinentalnya sangat kental yang memberikan pengaruh yang cukup besar sehingga mengganggap pendidikan hokum sebagai persiapan utama dan malah satu-satunya syarat untukmembentuk seseorang administrator, sehingga corak administasi negara saat itu sangat legalistic dan normative yang pada gilirannya menumbuhkan suatu birokrasi yang steril.

Baru setelah Indonesia merdeka, sistem administrasi negara ditangan bangsa sendiri. Kesempatan ini terbuka luas bagi bangsa Indonesia untuk mengisi kekosongan jabatan-jabatan negara. Namun karena bangsa Indonesia tidak mempunyai pengalaman tentang administrasi negara ditambah dengan situasi perang karena Belanda ingin kembali ke Indonesia, sehingga penyelenggaraan administrasi negara masih kurang efisien, karena paa administrator yang menempati posisi-posisi administrasi tanpa dibekali pengetahuan yang cukup mengenai administrasi negara. Pada waktu itu dirasakan perlunya memperkenalkan pendidikan administrasi negara kepada para administrator yang sangat kurang akan pengalaman tersebut.

Lembaga pendidikan yang pertama mengembangkan ilmu pemerintahan adalah Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Pada Fakultas Hukum dan Sosial politik, saat itu dalam kurikulumnya dikembangkan mata kuliah Ilmu Pemerintahan. Dan untuk perkembangan selanjutnya telah banyak terdapat lembaga pendidikan yang secara khusus mengenai administrasi negara seperti APDN, IIP, dsb.

Pada tahun 1954 pemerintah mendatangkan perutusan dari Amerika Serikat untuk mengadakan penelitian mengenai administrasi kepegawaian, yang diketuai oleh Edward H. Litchfield dengan dibantu oleh Alan C. Rankin. Setelah mengadakan penelitian di seluruh Indonesia, akhirnya merumuskan suatu saran kepada pemerintah Indonesia yang diberi judul “Training Administration on Indonesia”, banyak saran yang diberikan, salah satunya adalah perlunya didirikan lembaga pendidikan administrasi yang nantinya dapat dipergunakan mendidk pegawai-pegawai serta para administrator pemerintah.

Selanjutnya pada tahun 1956, diadakan kerja sama dengan tim dari Universitas Indianna (USA). Maka setelah itu pada tahun 1957 didirikannya Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta yang dipmpin oleh Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo. Dengan berdirinya Lembaga Administrasi Negara ini, administrasi mulai dikembangakan pada belbagai bidang lapangan studi.

Disamping itu banyak pula tenaga ahli yang dikirim ke Amerika serikat untuk mendalami Administrasi, baik dalam bidang administrasi negara maupun dalam bidang administrasi niaga. Maka saat itu perkembangan administrasi negara telah terencana dan terarah. Dan untuk selanjutnya tidak lagi dikembangkan sifat legalistiknya melainkan lebih bersifat modern yang banyak dikembangkan di AS, yakni bersifat praktis dan pragmatis. Yang mana aspek administrasinya tidak lagi terbatas pada pengetahuan hukum saja, melainkan berwawasan agak luas yang meliputi berbagai pengaruh dari ilmu sosial maupun non sosial.

Sumber: Diktat Ajar, I Ketut Suardita, SH. MH.

Tags # Administrasi Negara # Bahan Kuliah # Sejarah Continue Reading

Sekilas Pengetahuan dan Pengertian Tentang Ilmu Administrasi Negara/Publik

https://muslimpoliticians.blogspot.com December 03, 2018 1

Administrasi Menurut Bahasa

Administrasi dalam bahasa Inggris adalah “administration” yang terdiri yang artinya mengurus, namun tidak jelas maknanya apakah mengurus orang atau benda. Selain dalam bahasa Inggris ada juga dalam bahasa Belanda yaitu “administratie” yang artinya catat-mencatat, inipun masih sangat sederhana karena berkaitan dengan masalah surat-menyurat saja. Kemudian, dalam bahasa Latin administrasi terdiri dari dua suku kata yaitu “ad” yang artinya intensif dan “ministrare” yang artinya melayani, secara etimologi berarti melayani secara intensif.

Sementara itu, administrasi di Indonesia sering diistilahkan dengan “tata usaha” yaitu pekerjaan yang berkaitan dengan tulis-menulis, surat menyurat ataupun pekerjaan yang bersifat “clerical work”, hal ini tidak terlepas dari peranan pemerintah kolonial yang tidak memberikan jabatan pada orang pribumi untuk menduduki jabatan administratif.

Administrasi Dalam Arti Luas

Ilmu administrasi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses dinamika kerjasama manusia. Administrasi dalam arti luas merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam kerangka kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Administrasi merupakan sesuatu yang bersipat universal jadi ia ada dan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri, hal itu disebabkan karena administrasi dapat dijumpai pada setiap aspek kehidupan (ekonomi, sosial, politik, dsb). Karena begitu luasnya bidang administrasi sampai-sampai seorang Robert Prethus mengatakan bahwa tidak ada ilmu sosial yang lebih luas cakupanya dibandingkan dengan ilmu administrasi.

Administrasi merupakan salah satu sarana untuk melayani kebutuhan manusia. Administrasi yang baik adalah administrasi yang didasarkan asas-asas yang berlaku secara umum, sehingga dapat diterima semua pihak baik dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi tersebut. Dengan administrasi manusia dapat lebih mudah mencapai tujuan hidupnya yang lebih baik, karena ilmu administrasi adalah ilmu yang mempelajari proses kegiatan manusia yang dilakukan secara kerja sama.

Kalau kita amati apa yang kita pakai sekarang atau segala benda yang ada dirumah kita hampir semuanya hasil dari pembelian, karena kita tidak membuatnya sendiri. Ini membuktikan bahwa banyak kebutuhan hidup manusia diperoleh melalui kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan orang lain.dengan kata lain manusia memerlukan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Sondang P. Siagian, administrasi dikatakan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Menurut Luther Gulick, dalam bukunya Paper on The Science of Administration mengemukakan bahwa administrasi bertalian degan pelaksanaan kerja, dengan pencapaian tujuan-ujuan yang telah ditentukan.
William H. Newman dalam bukunya Administrative Action The techniques of Organization and Management menyebutkan bahwa administrasi adalah pembimbingan, kepemimpinan dan pengawasan usaha-usaha suatu kelompok orang-orang kearah pencapaian tujuan bersama.
Menurut Waldo, administrasi adalah kegiatan kerja sama secara rasional, yakni rasionalitas susunan dan proses organisasi dalam hubungan kewenangan yang tersusun secara hirarkis.
Leonard D White dalam bukunya Introduction to the Study of Public Administration menyatakan bahwa Administrasi adalah suatu proses yang umum dalam semua usaha-usaha kelompok baik dalam usaha umum atau pribadi, maupun sipil atau militer dengan secara besar-besaran ataupun kecil-kecilan.
Sedangkan menurut The Liang Gie, administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut diatas dapat diperoleh tiga hal penting yaitu:

Pertama, bahwa kegiatan itu melibatkan dua orang atau lebih.
Kedua, adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama.
Ketiga, ada tujuan tertentu yang hendak dicapai.

Administrasi Dalam Arti Sempit

Dalam arti yang sempit administrasi diidentikan dengan istilah Tata Usaha, yaitu suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan tulis-menulis, catat-mencatat, surat-menyurat terhadap setiap perubahan ataupun kejadian yang terjadi dalam suatu unit organisasi.

Namun dalam arti tata usaha itu hanya merupakan sebagian kecil saja dari administrasi yang sangat luas tersebut. Begitu luasnya cakupan administrasi, maka oleh masing-masing orang atau ahli memberikan pandangan/batasan yang berbeda-beda mengenai administrasi, jadi sangat tergantung dari konteks mana beliau memandang. Hal ini justru mengaburkan pengertian administrasi itu sendiri, oleh karena itu untuk memberikan suatu definisi mengenai administrasi sangatlah tidak mudah.

Pengertian Administrasi Negara

Seperti halnya administrasi, administrasi negara-pun mempunyai bermacam-macam definisi. Tetapi apabila kita telaah lebih mendalam definisi mengenai administrasi negara diangkat dari dua pola pemikiran yang berbeda yakni pola pertama mamandang administrasi negara sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif/pemerintah. Disini administrasi negara hanya sebagai pelaksana hukum yang ditetapkan oleh badan perwakilan rakyat.

Sedangkan pola kedua memandang bahwa administrasi negara lebih luas dari sekedar pembahasan mengenai aktivitas-aktivitas lembaga eksekutif saja tetapi sebaliknya administrasi negara meliputi seluruh aktivitas dari ketiga cabang pemerintahan, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang kesemuanya itu bermuara pada fungsi untuk memberikan pelayanan publik.

J.M. Pfiffner, berpendapat bahwa administrasi negara adalah koordinasi dari usaha-usaha kolektif yang dimaksudkan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah.
Sedangkan menurut Caiden, administrasi negara adalah fungsi dari pembuatan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran.
Berangkat dari pola pemikiran yang kedua, Felix A. Nigro menyimpulkan bahwa administrasi Negara adalah:

Usaha kelompok yang bersifat kooperatif yang diselenggarakan dalam satu lingkungan publik.
Meliputi seluruh cabang pemerintahan.
Mempunyai peranan penting dalam pormulasi kebijaksanaan.
Amat berbeda dengan administrasi swasta / privat.
Berhubungan erat dengaan kelompok-kelompok privat dan individu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pajudi Atmosudirdjo, administrasi negara adalah administrasi daripada negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.
Arifin Abdulrachman, menyatakan bahwa administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan politik negara.
Sedangkan menurut Waldo, administrasi negara dikatakan sebagai manajemen dan organisasi daripada manusia-manusia peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Sumber: Diktat Ajar, I Ketut Suardita, SH.MH.

Tags # Administrasi Negara # Bahan Kuliah # Negara Continue Reading

Monday, November 26, 2018

Ending Poverty: Factors That Might Influence the Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia

https://muslimpoliticians.blogspot.com November 26, 2018 1

It is my second publication about Sustainable Development Goals (SDGs), focus on Goal 1 No Poverty. Thankfully, Journal of Public Administration and Governance (JPAG) willing to publish my article.

To anyone who feels it will be useful, please access and download freely this journal on my blog or directly go to official website of JPAG. I am happy to share with you and would be thankful if you willing to citing me officially. Best wishes!!

Tags # Jurnal # Kebijakan Publik # MDGs Continue Reading

Thursday, July 12, 2018

Daftar Lengkap Nama Kantor Berita di Dunia

https://muslimpoliticians.blogspot.com July 12, 2018 4

Kantor Berita atau News Agency adalah sebuah organisasi/lembaga jurnalis yang bertugas untuk mengumpulkan berita dan menjualnya ke organisasi, perusahaan atau lembaga pemberitaan lainnya baik yang berupa media cetak seperti surat kabar dan majalah maupun media elektronik seperti situs berita online serta stasiun siaran radio dan televisi. Dalam bahasa Inggris, Kantor Berita sering disebut juga dengan News Service, News Wire atau Wire Service.

Kantor Berita tertua di dunia adalah kantor berita Havas yang didirikan oleh Charles Havas pada tahun 1835 di Perancis yang kemudian digantikan oleh Agence France-Presse (AFP) pada tahun 1944. Kini Agence France-Presse (AFP) Perancis ini merupakan Kantor Berita terbesar ketiga di dunia. Sedangkan Kantor Berita Terbesar di dunia saat ini adalah Kantor Berita Amerika Serikat yaitu Associated Press (AP) dan pada posisi kedua ditempati oleh Kantor Berita Inggris yaitu Kantor Berita Reuters.

Kantor Berita Indonesia adalah Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA yang didirikan oleh Adam Malik, Sipahoetar, Soemanang, Pandu Kartawigoena pada tahun 1937. Pada Tahun 2007, ANTARA berubah statusnya dari Lembaga menjadi Perusahaan Umum (Perum) dibawah Kementerian BUMN. Tugas ANTARA adalah untuk meliput dan menyebarluaskan secara informasi penting dengan akurat dan cepat ke seluruh wilayah Indonesia dan dunia Internasional.

Daftar Nama Kantor Berita di Dunia

Berikut ini adalah nama-nama kantor berita utama di Dunia beserta negara dan singkatannya. (ilmupengetahuanumum.com)

Nama Negara	Kantor Berita	Singkatan
Afganistan	Bakhtar News Agency	BAKHTAR
Afrika Selatan	South African Press Agency	SAPA
Albania	Agence Telegrafike Shqijetare	ATS
Aljazair	Algerie Presse Service	APS
Amerika Serikat	Associated Press	AP
Angola	Agencia Angolana de Prensa	ANGOP
Arab Saudi	Saudi Press Agency	SPA
Argentina	Periodistica Telam	TELAM
Australia	Australian Associated Press	AAP
Austria	Austria Press Agentur	APA
Azerbaijan	Azer Dovlet Telegraf Agentliyi	AZERTAC
Bahrain	Gulf News Agency	GNA
Bangladesh	Bangladesh Sangbad Sangstha	BBS
Barbados	Caribbian News Agency	CANA
Belanda	Algemeen Nederlands Persbureu	ANP
Belgia	Agence Belga SA	BELGA
Benin	Agence Benoise de Press	ABP
Brasil	Agencia Nacional	AN
Britania Raya	Reuters/The Press Associatiation	REUTERS/PA
Bulgaria	Bulgarska Telegrafitscheka Agentzia	BTA
Burundi	Agence Burundaise de Presse	ABP
Ceko	Czekolavenska Tiskova Kancela	CTK
Chad	Agence Tchadienne de Presse	ATP
Chili	Agencias Informativas Orbe Chilena	LTDA
China	Xinhua (New China News Agency)	XINHUA
Denmark	Ritzaus Bureau	BP/RITZAUS
Ethiopia	Ethiopian News Agency	ENA
Filipina	Philippines News Agency	PNA
Finlandia	Oy Suomen Tietotoimisto Finska	STT-FNB
Gabon	Agence Gabonaise de Presse	AGP
Ghana	Ghana News Agency	GNA
Guatemala	Agencia Informativa Centroamericana	AIC
Guyana	Guyana Information Services	GIS
Hongaria	Magyar Tavirati Iroda	MTI
India	Samachar Bhavan	SAMACHAR
Indonesia	Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	ANTARA
Irak	Irak News Agency	INA
Iran	Islamic Republic News Agency	IRNA
Israel	ITIM (News Agency)	ITIM
Italia	Agenzia Nazionale Stampa	ANZA
Jepang	Kyodo Tsushin News Service	KYODO
Jerman	Deutsche Presse Agantur	DPA
Kamboja	Agence Nationale`d Information	ANI
Kamerun	Agence Camerounaise de Presse	ACAP
Kanada	Canadian Press	CP
Kenya	Kenya Government News Agency	KNA
Kolombia	Ultra Prense	UP
Republik Kongo	Agence Congolaise d`Information	ACI
Korea Selatan	Hapdong News Agency	HAPDONG
Korea Utara	Chung Yang Tong Shin	KCNA
Kuba	Prensa Latina	PRELA
Kuwait	Kuwait News Agency	KUNA
Laos	Agence Khadsane Pathet Lao	KPL
Lebanon	National News Agency	MNA
Libya	Arab Revolutionary News Agency	ARNA
Madagaskar	Agence Madagascar Presse	AMP
Malawi	Malawi News Agency	MNA
Malaysia	Pertubuhan Berita Nasional Malaysia	BERNAMA
Mali	Agence Nationale`d Information du Mali	AIM
Malta	Associated News (Malta)	AP
Maroko	Maghreb Arab Presse	MAP
Mauritania	Agence Mauretaneenne de Presse	AMP
Meksiko	Notimex Avenida Insurgentes	NOTIMEX
Mesir	Midle East News Agency	MENA
Mongolia	Mongolian Telegraphic agency	MAGAME
Mozambik	Mozambique Information Agency	AIM
Myanmar	News Agency of Myanmar	NAB
Nepal	Rashtriya Samachar Samiti	RSS
Nigeria	News Agency of Nigeria	NAN
Norwegia	Norsk Telegrambyra P/S	NTB
Pakistan	Pakistan Press International	PPI
Palestina	WAFA News Agency	WAFA
Panama	Panama Press Agency	PANAMA
Pantai Gading	Agence Ivoirienne de presse	AIP
Perancis	Agence France Presse	AFP
Peru	Esi-Andiana News Agency	ESI-ANDINA
Polandia	Polska Agencja Prasowa	PAP
Portugal	Agencia de Noticias E de Informacoes	AMI
Qatar	Qatar News Agency	QNA
Rumania	Agentia Romana de Pressa	AGERPRESS
Rusia	Telegrafnoie Agenstvo Sovietskavo Soyusa	TASS
Rwanda	Agence Rwandaise de Presse	ARP
Selandia Baru	New Zealand Press Association	NZPA
Senegal	Agence de Presse Senegalaise	APS
Siprus	Cyprus News Agency	CAN
Somalia	Somalia National News Agency	SONNA
Spanyol	Agencia EFE, S.A	EFE
Sri Lanka	Sri Lanka BC	SLBC
Sudan	Sudan National News Agency	SUNA
Suriah	Syrian Arab News Agency	SANA
Swedia	Tidningarnas Telegrambyra	TT
Swiss	Agence Telegraphique Suisse	SDA-ATAS
Taiwan	Central News Agency	CAN
Tanzania	Tanzanian News Agency	SHINTA
Thailand	Thailand News Agency	TNA
Togo	Agence Togolaise de Presse BP	ATOP
Tunisia	Tunis Afrique Presse	TAP
Turki	Anadolu Ajansi	AA
Uganda	Uganda News Agency	UNA
Uni Emirat Arab	United Arab Emirates News Agency	WAM
Venezuela	Agencia Venezolana de Prensa	VENPRES
Vietnam	Agence Vietnamienne d`Information	AVI
Yaman	Sabba News Agency	AA
Yordania	Jordan News Agency	JNA
Yunani	Athens News Agency	ANA
Zambia	Zambia News Agency	ZANA
Zimbabwe	Zimbabwe Inter-Africa News Agency	ZIANA

Tags # Ilmu Komunikasi # Ilmu Organisasi Continue Reading