MCN Blog

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran peserta lelang jabatan lurah dan camat. Bagi yang berminat dipersilakan mendaftar secara online di situs resmi Pemprov DKI, www.jakarta.go.id. Berikut syarat peserta lelang jabatan yang ada di situs tersebut:

Persyaratan Seleksi Terbuka Camat

Persyaratan Seleksi Terbuka Lurah

Pendaftaran lelang jabatan lurah dan camat ini berlangsung mulai 8 April 2013 hingga 22 April 2013. Pendaftaran dilakukan melalui situs resmi Pemprov DKI. Pemerintah DKI menjamin proses seleksi tidak kenakan biaya sepserpun dan tidak dikenakan pungutan.

Sementara itu, wakil camat dan wakil lurah yang sedang menjabat tidak dikenakan syarat usia minimal 52 tahun. Lelang jabatan itu sendiri harus diikuti oleh seluruh pejabat lurah dan camat yang masih menjabat hingga saat ini. Mereka dianggap mengundurkan diri jika tidak mengikuti proses seleksi lelang tersebut.

Para peserta lelang harus mengikuti sejumlah tahap seleksi yang sudah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta. Tahapan itu di antaranya seleksi administrasi, kesehatan, pengetahuan, pemaparan diri serta visi-misi, tes psikologi, uji kepemimpinan, serta wawancara.

Kepala BKD I Made Karmayoga memastikan, lelang dibuka untuk 267 jabatan lurah dan 44 camat. Pemaparan para kandidat akan dipampang secara terbuka agar masyarakat bisa menilai kemampuan dari tiap calonnya. (sumber)

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan

Disamping hal diatas bentuk yudisdiksi suatu negara mempengaruhi pemberian lingkup kewenangan terhadap lembaga anti korupsi. Lembaga anti korupsi yang tidak mempunyai kewenangan yang terintegrasi (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) dalam penanganan kasus korupsi maka akan terjadi adanya kertergantungan lembaga anti korupsi terhadap penegak hukum lain, dalam penuntasan kasus korupsi, sehingga menjadi penyebab ketidak berhasilan lembaga anti korupsi tersebut dalam mengemban tugasnya dalam pemberantasan korupsi. Demikian pula di bidang pencegahan apabila tidak didukung oleh kegiatan represif dari penindakan umumnya kegiatan pencegahan juga tidak berhasil secara maksimal.

Sumber : Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (2006)

Komisi adalah salah satu alat kelengkapan DPR yang menjadi unit kerja utama didalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan didalam komisi.

Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi. Dan tugas pokok yang dijalankan oleh komisi DPR adalah Anggaran dan Pengawasan.

Pada periode 2009-2014, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas, yaitu :

KOMISI I

KOMISI II

KOMISI III

KOMISI IV

KOMISI V

KOMISI VI

KOMISI VII

KOMISI VIII

KOMISI IX

KOMISI X

KOMISI XI

Hak Interplasi

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak Angket

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hak Menyatakan Pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas :

Fungsi Legislasi. Fungsi legislasi merupakan fungsi paling dasar dari sebuah lembaga legislative. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk perundang-undangan. Melalui DPR aspirasi masyarakat ditampung, kemudian dari kehendak rakyat tersebut diimplementasikan dalam undang-undang yang dianggap sebagai representasi rakyat banyak.

Fungsi Anggaran. Selain membuat produk perundang-undangan DPR juga berfungsi menyusun anggaran Negara. DPR bersama presiden menyusun anggaran dalam RAPBN yang nantinya akan disetujui bersama untuk dijadikan Undang-undang tentang anggaran penerimaan dan belanja Negara.

Fungsi Pengawasan. DPR sebagai lembaga legislative yang dianggap sebagai representasi masyarakat mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh eksekutif. Dalam hal melakukan pengawasan terhadap eksekutif, DPR mempunyai wewenang untuk melakukan hak angket dan hak interpelasi. Pengawasan yang dilakukan terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (eksekutif). Eksekutif sebagai pelaksana undang-undang memang harus mendapatkan pengawasan. Sebuah lembaga Negara yang tidak mendapatkan pengawasan maka akan memungkinkan munculnya penyalahgunaan wewenang.*

*wong banyumas

Gaya Kepemimpinan Otoriter

Adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Pada gaya kepemimpinan otokrasi ini, pemimpin mengendalikan semua aspek kegiatan. Pemimpin memberitahukan sasaran apa saja yang ingin dicapai dan cara untuk mencapai sasaran tersebut, baik itu sasaran utama maupun sasaran minornya. Pemimpin juga berperan sebagai pengawas terhadap semua aktivitas anggotanya dan pemberi jalan keluar bila anggota mengalami masalah. Dengan kata lain, anggota tidak perlu pusing memikirkan apappun. Anggota cukup melaksanakan apa yang diputuskan pemimpin.Kepemimpinan otokrasi cocok untuk anggota yang memiliki kompetensi rendah tapi komitmennya tinggi.

Gaya Kepemimpinan Demokratis

Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. Pada kepemimpinandemokrasi, anggota memiliki peranan yang lebih besar. Pada kepemimpinan ini seorang pemimpin hanya menunjukkan sasaran yang ingin dicapai saja, tentang cara untuk mencapai sasaran tersebut, anggota yang menentukan. Selain itu, anggota juga diberi keleluasaan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kepemimpinan demokrasi cocok untuk anggota yang memiliki kompetensi tinggi dengan komitmen yang bervariasi

Gaya Kepemimpinan Laissez Faire ( Kendali Bebas )

Pemimpin jenis ini hanya terlibat delam kuantitas yang kecil di mana para bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Gaya kepemimpinan demokratis kendali bebas merupakan model kepemimpinan yang paling dinamis. Pada gaya kepemimpinan ini seorang pemimpin hanya menunjukkan sasaran utama yang ingin dicapai saja. Tiap divisi atau seksi diberi kepercayaan penuh untuk menentukan sasaran minor, cara untuk mencapai sasaran, dan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sendiri-sendiri. Dengan demikian, pemimpin hanya berperan sebagai pemantau saja.

Sementara itu, kepemimpinan kendali bebas cocok untuk angggota yang memiliki kompetensi dan komitmen tinggi. Namun dewasa ini, banyak para ahli yang menawarkan gaya kepemimpinan yang dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan, dimulai dari yang paling klasik yaitu teori sifat sampai kepada teori situasional.

Menurut Thoha (1996:265), gaya kepemimpinan banyak mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi prilaku pengikut-pengikutnya. Istilah gaya secara kasar adalah sama dengan cara yang dipergunakan pemimpin di dalam mepengaruhi para pengikutnya. Pada saat bagaimanapun jika seorang berusaha untuk mempengaruhi prilaku orang lain, sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya kegiatan semacam itu telah melibatkan seseorang kedalam aktivitas kepemimpinan. Jika kepemimpinan tersebut terjadi dalam suatu organisasi tertentu, dan ia merasa perlu mengembangkan staf dan membangun iklim motivasi yang mampu meningkatkan produktivitasnya, maka ia perlu memikirkan gaya kepemimpinan. Studi kepemimpinan Universitas Michigan yang dipelopori oleh Gibson dan Ivancevich (2004:413) mengidentifikasikan dua bentuk perilaku pemimpin yaitu :

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Marwan Jafar mengemukakan, gerakan mahasiswa saat ini sedang mengalami degradasi tujuan dan  perpecahan dimana-mana. Sisi militansi, gerakan intelektualitas dan nafas kepedulian terhadap masyarakat mulai meluntur. Sehingga jargon 'agen of change' sepertinya tidak selaras dengan gerakan mahasiswa sekarang ini.

“Banyak yang berubah dari gerakan mahasiswa sekarang. Soliditas antar kelompok gerakan sudah mulai terpecah. Belum lagi soal kepedulian terhadap masyarakat juga sudah mulai pudar. Karena itu, sekaranglah saatnya mengembalikan tradisi-tradisi Ahlussunah kembali ke kampus,”ungkap Marawan saat menjadi pembicara di disikusi Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) di Kantor DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, kemarin (8/7).

Cara yang cukup tepat untuk mengembalikan marwah Ahlusunah di lingkungan kampus, lanjut Marwan, yakni menumbuhkan kembali gerakan mahasiswa yang berbasis keagamaan dan berbasis dakwah. “Namun, dalam konteks kekinian mahasiswa juga harus bisa lebih memahmi apa itu gerakan dakwah, jangan sampai hal-hal yang berbau dengan dakwah dan perjuangan Islam dipersepsikan sebagai organisasi pengajian kampus yang kadang dicap tidak dinamis,”  tandas Ketua Dewan Pembina Gemasaba ini.

Di tempat yang sama Wakil Sekjen PB NU Imdadun Rahmat, yang juga pengarang buku Ideologi Politik PKS, berpendapat, bahwa gerakan mahasiswa sudah saatnya kembali pada tradisi-tradisi yang berwawasan ideologi dan religi. Gerakan Mahasiswa harus mulai berperan nyata di masyarakat, tidak sekadar memiliki wawasan intelektual saja tetapi sisi religiusnya juga harus diperkuat.

“Kita terutama Gemasaba sebagai kader muda NU dan PKB harus kembali pada tradisi-tradisi orang tua kita yaitu tradisi ahlussunah wal jamaah. Karena dengan nilai-nilai itu kita dapat membentengi diri dari perilaku-perilaku yang menimpang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai ahlussunah,” tuturnya dalam diskusi publik yang dihadiri 100 mahasiswa perwakilan dari kampus-kampus di Jabodetabek itu.

Imdad juga menegaskan, gerakan mahasiswa kaum nahdliyin harus kembali kepada gerakan kultural kaum Nahdliyin. “Mahasiswa dan kaum muda nahdliyin harus berperan nyata di masyarakat. Gemasaba terutama, harus menghidupkan kembali tradisi-tradisi kaum nahdliyin seperti mengajari baca alquran, bahasa arab, fikih, tauhid dan lain-lain. Sehingga ruang itu tidak diambil kelompok-kelompok Islam yang terlalu kanan seperti wahabi, sehingga perkembangan wahabisme di Indonesia bisa ditahan” paparnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPN Gemasaba Ghozali Munir menuturkan, diskusi ini diselenggarakan atas dasar kegelisahan Gemasaba melihat fenomena semakin lunturnya nilai-nilai idelogi di kalangan mahasiswa. “Gemasaba sebagai kader muda NU dan PKB, merasa miris melihat gerakan mahasiswa mulai kehilangan idelogi. Apalagi kita sebagai kader muda NU, kita merasa bertanggungjawab dan perlu menyebarkan tradisi gerakan mahasiswa yang berwawasan dakwah,” kata Ghozali.

Ditambahkan, sebagai kader muda NU dan PKB, Gemasaba tidak boleh kalah dengan ideologi gerakan mahasiswa Islam yang lainnya. "Gemasaba sudah memiliki ideologi gerakan yang jelas, yaitu aswaja. Untuk itu Gemasaba siap mengawal tradisi gerakan mahasiswa yang berbasis dakwah. Kita tidak boleh kalah dengan yang lainnya, ideologi kita sudah jelas dan kita akan membumikan ideologi ini keseluruh mahasiswa," tegasnya.

Gemasaba adalah organisasi kemahasiswaan bentukan Partai PKB yang didirikan pada tahun 2009 silam. Gemasaba sebagai organisasi yang sangat dekat dengan NU, memiliki ideologi Ahlussunah wal Jamaah yang selama ini menjadi ideologi pasti kaum NU dan nahdliyin. (dms)

sumber