MCN Blog

PEMILU kada DKI Jakarta akan berlangsung pada 11 Juli 2012. Enam pasang calon gubernur dan wakil gubernur bertarung untuk menjadi pemimpin DKI Jakarta lima tahun ke depan. Empat pasang berasal dari partai politik dan dua pasang calon independen. Dalam sejarahnya baru kali ini pemilu kada DKI diikuti oleh lebih dari dua calon. Terlebih lagi terdapat calon independen, hal yang belum terjadi pada pemilukada sebelumnya. Sulit diprediksi siapa yang akan keluar sebagai pemenang, mengingat setiap calon memiliki kelebihan dan kekurangan.

Begitu strategisnya peran Gubernur DKI Jakarta yang memimpin ibu kota negara sehingga semua partai politik di negeri ini mengusung calon terbaik untuk menjadi gubernur. Demikian pula tidak mudah menjadi calon independen karena mengumpulkan minimal 400 ribu suara pendukung yang dibuktikan dengan fotokopi KTP yang sah dan masih berlaku. Hampir semua calon yang ada memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin DKI Jakarta karena memiliki latar belakang pengalaman yang beragam, baik sebagai kepala daerah yang masih aktif, politikus, akademisi, mantan militer, maupun praktisi pemerintahan.

Tidak mudah menemukan pemimpin yang mumpuni pada zaman ini. Terdapat orang tertentu yang memang dianugerahi sejak lahir dengan bakat sebagai pemimpin (leaders are born). Akan tetapi, sebagian besar pemimpin yang ada saat ini hadir karena proses dan diciptakan (leaders are made). Pemimpin tipe ini tumbuh dan berkembang dari bawah, ditempa oleh berbagai pengalaman, ketekunan, dan kerja keras, serta tidak berhenti belajar sepanjang hidupnya.

Kualitas pemimpin pada umumnya dibentuk melalui suatu proses yang memerlukan waktu dan upaya, bukan didapat secara instan. Tipikal pemimpin pada era modern saat ini yang dibutuhkan ialah kepemimpinan yang melayani (servant leadership), yakni suatu tipe atau model kepemimpinan yang dikembangkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan yang dialami oleh masyarakat atau bangsa.

Pemimpin pelayan (servant leader) mempunyai kecenderungan lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi orang-orang yang dipimpinnya di atas dirinya. Orientasinya ialah untuk melayani, cara pandangnya holistik, dan bekerja dengan standar moral spiritual yang tinggi. Ia tidak minta dilayani, tetapi justru bertindak sebagai pelayan yang oleh Robert Greenleaf disebut `good leaders must first become good servants'.

Perlu Bukti Konkret

Warga DKI Jakarta adalah pemilih yang cerdas dan tentunya akan menggunakan hak suara mereka secara bertanggung jawab untuk memilih pemimpin sesuai kebutuhan Jakarta hari ini. Persoalan Jakarta memang sangat kompleks dari kemacetan yang sudah pada stadium parah. Banjir yang selalu mengancam, tindak kriminal yang terus meningkat setiap tahunnya, lapangan kerja yang minim dan tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja, polusi udara yang parah, arus urbanisasi yang tak terbendung, penggusuran permukiman penduduk dan pedagang kaki lima tanpa perikemanusiaan, sampai warga miskin, pengemis, dan gelandangan yang tak terurus dan terus bertambah. Para calon gubernur sudah menawarkan berbagai program untuk Jakarta yang lebih baik pada masa lima tahun mendatang.

Untuk mendapatkan pemimpin yang baik dan dapat memenuhi keinginan serta kebutuhan masyarakat saat ini memang tidak gampang. Dengan melihat track record para calon, selanjutnya memastikan siapa yang akan dipilih dan pantas untuk dijadikan pemimpin. Pemimpin yang baik pasti memiliki kelebihan sebagai faktor pendukung dalam rangka melaksanakan amanah sebagai pemimpin.

Kenneth Blanchard dalam bukunya, Leadership By The Book, menggambarkan bahwa pemimpin yang berkarakter melayani dapat dilihat dari tiga hal. Pertama, memiliki hati yang melayani. Seorang pemimpin harus memiliki empati dan simpati kepada warga masyarakat yang dipimpinnya. Ia sedapatnya mampu memberikan motivasi kepada warga yang dipimpinnya. Sebagai rakyat, kita tentu membutuhkan pemimpin yang dapat memberikan motivasi bila kita sedang mengalami kesulitan.

Kepemimpinan sejati dimulai dengan contoh dan sikap hidupnya yakni mengelola dirinya sendiri, kemudian bergerak keluar untuk mengelola dan melayani rakyatnya. Di sinilah pentingnya integritas dan karakter pemimpin sejati agar diterima oleh rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin sejati berorientasi untuk membangun masyarakat dan daerahnya serta kepentingan publik pada umumnya lebih diutamakan daripada kepentingan diri dan golongannya.

Pemimpin yang memiliki hati yang melayani adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Ia akan berdiri paling depan jika rakyat membutuhkannya. Seluruh perkataan, pikiran, dan tindakannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Tuhan Sang Pencipta. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang mampu mengendalikan dirinya. Mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan sendiri dan memiliki ketahanan mental yang kuat. Seorang pemimpin sejati selalu dalam keadaan tenang, penuh pengendalian diri dan tidak mudah emosi, bertindak objektif dalam menghadapi tekanan atau intervensi dari pihak mana pun, termasuk tuntutan transparansi dari publik.

Kedua, memiliki kepala yang melayani. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki hati atau karakter saja, tetapi harus memahami seni memimpin. Untuk itu, seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas tentang kepemimpinan dan hakikat kepemimpinannya. Dengan pengetahuan serta pengalamannya, diharapkan menghasilkan kepemimpinan yang efektif. Ia tahu apa yang terbaik untuk rakyatnya karena memiliki visi yang jelas dan mampu diimplementasikan dalam tindakan nyata. Selain itu, selalu aktif dan proaktif dalam mencari solusi atas setiap permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh rakyatnya. Seorang pemimpin yang `berkepala' memiliki pula kemampuan untuk membuat perencanaan yang baik. Konon menurut para ahli, perencanaan yang baik dapat mencerminkan 50% keberhasilan dari apa yang direncanakan.

Ketiga, memiliki tangan untuk melayani. Seorang pemimpin yang baik adalah yang telah merelakan hidupnya untuk rakyat yang dipimpinnya. Ia akan menjadi contoh dan be kerja tanpa kenal lelah, selama 24 jam sehari untuk kepentingan rakyatnya. Seorang yang memiliki tangan yang melayani akan bekerja secara sungguhsungguh untuk kesejahteraan rakyat. Ia tidak hanya memberikan perintah dan berpangku tangan saja, tetapi dengan cekatan menyingsingkan lengan bajunya dan turun di tengahtengah warga masyarakat guna membantu mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi.

Pada hakikatnya tugas pemimpin pemerintahan pada level apa pun baik pemerintah pusat maupun daerah dan pada jabatan apa pun ialah melaksanakan dua tugas pokok, yakni menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, jika akan menjadi calon pemimpin pemerintahan, ia tidak cukup hanya mengobral janji selama masa kampanye, tetapi harus mewujudkannya. Jika ia pemimpin sejati dan memiliki hati, ia akan selalu bertindak adil dan bebas KKN dalam setiap kebijakannya karena keberpihakannya jelas kepada rakyat yang ia pimpin.

Akhirnya siapa pun Gubernur DKI Jakarta terpilih kelak, kiranya jangan mengecewakan pemilihnya, bekerjalah dengan hati, kepala, dan tangan.

sumber

DOMBA tak mau kalah populer dengan kambing hitam, saudara serumpunnya. Seperti halnya kambing hitam, domba juga tidak kemana-mana tapi ada dimana-mana. Domba seakan ditemukan di sembarang tempat, dan selalu siap diadu, tinggal tanya saja, wani piro? Maka tak heran setiap hari kita menemukan praktik adu domba di tengah masyarakat. “Domba-domba” tersebut semakin hari semakin banyak dan semakin reaktif, juga semakin atraktif sebagai bahan “tontonan” aduan.

Politik adu domba dalam bahasa kampungnya disebut devide et impera. Maksudnya, istilah tersebut adalah bahasa kampungnya orang-orang Belanda, sang penjajah itu. Disebut Belanda sang penjajah, karena istilah tersebut selalu dikaitkan dengan politik adu domba yang dimainkan sang penjajah untuk memperluas daerah jajahannya. Bukan Belanda modern yang kita kenal sekarang. Belanda sebagai sebuah bangsa yang sekarang adalah sebuah bangsa yang sangat demokratis dan sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan, juga sangat transparan dalam pengelolaan pemerintahannya. Mereka pasti malu membalik lembaran sejarah, bahwa dulu pada abad ke-17, di bawah bendera kompeni VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) atau Perusahaan Hindia Timur Belanda di Batavia, orang-orang Belanda itu paling gemar memainkan politik adu domba.

Politik adu domba atau politik pecah belah sebenarnya adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat.

Dalam politik adu domba ini konflik sengaja diciptakan. Perpecahan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terwujudnya aliansi yang bisa menentang kekuasaan, entah itu kekuasaan di pemerintahan, di partai, kelompok di masyarakat, dan sebagainya. Pihak-pihak atau orang-orang yang bersedia bekerja sama dengan kekuasaan, dibantu atau dipromosikan, pada saat yang sama mereka yang tidak bersedia bekerjasama, dipinggirkan. Ketidakpercayaan terhadap pucuk pimpinan partai atau kelompoknya sengaja diciptakan agar partai atau kelompok tersebut tidak tumbuh besar dan solid. Adakalanya tidak hanya ketidakpercayaan, bahkan permusuhan pun disemai. Teknik yang digunakan adalah agitasi, propaganda, desas-desus, bahkan fitnah. Dan praktik itu menjadi sangat subur di tengah perang media yang bebas tak terkendali.

Belanda penjajah itu misalnya, menggandeng beberapa pribumi untuk menjadi karyawan mereka, diberi kehidupan yang layak, tapi sadar atau tidak, mereka dikondisikan untuk mengkhianati bangsanya sendiri. Raja di satu kerajaan diadu domba dengan raja lain yang pada akhirnya menimbulkan peperangan dan perpecahan.

Di tengah masyarakat kita dewasa ini, di tengah media yang sangat liberal, praktik adu domba itu menjadi tontotan sehari-hari. Kita secara vulgar disuguhi berita-berita tentang perseteruan antar kelompok untuk memperebutkan kekuasaan, saling tuding, saling caci-maki, saling sikut dengan intrik-intrik politik yang sangat kasar dan kejam. Penggiringan isu dilakukan sedemikian rupa untuk saling menghancurkan.

Kalau masyarakat kita suka diadu-adu, mudah terpancing isu, melalap mentah-mentah berbagai desas-desus sehingga tanpa pikir panjang langsung terlibat dalam konflik, maka kita sebenarnya masih hidup seperti di era VOC, atau kita tak lebih dari domba yang siap diadu kapan saja dimana saja. Mau-maunya.

sumber

Seharusnya para pemimpin partai politik itu, sudah  berpikir membubarkan partai-partai yang mereka pimpin. Partai-partai politik yang ada sudah tidak layak lagi diberi hak hidup. Rakyat pun tak perlu lagi memberikan dukungan kepada mereka. Rakyat sudah harus memahami, bagaimana hakekat partai-partai yang ada sekarang ini.

Tidak ada satupun partai politik yang serius dan sungguh-sungguh membela kepentingan rakyat. Justru keberadaan partai politik itu, hanyalah menghancurkan kehidupan rakyat. Mereka tidak pernah menjadi wakil rakyat. Mereka tidak secara tulus memperjuangkan kepentingan rakyat. Para pemimpin partai politik telah memanipulasi suara rakyat, dan suara rakyat digunakan kepentingan para elite partai. Rakyat yang sejatinya pemilik suara yang sebenarnya dibajak oleh para pemimpin partai.

Rakyat selalu dininabobokkan dengan kata-kata, suara rakyat adalah suara tuhan. Faktnya, rakyat hanyalah kumpulan manusia yang menjadi korban, dan menjadi alat kepentingan elite partai. Elite partai hanyalah menomorsatukan kepentingan pribadinya, golongannya, dan kroni-kroninya. Tidak lagi menjadikan aspirasi rakyat menjadi tema dan agenda perjuangan mereka. Ketika mendapatkan jabatan kekuasaan, dan memegang kekuasaan, tak pernah lagi ingat terhadap rakyat. Janji-janji yang pernah mereka ucapkan dan sampaikan ketika berlangsung kampanye tak lagi diwujudkan, ketika mereka sudah berkuasa.

Bagaimana sekarang dengan sangat telanjang para para pemimpin utama partai-partai politik terlibat dalam korupsi. Tidak ada satupun partai politik yang tidak terlibat dalam korupsi di semua tingkatan. Jabatan dan kekuasaan yang mereka miliki, bukan berkah bagi rakyat. Sebaliknya, jabatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin partai itu, justeru menjadi azab bagi rakyat.

Hidup rakyat semakin jauh dari kehidupan yang layak. Semakin banyak rakyat yang miskin. Semakin banyak yang hidupnya semakin menderita. Tak lagi mendapatkan perlindungan yang layak. Sebagai warga negara. Bandingkan dengan para elite partai politik? Mereka hidup dengan sangat mewah. Tanpa batas. Seakan sudah menjadi keniscayaan hidup mewah itu. Banyak para pemimpin partai yang berstatus sebagai pemimpin "dakwah" (mendadak mewah). Tanpa jelas asal usul kekayaan yang dimilikinya.

Hari-hari ini bangsa Indonesia disuguhi sebuah kisah yang sangat getir. Di mana di satu sisi rakyat menghadapi kemiskinan, di satu sisi yang lain, melihat kemewahan kehidupan yang sangat luar biasa, yang sebagian dipertontonkan oleh para pemimpin partai. Mereka seakan tidak memahami kehidupan bangsa Indonesia yang sedang ditimpa krisis.

Hari-hari ini bangsa Indonesia hanya mendengarkan dan melihat berita di berbagai media, yang menyuguhkan informasi dalam bentuk berita, tentang korupsi. Korupsi yang dilakukan para elite partai. Semua jajaran partai sudah sangat terlibat dalam korupsi. Tidak ada yang tidak berlaku korup. Korupsi sudah menjadi aktifitas yang wajar. Korupsi sudah menjadi sebuah budaya.

Hari-hari ini bangsa Indonesia melihat dengan gamblang, para pemimpin partai harus berhadapan dengan KPK. Mulai dari Ketua Umum, Bendahara, Sekretaris, sampai Dewan Pembina Partai. Semua menjadi "pasien" KPK. Mereka seperti tikus busuk yang menggerogoti uang rakyat (APBN). Tanpa peduli. Mereka menikmati uang rakyat (APBN) dengan lahap. Para pemimpin partai itu, seperti tak pernah merasa kenyang dengan menggerogoti uang rakyat (APBN) itu. Sampai-sampai para elite partai yang memegang jabatan publik itu, al-Qur'an pun menjadi objek mereka. Al-Qur'an menjadi bahan objekan korupsi. Tidak dapat lagi memilih-milih. Semua hal  di Indonesia bisa dikorup. Kalau al-Qur'an yang merupakan wahyu dari Allah Rabbulan Alamin, sudah menjadi ajang korupsi? Lalu, bagaimana moralitas agama para pejabat Indonesia? Kejahatan yang mereka lakukan melebihi segala bentuk kejahatan yang pernah ada.

Padahal, yang melakukan korupsi pengadaan al-Qur'an itu, dulunya pernah menjadi aktivis, dan memiliki idealisme. Mengapa sesudah masuk menjadi anggota partai politik, dan menjadi pejabat publik, perilakunya begitu busuk? Belum lagi kasus-kasus moral di kalangan elite partai politik. Bukan berkaitan dengan masalah korupsi. Tetapi, berkaitan dengan perbuatan faqisah (dosa besar) zina. Berapa banyak anggota DPR yang kedapatan di tempat-tempat mesum, dan bahkan mereka melakukan foto bugil bersama dengan perempuan yang bukan menjadi muhrimnya. Tanpa sedikitpun rasa malu.

Ada pula, yang saat sidang paripurna di DPR, sedang asyik mengunduh gambar-gambar porno dari IPadnya. Hari Jum'at. Hanya dengan alasan jenuh. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Padahal, anggota DPR yang mengunduh gambar porno, yang sempat diabadikan wartawan itu, dikenal sebagai tokoh partai Islam. Mengapa semua itu bisa berlangsung? Aktifitas mereka di DPR, sepertinya juga asal-asalan. Tidak produktif. Fungsi legislasi tidak optimal. Fungsi anggaran justeru menjadi tempat dagang, dan mendapatkan "fee", dan mempertebal kantong. Fungsi kontrol terhadap ekskutif, juga tak jalan, karena para pemimpin partai politik sudah diikat dengan tali "koalisi" oleh kekuasaan. Dengan sistem "dagang sapi", dan barter politik, yang sudah lazim.

Rapat-rapat paripurna yang akan mengambil keputusan kursinya kosong melompong. Meskipun, awalnya paripurna itu mencapai quorum, tetapi mereka pergi tak pernah mengikuti acara paripurna, dan hanyalah meninggalkan absen belaka. Tetapi, mereka selalu berebut dengan berbagai fasilitas yang sangat luar biasa. Republik ini layak menjadi negara gagal. Kalau melihat para perilaku pemimpin politiknya, hampir sebagian besar terdiri dari orang-orang yang secara moral bobrok, dan tidak memiliki tanggung jawab. Mereka hanya mengejar kenikmatan dunia, dan memuaskan hawa nafsu. Tanpa mempedulikan lagi moralitas agama.

Partai-partai politik yang seharusnya menjadi jembatan bagi rakyat dan bangsa dalam melakukan perbaikan, tetapi justeru yang dilakukan para pemimpin partai politik dan elitenya melakukan penghancuran secara total kehidupan yang ada. Maka seharusnya mereka membubarkan diri. Tidak membiarkan diri mereka terus-menerus terlibat dalam berbagai kejahatan, termasuk korupsi yang sangat dibenci rakyat. Wallahu'alam.

sumber

Untuk yang kelima kalinya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengadakan kontes blog gratis khusus bagi segenap civitas akademika yaitu mahasiswa, dosen, dan karyawan. Dan kontes blog kali ini lebih gila lagi karena hadiah yang diperebutkan lebih banyak, jadi lebih besar kemungkinan setiap kontestan untuk membawa pulang hadiah. Ada netbook, HP, handycamp, TV, kamera digital, hardisk, modem, printer, speaker, dan flashdisk. Target minimal HP lah, hahhaaha…

Sempat ikut pada kontes yang ke-4 namun hasilnya kurang maximal, karena waktu itu gak sanggup berbagi waktu anatara kuliah dan nge-blog. Dan untuk persiapan dalam menghadapi kontes blog kali ini terasa lebih enteng, karena dilaksanakan pas momen liburan panjang semester genap, jadi gak ada lagi yang mampu menghalangi aktivitas nge-blog seperti waktu sebelumnya.

Sebenarnya peluang untuk memenangkan kontes blog ini cukup besar karena gak pake yang namanya SEO-SEOan, dan untuk menang peraturannya cuma tiga yaitu : jumlah halaman terindex google, jumlah referring domain, dan memuat artikel tentang PIMNAS (karena kebetulan UMY tahun ini jadi tuan rumah PIMNAS ke-25).

Dan ini dia blognya : Calon Sarjana

Well!!! Semoga bisa dapat HP gratis.. Aamin…

Hubungan Ilmu Pemerintahan dan Ilmu-Ilmu Kenegaraan

Hubungan Ilmu Pemerintahan dan Ilmu-Ilmu Non-Kenegaraan

Sumber buku Ilmu Pememrintahan Karya Jrg. Djopari

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) kembali merilis hasil survei nasional terkait tingkat keterpilihan calon presiden (capres) dan partai politik. Ada lima tokoh yang paling banyak mendapat dukungan responden. Survei pada 2-11 Juni 2012, dengan metode multistage random sampling dari 1.200 responden, dilakukan dengan metode wawancara. Hasil survei menunjukkan Megawati Soekarnoputri berada di posisi pertama dengan 18,3 persen dukungan responden, disusul Prabowo Subianto (18 persen). Posisi ketiga ditempati Aburizal Bakrie (17,5 persen), kemudian Hatta Rajasa (6,8 persen) dan Ani Yudhoyono di posisi paling buncit dengan dukungan 6,5 persen responden.

Namun bila dikerucutkan capres di luar 3 partai besar yakni Golkar, PDIP dan Demokrat, maka Prabowo menempati posisi teratas dengan 23,9 persen. Wiranto (12,9 persen), Hatta Rajasa berada di posisi ketiga dengan 8,1 persen. Berturut-turut kemudian Surya Paloh (5 persen), Mahfud MD (4,5 persen), Dahlan Iskan (4,4 persen) dan Sri Mulyani yang hanya mendapat dukungan 2,1 persen responden. "Prabowo memimpin poros tengah di luar tiga partai," kata peneliti LSI Adjie Alfaraby di kantor LSI, Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Minggu (17/6/2012).

Terkait dengan elektabilitas partai, Demokrat terus melorot posisisnya ke urutan ketiga dengan 11,3 persen. Sementara Golkar berhasil menjadi jawara dengan 20,9 persen dukungan responden disusul PDIP dengan 14 persen. "Gerindra, PKS, NasDem, PKB, PAN, PPP, Hanura tidak ada yang mendapat dukungan di atas 5 persen," sebut Adjie. (news.detik.com)

Pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi pembicaraan hangat. Tampilnya enam kandidat membuat persaingan duduk di kursi DKI-1 ini sangat ketat. Berapa sebenarnya penghasilan gubernur di Jakarta?

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68/2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, gaji pokok kepala daerah "hanya" Rp 3 juta. Adapun tunjangan jabatan diatur dalam Keppres No 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Tunjangan jabatan gubernur sekitar Rp 5,4 juta. Jadi, gaji total Rp 8,4 juta.

Gubernur memiliki sejumlah "pintu" yang menambah penghasilannya, seperti fasilitas rumah, kendaraan, insentif rapat, dan kunjungan dinas. Gubernur juga berhak mendapat insentif pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Insentif pajak daerah diberikan berdasarkan jumlah setoran pajak. Semakin tinggi realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, kepala daerah akan mendapat insentif tinggi. Dalam Pasal 7 disebutkan realisasi penerimaan pajak di bawah Rp 1 triliun akan mendapat paling tinggi 6 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Penerimaan pajak  Rp 1-2,5 triliun akan mendapat maksimal 7 kali gaji.

Pada 2011, DKI Jakarta memiliki penghasilan pajak Rp 14,8 triliun. Sesuai Peraturan pemerintah, kepala daerah akan mendapat insentif paling tinggi 10 kali gaji pokok dan tunjangan kalau menjadi penghasil pajak di atas Rp 7,5 triliun. Artinya, Gubernur DKI akan mendapat tambahan paling tidak Rp 80 juta di luar gaji. (TEMPO.CO)

Kelengkapan dan Sitematika Penulisan Proposal

1. Judul Proposal Penelitian

Judul merupakan gerbang pertama seseorang membaca sebuah proposal penelitian. Karena merupakan gerbang pertama, maka judul proposal penelitian perlu dapat menarik minat orang lain untuk membaca. Judul perlu singkat tapi bermakna dan tentu saja harus jelas terkait dengan isinya. Bila memang tidak dapat dipersingkat, meskipun tetap panjang, maka judul dapat dibuat bertingkat, yaitu judul utama, dan anak judul. Penghalusan atau perubahan judul juga perlu mempertimbangkan bahwa judul tersebut akan diakses (dicari) dengan komputer, sehingga pakailah kata atau istilah yang umum dalam bidang ilmunya.

Menurut pengalaman, judul menjadi hambatan utama bagi kebanyakan mahasiswa dalam menyusun proposal, hal tersebut terjadi karena kesusahan dalam menentukan judul. Oleh karena itu ada baiknya rancangan judul telah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari, yakni disemester awal kuliah.

2. Latar Belakang

Latar belakang berisi uraian mengenai penting dan perlu dilakukannya penelitian. Alasah harus diarahkan pada sifat dan implikasi dari gejala itu sendiri, akan lebih baik lagi bila mendapat justifikasi teori atau konsep. Karenanya, dalam latar belakang perlu dikemukakan pula berbagai fakta untuk memperkuat alasan perlunya dilakukan penelitian tersebut.

3. Perumusan Masalah

4. Tujuan Penelitian

Tujuan tentunya sangat ditentukan oleh masalah yang diajukan, dan intinya berisi tentang kontribusi hasil penelitian bagi kepentingan keilmuan atau kepentingan-kepentingan yang bersifat praktis.

5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bersi paparan riwayat penelitian yang pernah dilakukan, baik terkait dengan tema yang diangkat maupun dengan lokasi/kawasan yang akan diteliti. Paparan itu tidak hanya berisi tentang penemuan-penemuan penting dari peneliian yang sudah dilakukan, tapi juga mengenai pendekatan dan metode yang mereka gunakan. Karenanya, tinjauan pustaka juga berfungsi untuk menunjukkan orisinalitas penelitian, bahwa penelitian ini beda dengan penelitian yang sudah dilakukan, atau bisa juga bersifat melengkapi dan memperbaiki penelitian yang sudah dilakukan.

6. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka untuk menjawab pertanyaan penelitian. Istilah “teori” di sini menunjuk pada sumber penyusunan kerangka, yang bisa berupa teori yang ada, definisi konsep, atau malah dapat pula dari logika. Orang biasanya ragu menggunakan kata “teori”, karena dianggapnya hanya untuk penelitian yang bernalar deduktif. Padahal tidak demikian. Sekali lagi, kerangka untuk menjawab pertanyaan penelitian tetap diperlukan dalam penelitian bernalar induktif. Jika konsep yang dijadikan sumber menyusun kerangka tersebut, maka sub judul ini bisa diganti menjadi “kerangka konseptual”. Jika logika yang digunakan, maka sub judul ini menjadi “kerangka pemikiran”.

7. Hipotesis (Bila Diperlukan)

Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari kerangka teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara (dugaan) terhadap permasalahan yang diteliti. Karena diangkat dari landasan teori, maka hipotesis merupakan “kesimpulan teoritik” (hasil perenungan teoritis) yang perlu diuji dengan kenyataan empirik. Hipotesis masih perlu diuji kebenarannya, maka isi hipotesis harus bersifat dapat diuji atau dapat dikonformasikan. Menurut Borg dan Gall (dalam Arikunto, 1998: 70),  penulisan hipotesis perlu mengikuti persayaratan sebagai berikut: 

8. Metode Penelitian

Pengertian metode, pendekatan, dan penalaran dalam skripsi kita sering bercampur aduk dan salah pakai. Metode penelitian merupakan cara atau langkah-langkah konkrit dari penelitian: alasan pemilihan lokasi, dengan cara apat data dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Metode yang dipakai sangat ditentukan oleh masalah yang diajukan. Pendekatan adalah alat atau cara pandang yang digunakan untuk “mendekati” masalah.Penalaran adalah cara atau alur berfikir (induktif, deduktif).

9. Daftar Pustaka dan Lampiran

Daftar Pustaka memuat informasi referensi (buku, Koran, majalah, dll) yang diacu dalam proposal penelitian. Dalam daftar pustaka, biasanya, buku dan majalah tidak dipisahkan dalam daftar sendiri-sendiri. Untuk penulisan daftar pustaka terdapat banyak corak tata penulisan, ikutilah petunjuk yang berlaku dan terapkan corak tersebut secara konsisten.

Lampiran dapat diisi dengan materi yang “kurang penting” dalam arti “boleh dibaca atau tidak dibaca”. Biasanya lampiran memuat antara lain: kuesioner dan daftar sumber data yang akan dikunjungi atau diambil datanya. Sebaiknya jumlah halaman lampiran tidak terlalu banyak agar tidak terasa lebih penting dibanding dengan isi utamanya.

Model Komponensial Kampanye

Model kampanye ini didasarkan pada komponen atau unsur-unsur dalam proses komunikasi yang meliputi: sumber (komunikator), pesan, saluran (media), penerima (komunikan), efek, dan umpan balik (feed back). Unsur-unsur tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan yang mendeskripsikan dinamika proses kampanye. Model ini menempatkan sumber kampanye sebagai pihak yang dominan mengkonstruksi pesan yang ditujukan untuk membuat perubahan pada khalayak. Pesan-pesan kampanye disampaikan melalui berbagai media atau saluran baik yang sifatnya formal atau non formal, media massa atau saluran personal, dan lain-lain. Terjadinya efek berupa perubahan pada diri khalayak bisa diidentifikasi dari umpan balik yang diterima sumber kampanye.

Model Perkembangan Lima Tahap Fungsional

Model ini cukup populer karena sifatnya yang fleksibel untuk diterapkan pada berbagai jenis kampanye, baik kampanye produk, kampanye politik, maupun kampanye sosial. Model ini menjelaskan adanya lima tahap kegiatan kampanye, yaitu: identifikasi, legitimasi, partisipasi, penetrasi, dan distribusi. Tahap identifikasi adalah tahap penciptaan identitas kampanye yang mudah dikenali dan diingat oleh khalayak. Tahap legitimasi merupakan tahap “pengakuan” keberadaan peserta kampanye oleh khalayak. Dalam kampanye politik misalnya, legitimasi diperoleh kandidat atau partai politik ketika masuk dalam daftar peserta, atau kandidat memperoleh dukungan dalam polling yang dilakukan oleh lembaga independen, atau para pejabat politik yang sedang berkuasa. Tahap partisipasi menunjuk pada partisipasi atau dukungan yang diberikan oleh khalayak. Partisipasi ini bisa bersifat nyata maupun simbolik. Tahap penetrasi bila kandidat atau partai politik telah hadir dan mendapat tempat dalam hati khalayak. Tahap distribusi disebut juga sebagai tahap pembuktian. Pada umumnya tujuan kampanye telah tercapai pada tahap ini, tinggal bagaimana membuktikan janji-janjinya pada pemilihnya. Bila kandidat terpilih gagal dalam tahap ini, bisa berakibat buruk bagi kelangsungan jabatannya. Pemilih bisa jadi tidak akan memilih kandidat atau partai yang tidak bisa membuktikan janji-janjinya pada pemilu berikutnya.

Model Fungsi-fungsi Komunikatif

Model ini juga melihat kampanye dari tahap-tahap proses kampanye yang dilakukan. Langkah-langkah kampanye dimulai dari surfacing, primary, nominating, dan diakhiri dengan election. Tahap surfacing atau pemunculan dimulai ketika kandidat atau partai secara resmi mencalonkan diri. Dalam tahap ini khalayak mulai mengetahui kemunculan kandidat atau partai. Tahap primary merupakan upaya untuk memfokuskan perhatian khalayak pada kandidat atau partai. Dalam kampanye politik pada tahap ini antar kandidat atau partai akan “berlomba-lomba” menarik perhatian khalayak. Terakhir tahap election atau pemilihan dimana khalayak menentukan pilihannya pada kandidat atau partai tertentu.

Praktek manajemen dalam kegiatan kampanye sebenarnya bukanlah hal baru. Aktivitas kampanye selalu meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hanya saja dewasa ini setelah ilmuwan dan praktisi komunikasi memiliki perhatian yang besar pada kajian kampanye, tahapan tersebut dibakukan dengan istilah manajemen kampanye. Sehingga, manajemen kampanye didefinisikan sebagai proses pengelolaan kegiatan kampanye secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan dimasukkannya unsur manajerial dalam pengelolaan kampanye, diharapkan peluang keberhasilan pencapaian tujuan kampanye menjadi lebih besar. Venus dalam bukunya Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi, menyebutkan bahwa manajemen kampanye dapat dibedakan dalam  tiga tahap:

Sebagaimana telah dibahas di atas, kampanye politik merupakan salah satu jenis kampanye komunikasi yang bertujuan untuk mendapatkan kedudukan politik melalui pemilihan umum. Dalam kajian komunikasi politik, kampanye  politik merupakan salah satu bentuk proses komunikasi politik. 

Sanders dan Kaid mendefinisikan komunikasi politik sebagai penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikan beperilaku tertentu. Sedangkan Harol D. Lasswell, seorang ahli politik yang menaruh minat besar pada ilmu komunikasi,  mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi politik ialah menjawab pertanyaan Who Say What in Which Channel to Whom With What Effect?

Paradigma Lasswell tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik meliputi lima komponen sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu. Komponen-komponen komunikasi politik tersebut sama halnya dengan komponen-komponen kampanye politik, yaitu:

Menurut Lasswell, kelima unsur tersebut merupakan komponen mutlak dalam proses komunikasi, begitu pula dalam proses komunikasi politik. Adapun komponen atau unsur kampanye politik sama dengan yang ada dalam proses komunikasi politik dapat diuraikan sebagai berikut:

Kampanye di kalangan politisi selama ini kerap diidentikkan sebagai kebutuhan dan proses jangka pendek menjelang pemilu (short term campaign). Padahal sesungguhnya kampanye juga harus dipahami sebagai proses jangka panjang untuk menciptakan image dan kepercayaan pemilih, sehingga mereka mau dengan sadar dan sukarela memberikan suaranya dalam pemilu (long term campaign). Kampanye jangka pendek yang mengarah pada aktivitas menjelang pemilu (kampanye pemilu) berbeda dengan kampanye jangka panjang yang mengarah pada upaya membangun image dan kepercayaan publik secara luas (kampanye politik). 

Untuk mengetahui lebih jelas perbedaan antara kampanye pemilu dengan kampanye politik dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Sumber: dikutip dari Firmanzah, hlm.273

Melihat perbedaan karakteristik dari kampanye pemilu dan kampanye politik di atas, bisa disimpukan bahwa keduanya memiliki peran yang penting dan saling mendukung dalam keberhasilan memperoleh suara dan kelangsungan hidup partai politik. Namun yang selama ini banyak diaplikasikan oleh hampir semua partai politik maupun kandidat terfokus pada kampanye pemilu. Padahal kampanye pemilu yang berjangka pendek justru membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dan dengan semakin cerdasnya pemilih, bukan tidak mungkin biaya yang sangat besar tersebut tidak sepadan dengan perolehan suara yang diharapkan oleh partai atau kandidat.

Sumber : Diktat Pemasaran Politik, Dian Eka Rahmawati, S. IP, M. Si